APBN Belum Efektif Menekan Ketimpangan

 

JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai meskipun anggaran penanggulangan kemiskinan dalam APBN terus meningkat setiap tahun, namun penggunaan anggaran tersebut belum efektif untuk menekan kemiskinan dan ketimpangan.

“Efektivitasnya tidak sebesar anggaran yang dikeluarkan,” kata ekonom Indef, Achmad Heri Firdaus, di Jakarta, Minggu (20/8).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan per Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 6.900 orang mencapai 27,77 juta orang dibandingkan September 2016.

Angka tersebut sekitar 10,64 persen dari total penduduk. Sementara ketimpangan di Indonesia diukur dalam gini ratio per Maret 2017 sebesar 0,393 atau relatif stagnan dibandingkan gini ratio pada September 2016 yang mencapai 0,394.

Menurut Heri, penyebab utama belum efektifnya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan itu adalah tidak adanya sinergitas antarkementerian dan lembaga (K/L).

Selama ini, masing-masing kementerian berjalan sendiri-sendiri untuk menanggulangi kemiskinan.

“Misalnya, Kemensos dengan Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian Kemendiknas juga punya program sendiri di bidang pendidikan bantuan sekolah, atau Kemenkes dengan bantuan kesehatan.

Ini yang mengurangi efektivitas penanggulangan kemiskinan, padahal tujuan sama,” papar dia. Oleh karena itu, lanjut Heri, tidak ada cara lain selain menyinergikan antar K/L untuk mengurangi angka ketimpangan.

Di samping itu, seharusnya yang ditingkatkan tidak hanya anggaran, tetapi berbagai program yang sudah dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berikutnya dilakukan secara berkesinambungan.

“Harapanya bukan hanya karena tahun pemilu saja anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dinaikan, tetapi ini menjadi bagian dari strategi nasional percepatan pertumbuhan ekonomi,” jelas dia.

Pemerhati ekonomi kerakyatan UGM, Dumairi, menambahkan arah untuk menanggulangi kemiskinan memang sudah tampak, misalnya, pembangunan infrastruktur untuk membuka akses bagi daerahdaerah terpencil.

“Tapi, infrastruktur itu banyak. Apakah yang dibangun itu akan dinikmati rakyat kecil atau nggak? Itu yang jadi masalah,” kata dia.

Pengelolaan Utang

Terkait dengan pengelolaan utang, ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengingatkan agar pemerintah lebih transparan dalam memaparkan perkembangan utang.

Sebab, ketika defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) yang pecah batas di atas 3 persen sering dimanipulasi melalui mekanisme pindah buku atau differed booking ke tahun depan.

Menurut dia, mengatakan dalam ilmu akuntansi, praktik differed booking kerap dilakukan untuk menjaga defisit tidak melebihi batas yang ditentukan oleh UU Keuangan Negara atau seakan-akan tidak bergantung pada utang.

Padahal, ada penerbitan utang baru. “Di satu sisi, ini sebenarnya pemberian informasi yang tidak transparan pada publik,” kata Bhima.

Ia menduga praktik itu dilakukan jauh sebelum 2014. “Atau praktik yang kedua, pemerintah akan meng-carry over utang, dibebankan atau dicatat pada tahun fiskal berikutnya. Jadi, seakan pembukuan utang itu tidak terlalu besar di pembukuan di tahun berjalan,” jelas dia.

Menurut Bhima, melalui strategi akutansi seperti ini seakan menunjukkan jumlah utang masih dalam taraf wajar. Strategi mengakali rasio utang hanyalah cara untuk mewariskan utang kepada rezim berikutnya.

“Jadi, pada waktu zaman pemerintahan sebelumnya kirakira warisan utangnya ada sekitar 2.600 triliun rupiah. Namun, sebenarnya ada utang yang dibebankan kepada pemerintahan sekarang.

Kita setiap tahunnya dibebankan lebih dari 200 triliun rupiah hanya untuk membayar bunga,” ungkap dia.

Strategi akutansi seperti itu, kata Bhima, seharusnya dilakukan dengan sangat transparan sehingga tidak merugikan siapa pun, termasuk rezim berikutnya. “Jadi, ini sebaiknya jangan terulang lagi,” kata dia.