Penanggulangan Terorisme, FKPT Minta Media Hindari Diksi Keras

PIHAK Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten meminta kepada semua media elektronik maupun media massa, agar tidak menggunakan diksi keras dalam pemberitaan. Diksi keras sangat memengaruhi terhadap pemahaman pembaca terutama pemahaman agama yang keliru.
“Kami meminta kepada semua media di Provinsi Banten untuk ikut terlibat dalam menanggulangi pencegahan terorisme. Daerah Banten jangan pernah dianggap remeh dari persoalan terorisme. Sebab, beberapa kali terjadi di wilayah Banten baik sebagai pelaku, korban maupun terduga,” kata Ketua Umum FKPT Provinsi Banten, Brigjen (Pol) Purn Rumiah Kartoredjo , Rabu (13/9/2017).

Ia menjelaskan, kerja sama dengan media akan memberikan edukasi kepada masyarakat, agar pesan dari program-program pencegahan terorisme di Banten bisa tersampaikan. Permintaan tidak menampilkan atau memberitakan diksi radikal, adalah salah satu upaya pihak FKPT dalam memberantas paham-paham ajaran Islam garis keras yang intens menggunakan media sebagai alat propaganda.

“Kami juga melakukan upaya lain dengan sering dilakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, ulama, dan masyarakat langsung. Masyarakat paling bawah sangat mudah sekali diajak bergabung dengan kelompok radikal. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau, agar tidak mengucilkan masyarakat paling bawah, misalnya karena mereka tidak mengerti, mereka ditawari dengan hal yang sebenarnya mereka tidak memahami,” tuturnya. Selain itu, lanjut dia, elemen yang paling rentan disusupi ajaran keliru oleh kelompok radikal, adalah pelajar sekolah menengah atas (SMA). Berdasarkan informasi yang dapat diperoleh, tingkat SMA paling banyak memiliki ideologi mainstreme.

Ahli Pers FKPT, Willy Pramudya menuturkan, pihaknya telah membuat desiminasi pedoman peliputan terorisme bagi reporter atau wartawan dari hasil pertemuan dengan masyarakat pers. Namun, kenyataanya pada 2016, saat peristiwa bom Thamrin di Jakarta ada 10 lembaga penyiaran, terdiri dari perusahaan penyiaran swasta dan satu milik negara ditegur pihak Komisi Penyiran Indonesia (KPI), karena menyiarkan atau memberitakan barang yang tidak ada yang mengakibatkan masyarakat Indonesia panik.