Benahi Masalah Fundamental yang Hambat Kemajuan Ekonomi

JAKARTA – Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang memper­kirakan Indonesia akan men­jadi negara terbesar kelima dunia pada 2024 mendatang, dinilai hanya sekedar angan-angan jika berbagai masalah fundamental yang menyebab­kan daya saing RI kurang kom­petitif belum diselesaikan.

Indonesia yang pada 2008 tidak masuk 10 besar ekonomi dunia diproyeksikan pada 2024 berada di posisi kelima setelah Tiongkok, AS, India, dan Jepang.

Masalah-masalah fundamental tersebut, antara lain sistem kroni, oligarki, rent seeking, le­bih mengedepankan impor dan pemberian pembiayaan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada segelintir orang.

Penasihat Senior Indone­sia Human Rights Commit­tee for Social Justice (IHCS), Gunawan, di Jakarta, Selasa (28/7), mengatakan Indonesia berpotensi menjadi negara de­ngan perekonomian yang besar dan kuat karena mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah serta didukung teknologi dan ekonomi kreatif yang beragam.

Namun, potensi jadi negara ekonomi besar itu hanya akan jadi angan-angan, kalau masa­lah fundamental yang meng­hambat investasi belum dibe­nahi. Sistem kroni, jelasnya, mengabaikan kompetisi yang sehat di antara pelaku usaha.

“Bagaimana investor mau masuk kalau iklim usaha yang dibangun hanya menguntung­kan para kroni, kompetisi se­cara sehat hanya sebatas wa­cana,” kata Gunawan.

Belum lagi soal teknis se­perti ekonomi biaya tinggi, ke­tidakpastian hukum, tumpang tindih perizinan, pungli, dan korupsi yang merajalela teruta­ma di daerah, dan ketidaksink­ronan aturan di pusat dengan peraturan daerah.

Demikian juga di pemerin­tahan, Gunawan menilai da­lam praktiknya yang berlaku adalah sistem oligarki di mana kekuasaan politik secara efek­tif dipegang oleh sekelompok elit kecil masyarakat. Segelintir kelompok itulah yang banyak bermain di dalam kekuasaan sehingga mendominasi per­ekonomian yang mengakibat­kan terjadinya ketimpangan pendapatan.

“Dengan memonopoli per­ekonomian, mereka mengais keuntungan sebesar-besarnya atau rent seeking melalui pe­ngaruhnya untuk membuka keran impor seluas-luasnya, khususnya impor produk per­tanian, sehingga produksi pe­tani dalam negeri tidak kom­petitif,” kata Gunawan.

Kelompok itu saat krisis cen­derung menunggangi kekua­saan untuk menggunakan ke­uangan negara menyelamatkan bisnisnya dengan dalih biaya krisis seperti dana BLBI.

Ditanggung Negara

Setelah bisnis mereka sela­mat, bebannya tetap ditang­gung negara melalui penerbitan surat utang baru.

Kekuatan ekonomi Indone­sia, tambah Gunawan, sebe­narnya terletak di perdesaan terutama para petani. Namun, mereka belum mendapat per­hatian yang optimal dengan menjadikannya sebagai indus­tri pertanian yang modern.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice/IGJ, Rachmi Hertanti, mengatakan kunci kemajuan ekonomi Indonesia ada di sek­tor riil. “Saat ini, keberpihakan pada sektor riil masih diperta­nyakan. Bahkan peta jalan pem­bangunan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Mene­ngah (UMKM) saat menghadapi resesi belum baku,” kata Rachmi.