Covid-19 dan Kepekaan Pemimpin Pada Rakyat ?

 

 Covid-19 merupakan test bagi sebuah kepemimpinan politik. Kita saat ini bisa melihat model dan gaya kepemimpinan seperti apa yang tampil pada setiap level, mulai dari presiden, menko, menteri-menteri, anggota parlemen, pimpinan parpol, pemuka agama, gubernur, bupati, camat dan kepala desa; dalam menangani masalah Covid-19 ini. Model atau gaya kepemimpinan tidak hanya menggambarkan cara berkomunikasi tetapi yang paling penting apakah bisa mengeksekusi kebijakan di lapangan secara efektif. Ketika sebuah virus telah menjadi wabah yang menyerang seluruh masyarakat dia bukan lagi sekadar masalah kesehatan tetapi telah menjadi masalah politik. Seorang pemimpin harus menunjukkan apakah dia mampu mangatasi masalah ini atau sebaliknya.

 Saat ini terlihat para pemimpin dihadapkan pada keharusan menghentikan penyebaran virus yang jika dilakukan secara konsisten berdampak pada ikut terhentinya aktivitas perekonomian sebagian besar warga yang berarti macetnya ekonomi pasar. Pilihan rupanya telah diambil, meskipun terkesan trial and error, yaitu dengan mulai melonggarkan pergerakan manusia untuk urusan-urusan yang esensial, disertai upaya mewajibkan mereka yang diijinkan bergerak untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang jadi pertanyaan, sejauh mana protokol itu betul-betul bisa dijalankan mengingat rendahnya tingkat kepatuhan warga dan konsistensi ketegasan petugas. Bisakah para pemimpin pemerintahan dalam setiap level memastikan efektifitas pilihan yang telah diambil ini?

Kita mengetahu virus Corona menyerang siapa saja mulai dari menteri, pesohor sampai rakyat biasa. Tapi jangan menganggap orang biasa dan menteri sama nasibnya. Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi yang terkena virus ini bisa sembuh, hampir pasti karena dia memiliki fasilitas kesehatan kelas VVIP, tetapi bayangkan kalau yang kena tukang koran yang setiap pagi mampir mengantar koran ke rumah kita, belum tentu sembuh, karena dia harus menunggu diobati, juga harus ngantri masuk rumah sakit dan belum tentu mendapat tempat. Dalam tulisan terdahulu saya sudah menunjukkan ada bias kelas dalam pandemi ini. Dalam kenyataan, covid-19 urusannya ternyata tidak berhenti pada mereka yang sakit tetapi juga pada masyarat luas. Masyarakat kelas bawah jelas yang paling rentan terkena virus sekaligus terkena dampak akibat menurunnya aktivitas perekonomian. Dan jangan lupa, saat ini proporsi penduduk dalam usia produktif (20-40 tahun) sedang besar-besarnya – yang disebut sebagai bonus demografi. Bayangkan kalau mereka yang dalam usia produktif itu menganggur, bukankankah yang terjadi sebuah malapetaka?

Jadi, karena virus Corona adalah mahluk buta dan akan menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, pastilah potensi terkenanya akan lebih banyak pada mereka yang sehari-hari harus keluar rumah seperti tukang koran, tukang sol sepatu, tukang sayur, pemulung sampah, tukang jok atau tukang roti yang setiap hari lewat di depan rumah kita; sementara kita bisa WFH dan mengisolasi diri. Kelompok rentan inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari para pemimpin politik karena mereka juga warganegara yang berdasarkan konstitusi harus dijamin memperoleh pekerjaan yang layak dan dijamin penghidupannya oleh negara. Akibat dampak Covid-19 banyak perusahaan akan mengurangi produktivitasnya, bahkan tidak sedikit yang bangkrut, para buruh dan pekerja informal yang pasti paling akan terkena imbasnya. Hampi bisa diduga, dan para ahli bisa menghitungnya, jumlah orang yang menganggur atau setengah menganggur akan meningkat, dan penduduk miskin dan setengah miskin akan membengkak. Untuk menghindari bonus demografi tidak menjadi malapetaka, sebuah strategi yang radikal-struktural dibutuhkan bukan strategi karitatif yang cuma berfungsi sebagai pain killer, dan di sini letak tantangannya.

Kata para ahli, hidup pasca Covid-19 akan berubah. Akan ada a new normality, baik di tingkat global, national dan lokal. Tapi jangan lupa mungkin juga pada tingkat keluarga dan individu juga. But, what kind of new normality? Kita bisa berandai-andai tentu saja, tapi to be honest we don't really know what the future will look like. Namun, apapun yang bakal terjadi, sebagai sebuah sebuah masyarakat, sebagai sebuah bangsa dan negara; masa depan itu mau tidak mau akan dipengaruhi bahkan ditentukan oleh model kepemimpinan seperti apa yang bakal kita dapatkan pasca Covid-19 ini?

Covid-19 di samping jelas akan memakan ratusan atau bahkan ribuan korban meninggal, yang juga pasti adalah dampaknya terhadap keuangan negara dan kehidupan perekonomian bangsa. Bagaimana negara akan mereorganisasi kekuasaannya di tengah krisis keuangan yang menerpanya. Bagaimana krisis yang terjadi akan dimanfaatkan oleh mereka yang tidak suka dengan rejim Jokowi yang sedang berkuasa? Bagaimana mengubah krisis pandemi dan krisis keuangan menjadi krisis politik yang bisa menggulingkan Jokowi? Inilah skenario terburuk dari dampak Covid-19, terjadinya pergantian kekuasaan politik. Selalu ada orang-orang yang ingin mengail di air keruh!

Selain mereka yang memang sudah lama menunggu momentum untuk menggulingkan Jokowi, mungkin jumlah mereka kecil, sebagian besar warga pada dasarnya ingin kembali hidup normal dan tenang, dan berharap para pemimpin politik dan agama, di setiap level, mampu mengatur kehidupan masyarakat kembali ke situasi sebagaimana semestinya. Di sinilah saya kira relevansi Covid-19 sebagai test kepemimpinan. Akan terlihat mana pemimpin yang berhasil dan mana yang gagal. Mana pemimpin yang sungguh-sungguh memikirkan masyarakatnya, atau hanya memikirkan kepentingannya sendiri, terutama bagaimana kekuasaanya bisa survive di tengah krisis. Yang bisa juga terjadi adalah pemimpin yang menutupi kegagalan dengan menyalahkan pihak lain. Segala kemungkinan itu bisa terjadi, dan itu biasa dalam politik, pada akhirnya kita harus realistis, the real politics yang akan bicara. Optimisme kita harus bertopang dari realisme.

Apapun yang akan terjadi, dan terlihat, masyarakat akan menjadi penilai keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin. Di era sosmed seperti sekarang ini setiap detik informasi berseliweran di sekitar kita. Informasi sekarang bisa diproduksi dan direproduksi siapa saja, dengan kecepatan yang tak terduga, tetapi dengan niat yang beragam juga, tidak sedikit dengan niat jahat untuk mendiskreditkan kepemimpinan seseorang. Ciber war sudah menjadi bagian dari kehidupan publik kita. No free lunch! Indonesia dari sononya bangsa yang plural, beragam, aspirasi politik bisa bermacam-macam bergantung identitas sosial, politik dan budaya yang menjadi latar belakangnya. Sebagai masyarakat, apalagi yang mengaku berpendidikan, mestinya kita membaca berita secara cerdas, tidak anut-grubyug saja.

Covid-19, apakah akan berakhir cepat atau lambat, dampaknya sudah mulai bisa diduga dan dianalisa. Masyarakat kita sudah terbiasa dengan politik. Covid-19 inipun ujung-ujungnya politik. Apakah Jokowi, Anis Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Sultan, Bu Risma dan Khofifah; untuk menyebut beberapa pemimpin politik dan pemerintahan kita yang menonjol, dan semuanya di Jawa yang wilayahnya memiliki korban Covid-19 paling banyak, akan berhasil atau gagal menghadapi dan mengelola dampak serangan Covid-19 di wilayah kekuasaannya ini?  Covid-19 akan mengubah banyak aspek dalam kehidupan bersama kita. Covid-19 juga akan memaksa para pemimpin politik untuk mengubah gaya kepemimpinan mereka. Gaya kepemimpinan yang baru dibutuhan saat transisi atau pasca Covid-19 nanti. Pemimpin sejati harus visioner, dia harus mampu mengembangkan imajinasi untuk sebuah masyarakat baru pasca pandemi. Kepemimpinan yang baru adalah kepemipinan yang mampu mengubah tantangan menjadi peluang.

Di luar Jawa bukan berarti para pemimpin politiknya terbebas dari dampak Covid-19, seperti kita ketahui hampir seluruh provinsi saat ini telah terpapar oleh serangan virus yang mematikan ini. Marilah sebagai warganegara, selain bersama-sama membangun kerjasama dan solidaritas melawan Covid-19 – dan ini telah terlihat di mana-mana sebagai bukti masyarakat kita bukan masyarakat yang pasif tetapi aktif dan kreatif - kita nilai kiprah para pemimpin politik kita, pantaskah mereka menjadi pemimpin kita saat ini dan di masa depan? Model kepemimpinan baru seperti apa yang akan menjadi pemenang? Tentu sebagai warganegara yang sadar kita tidak bisa tinggal diam, dengan apa yang kita bisa masing-masing berusaha ikut membantu memikirkan dan mencari jalan keluar yang terbaik, meskipun pada akhirnya hanya waktu jua yang akan membuktikannya.

 Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*