KPK dan DPRD Kota Tangerang Rakor Sosialisasi Monitoring dan Pencegahan Korupsi

 

  TANGERANG (KONTAK BANTEN) –KPK bersama DPRD Kota Tangerang melakukan rapat koordinasi atau rakor terkait program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Selasa (7/11/2023). Dalam rakor yang diadakan di ruang paripurna ini, setidaknya ditekankan beberapa hal yakni berkenaan dengan aset daerah, peningkatan pendapatan asli daerah PAD serta integritas bagi para wakil rakyat sebagai aparatur pemerintah.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo menjelaskan, terkait poin pertama atau aset, Kota Tangerang dinilai termasuk baik meski baru 30 persen. Namun demikian, diharapkan persoalan ini sudah selesai pada 2025 mendatang.

“Persoalan aset ini juga harus menjadi perhatian bersama. Kita juga berharap terkait aset-aset kabupaten yang belum selesai penyerahannya bisa dibantu didorong sehingga bisa diselesaikan,” terang kata Gatot kepada wartawan.

“Kemudian kewajiban PSU. Kewajiban penyerahan pengembang atas fasos fasum sampai sejauh mana, nah ini kita mulai bergerak. Tahun ini ada 13 perumahan yang sudah menyerahkan dan PR nya masih banyak.

Lalu berikutnya adalah terkait integritas adalah dengan mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih. “Karena tadi arahan dari beliau DPRD memang bukan PNS, karena kita bagian dari pemerintah daerah. Jadi perinsipnya arahan dari beliau komitmen untuk membangun integritas dan pemerintahan yang baik dan bersih,” katanya. Sementara, Kepala Satuan Tugas Wilayah 2 KPK Agus Priyanto menekankan,
dalam rangka pencegahan tindak korupsi itu, pihaknya melakukan sosialisasi serta mengingatkan kepada DPRD Kota Tangerang untuk menjaga integritas. “Kita sampaikan juga beberapa indikator makro ya, dengan capaian-capaian ini udah lumayan bagus,”kata Agus.

Selain itu, pihaknya juga berbicara soal aset pemerintah daerah (pemda) Kota Tangerang yang dimana persertifikatan udah mencapai 30 persen yang terverifikasi. “Jadi kita udah beli 20 tahun dan baru 30 persen aset terverifikasi. Itu perlu perrjuangan dan Kantah (Kantor Pertanahan) juga menyambut dan progresnya udah lumayan bagus,”ucapnya.

“Tahun ini target 70 bidang tercapai kalau saya melihatnya, kalo tahun depan bisa mencapai sekitar seribuan,”sambungnya. Terkait Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU), lanjut Agus, kewajiban penyerahan pengembang atas fasilitas umum (fasum) saat ini sudah mulai bergerak. Ada 13 perumahan yang udah menyerahkan di tahun 2023. “Tapi PRnya masih banyak, kami minta di data lebih bagus lagi,”ujarnya.