Antisipasi Pengangkutan Pasir Basah, Warga Minta Pos Pengawasan

LEBAK, (KB).- Sejumlah warga dan tokoh pemuda mendesak Dinas perhubungan (Dishub) Kabupaten Lebak untuk mendirikan Pos Pengawasan di sekitar lokasi penambangan yang tersebar disejumlah lokasi di beberapa kecamatan. Salah seorang tokoh pemuda Kecamatan Sajira, Ucu Juhroni menyatakan, desakan itu harus terus disampaikan untuk mencegah terus berulangnya pelanggaran pengangkutan pasir basah melebihi kapasitas oleh kendaraan berat yang terjadi selama ini.

”Selama ini lalu lalang truk pasir di Lebak tidak terkontrol dengan baik, bahkan hingga saat ini masih banyak truk mengangkut pasir basah dengan melebihi kapasitas. Untuk mencegah berangnya pelanggaran itu, pihak Dishub harus segera mendirikan posko pengawasannya disekitar lokasi pertambangan pasir di Lebak,” kata Ucu Juhroni kepada Kabar Banten, Selasa (29/8/2017).

Untuk memaksimalkan fungsi dan peran pengawasan, ujarnya, sebaiknya pos pengawasan itu berada disekitar jalan raya yang berdekatan dengan lokasi penambangan pasir. ”Setahu saya, seluruh lokasi penambangan pasir di Lebak berada sangat dekat dengan jalan raya. Oleh karena itu, untuk mencegah truk pengangkut pasir basah atau over kapasitas muatan, maka pos pengawasan itu sebaiknya berada di pintu keluar penambangan yang mengarah ke jalan raya,” ujarnya.

Salah seorang warga Rangkasbitung, Saud menambahkan, meski Bupati Iti pernah turun langsung menegur para sopir truk pasir basah, namun hingga saat ini masih saja banyak sopir truk pasir yang membandel. ”Sidak yang kerap dilakukan petugas bahkan teguran keras bupati sepertinya dianggap angin lalu. Oleh karena itu, agar seluruh jalan raya di Lebak terbebas dari truk pengangkut pasir basah, salah satu solusinya dengan mendirikan pos pengawasannya disekitar lokasi penambangan,” ucap Saud.

Menurutnya, jika Dishub tidak mendirikan pos pengawasannya, maka hingga kapanpun lalu lalang truk pengangkut pasir basah akan terus terjadi. Menanggapi hal itu, Kepala Dishub Lebak, Sumardi mengatakan, aspirasi atau harapan warga, merupakan masukan yang positif yang akan segera dipertimbangkan. ”Keinginan warga agar kami mendirikan pos pengawasan akan segera kami pikirkan,” tutur Sumardi.