Mahasiswa Kritisi Pembangunan

 

Massa gabungan mahasiswa yang menamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda Indonesia dan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pandeglang menggelar demo di seputaran tugu jam, gedung DPRD dan depan gerbang Pendopo Pandeglang, Rabu (21/2/2018) sekitar pukul 10.00.*

PANDEGLANG, (KB).- Massa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Indonesia (AMPI) dan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pandeglang (GMPP) menggelar demo di
seputaran tugu jam, gedung DPRD dan depan gerbang
Pendopo Pandeglang, Rabu (21/2/2018) sekitar pukul 10.00.  Mereka mengkritisi arah kebijakan pembangunan mulai dari lambatnya lelang proyek sampai penilaian lemahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terutama Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Pantauan di lokasi, sebelum melancarkan demo, puluhan mahasiswa tersebut longmarch dari Pancaniti alun-alun menuju halaman Gedung DPRD, tugu jam dan depan pintu gerbang pendopo . Mereka secara berantai menyampaikan orasi berisi kritikan terhadap arah kebijakan pembangunan dan kinerja OPD.
Selain memusatkan demo di tiga lokasi tersebut, para mahasiswa juga mendatangi kantor ULP untuk menyampaikan desakan agar lelang proyek dipercepat.

Meski demo di depan kantor ULP sempat diwarnai aksi saling dorong antarmahasiswa dengan aparat kepolisian. Namun situasi tetap terkendali. Koordinator lapangan (korlap) demo, Ahmadi mengatakan, selama ini setiap tahunnya sering terjadi progres pembangunan tidak maksimal. Termasuk banyak kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tidak diserap.

Menurut dia, penyebabnya tidak lain akibat lelang proyek lambat. Sehingga banyak terjadi gagal lelang. Dan akibat banyak kasus gagal lelang menyebabkan pembangunan gagal dilaksanakan. “Kita mendesak agar semua OPD cepat menyerahkan paket kegiatan yang akan dilelangkan. Kita juga mendesak agar ULP pro-aktif untuk jemput bola atau mengingatkan apabila ada OPD yang belum menyerahkan paket pengadaan barang dan jasa yang akan dilelangkan,” kata Ahmadi.

Selain itu, lanjut dia, kelambatan pembangunan juga akibat lemahnya kinerja dewan. Wakil rakyat seolah tidak menjalankan fungsi pengawasan ketat terhadap setiap progres pembangunan. “Aspirasi ini kita sampaikan kepada dewan. Kita, rakyat adalah raja dan dewan adalah wakil kita. Seharusnya anggota dewan melaksanakan fungsi pengawasan, kontroling dan budgeting (anggaran) yang ketat, objektif terhadap pemerintah,” ujarnya.

Selain mengkritisi arah kebijakan pembangunan yang tidak maksimal, para mahasiswa tersebut mengangkat isu nasional menolak rencana pengesahan Undang-Undang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (UU MD3). Koordinator aksi lainnya, Lili menilai rencana pengesahan UU MD3 hanya memanjakan dewan. Sebab, jika UU tersebut disahkan sudah pasti kinerja dewan semakin lemah. “Sekarang saja wakil rakyat hanya duduk manis di dewan. Mereka digaji uang rakyat. Tapi lemah menjalankan tupoksi,” ucap Ahmadi.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriadi merespons aspirasi mahasiswa. Dia sepakat yang disampaikan mahasiswa agar lelang proyek dipercepat. Untuk itu, lanjut Iing, pemerintah daerah agar mengganti Kepala OPD yang tidak melaksanakan tupoksinya secara maksimal. “Kalau ULP kan sebatas memfasilitasi proses lelang antara OPD dan pengusaha. Jika lelang lambat, akibat OPD telat menyampaikan rencana umum pengadaan ke ULP. Apalagi pengadaan barang dan jasa yang nilainya besar, rugi kalau sampai tidak terserap,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang , Tanto Warsono Arban mengatakan, untuk mempercepat progres pembangunan harus dipercepat proses lelang belanja barang dan jasa. Tanto mengakui ada kinerja OPD yang lemah. Sebab, setiap tahunnya sering terjadi gagal lelang, lelang lambat. Menurut dia, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah selama ini memang cukup baik. Dan dia sangat mengapresiasi kinerja tersebut. “Tapi, kita tidak boleh puas sampai disini. Justru penilaian baik harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras lagi,” katanya.