Serapan Belanja Rendah, Dewan Minta Sejumlah OPD Pemkab Serang Dievaluasi

SERANG, (KB).- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Bupati Serang Tahun Anggaran 2017 DPRD Kabupaten Serang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengevaluasi sejumlah organsisasi perangkat daerah (OPD) yang pada 2017 realisasi serapan belanja langsungnya rendah. Hal tersebut juga menjadi salah satu catatan pansus atas LKPj tersebut.

Anggota Pansus LKPj Bupati Serang Tahun Anggaran 2017, Mansur Barmawi mengatakan, dalam pembahasan LKPj Bupati Serang Tahun Anggaran 2017, beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu pansus melihat dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan Rp 2,78 triliun dari yang direncanakan Rp 2,81 triliun atau tidak tercapai. Penyebab tidak tercapainya, yaitu karena dana transfer pusat yang ditargetkan Rp 1,484 triliun hanya terealisasi Rp 1,470 triliun.

“Kalau PAD (pendapatan asli daerah)-nya bagus tercapai melebihi 100 persen, yang tadinya ditargetkan Rp 773 miliar, realisasi Rp 815,39 miliar. Kalau PAD saya apresiasi bisa mencapai yang sudah ditargetkan. Namun, yang menjadi perhatian, yaitu tidak terealiasinya dana transfer dari pusat, padahal kan sebelumnya sudah ditentukan oleh surat penetapan menteri keuangan,” katanya kepada Kabar Banten, Ahad (29/4/2018).

Ia menuturkan, dari hasil pendalaman, pihaknya bersama pansus, tidak tercapainya dana transfer dari pusat, itu terkait dengan serapan dana alokasi khusus (DAK). Oleh karena itu, menjadi catatan, bahwa OPD untuk melaksanakan kegiatan yang didanai DAK tersebut, harus betul-betul dievaluasi, diperhatikan betul, sehingga penyerapan cukup bagus.

“Ini kan mekanisme DAK berbeda dengan dua tahun lalu, DAK ini diberikan ada tahapannya sesuai kinerja yang telah dilakukan, maka dinas yang dapat DAK harus betul-betul cermat, sehingga realisasinya minimal mendekati,” ujarnya.

Ia menuturkan, menurut penjelasan OPD, mereka tidak menyerap, alasannya juklak dan juknis DAK telat turun, jadi tidak cukup waktu. Tetapi, intinya harus diperbaiki realiasi DAK tersebut. “Maka, kami harus cermat, harus ada evaluasi secara periodik ke OPD yang dapat DAK,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, belanja tidak langsung pemkab pada 2017 sudah bagus realisasinya, yaitu 91,97 persen atau Rp 1,398 dari anggaran Rp 1,520 triliun, sementara realisasi belanja langsungnya 82,91 persen dari Rp 1,427 triliun.

“Sementara, idealnya minimal realisasi belanja langsung tersebut, kami inginnya di atas 90 persen. Memang ada OPD yang tidak bisa diperlakukan sama, karena ada yang bagus dan tidak bagus serapannya. Tapi, jelas jadi catatan kalau dinas yang realisasi serapan belanjanya rendah, terutama belanja langsung, dan itu harus betul-betul dievaluasi,” tuturnya. Menurut dia, OPD yang serapan belanja langsungnya rendah harus menjadi perhatian dan harus dimintai klarifikasinya.

Sementara, Ketua Pansus LKPj Bupati Tahun Anggaran 2017, Ahmad Zaeni saat membacakan hasil pembahasan pansus dalam rapat paripurna internal DPRD Kabupaten Serang mengungkapkan, beberapa OPD yang serapan belanjanya masih rendah, yaitu Diskoperindag 83 persen, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) 83,30 persen, DPKPTB 82,persen, Dinkes 81 persen, Disdukcapil 79 persen, DPU 70,54 persen, Disporapar 59 persen, dan Setda 53 persen.

Pemkab diharapkan mengevaluasi SDM di seluruh OPD dan lebih seleketif ke program OPD dalam renja serta menekankan kepada OPD, agar melaksanakan kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat.