Tolak Kenaikan BPJS, PKS Minta Pemkot Anggarkan Dana “Buffer” Melalui RSUD

Suasana pelayanan di BPJS Serang, Kamis (5/09/2019

SERANG-Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Persoalan tersebut mendapat sorotan serius dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Serang, Ridwan Akhmad menilai, kebijakan yang digulirkan pemerintah pusat akan berdampak pada beban yang ditanggung masyarakat ditengah ekonomi masyarakat yang masih lemah.

“Kebijakan Pemerintah menaikan Iuaran BPJS sangat tidak tepat dan merugikan masyarakat karena beban Masyarakat bertambah ditengah angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka meningkat,” kata Ridwan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Jum’at (6/09/2019).

Terlebih, lanjut Ridwan,  saat ini masih adanya kebijakan BPJS yang tidak memberlakukan kembali surat rekomendasi dari Dinas Sosial (Dinsos) Bagi Warga tidak mampu untuk menerbitkan kartu BPJS dalam waktu 3×24 Jam. Sehingga, Pemkot harus berpikir keras mencari skema alternatif.

“Banyak warga tidak mampu di Kota Serang yang belum tercover BPJS dan mendadak sakit harus dibawa ke RS kebingungan karena dampak dari kebijakan tersebut, sehingga nyawa masyarakat jadi taruhannya,” ungkapnya.

Maka, Fraksi PKS DPRD Kota Serang mendorong Pemkot untuk segera mengaktifkan dan mengoptimalisasi peran RSUD kota di Tahun 2019 ini agar segera bisa melayani kesehatan masyarakat kota.

“Fraksi PKS meminta Walikota melalui Dinkes atau RSUD Kota Menganggarkan sejenis dana “buffer” khusus di peruntukan bagi warga tidak mampu dan belum tercover BPJS yg sifatnya  Darurat harus segera mendapatkan pertolongan medis, bisa ditangani oleh RSUD Kota,” tutupnya.