Menakar Efektivitas PSBB Total Jakarta

 

 JAKARTA-Tingginya kasus di DKI Jakarta  membuat Gubernur Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total. Selain tingginya jumlah kasus yang meningkat setiap hari, keputusan ini diambil melihat beberapa pertimbangan beberapa faktor seperti ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang hampir terisi penuh dan angka kematian tinggi.

Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada 14 September mendatang. Meski demikian Anies tetap mengizinkan 11 sektor usaha untuk tetap beroperasi.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menjelaskan PSBB ketat tidak akan efektif karena beberapa hal. Pertama terkait mobilitas di masyarakat DKI Jakarta berasal dari wilayah penyangga sehingga diperlukan koordinasi dan diputuskan bersama. Kedua, Pemprov DKI harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena Jakarta adalah Ibu Kota negara. Selain itu, masyarakat kita dihadapkan dengan kebutuhan dasar sehingga perlu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup

"Sementara Pemprov sendiri kan pemberian bantuan juga tidak mencukupi. Nah, masyarakat akan beraktivitas dan keluar rumah jadi mereka engga akan mematuhi itu," jelas Trubus melalui telepon kepada merdeka.com, Kamis (10/9).

Trubus juga menyinggung belum lagi permasalahan akan terjadinya resesi ekonomi dan bisa menyebabkan kemiskinan  ekstrem.

"Keputusan Anies kali ini lebih ke nuansa politik bingung kemudian posisi serba salah dilematis juga, yang jelas tidak efektif memutus mata rantai," sambungnya.

Sementara itu, ia sempat menyebutkan terkait PSBB saat pertama kali diberlakukan. Baginya, ketika masa PSBB pertama angka kasusnya masih kecil karena minimnya pengetesan dan juga minimnya tenaga medis

"Jadi dulu bukan itu PSBB berhasil, itu juga penularannya tinggi hanya pengawasan tidak standar WHO," kata Trubus.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan seharusnya setiap 1 juta penduduk minimal pengecekannya 10 ribu. Trubus melanjutkan Indonesia tidak memenuhi standar terkendala di anggaran yang terbatas. Ia juga menyebutkan jika menerapkan PSBB ketat seperti pertama kali, artinya pemerintah harus siap memberikan subsidi atau bantuan sosial (bansos).

"Jakarta pemasukan turun 53 persen dan APBD hanya Rp87 triliun, sudah tinggal enggak sampai setengah jadi enggak mungkin untuk bansos, dan kalau lockdown juga enggak efektif karena anggarannya buat Jakarta dalam sehari saja bisa Rp400 miliar. Jadi menurut saya memang pemprov tidak perlu PSBB ketat," katanya

Ia lebih menyarankan untuk tetap melanjutkan PSBB transisi dengan catatan penegakan hukum yang ketat dan tegas. Disebutkan Trubus ada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19 dan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, tinggal bagaimana pemerintah menjalankannya.

"Intinya satu, penindakan hukum yang ketat, pengawasan, monitoring dan evaluasi. PSBB transisi gak masalah, kalau industri ditutup orang mau makan apa malah jadi chaos. Ada 11 sektor yang masih dibuka, artinya masih ada yang beraktivitas berarti masih ada karyawan yang dari luar, naik transportasi umum, terjadi pelanggaran, penularan juga tinggi lagi," katanya.

PSBB Dinilai Hanya Sementara

Selain itu, tingginya angka kasus dan kematian serta fasilitas rumah sakit yang penuh juga mendorong keputusan Anies untuk melakukan PSBB ketat lagi. Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono menilai upaya ini dilakukan pemerintah untuk menurunkan penularan. Baginya, PSBB ini hanya bersifat sementara sampai penurunan kasus.

"Setelah kasus berhasil turun, jangan dilonggarkan terlebih dahulu sebelum testing bagus dan semua penduduk taat memakai masker," katanya.

Pandu menjelaskan, testing merupakan bagian dari surveillance. Selain itu, setelah orang positif harus cepat dilacak bertemu dengan saja dan kemudian di tes atau yang disebut dengan tracing. Setelah itu orang yang bergejala ringan akan diisolasi di tempat yang disediakan bukan di rumah yang bisa memicu klaster keluarga, untuk yang gejala berat baru dirawat di rumah sakit.

"Vaksin itu solusi jangka panjang bukan jangka pendek. Kita gak punya planning, kegiatan berubah-ubah terus, semua harus di monitoring, manajemen modern perlu kepemimpinan yang tegas," ujar Pandu.

Pandu juga menambahkan diperlukan perencanaan jangka pendek, sehingga perencanaannya bisa dievaluasi kemudian diperbaiki programnya, itulah yang disebut sistem manajemen modern. Hal lain yang harus diperhatikan adalah kapasitas testing yang lebih maksimal.

Pandu mencontohkan lamanya hasil test yang keluar sehingga tidak teridentifikasi sehingga penularan terjadi. Ia juga menyindir ada baiknya untuk selalu mengingatkan masyarakat dan sosialisasi terus menerus, contohnya menyelipkan iklan layanan masyarakat di tengah acara TV yang banyak diminati

"Masyarakat disuruh bergerak, dikasih duit buat belanja, tetapi enggak suruh pakai masker, masyarakat kita itu masyarakat yang perlu motivasi. Mereka enggak diajarkan kenapa harus pakai masker, pemerintah ngomong emang bakal d dengar?" ujar Pandu.

Terakhir, ia menyebutkan indikator keberhasilan PSBB itu terletak pada proses bagaimana membuat masyarakat tetap tinggal di rumah dan mengukur angkanya untuk memonitoring keberhasilan. Ia juga menyarankan untuk memonitor menggunakan handphone untuk mengakses pergerakan penduduk.

"Panglimanya ekonomi, tidak heran sekarang tinggi banget sampe Anies kewalahan," tuturnya.