DPRD dan Pemkot Tangerang Perjuangkan Kenaikan TPP dan Penyetaraan Ijazah PPPK Penuh Waktu

 

TANGERANG  KONTAK BANTEN – DPRD Kota Tangerang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berkomitmen meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Dua aspirasi utama yang menjadi perhatian adalah kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan penyetaraan ijazah PPPK sesuai jenjang pendidikan terakhir.

Komitmen tersebut disampaikan dalam hearing antara DPRD Kota Tangerang, Pemkot Tangerang, dan Forum PPPK Penuh Waktu di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Jumat (7/8/2026).

Hearing dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Arief Wibowo dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jatmiko, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Agus Andrianto, serta perwakilan Forum PPPK Penuh Waktu.

Kesejahteraan PPPK Jadi Perhatian DPRD

Arief Wibowo mengatakan, persoalan kesejahteraan PPPK penuh waktu telah menjadi perhatian DPRD Kota Tangerang sejak pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, perubahan status dari tenaga harian lepas (THL) menjadi PPPK penuh waktu justru membuat sebagian pegawai mengalami penurunan pendapatan. Kondisi tersebut terjadi karena adanya perbedaan regulasi antara THL yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah dan PPPK yang mengacu pada kebijakan pemerintah pusat.

“Isu ini sudah muncul sejak penyusunan anggaran 2026. Ketika mereka diangkat menjadi PPPK penuh waktu, justru tingkat kesejahteraannya mengalami penurunan. Ini bukan karena kesengajaan, tetapi akibat perbedaan regulasi antara THL yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan PPPK yang mengacu pada kebijakan pemerintah pusat,” ujar Arief.

Ia menegaskan, DPRD Kota Tangerang ingin memastikan kesejahteraan PPPK penuh waktu meningkat seiring dengan peran mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami tidak ingin mereka bekerja dalam kondisi kesejahteraan yang kurang memadai. Mereka merupakan tulang punggung pelayanan publik, sehingga kesejahteraannya harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Dua Aspirasi Utama PPPK Penuh Waktu

Arief menjelaskan, terdapat dua aspirasi utama yang dibahas dalam hearing tersebut.

Pertama, penyetaraan TPP bagi PPPK penuh waktu formasi teknis dengan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ASN.

Kedua, penyesuaian jenjang pendidikan atau penyetaraan ijazah bagi PPPK yang saat pengangkatan masih menggunakan kualifikasi pendidikan di bawah ijazah terakhir yang dimiliki.

“Masih ada pegawai yang sebenarnya sudah berijazah S1 bahkan lebih tinggi, tetapi saat pengangkatan menggunakan kualifikasi SMA. Hal itu tentu berdampak terhadap tingkat kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Menurut Arief, peluang untuk merealisasikan kedua aspirasi tersebut masih terbuka, baik dari sisi regulasi maupun kemampuan keuangan daerah.

Karena itu, DPRD bersama Pemkot Tangerang akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta instansi terkait.

“Secara regulasi kami melihat masih ada ruang. Karena itu, kami tidak menunggu kebijakan pusat, tetapi akan aktif melakukan komunikasi dan konsultasi agar aspirasi teman-teman PPPK dapat direalisasikan,” ungkapnya.

Pemkot Tangerang Dukung Aspirasi PPPK

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman menegaskan Pemkot Tangerang mendukung aspirasi yang disampaikan Forum PPPK Penuh Waktu.

Menurut Herman, pemerintah daerah telah menerima usulan terkait penyetaraan ijazah maupun penyesuaian pendapatan PPPK.

“Kami merespons dan mendukung apa yang menjadi masukan dari Forum PPPK Penuh Waktu. Ada usulan penyetaraan ijazah karena sebagian pegawai sudah memiliki pendidikan S1 bahkan S2, kemudian ada juga usulan penyesuaian pendapatan karena setelah diangkat menjadi PPPK penuh waktu justru mengalami penurunan penghasilan,” kata Herman.

Ia menambahkan, Pemkot Tangerang bersama DPRD telah berupaya meningkatkan TPP bagi PPPK penuh waktu, meskipun nominal yang tersedia saat ini belum sepenuhnya memenuhi harapan.

“Kami akan terus berupaya. Saat ini kami sudah mencoba menaikkan TPP dengan dukungan DPRD, walaupun belum maksimal,” ujarnya.

Herman mengatakan, langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan Kemendagri, KemenPAN-RB, dan instansi terkait untuk membahas penyetaraan ijazah serta penyesuaian kesejahteraan PPPK penuh waktu.Upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan PPPK penuh waktu di Kota Tangerang.(sas)