PANDEGLANG, KONTAK BANTEN — Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang menyerahkan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp264.092.689 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pandeglang Berkah.
Pengembalian tersebut merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara yang mencapai Rp938.405.647. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp674,31 juta yang perlu dipulihkan agar seluruh kerugian negara dapat dikembalikan.
Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, mengapresiasi langkah Kejari Pandeglang dalam upaya memulihkan kerugian keuangan negara akibat perkara tersebut.
Menurut Iing, pengembalian uang negara menjadi salah satu bentuk nyata penegakan hukum sekaligus upaya menyelamatkan keuangan daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Langkah Kejaksaan Negeri Pandeglang beserta jajarannya ini patut diapresiasi. Ini upaya maksimal dalam menangani tindak pidana korupsi, sehingga ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp264 juta kepada pemerintah daerah,” kata Iing, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, uang yang telah diserahkan Kejari Pandeglang tersebut akan diproses sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan disetorkan ke kas daerah melalui Bank Banten.
Dana tersebut diharapkan dapat kembali mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Wabup Ingatkan OPD Tertib Kelola Anggaran
Iing juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pandeglang agar menjadikan kasus korupsi LKM sebagai pelajaran penting dalam pengelolaan anggaran publik.
Ia menegaskan, setiap penggunaan anggaran daerah harus mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Harus dijadikan pelajaran buat semuanya. Khususnya jajaran OPD, dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, Iing berharap sinergi antara Pemkab Pandeglang dan Kejari Pandeglang terus diperkuat, terutama dalam mengawal transparansi anggaran, mencegah penyimpangan, serta menindaklanjuti potensi kerugian keuangan negara.
Total Kerugian Negara Rp938,4 Juta
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, Suryadi Sembiring, sebelumnya menjelaskan bahwa perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan PT LKM Pandeglang Berkah telah memasuki tahap pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.
Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara tercatat mencapai Rp938.405.647. Penyimpangan pengelolaan keuangan itu berdampak pada berkurangnya dana LKM yang semestinya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Perkara tersebut juga berkaitan dengan kepentingan Pemkab Pandeglang dalam menjaga kekayaan daerah yang dikelola melalui lembaga keuangan mikro tersebut.
Kejari Pandeglang menyatakan telah menjalankan proses penuntutan hingga perkara diputus oleh pengadilan. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara juga dilakukan terhadap pihak-pihak terkait.
Uang sebesar Rp264.092.689 yang telah diterima selanjutnya ditindaklanjuti sesuai putusan pengadilan dan ketentuan yang berlaku sebelum disetorkan ke kas daerah.
Pengembalian tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan aset negara. Namun, pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara LKM Pandeglang Berkah masih perlu dituntaskan, mengingat jumlah yang telah dikembalikan belum menutup seluruh kerugian yang tercatat.
Kejari Pandeglang menyatakan akan terus mengupayakan pemulihan sisa kerugian negara sesuai proses hukum dan ketentuan yang berlaku.(TIM)

.gif)