![]() |
| Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera |
JAKARTA, KONTAK BANTEN — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, meyakini Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tidak pernah dibahas saat penyusunan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Mardani yang menjadi anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada 2023 itu mendukung agar proses pembentukan ketentuan tersebut ditelusuri secara terbuka. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperjelas polemik mengenai dugaan penyelundupan norma dalam aturan pencalonan presiden dan wakil presiden.
“Seingat saya tidak ada pembahasan muatan pasal ini. Bagus dibongkar biar jelas,” kata Mardani saat dihubungi, Senin (12/10/2026).
Ia menilai konstruksi hukum dalam pasal tersebut tidak lazim karena memuat pengecualian yang sangat spesifik terkait persyaratan pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden.
Ketentuan yang menjadi sorotan itu memungkinkan calon presiden atau calon wakil presiden yang memiliki ijazah perguruan tinggi dari luar negeri tidak menunjukkan bukti kelulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, sesuai rumusan dalam aturan tersebut.
Menurut Mardani, apabila substansi pasal itu dibahas dalam proses penyusunan regulasi, ketentuannya berpotensi menimbulkan kontroversi sehingga mudah diingat oleh pihak-pihak yang terlibat.
“Konstruksinya aneh dan kalau dibahas saya yakin akan kontroversial dan mudah diingat, konstruksi hukumnya agak aneh, pengecualian yang sangat spesifik kalau dibahas pasti akan mudah untuk menimbulkan kontroversi,” ujarnya.
Karena itu, Mardani meminta agar proses perumusan pasal tersebut dibuka dan dibahas bersama. Ia berharap penelusuran tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pada masa mendatang.
“Sekali lagi bongkar saja dan bahas bersama agar jadi pelajaran,” ucapnya.
Hasyim Asy'ari Bantah Ada Penyelundupan Norma
Polemik mengenai dugaan penyelundupan norma dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 kembali mencuat di tengah perdebatan persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebelumnya membantah tudingan bahwa KPU menyelundupkan norma hukum tersebut untuk menguntungkan calon atau pihak tertentu.
Hasyim menjelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 18 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dirumuskan untuk berlaku bagi seluruh calon presiden dan calon wakil presiden. Ia menegaskan bahwa ketika peraturan tersebut disusun, KPU belum mengetahui siapa saja yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024.
Menurut Hasyim, penyusunan PKPU tersebut juga telah melalui sejumlah tahapan, termasuk uji publik serta konsultasi dengan DPR dan pemerintah.
Atas dasar itu, ia menolak anggapan bahwa KPU sengaja merumuskan ketentuan tersebut untuk mengakomodasi kepentingan calon tertentu.
“Rumusan norma dalam pasal tersebut berlaku untuk semua orang yang mau nyalon dan tidak dalam rangka menguntungkan orang atau pihak tertentu. KPU tidak sembarangan dan tidak ngawur dalam merumuskan norma dan sudah melalui serangkaian prosedur hukum,” kata Hasyim dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).
Ia juga membantah tuduhan adanya permufakatan jahat dan penyelundupan norma hukum dalam penyusunan peraturan tersebut. Hasyim menegaskan bahwa proses perumusan PKPU telah dilakukan secara terbuka dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Perbedaan pernyataan antara Mardani dan Hasyim tersebut membuat proses penyusunan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 kembali menjadi sorotan. Penelusuran terhadap dokumen pembahasan dan tahapan penyusunannya menjadi penting untuk memperjelas dasar perumusan ketentuan tersebut serta menjawab polemik yang berkembang di masyarakat.(TIM0

.gif)