< >

Notification

×

Iklan

Iklan

🌤️ Info Cuaca & Gempa
Cuaca Banten
Sumber: BMKG
Gempa Terkini

Tag Terpopuler

Nusron Wahid Jalani Pemeriksaan Lima Jam di KPK, Terkait Dugaan Suap HGB Summarecon Bogor

Rabu, 04 November 2026 | Rabu, November 04, 2026 WIB | Last Updated 2026-11-04T10:54:31Z

 

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah rampung menjalani pemeriksaan selama sekitar lima jam di KPK, Rabu 4 November.

–

JAKARTA, KONTAK BANTEN – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan dan pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.

Nusron menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam. Berdasarkan pantauan, ia tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.22 WIB dan baru keluar pada pukul 14.51 WIB, Rabu (4/11/2026).

Namun, setelah menjalani pemeriksaan, Nusron tidak banyak memberikan penjelasan kepada awak media mengenai materi pertanyaan maupun keterangan yang disampaikan kepada penyidik.

Ia hanya menyinggung soal perjalanan dinas ke luar negeri yang menurutnya selalu dilengkapi izin resmi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Gini ya mas, saya pejabat menteri, seorang menteri, kalau dinas ke luar kota, apalagi ke luar negeri. Dipastikan ada surat izin perjalanan dari Kementerian Sekretariat, jadi kita tidak mengada-ada," ujar Nusron kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta.

Kedatangan atas Inisiatif Sendiri

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, kehadiran Nusron pada Rabu tersebut bukan berdasarkan jadwal pemeriksaan baru yang ditetapkan penyidik.

Menurut Budi, Nusron datang atas inisiatif sendiri untuk memenuhi panggilan pemeriksaan yang sebelumnya telah disampaikan KPK.

"Benar, hari ini saudara NW hadir memenuhi panggilan sebelumnya. Jadi sebenarnya memang tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk hari ini," kata Budi.

Budi juga membenarkan bahwa Nusron sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Meski demikian, KPK belum mengungkap secara terperinci materi pemeriksaan maupun substansi keterangan yang diberikan Nusron.

Dua Kali Tidak Memenuhi Panggilan KPK

Sebelum akhirnya datang pada 4 November 2026, Nusron tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Pertama, pada 7 Oktober 2026. Saat itu, ketidakhadirannya disebut karena harus menghadiri agenda internal Kementerian ATR/BPN.

Kemudian, pada 15 Oktober 2026, Nusron kembali tidak memenuhi panggilan penyidik. Pada periode tersebut, ia diketahui melakukan perjalanan ke Singapura dan Malaysia melalui Batam.

Ketidakhadiran tersebut sebelumnya mendapat perhatian dari Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Boyamin meminta Nusron bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. Ia juga mendesak KPK mengambil langkah tegas apabila yang bersangkutan kembali tidak hadir, termasuk mempertimbangkan penerbitan surat perintah membawa sesuai ketentuan hukum.

Menurut Boyamin, keterangan Nusron dinilai penting untuk membantu penyidik mengungkap dugaan suap dalam pengurusan HGB Summarecon Bogor, termasuk kemungkinan adanya persoalan korupsi lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Delapan Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat di antaranya disebut dalam konstruksi perkara KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Sementara empat tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor-I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta.

Pemeriksaan terhadap Nusron menjadi bagian dari proses penyidikan KPK untuk mendalami dugaan praktik suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.

Keterangan para saksi, termasuk pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap secara terang konstruksi perkara, aliran dugaan suap, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Hingga pemeriksaan tersebut selesai, KPK belum menyampaikan secara terbuka hasil pemeriksaan Nusron maupun kemungkinan perkembangan penyidikan selanjutnya.(tim0

Level Pembaca
Peraturan Sistem
Sistem berjalan otomatis saat pembaca berada di halaman artikel.
Setiap satu menit membaca mendapatkan sepuluh poin pengalaman.
Jika mencapai seratus poin maka level naik otomatis.

Struktur Level:
Level 0 Pengunjung Baru
Level 1 sampai 2 Pembaca Pemula
Level 3 sampai 5 Pembaca Aktif
Level 6 sampai 9 Pembaca Setia
Level 10 sampai 14 Kontributor
Level 15 ke atas Master Berita
Tulis Komentar
Komentar Pembaca
×
Berita Terbaru Update