Pelayanan Publik Harus Diawasi

TANGERANG, (KB).-Dinilai rawan pungutan liar (pungli), instansi pelayanan publik harus diawasi. Hal tersebut dikatakan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, Jumat (17/2/2017). Bahkan, ia mengingatkan instansi terkait pelayanan publik yang rawan terhadap pungli, maka perlu ada pengawasan yang ketat. "Seperti contoh bagian perizinan, pembayaran PBB, izin trayek angkutan, dan pembuatan akta lahir," katanya di Tangerang, Jumat (17/2/2017). Ia menuturkan, untuk mengatasi masalah tersebut, pihaknya meminta agar aparat tersebut menandatangani fakta integritas agar tidak menerima uang untuk memperlancar urusan.Masalah tersebut sehubungan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Tangerang memprioritaskan pemantauan pada pelayanan publik. Tim tersebut tidak saja memantau pelayanan lingkup Pemkab Tangerang, tetapi instansi lain, seperti Polri, Kejaksaan, dan BPN setempat. Bahkan, pemantauan Tim Saber Pungli dalam pembuatan SIM, sertifikat tanah, dan pengambilan surat kendaraan tilang. Keberadaan Tim Saber Pungli di daerah merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo untuk memberantas pungli. Ia mengatakan, dalam rapat dihadiri Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Asep Edi Suheri, Kajari Tigaraksa, Firdaus, dan Inspektorat Pemkab Tangerang, Dedi Sutardi membahas masalah pungli tersebut.Sedangkan, salah satu materi rapat membahas mengatasi pungli dengan memasang tarif resmi pelayanan publik agar diketahui secara luas. Menurut dia, upaya lain adalah dengan memasang kamera pemantau atau CCTV setiap sudut ruangan instansi pelayanan publik. Mantan anggota Komisi I DPR RI tersebut menuturkan, pada hakikatnya, sebagai aparat sipil negara (ASN) adalah pelayan dan jangan mau meminta atau menolak diberi, itu merupakan senjata pamungkas memberantas pungli. Sebelumnya, Pemkab Tangerang mengharapkan, agar ASN setempat untuk menghindari gratifikasi dan jika ada yang memberikan hadiah untuk segera melaporkan agar tidak tersandung masalah hukum. Sementara itu, Kepala Inspektorat Pemkab Tangerang, Dedi Sutardi mengatakan, sudah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), agar diketahui para ASN.