Sembilan Kali Beruntun, Laporan Keuangan Kemenhub Raih Opini WTP

 

JAKARTA ( Kontak Banten)  - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2021. Capaian WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya secara berturut-turut yang diraih Kemenhub sejak Tahun 2013.

Atas raihan positif ini, Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah membimbing sekaligus memberikan evaluasi bagi Kementerian Perhubungan. Hal ini disampaikannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenhub Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (29/6).

"Alhamdulillah apa yang kita capai ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Saya juga sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan di Kementerian Perhubungan yang sudah membantu saya untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian yang kesembilan kalinya," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/6).

Lebih lanjut Budi mengungkapkan, terlepas dari predikat WTP, terdapat sejumlah catatan dari BPK RI yang harus segera ditindaklanjuti. Dirinya juga memerintahkan kepada Sesjen, Irjen, para Dirjen dan Kepala Badan, serta seluruh jajaran di Kemenhub agar memperhatikan catatan yang ada. Walaupun tidak fatal tetapi harus segera kita perbaiki agar kinerja kita semakin baik kedepannya," tutur Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan, dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2021, pihaknya tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

Nyoman menyebut, laporan keuangan Kementerian Perhubungan menyajikan secara wajar realisasi anggaran laporan operasional serta perbandingan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

"Opini WTP yang dicapai kementerian perhubungan selama sembilan tahun berturut-turut sejak tahun 2013 bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran kementerian perhubungan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara," tutup Nyoman.

Read More

Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, tapi Gunakan Uang Rakyat Sebaik-baiknya

 

JAKARTA ( Kontak Banten)  Pemerintah pusat kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pengelola Keuangan (BPK) untuk Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 2021.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyebut, WTP bukanlah tujuan akhir. Namun, tang paling utama ialah menggunakan uang rakyat sebaik mungkin.

"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-sebaiknya," kata  Jokowi  di Istana Bogor seperti dikutip lewat virtual, Kamis (23/6).

 Jokowi  menginstruksikan bawahannya untuk mampu mengelola uang rakyat secara transparan dan akuntabel. Sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya.

"Saya ingin menegaskan lagi kepada para menteri kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK," ucap Jokowi.

Eks Wali Kota Solo ini lalu mengucapkan terimakasih atas kerja sama BPK yang selalu memberi masukan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan negara. "Kita bekerja bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan yang semakin efektif dan terpercaya," tutup Jokowi

Tahun yang Berat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur, pemerintah pusat kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pengelola Keuangan (BPK) untuk Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangannya.

Menurut Jlokowi hal itu merupakan sebuah pencapaian yang baik di tahun yang berat.

"Alhamdulillah tahun 2021 bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian, ini merupakan pencapaian yang baik di tahun yang sangat berat di 2021 dan hasil laporan ini akan menjadi landasan untuk pemerintah untuk terus melakukan perbaikan," kata Jokowi di Istana Bogor seperti dikutip lewat daring, Kamis (23/6).

Jokowi menambahkan, pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK terkait semua kelemahan harus segera diperbaiki.

Menurut dia, terutama adalah sistem pengendalian interen dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berdampak terhadap kepada kewajaran penyajian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2021.

Jokowi berharap, dengan perbaikan yang bisa segera dilakukan, ke depannya tata kelola keuangan negara bisa akan semakin baik lagi. Sebab predikat WTP bukanlah tujuan akhir bagi Jokowi."Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya, mengelola dan memanfaatkan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya," kata dia.

Read More

Arab Saudi Tetapkan Iduladha Jatuh pada 9 Juli, Netizen Indonesia: Alhamdulillah Bersamaan dengan Muhammadiyah

 

JAKARTA ( Kontak Banten)  Pemerintah  Arab Saudi  menetapkan 8 Juli 2022 sebagai puncak haji. Jemaah haji akan melaksanakan wukuf di Arafah. Sementara sehari setelahnya, yakni pada 9 Juli 2022 Masehi, ditetapkan sebagai hari raya Iduladha 1443 Hijriyah.

Arab Saudi juga menetapkan 30 Juni sebagai awal bulan Zulhijah. “Bulan Sabit menandai awal bulan Zulhijah 1443, telah terlihat di Tumair,  Arab Saudi,” demikian dikutip dari akun Twitter Haramain Info, Rabu (29/6/2022).

Saudi Gazette juga melaporkan bahwa penampakan bulan sabit bulan Zulhijjah telah dikonfirmasi di Observatorium Tamir, dekat Riyadh, pada Rabu malam. Dengan demikian, Kamis, 30 Juni, menjadi hari pertama bulan Zulhijjah.

Sementara itu, penetapan tanggal Iduladha di Arab Saudi berbeda satu hari dibandingkan Pemerintah Indonesia. Di Indonesia, berdasarkan sidang isbat, ditetapkan 1 Zulhijah yakni pada 1 Juli 2022.

“Secara mufakat 1 Zulhijah 1443 H jatuh pada Jumat 1 Juli 2022 Masehi,” kata Wamenag Zainut Tauhid di kantor  Kemenag Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Dengan begitu, Idul Adha 1443 H jatuh pada Minggu, 10 Juli 2022. Sebab, Idul Adha jatuh pada 10 Zulhijah.

Sementara, penetapan 1 Zulhija Arab Saudi dan juga Idul Adha ini sama dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah yang memakai metode hisab juga menetapkan Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada 9 Juli 2022.Kendati demikian, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, ketika nanti ada perbedaan tanggal dengan pemerintah, hal itu tidak perlu dipermasalahkan.

“Berkaitan dengan Muhammadiyah ini, kami insyaallah pada 9 Juli 2022 ber-Iduladha. Baik sama maupun mungkin beda itu ya kami harapkan untuk tidak menjadi masalah,” ujarnya.

Terkait hal di atas, warganet pun ramai membahas perbedaan antara Pemerintah RI, Muhammadiyah, dan Pemerintah Arab Saudi  Bahkan, tagar dukungan terhadap Muhammadiyah masih jadi trending topik di twitter hingga malam ini, Kamis (30/6/2022). Ribuan warganet menuliskan dukungannya.

“Alhamdulillah, bersamaan dengan Muhammadiyah. Sesuai perkiraan,” kata salah seorang warganet.

“Lht ltr blkgnya. Pemerintah seringnya menetapkan suatu tgl penting islam asal beda dg muhamadiyah. Idul fitri kemarin sm dg arab, skrg kok bs beda?Hny krn arab sm dg muhamadiyah? Kita ga blh buruk sangka. Tp jk kelakuan berkali2 “julid” apa msh hrs trs brsikap sok baik?Mikir,” ujar lainnya.

“Padahal puasa arafah itu utk menghormati mereka yg sedang wukuf. Lah trus yg Idul Adha hr minggu puasa arafahnya dlm rangka apa? 🤔Maafkan saya yg awam ini 🙏,” komentar netizen lagi. Khusus idul adha…ya ikut Mekahlah..ketika yg berHaji wukuf di Arafah..kita yg disini..puasa..gitu simpel..kalau puasanya sabtu 9 juli..terus puasa apa namanya…?,” celoteh akun lainnya.

Read More

Menag Ajak Amirul Hajj Suntik Semangat Petugas Haji

 

JAKARTA ( Kontak Banten)  Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, berharap kerja sama delegasi Amirul Hajj agar terus memacu semangat petugas dalam melayani jemaah haji Indonesia. Hal itu dia sampaikan saat Rapat Koordinasi Amirul Hajj 1443 H/2022 M, di Hotel Borobudur.

"Saya harap, para delegasi Amirul Hajj ini bisa menyuntik semangat seluruh petugas dalam melayani jemaah," kata Menag Yaqut. Demikian dikutip dari website resmi Kemenag.go.id, Kamis ,(30/6).

Menag sangat bersyukur operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M berjalan lancar dan baik sampai saat ini. Meskipun tetap ada beberapa hal yang menjadi evaluasi pemerintah agar semakin baik.

"Pelaksanaan haji tahun ini, akan menjadi banchmark, bagi pelaksanaan haji berikutnya," tegas Menag.

Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saadi menambahkan, pelayanan kepada jemaah dinilai masyarakat cukup baik. Meskipun penyelenggaraan haji tahun ini sempat tertunda dua tahun akibat pandemi Covid-19.

"Ini layanan maksimal yang bisa kita berikan, dan akan kita terus perbaiki di tahun-tahun berikutnya," kata Zainut Tauhid.

Dia mengajak seluruh delegasi Amirul Hajj turut menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dengan ikut berkontribusi memberikan pelayanan terbaik.

"Baik dari sisi ibadah maupun aspek teknis penyelenggaraan," tegas Zainut Tauhid.

Tampak hadir dalam pertemuan itu, staf khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo, serta staf khusus Bidang Narasi dan Manajemen Internal Kelembagaan Abdul Rochman.

Hadir juga delegasi Amirul Hajj, terdiri atas: Muhammad Hilal Al Aidid ( NU ), Agus Taufiqurrahman ( Muhammadiyah ), Ali Hasan Bahar (UIN  Jakarta ), Arif Fachruddin (MUI), Uyun Kamiluddin (Persatuan Islam), Masyhuri Khamis Ahmad Kasim (Al Washliyah), Faisol Nasar (Al Irsyad), Mohammad Mukri Wiryosumarto (UIN Raden Inten Lampung), Muhammad Khoirul Muttaqin (Kementerian Koordinator PMK), dan Oscar Primadi (Kementerian Kesehatan).

Read More

Apresiasi Perubahan Nama Jalan di Jakarta, HNW: Lumrah Dilakukan di Indonesia sebagai Penguat Memori

 

Hidayat Nur Wahid

Jakarta (30/06) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mendukung langkah Pemprov DKI yang melakukan perubahan nama jalan dengan nama tokoh-tokoh Betawi di sejumlah ruas jalan di Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 565 Tahun 2022.

Pria yang akrab disapa HNW ini menjelaskan bahwa praktik tersebut sangat lumrah dilakukan di kota-kota di Indonesia. Apalagi dengan pemilihan nama tokoh-tokoh Betawi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta tentang peran mereka dalam meraih kemerdekaan dan atau membawa kemajuan bagi Jakarta.

“Sejak awal tokoh-tokoh Betawi merupakan bagian dari perjalanan sejarah kota Jakarta, dalam kerangka Indonesia. Sehingga perubahan nama sebagian jalan di Jakarta dengan nama tokoh-tokoh Betawi merupakan salah satu upaya yang positif untuk kembali menguatkan memori masyarakat Jakarta tentang tokoh-tokoh tersebut, dan peran serta ketokohan mereka dalam memajukan Jakarta, Ibukota Indonesia,” ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/06).

Dirinya mencontohkan, Wali Kota Semarang juga baru saja (29/6) meresmikan perubahan salah satu nama jalan di Semarang. Sebelumnya perubahan nama sejumlah jalan juga terjadi di Surabaya (28/5/2020), Makassar (24/10/2017), hingga Medan (10/11/2013).

Semua perubahan tersebut mengangkat nama tokoh yang dianggap berjasa bagi kota tersebut, misalnya di Semarang nama jalan baru menggunakan nama Jalan Ki Nartosabdo, dan di Medan Jalan Tjong Yong Hian.

“Artinya ini bukan merupakan khas Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan saja, karenanya sangat tidak masuk akal kalau dituduh bahwa hal seperti ini merupakan bentuk Politik Identitas. Karena terbukti perubahan nama jalan merupakan praktik yang lumrah, termasuk di Jakarta di mana tokoh Betawi banyak berjasa dalam pembangunannya. Maka kalaupun banyak di antara nama jalan baru di Jakarta berasal dari tokoh agama yang merupakan Kyai, Haji, Hajah, dan Mualim, itu justru menjadi inspirasi peningkatan nilai-nilai keagamaan yang menguatkan kebangsaan, sebagaimana amanat Pancasila,” sambungnya.

Hidayat yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini meminta kepada jajaran Pemprov DKI agar perubahan nama jalan tersebut benar-benar tidak membebani warga Jakarta secara administratif maupun materiil.

Oleh karena itu dirinya mengapresiasi strategi jemput bola dan pelibatan institusi penerbit dokumen seperti Dukcapil, Polri, BPJS, BPN, dll untuk menyiapkan beragam antisipasi bagi warga yang terdampak perubahan nama jalan tersebut.

“Ini merupakan contoh pembuatan kebijakan yang baik di mana sebuah kebijakan telah dirapatkan dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan para pihak terkait sebelum disosialisasikan kepada masyarakat. Namun tentu jika ke depan tetap ditemukan masalah maka jajaran Pemprov DKI harus bisa bergerak cepat menyelesaikannya,” lanjutnya.

HNW yang sebelumnya mengapresiasi Pemprov DKI yang mendengarkan penolakan masyarakat luas atas rencana pemberian nama jalan dengan nama Kemal Pasya Ataturk, tokoh yg spiritnya tak sesuai dengan spirit Kota dan sejarah Jakarta, juga berharap agar dukungan terhadap unsur Betawi tidak hanya berhenti pada pemberian nama jalan, melainkan harus terus dilanjutkan hingga pengembangan kebudayaan betawi.

Dirinya bersama Fraksi PKS di DKI Jakarta misalnya telah berulang kali menyelenggarakan kegiatan pelestarian budaya betawi, seperti lomba pantun betawi, lomba hadrah dan qasidahan, lomba baca rawi dan kitab kuning, hingga pengembangan pencak silat melalui bantuan legalitas sanggar.

“Semoga perubahan nama jalan ini bisa menjadi momentum untuk semakin mengenalkan tokoh dan mengembangkan budaya betawi yang sarat akan nilai keagamaan dan kebangsaan kepada masyarakat luas, serta menguatkan identitas Jakarta untuk menjadi kota Global, bahkan bila kelak tidak lagi menjadi Ibukota Indonesia,” pungkasnya.

Read More

Lemhannas RI dan Pembangunan Kualitas Sistem Ketahanan Nasional Indonesia

 

Firman Jaya Daeli dan Wakil Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI M.S. Fadhilah/Ist

JAKARTA ( Kontak Banten) WAKIL Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI (Wagub Lemhannas RI) Letjen TNI M.S. Fadhilah, dalam sebuah pertemuan dan diskusi bersama dengan Penulis, Juni 2022, di Ruang Kerja Wagub Lemhannas RI, di Gedung Lemhannas RI, kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Pertemuan persahabatan dan diskusi strategis tersebut berlangsung antar dua sahabat lama dan baik. Perspektif pertemuan dan diskusi diletakkan dan diposisikan dalam kerangka pembangunan Indonesia Raya - Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Juga dalam kerangka penguatan kelembagaan Lemhannas RI.

Wagub Lemhannas RI Letjen TNI M.S. Fadhilah adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) Tahun 1988 A. Sebelumnya pernah menjadi Ajudan (ADC) Wakil Presiden Kesepuluh RI Prof. Dr. Boediono. Kemudian menjadi Komandan Korem (Danrem) Halu Oleo (membawahi teritorial Provinsi Sulawesi Tenggara).

Lalu dipromosikan menjadi Danrem Pamungkas (membawahi teritorial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekitarnya) dengan posisi jabatan jenderal bintang satu (Brigadir Jenderal/Brigjen). Selanjutnya menjadi Kepala Dinas Penerangan Mabes TNI-AD (Kadispenad).

Kemudian menjadi Kepala Staf Kodam (Kasdam) IV/Diponegoro (membawahi teritorial Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Kemudian dipromosikan menjadi Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI (Kapuspen) dengan posisi jabatan jenderal bintang dua (Mayor Jenderal/Mayjen).

Selanjutnya dipromosikan menjadi Panglima Kodam (Pangdam) I/Bukit Barisan (membawahi teritorial Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau). Kini menjadi Wakil Gubernur (Wagub) Lemhannas RI dengan posisi jabatan jenderal bintang tiga (Letnan Jenderal/Letjen).

Penulis, yang juga mantan Pansus UU Pertahanan Negara dan Anggota MPR RI/Anggota DPR RI, bertemu dan berdiskusi bersama dengan Wagub Lemhannas RI Letjen TNI M.S. Fadhilah. Intisarinya adalah membangun Indonesia maju dan relasinya dengan Lemhannas RI.

Perspektif dari narasi tersebut adalah peningkatan kualitas peran, tugas, dan tanggungjawab strategis kenegaraan Lemhannas RI. Sebuah dan serangkaian peran, tugas, dan tanggung jawab yang dilaksanakan dan diselenggarakan bersama dengan sejumlah kelembagaan strategis terkait lainnya.

Khususnya dan intinya adalah untuk mewujudkan dan membumikan tugas pokok dan fungsi utama dari kelembagaan Lemhannas RI. Pelaksanaan dan pengorganisasian tersebut tentu berdasarkan tugas pokok dan fungsi utama masing-masing kelembagaan.

Namun kesemuanya dan keseluruhannya senantiasa dijiwai, disemangati, didarahi, dan dinafasi dengan satu tugas dan fungsi panggilan pengabdian yang berbobot dan berdampak. Bagi kepentingan nasional dan tujuan nasional Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945.

Pengabdian tersebut dipersembahkan untuk menjaga, merawat, membangun, dan memajukan Indonesia dalam format wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berideologi dan berfalsafah Pancasila berdasarkan dan berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 beretos dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Juga Indonesia dalam format jelas dan posisi tegas yang mempunyai kesiapan, kemampuan, dan kematangan untuk bertumbuh dan berkembang. Perihal tersebut pada gilirannya, memengaruhi dan menentukan keseluruhan dinamika dan dialektika persaingan, pergaulan, dan persahabatan dalam kawasan regional dan dunia internasional.

Khususnya untuk membangkitkan, menguatkan, dan mengukuhkan NKRI yang demokratis dan konstitusional. Juga NKRI yang memiliki kekuatan, kemampuan, dan kematangan integrasi nasional serta bobot wawasan kenusantaraan dan kebangsaan yang berkelas tinggi dan berkategori kuat.

Tentunya yang berbasis pada integritas, kredibilitas, kualitas, kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas Lemhannas RI. Dan juga tentunya dengan dukungan dan kerjasama dengan institusi-institusi strategis kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Berbasis dan berintikan pada penguatan peran, tugas, dan tanggungjawab kelembagaan Lemhannas RI terhadap Pembangunan Kualitas Sistem Ketahanan Nasional Indonesia.

Kemudian berkaitan dan bermaterikan pada penguatan peran, tugas, dan tanggungjawab Lemhannas RI untuk menyebarkan, membumikan, dan menyuburkan sistem nilai (Nilai-Nilai) Pancasila. Juga untuk melakukan dan menyelenggarakan perihal dan perspektif yang sama terhadap Nilai-Nilai Kenusantaraan dan Kebangsaan Indonesia.

Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, kuat, maju, adil, makmur, dan sejahtera adalah sebuah negara bangsa dan negara kawasan. Keberadaan Indonesia terletak, berada, bertumbuh, dan berkembang di tengah-tengah percepatan, perluasan, dan peningkatan dinamika dan dialektika lokal, nasional, regional, dan internasional.

Terutama dalam konteks persaingan, pergaulan, dan persahabatan kawasan regional dan global internasional. Indonesia sebagai negara bangsa dan negara kawasan - dengan posisi dan eksistensi yang merupakan Negara Penggagas, Pendiri, dan Anggota Gerakan Non-Blok.

Sebuah dan serangkaian konteks dan kerangka yang penuh dengan penataan, pemeliharaan, dan pelembagaan konsolidasi demografi; pergerakan, pengembangan, dan pembangunan ekonomi hijau; pergerakan, pengembangan, dan pembangunan ekonomi biru; penguatan, pembudayaan, dan pengukuhan digitalisasi; dan pengerahan, penyiapan, dan pemastian anatomi, konfigurasi, dan ekosistem Indonesia dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Konteks dan kerangka tersebut dibangun dalam satu paket ikatan keutuhan dan kekuatan yang menyiapkan dan memastikan kebangkitan dan kemajuan Indonesia.

Kebangkitan dan kemajuan Indonesia sangat diwarnai, dipengaruhi, dan ditentukan oleh dinamika dan dialektika internal dan eksternal Indonesia. Kualitas situasi, kondisi, suasana, dan perkembangan domestik dalam negeri dan global luar negeri, merupakan substansi yang penting, berpengaruh, dan menentukan.

Dengan demikian, perspektif tersebut menjadi panduan pemikiran dan basis dasar pertimbangan untuk membangun, membangkitkan, dan memajukan Indonesia.

Perspektif tersebut, pada gilirannya amat berkaitan dengan kepemilikan akar kuat dan hubungan erat dengan sejumlah materi kandungan yang strategis. Berkaitan dengan materi kandungan historis, sosiologis, ekonomis, politis, dan ideologis Indonesia dan kawasan.

Materi kandungan tersebut memiliki konteks dan relasi dengan ide, gagasan, dan pemikiran Sang Proklamator Kemerdekaan RI dan Presiden Pertama RI Bung Karno.

Pemikiran strategis Bung Karno mempunyai keutuhan dan kekuatan dalam kerangka memosisikan, mengagregasi, dan mengartikulasi peran dan keberpengaruhan Indonesia di negara-negara kawasan dan dunia internasional.

Konteks dan relasi tersebut, pada dasarnya berintikan pada jiwa dan semangat serta darah dan napas pemikiran geopolitik Bung Karno. Pemikiran Geopolitik yang sungguh-sungguh memperjelas, mempertegas, dan memperkuat garis dan kebijakan serta arah dan orientasi "Politik Negara" dari Indonesia.

Khususnya politik yang bersifat ideologis strategis dan doktrin makro Indonesia tentang relasi regional dan hubungan internasional Indonesia. Hubungan dan kaitan yang dikandung maksud yaitu berbasis politik pertahanan negara, politik luar negeri, politik dalam negeri Indonesia.

Proklamator Kemerdekaan RI dan Presiden Pertama RI Bung Karno, memiliki dan menyebari pemikiran geopolitik Indonesia ke negara-negara lain di belahan tingkat kawasan regional dan tataran dunia internasional.

Para pemimpin negara-negara di dunia serta masyarakat regional dan internasional, pada dasarnya menyambuti, menyahuti, mengakomodasi, dan mengembangi pemikiran geopolitik Bung Karno.

Sebuah dan serangkaian pemikiran besar dan strategis yang secara substansial memiliki pancaran dan panduan juga terhadap kelembagaan Lemhannas RI untuk berperan, bertugas, berfungsi, dan bertanggung jawab.

Pemikiran besar yang utuh dan integral dari Bung Karno, pada gilirannya melandasi, menyinari, menerangi, mewarnai, dan menuntuni perjuangan dan pergerakan bangsa-bangsa dan negara-negara lain secara menyeluruh dan mendasar.

Terutama untuk menegakkan dan mengukuhkan tema-tema kedaulatan, keadilan, demokrasi, keamanan, dan perdamaian. Konstruksi dan substansi dari keseluruhan tema tersebut, pada dasarnya merupakan tema-tema pergumulan, pergulatan, dan tantangan Keindonesiaan dan kelembagaan Lemhannas RI.

Perspektif tersebut menjadi menarik dan semakin relevan karena mengandung dan menyuburkan api semangat dan spritualitas kawasan regional dan dunia internasional "berbasis dan bersumber" pada Indonesia Raya.

Sebuah kawasan dan dunia yang sejatinya merdeka, bebas, demokratis, aman, damai, adil, makmur, sejahtera, setara dan seimbang. Kesejatian tersebut mengandung prinsip yang wajib, dan doktrin yang mutlak, yaitu: sebuah situasi, kondisi, suasana, keadaan kawasan dan dunia yang tanpa diskriminasi, yang tanpa intervensi, yang tanpa invasi, dan yang tanpa aneksasi.

Utamanya dan intinya adalah konteks regional dan internasional yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, kuat, adil, makmur, dan sejahtera.

Perihal tersebut sepenuhnya ditumbuhkan dan disuburkan dalam suasana keamanan dan perdamaian abadi serta keadilan dan demokrasi sejati yang otentik. Juga yang seutuhnya dibangun dan dikembangkan dalam dinamika dan dialektika yang minus penindasan dan yang minus penjajahan.

Kemudian yang minus dan zero kebijakan, perlakuan, dan praktek kolonialisme dan neokolonialisme. Lagi pula yang minus dan zero kebijakan, perlakuan, dan praktik imperialisme dan neoimperialisme dalam berbagai bentuk, wujud, jenis, sifat, pola, metode, cara, dan sistem apapun dan di mana pun.

Ada alur hubungan atau jaringan kaitan antara peran, tugas, dan tanggungjawab kelembagaan Lemhannas RI dengan atmosfir dan cakrawala pemikiran geopolitik Bung Karno. Kelembagaan Lemhannas RI harus senantiasa dan semakin mentransformasi keindonesian yang berperan melalui "Tupoksi" Lemhannas RI.

Makna perihal tersebut, pada dasarnya membutuhkan adanya dan terwujudnya prinsip doktrinal dan tekad substansial. Khususnya untuk mengaktualkan, menggelorakan, dan menyelenggarakan sejumlah agenda dan kebijakan strategis dan teknis.

Masyarakat, bangsa, negara Indonesia, dan khususnya kelembagaan Lemhannas RI, harus senantiasa dan mesti semakin menumbuhkan, menyuburkan, membumikan, mengukuhkan, dan menegakkan agenda dan kebijakan mendasar dan menyeluruh.

Lemhannas RI, terpanggil dan berkomitmen dengan prinsip dan doktrin serta agenda dan kebijakan Berdaulat di bidang politik; Berdikari secara ekonomi; Berkepribadian dalam kebudayaan - dengan berjiwa dan bersemangat gotong royong (bergotong riyong).

Bangunan dan muatan pemikiran, pertimbangan, dan kebijakan "politik pertahanan negara", "politik luar negeri", dan "politik dalan negeri" tersebut, sudah berurat dan berakar kuat serta berbasis dan bertumpu lama.

Berurat dan berbasis secara historis, sosiologis, ekonomis, politis, dan ideologis. Kemudian berurat dan berbasis juga pada penguatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, kultural, hukum, pertahanan, dan keamanan Indonesia.

Perihal tersebut pada gilirannya, menguati dan memaknai kualitas sistem ketahanan nasional Indonesia.

Dengan demikian, keberadaan, kebangkitan, dan kemajuan Negara Pancasila Indonesia, Negara Kenusantaraan Indonesia, dan Negara Kebangsaan Indonesia, pada dasarnya senantiasa dan semakin terjaga dan terawat.

Keindonesiaan terjaga dan terawat dengan tumbuhnya dan terbangunnya doktrin pemikiran, pertimbangan, dan kebijakan tersebut di atas. Doktrin dan ideologisasi secara otentik dan konkret dari politik pertahanan negara, politik luar negeri, politik dalam negeri Indonesia yang merujuk pada amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Kelembagaan Lemhannas RI adalah salah satu kelembagaan strategis kebangsaan dan kenegaraan yang terutama dan terdepan dalam konteks tersebut. Khususnya dalam kerangka merawati dan menguati sistem ketahanan nasional Indonesia.

Lemhannas RI harus senantiasa dan mesti semakin mempercepat dan memperkuat posisi dan peran domestik dalam negeri Indonesia. Juga tentu dan pasti mempercepat dan memperkuat posisi dan peran global Indonesia sehingga berpengaruh dan menentukan secara berarti.

Proklamator Kemerdekaan RI dan Presiden Pertama RI Bung Karno menggagas pendirian dan keberadaan kelembagaan Lemhannas RI. Bung Karno juga menggerakkan dan mengorganisasikan pembentukan dan kehadiran kelembagaan Lemhannas RI sebagai sebuah institusi strategis ideologis politis.

Keberadaan Lemhannas RI terutama berbasis pada pemikiran politik kebangsaan dan kenegaraan; pada penguatan wawasan kenusantaraan, kebangsaan, dan kenegaraan; pada pendidikan dan pengkaderan sumber daya manusia dan pemimpin bangsa dan negara.

Penguatan dan pemajuan Lemhannas RI diletakkan, dikembangkan, dan diorientasikan dalam kerangka Pembangunan kualitas dan profesionalitas Sistem Ketahanan Nasional Indonesia.

Kebermanfaatan dan kebermaknaan kelembagaan Lemhannas RI terletak pada kualitas pengembangan dan penguatan pemikiran, wawasan, kenusantaraan, kebangsaan, kenegaraan, dan kepemimpinan.

Pengembangan dan penguatan tersebut bertumpu pada kualitas ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan kultural.

Keberadaan Lemhannas RI, pada dasarnya memiliki ikatan kuat kebangsaan dan hubungan erat kenegaraan dengan pemikiran Geostrategis Indonesia. Tumbuh, terbangun, bangkit, dan maju dalam kerangka relasi antara penyelenggaraan dan pengorganisasian Lemhannas RI dengan pengembangan dan pembumian nilai-nilai pemikiran geopolitik.

Kemudian aktualisasi dan sosialisasi tugas pokok dan fungsi utama Lemhannas RI, tentu diarahkan dan ditujukan untuk menginisiasi, mengisi, dan memaknai perspektif pemikiran dan pertimbangan akan keberadaan, kebangkitan, dan kemajuan Lemhannas RI.

Kerangka dasar dan bangunan utama percepatan, perluasan, dan peningkatan intensi, kualifikasi, dan eskalasi pembumian nilai-nilai tersebut, harus senantiasa terjaga dan terawat.

Penjagaan dan perawatan yang rapi, tertib, dan disiplin. Kemudian mesti selalu bertumbuh dan berkembang dengan jiwa dan semangat serta pola dan pendekatan civil society. Juga mesti selalu dengan jiwa dan roh serta darah dan nafas demokrasi dan konstitusi (demokratis dan konstitusional).

Lemhannas RI merupakan sebuah kelembagaan yang terutama. Juga sebagai sebuah kelembagaan yang terinti dalam kerangka pembangunan sistem ketahanan nasional NKRI. Sebuah kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi strategis, dan yang mempunyai peran dan tanggung jawab penting.

Khususnya dalam kerangka pembangunan dan pemajuan Indonesia Raya. Tugas, fungsi, peran, dan tanggungjawab tersebut, bertujuan luhur, adab, dan mulia. Terutama untuk merancang, mengagendakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pengkaderan "kebangsaan dan kenegaraan" yang "Indonesiawi".

Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI (Wagub Lemhannas RI) Letjen TNI M.S. Fadhilah, memiliki anatomi dan konfigurasi kepribadian dan kepemimpinan yang relatif paripurna.

Intisarinya adalah ekosistem yang pada gilirannya semakin menguati dan menaknai keberadaan dan kemajuan Lemhannas RI. Berintikan pada kualitas, integritas, kredibilitas, kapasitas, dan profesionalitas.

Wagub Lemhannas RI merupakan seorang perwira tinggi berpangkat jenderal bintang tiga yang berkomitmen kuat, berkinerja serius, dan berprestasi gemilang. Terutama dalam kerangka membangun dan memajukan kelembagaan demi untuk kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Posisi dan signifikansi kelembagaan Lemhannas RI semakin bermakna ketika diperkuat dengan formasi kepemimpinan yang saling melengkapi dan menguati.

Kini Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, Wakil Gubernur (Wagub) Lemhannas RI Letjen TNI M.S. Fadhilah, dan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI Komjen Pol. Purwadi Arianto.

Penulis sudah mengenal lama dan baik dengan ketiga figur pemimpin tersebut. Ketiganya memiliki pemahaman, penghayatan, penjiwaan, pengalaman untuk menerjemahkan dan membumikan visi, misi, program, agenda, dan kebijakan Presiden RI Jokowi dalam kerangka Lemhannas RI.

Menurut Penulis yang juga pernah menjadi pembicara di Lemhannas RI dan khususnya menjadi Pembicara di FGD Lemhannas RI bersama Gubernur Lemhannas RI dan Wakil Ketua MPR RI, bahwa ketiga figur kepemimpinan Lemhannas RI yang sekarang, searah dan sebangun dengan kepemimpinan Presiden RI Jokowi.

Kelembagaan Lemhannad RI dengan kepemimpinan Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, pada dasarnya memiliki kemampuan, kemauan, dan kematangan untuk mentrasformasi kelembagaan Lemhannas RI.

Perspektif dan hakekat kualitas kepemimpinan tersebut, diletakkan dan diabdikan untuk mengembangkan, mewujudkan, dan mempraxiskan hakikat pemahaman, penghayatan, dan penjiwaan atas visi, misi, dan program kenegaraan RI.

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto yang juga mantan Sekretaris Kabinet RI adalah seorang akademisi, intelektual, dan ilmuwan dengan kekhususan studi pengkajian akademik keilmuan hubungan internasional, pertahanan, keamanan, intelijen.

Sestama Lemhannas RI Komjen Pol. Purwadi Arianto adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1988 B, pernah menjadi pejabat struktural di Bareskrim Mabes Polri, Wakil Kapolda Metro Jaya, dan Kapolda Lampung

Read More

PLN Serap Sampah Kota Cilegon Untuk Diolah Jadi Bahan Bakar Co-firing PLTU Suralaya

 

Bali ( Kontak Banten)  - Kota Cilegon menjadi kota pertama di Indonesia yang berhasil merubah sampah menjadi bahan bakar briket / co firing, hal ini menjadi keberhasilan sendiri bagi Pemerintah kota Cilegon, karena menjadikan kota Cilegon sebagai kota percontohan bagi kota lain, dibuktikan sudah ada beberapa kota yang melakukan kunjungan ke kota Cilegon hanya untuk belajar pengelolaan sampah.

Sejalan dengan komitmen Indonesia dalam rangka transisi energi, di kota Cilegon sudah berhasil untuk menerapkan hal itu dalam menjadikan sampah menjadi bahan bakar co firing, hal ini berkat kerja sama PT. Indonesia Power dengan Pemerintah kota Cilegon sehingga dapat mewujudkan program co firing ini.

Atas keberhasilan itu, Pemerintah kota Cilegon yang dipimpin Wali kota Cilegon, Helldy Agustian diundang dalam penandatanganan MoU dirangkaikan dengan Seminar Bioenergi dan Cofiring yang diadakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Stones Hotel Bali, Kamis (30/06).

Dalam keterangannya Helldy mengapresiasi kerjasama antara PLN dan Pemkot Cilegon dalam pemanfaatan sampah kota. Proyek pengolahan sampah kota jadi bahan baku co-firing di Cilegon ini merupakan proyek percontohan yang bisa diimplementasikan di wilayah lain. "Kami saat ini sudah mengembangkan industri BBJP (Bahan Bakan Jumputan Padat), kami sudah mulai uji coba dari April tahun lalu dan Desember kami bisa produksi jumputan padat untuk mengganti kebutuhan batu bara," ujar Helldy.

Helldy juga menambahkan dengan produksi sampah kota Cilegon bisa diolah untuk mensubtitusi 5 persen kebutuhan batu bara di PLTU Suralaya. "Kami olah sampah pasar, sampah rumah tangga ini untuk jadi jumputan padat. Ini merupakan langkah strategis untuk sekaligus mengurangi emisi karbon dan mengurangi sampah di kota Cilegon demi kebersihan lingkungan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Helldy menjelaskan bahwa Pemkot Cilegon sudah menyiapkan lahan 6000 meter. "Mewakili masyarakat Kota Cilegon menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak, dimana Kota Cilegon telah menjadi kota satu satunya yang sudah dilakukan implementasi dan skillup yang juga sudah menyiapkan lahan 6000 meter untuk bisa menjadi sampling nasional mengenai pengelolaan sampah," jelasnya.

"Cilegon sendiri sudah mendapatkan kunjungan dari 9 Kabupaten/Kota dan sudah ada 3 Kabupaten/Kota yang sudah dijadwalkan kunjungannya ke Kota Cilegon dalam rangka pembelajaran pengelolaan sampah," sambung Helldy.

Sementara itu, Direktur PT. Indonesia Power, M. Ahsin Sidqi mengakui keberhasilan mewujudkan BBJP ini. "Kami PLN, PT.IP dan juga Pemkot Cilegon berhasil mewujudkan BBJP Plain Plain yang akan menggantikan sebagian batu bara yang ada di PLTU Suralaya" katanya.

Lebih lanjut, Ahsin mengucapkan terima kasih kepada Wali kota Cilegon atas support mewujudkan program ini. "Kami mengucapkan terima kasih kepada pak wali kota Cilegon yang support nya sungguh luar biasa dan cukup membantu kami, yang juga beliau memberikan lahan di TPS Bagendung untuk dibangun menjadi BBJP plain," katanya.

"Kapasitas BBJP plain awalnya adalah 1 ton perhari dan akan kita tingkatkan menjadi 30 ton perhari, dan ini adalah BBJP plain terbesar di Indonesia dan pertama kali di Indonesia," lanjut Ahsin.

"Kami sampaikan juga terima kasih karena Pemkot Cilegon telah berhasil menyelesaikan masalah sampah kota dan kami harapkan kedepan, hal seperti ini akan ditiru oleh pemda-pemda dan pemkot-pemkot yang lainnya dan ini akan menjadi solusi untuk menghasilkan sampah di perkotaan yang sampai sekarang belum tuntas persoalannya," sambung Ahsin lagi.

"Sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada Kota Cilegon yang telah menjadi kota pertama yang berhasil menyelesaikan permasalahan persampahan kota, mudah-mudahan kerja sama ini bisa berlanjut dan kami akan bisa menskilling up lebih besar lagi, sehingga seluruh permasalahan sampah di kota-kota besar bisa kami selesaikan," tutup Ahsin.

Sebagai informasi, PLN bersama Pemkot Cilegon akan membangun siteplant pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP). Sampah yang diolah mencapai 30 ton per hari dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bagendeung Cilegon ini nantinya akan diolah menjadi biomassa untuk kebutuhan co-firing PLTU Suralaya.

Dengan jaminan pasokan biomassa dari program pengelolaan sampah ini maka PLN sekaligus bisa mewujudkan dua tujuan. Pertama, mengelola sampah kota. Kedua, menciptakan listrik berbasis energi bersih dan sumber daya domestik untuk mengejar target carbon neutral di 2060.

Read More

Salat Idul Adha Dilaksanakan pada Tanggal 10 Juli 2022, Ini Niat dan Tata Caranya

 

JAKARTA  ( Kontak Banten ) Tahun ini, Salat Idul Adha  dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2022. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam lainnya selain Idul Fitri. Kehadirannya sama-sama dinantikan, dan membawa euforia yang tak kalah membahagiakan.

Hari raya Idul Adha menjadi spesial karena pada hari ini, umat muslim melaksanakan kurban berupa hewan-hewan ternak yang kemudian akan dibagikan secara merata kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

Sebelum memotong daging kurban, umat muslim biasanya melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah terlebih dahulu. Salat Idul Adha  dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah menurut kalender Hijriyah. Tahun ini, salat Idul Adha dilaksanakan pada tanggalMinggu, 10 Juli 2022 dalam kalender Masehi.

Sebagai persiapan untuk menunaikan salat  Idul Adha  dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2022, ada baiknya Anda mengetahui niat serta bacaan doa-doa yang perlu dipanjatkan. Dilansir dari berbagai sumber, ini dia selengkapnya.

Salat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2022

Salat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2022. Idul Adha dikenal juga sebagai hari raya kurban atau lebaran haji oleh umat Islam. Hari raya ini jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah dalam penanggalan Hijriyah.

Pada hari tersebut, semua umat Islam disunnahkan untuk berkurban sabagai wujud pengikhlasan atas sebagian harta dan materi yang dimiliki. Hari raya Idul Adha biasanya jatuh beberapa bulan setelah Idul Fitri.

Sama dengan Idul Fitri, salat Idul Adha yang dilaksanakan pada tanggal yang telah ditentukan dan ditunaikan secara berjamaah di pagi hari. Pada tahun ini, Salat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2022.

Namun terjadi perbedaan dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang menyatakan 10 Zulhijah 1443 H atau hari raya Idul Adha jatuh pada Sabtu, 9 Juli 2022. Kendati demikian tidak ada larangan melaksanakan salat Idul Adha di hari yang berbeda.

Hukum Salat Idul Adha

Para jumhur ulama menjelaskan hukum salat Idul Adha adalah sunnah muakkadah, yaitu sangat dianjurkan.

Pahala salat Idul Adha begitu besar, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk mengerjakannya. Salat Idul Adha dianjurkan untuk dilaksanakan di tanah lapang. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Sa’id Al Khudri; "Rasulullah shallalahu ‘alaihi wa sallam biasa keluar pada Hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha menuju tanah lapang." (HR. Bukhari dan Muslim).

Niat Salat Idul Adha Lengkap

Setelah mengetahui salat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal berapa di tahun ini, hal selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menunaikannya. Secara umum, salat Idul Adha hampir sama dengan salat Idul Fitri.

Pun demikian dengan hal-hal yang membatalkan dan pekerjaan-pekerjaan atau ucapan-ucapan yang disunnahkan. Berikut adalah bacaan niat salat Idul Adha sebagai imam, makmum, maupun sendiri yang wajib Anda ketahui;

• Niat salat Idul Adha sebagai imam

"Ushalli sunnatan li ‘idil adha rak ‘ataini imaman lillahi ta’alaa."

Artinya: "Aku niat sholat sunat Idul Adha dua rakaat menjadi imam karena Allah Ta’ala."

• Niat salat Idul Adha sebagai makmum

"Ushalli sunnatan li ‘idil adha rak ‘ataini makmuuman lillahi ta’ala."

Artinya: "Aku niat sholat sunat Idul Adha dua rakaat menjadi makmum karena Allah Ta’ala."

• Niat sholat Idul Adha sendiri

"Ushalli sunnatan li ‘idil adha rak ‘ataini lillahi ta’alaa."

Artinya: "Aku niat sholat sunat Idul Adha dua rakaat karena Allah Ta’ala."

Tata Cara Salat Idul Adha

Salat Idul Adha dilaksanakan sebanyak dua rakaat dan dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Usai salat, ada khubah yang disampaikan. Salat Idul Adha memiliki takbir zawaid (takbir tambahan) sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Berikut adalah tata cara salat Idul Adha

1. Membaca niat salat Idul Adha

2. Takbiratul ihram

3. Membaca Doa Iftitah; “Kabiiraw walhamdu lilaahi katsiran wa subhaanallaahi bukrataw wa'ashiila, innii wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha haniifam muslimaw wamaa anaa minal musyrikiin, Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi Rabbil 'aalamiin, Laa syariikalahu wa bidzaalika umirtu wa anaa minal muslimiina.”

Artinya: "Segala puji yang sebanyak banyaknya bagi Allah. Maha Suci Allah pada pagi dan petang hari. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan dan kepasrahan diri, dan aku bukanlah termasuk orang orang yang menyekutukanNya. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam, yang tiada satu pun sekutu bagiNya. Dengan semua itulah aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang orang yang berserah diri."

3. Takbir sebanyak tujuh kali dan boleh mengangkat tangan ketika takbir. Di antara setiap takbir, bacalah kalimat tasbih yakni: “Subhanalloh wal hamdulillah wa laa ilaha illalloh wallohu akbar.”

Artinya: "Maha suci Allah, segala pujian bagi-Nya, tidak ada ilah kecuali Allah, Allah Maha Besar".

4. Setelah akhir takbir ke tujuh, membaca surat Al Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Jika Anda adalah makmum, cukup menyimak surat yang dibacakan oleh imam.

5. Ruku' dengan tuma'ninah

6. I'tidal dengan tuma'ninah

7. Sujud dengan tuma'ninah

8. Duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah

9. Sujud kedua dengan tuma'ninah

10. Bangkit dari sujud dan bertakbir

11. Takbir lagi sebanyak lima kali, diantara takbir membaca kalimat tasbih sama seperti sebelumnya

12. Membaca surat Al Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat pendek lainnya

13. Ruku' dengan tuma'ninah

14. I'tidal dengan tuma'ninah

15. Sujud dengan tuma'ninah

16. Duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah

17. Sujud kedua dengan tuma'ninah

18. Duduk tasyahud dengan tuma'ninah

19. Salam.

Read More

Kominfo Harap Merdeka Award 2022 Menginspirasi Generasi Muda Manfaatkan Teknologi

 

Merdeka Award 2022 Inovasi Digital I Nyoman Adhiarna. ©2022

JAKARTA ( Kontak Banten) Kementerian Komunikasi dan Informatika menyambut baik pelaksanaan Merdeka Award 2022. Gelaran acara ini diharap bisa memberi inspirasi bagi semua masyarakat Indonesia.



"Khususnya generasi muda untuk mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong kemajuan negeri ini," kata Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, I Nyoman Adhiarna dalam Acara Merdeka Award 2022 digelar di Gedung Paviliun Provinsi Smesco-Nareswara Hall, Lantai 4,  Jakarta dengan tema "Inspirasi Indonesia", Kamis (30/6).

Adhiarna menyebut Kementerian Kominfo memiliki program untuk mendorong peningkatan dan kecakapan literasi digital. Program ini bertujuan untuk melahirkan banyak anak muda yang ahli di bidang teknologi.



"Semoga program ini bisa mendorong lebih banyak lagi lahirnya tokoh-tokoh seperti yang hari ini muncul di hadapan kita," ucapnya.

Ada 5 kategori dalam penghargaan Merdeka Award 2022. Program Inovatif untuk Negeri, Program Kreatif Pariwisata, Inovasi Digital, Program Pemberdayaan UMKM dan Sosok Inspiratif untuk Indonesia.

Tak hanya Kementerian Kominfo, Kemenko PMK juga memuji penyelenggaraan Merdeka Award 2022. Acara ini dianggap menginspirasi banyak pihak.



"Saya kira kegiatan ini perlu dilakukan yang lainnya juga," kata Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Aris Darmansyah Edisaputra usai menghadiri Acara Merdeka Award 2022 digelar di Gedung Paviliun Provinsi Smesco-Nareswara Hall, Lantai 4, Jakarta dengan tema "Inspirasi Indonesia".

Sosok Inspirasi Perlu Diberi Penghargaan

Aris mengatakan sosok-sosok yang menginspirasi di Indonesia memang perlu diberi penghargaan. Melalui pemberian penghargaan diharapkan bisa memotivasi sosok lain untuk ikut berkontribusi untuk negeri ini. 



"Nah kalau kita bisa bersama-sama tentunya saling memotivasi, apa yang nantinya menjadi tujuan kita di 2045 khususnya menuju Indonesia emas tentu akan tercapai," ucapnya.



Menurut Aris, perhelatan Merdeka Award perlu disosialisasikan agar semakin banyak orang yang bisa menginspirasi. Inspirasi tidak selalu untuk hal besar, bisa dimulai dari lingkungan terkecil.

"Apabila ini disebarkan lagi kepada warga yang lain, tentu ini akan menginspirasi warga yang lain. Dan ini saya kira perlu disosialisasikan terus atau disebarkan atau diviralkan," ujar dia.



Dalam dua tahun terakhir, merdeka.com rutin menggelar Merdeka Award. Untuk Merdeka Award tahun ini mengambil tema Inspirasi Indonesia.

Merdeka Award merupakan ajang penghargaan dan apresiasi kepada mereka yang telah memberikan sumbangsih dan para inspirator untuk kemajuan negeri.

Merdeka Award 2022 dihadiri Wakil Presiden Maruf Amin dan Managing Director EMTEK, Sutanto Hartono, yang hadir secara virtual. Sementara itu, hadir secara langsung Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Aris Darmansyah Edisaputra, Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kominfo I Nyoman Adhiarna, dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Vinsensius Jemadu.

Read More

Resmi Jabat MUI Pandeglang, K.H Zamzami: Saya Tidak Bisa Bekerja Sendiri

 

Resmi Jabat MUI Pandeglang, K.H Zamzami: Saya Tidak Bisa Bekerja Sendiri.

PANDEGLANG ( Kontak Banten) K.H Zamzami Yusuf Al-barbasi dikukuhkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pandeglang. Menurut Yusuf jabatan MUI merupakan tugas yang berat. Sebab dikatakannya, tugas MUI mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah.

“Saya tidak mampu bekerja sendiri, butuh dukungan semua pihak khususnya dari para pengurus baik Kabupaten maupun Kecamatan, dan sinergitas dengan pemerintah daerah”, demikian dikatakan Ketum MUI Pandeglang K.H Zamzami Yusuf, Kamis (30/6/2022).

K. H Zamzami juga berharap kekompakan terus terbangun dari semua pengurus MUI se-Kabupaten Pandeglang baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan. Karena menurutnya, pengurus MUI baik Kabupaten dan Kecamatan punya tugas yang sama namun hanya ruang lingkupnya berbeda.

“Saya mohon sumbangsih dari pengurus semua, mari saling mengingatkan agar tidak terjebak kedalam jurang kenistaan”, ujarnya.

Pengukuhan ini berdasarkan SK MUI Prov Banten nomor: Kep.068/XVI/SK/II/2022, dan sekaligus pergantian antar waktu karena Ketua MUI sebelumnya K.H Hamdi Ma’ani terpilih sebagai Ketua MUI Prov Banten.

Pengukuhan dilakukan oleh Ketua MUI Prov Banten K.H Hamdi Ma’ani, ia berpesan agar MUI Pandeglang bekerja sesuai tupoksinya seperti melestarikan dan menjaga agama dari aqidah yang tidak cocok dari aturan yang ada.

“Mari jaga agama ini dari aturan menyimpang, MUI harus melayani umat. Ini menunjukan tugas kiyai sangat berat”, ungkapnya.

Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita mengucapkan selamat atas dikukuhkannya K.H Zamzami Yusuf sebagai ketua MUI Pandeglang. Irna berharap, MUI menjadi teladan bagi organisasi lainnya dan cerminan bagi semua masyarakat Pandeglang.

“MUI wadah strategis yang menyertai umat islam agar berkehidupan yang aman, tertib sesuai kaidah islami, dengan fatwanya MUI menjadi pengayom bagi umat”, harapnya.

Menurutnya, kurang lebih sudah 4 dekade MUI berkiprah banyak sekali manfaatnya, karena kata Irna dalam MUI semua organisasi dilibatkan untuk bergabung.

“Kami berharap MUI jadi pondasi agar pandeglang semakin kuat, kami harap program kerja MUI dapat mendorong kemajuan Pandeglang sehingga selamat dunia dan akhirat”, pungkasnya.

Read More

Bursa Kerja Daring Kota Tangerang Edisi Juni 2022, Ini Perusahaan dan Posisi yang Ditawarkan

 

 TANGERANG KOTA ( Kontak banten) Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan kembali menggelar kegiatan rutin bulanan virtual jobfair edisi Juni 2022 dengan jumlah perusahaan yang membuka lowongan sebanyak 19 perusahaan.

 Wakil Walikota Tangerang  Sachrudin berkesempatan membuka kegiatan yang berlangsung secara daring, dimana virtual jobfair pada bulan Juni 2022 ini merupakan kali ke 22 sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2020 lalu. “Berdasarkan data di bulan Mei 2022, sebanyak 9.478 orang sudah diterima di berbagai tempat,”katanya, Kamis (30/6/2022).

Sementara, Kepala Dinas Ketenagakerjaan  Ujang Hendra mengungkapkan dalam acara bursa kerja daring pada Juni 2022 terdapat sebanyak 1.255 lowongan  pekerjaan  dengan formasi jabatan yang tersedia sebanyak 85 posisi. “Sementara kualifikasi pendidikan untuk S1 sebanyak  158 orang, Diploma 3 sebanyak 164 orang,  SMS  sederajat 923 orang dan  SMP 10 orang,” pungkas Ujang.

Read More

Soal Perbaikan Jalan Rusak di Cilegon, DPU-TR : Agustus Baru Teken Kontrak Kerja

 

Rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Cilegon dan DPU-TR Cilegon.

CILEGON ( Kontak Banten)  – Warga yang biasa melintasi sejumlah jalan rusak di Kota Cilegon nampaknya harus lebih bersabar. Mengingat waktu pelaksanaan perbaikan kondisi infrastruktur itu belum jelas kapan akan dilakukan oleh Pemkot Cilegon, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR).

“Informasi dari DPU-TR, baru 11,2 persen capaiannya dari anggaran Rp101 miliar, dan itu belum termasuk pekerjaan fisik,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Cilegon, Erik Airlangga Al Ghozali usai rapat dengar pendapat dengan DPU-TR Cilegon pada Kamis (30/6/2022).

Erik khawatir, capaian serapan anggaran yang belum optimal itu akan kembali menjadikan DPU-TR sebagai salah satu OPD teknis penyumbang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang membengkak seperti tahun sebelumnya.

“Tentu ini kan akan menjadi persoalan yang luas kalau anggaran ini tidak mampu terserap. Apalagi kondisi jalan ini kan sudah rusak parah. Sementara DPU-TR sendiri menyebut sudah ada 89 dokumen yang sudah diproses pengadaan dari 305 paket, tapi kan perbaikan belum juga dilaksanakan. Kami khawatir kalau sampai terjadi gagal lelang, otomatis itu kan menyumbang SiLPA,” katanya.

Dalam rapat dengar pendapat itu, Anggota Komisi IV DPRD Cilegon, Baihaki Sulaiman memaklumi ketidaknyamanan warga saat melintasi jalan rusak yang sudah berlangsung lama dan tak kunjung diperbaiki.“ini sudah banyak makan korban, apalagi pas musim hujan. Mobil saya saja sampai rusak, bubar gara-gara melewati JLS (Jalan Lingkar Selatan). Knalpot sampai mentok, susah dilalui karena kanan jalan bolong kiri jalan bolong. JLS ini sudah parah. Padahal kan jalan itu belum lama diperbaiki. Makanya kami mendesak agar kerusakan infrastruktur ini dapat segera diperbaiki,” ujarnya.Sementara Kepala DPU-TR Cilegon, Tb Heri Mardiana beralasan bahwa pelaksanaan perbaikan jalan rusak itu hanya tinggal menunggu waktu. Karena dari jumlah paket yang sudah dilelangkan, beberapa paket yang menyangkut “Yah mudah-mudahan di triwulan ketiga ini progres serapan anggaran kita akan meningkat. (Soal serapan yang masih minim-red) karena kan ada TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang harus kita sikapi, kemudian kita juga komunikasi dengan teman-teman Kejaksaan untuk pendampingan di kegiatan-kegiatan yang besar,” ucapnya.pekerjaan fisik diperkirakan baru akan menandatangani kontrak pekerjaan pada Agustus mendatang.

Read More

Abdi Masyarakat, Mahasiswa Unpam Lakukan Penyuluhan Hukum Undang-undang Narkotika

 

TANGERANG ( Kontak Banten)- Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) dari Universitas Pamulang (Unpam) melakukan pengabdian kepada masyarakat (PKM) tentang penyuluhan hukum terhadap kenakalan remaja dalam mengkonsumsi narkotika yang ditinjau dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Siswa SMK Sasmita Jaya 1 Pamulang.

Dalam Kegiatan tersebut, kelompok PKM diketuai oleh Thaariq Abdul Azis, dan anggota Kriston Haluya situmorang,Muhammad Rafli dan Ahmad Ibnul Mubarok.

Sebagai Pembuka, Dosen Pembimbing Kegiatan PKM, Dea Mahara Saputri menyampaikan dengan diselenggarakannya acara ini di sekolah, harapannya siswa menjadi paham akibat hukum dalam mengkonsumsi narkotika. Karena segala perbuatan yang dilakukan, sudah tercantum dan diatur dalam Undang-undang.

“Segala bentuk narkoba apapun diatur dalam Undang-Undang. Jadi, apapun jenis narkoba dan tindakan yang berhubungan dengan narkoba yang dilakukan, sudah ada aturan hukumnya. Dan semoga apa yang disampaikan oleh kakak-kakak dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang bisa menjadi ilmu baru bagi adik-adik di SMK Sasmita Jaya 1 Pamulang, Tangerang Selatan,” terangnya dalam keterangan pers yang diterima Kabar6.com, Rabu (29/6/2022).

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Sasmita 1 Pamulang, Tangerang Selatan Suprihatin mengimbau siswa untuk memperhatikan materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

“Kenakalan Remaja hari ini tergolong dalam kenakalan remaja berat, maraknya remaja dalam mengkonsumsi narkoba, dengan adanya penyuluhan yang di adakan oleh Mahasiswa Fakultas Universitas Pamulang,diharapkan anak-anak akan paham terhadap dampak hokum bagi pengguna narkoba yang cenderung merusaknya masa depan,” paparnya.

Ketua kelompok Thaariq Abdul Azis mengatakan, dengan pemilihan tema yang disosialisasikan kepada SMK Sasmita Jaya 1 Pamulang, sebuah tema yang sangat dibutuhkan oleh remaja hari ini,ndengan maraknya remaja dalam mengkonsumsi narkoba yang sangat berdampak pada masa depan remaja sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

Dirinya menambahkan, Kenakalan remaja merupakan suatu gejala social yang terjadi di lingkungan sekolah, ada berbagai jenis kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia saat ini seperti contohnya tawuran antar siswa, penyalahgunaan narkotika, merokok, minum-minuman berahkohol, vandalisme, dan seks bebas. Dari berbagai kenakalan remaja tersebut terdapat factor-faktor yang memicu kenakalan itu muncul di lingkungan sekolah.

“Dengan diadakannya kegiatan ini, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya bagi para siswa yang hadir dalam kegiatan ini,” Tutur Thaariq.

“Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon positif dari para siswa dan siswi yang hadir dalam acara ini. Kami juga berterima kasih kepada para siswa dan siswi yang sudah hadir dalam acara ini,” tutupnya.

Read More

Mulai Besok Pertamina Buka Pendaftaran di Website MyPertamina

 

JAKARTA  ( Kontak Banten) – PT Pertamina Patra Niaga membuka pendaftaran kendaraan dan identitasnya di Website MyPertamina per 1 Juli 2022.

Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM Subsidi di SPBU Pertamina.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan inisiatif ini dimaksudkan dalam rangka melakukan pencatatan awal untuk memperoleh data yang valid dalam rangka penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

“Data pengguna yang terdaftar dan telah mendapatkan QR Code ini adalah bagian dari pencatatan penyaluran Pertalite dan Solar agar bisa lebih tepat sasaran, bisa dilihat trennya, siapa penggunanya. Kami pun tidak mewajibkan memakai aplikasinya, hanya perlu daftar melalui website yang dibuka pada 1 Juli nanti,” kata Alfian ditulis Kamis, 30 Juni 2022.

Alfian menjelaskan tahapannya masyarakat dapat mengakses website subsiditepat.mypertamina.id dan siapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, STNK kendaraan, foto kendaraan, alamat email, dan dokumen lain sebagai pendukung.

Jika seluruh syarat telah dipenuhi, masyarakat untuk melakukan konfirmasi ‘daftar sekarang’.

“Data yang sudah didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokkan dengan kesesuaian persyaratan. Jika semua terpenuhi maksimal 7 hari kerja, maka pengguna tersebut akan dinyatakan terdaftar dan menerima QR Code melalui email, atau melalui notifikasi di website,” jelas Alfian.

Jika menerima notifikasi adanya kekurangan atau ketidakcocokan dokumen, masyarakat bisa mencoba kembali melakukan pengisian data kendaraan dan identitasnya sesuai rekomendasi kekurangan yang ada.

Untuk kemudahan dan mengantisipasi kendala di lapangan, selain diakses dengan aplikasi MyPertamina, QR Code yang diterima juga bisa diprint out dan dibawa fisiknya ke SPBU ketika ingin melakukan pengisian Pertalite dan Solar. QR Code tersebut kemudian akan dicocokkan datanya oleh operator SPBU.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, tahapannya sangat mudah, yang penting memastikan sudah daftar dan memastikan datanya sudah terkonfirmasi. Jika sudah menerima QR Code, maka transaksi akan berjalan seperti biasa,” sebut Alfian.

Rencana lokasi awal akan di lakukan di beberapa kota dan kabupaten antara lain adalah Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, dan Manado.

Untuk kota lain pendaftaran akan dilakukan secara kontinyu memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem, sekaligus untuk mengakomodir kendaraan baru yang dibeli masyarakat.

Read More

Pemerintah Kota Serang Targetkan di Tahun 2023 Penyerahan PSU Sudah 90 Persen

 

 SERANG ( Kontak Banten) Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang Bidang Perumahan menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) PSU Perumahan dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) dari Pengembang dan Warga Perumahan kepada Pemerintah Kota Serang, Senin (27/06).

Kegiatan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) ini merupakan kegiatan tahap pertama pada tahun 2022 dari beberapa Perusahaan pengembang dan Masyarakat kepada Pemerintah Kota Serang.

Penyerahan PSU ini diserahkan oleh 11 lembaga diantaranya 4 Perusahaan Pengembang dan 7 Warga Perumahan yang diserahkan oleh RT/RW kepada Pemerintah Kota Serang.

Walikota Serang Syafrudin menyampaikan dari 205 Perumahan yang ada di Kota Serang baru sekitar 80 Perumahan yang sudah menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Serang.

"Jadi yang menyerahkan baru sekitar 40 Persen nanti yang 60 Persen akan kita terus kejar, Karena kasihan masyarakat kalo sampe jalannya rusak developernya ngga ada tidak ada yang tanggung jawab," ungkap Syafrudin saat diwawancarai.

Kepala Dinas Perkim Kota Serang Novriadi menambahkan bahwa pihaknya akan menargetkan pada tahun 2023 nanti sudah mencapai 90 Persen yang sudah menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Serang.

"Tahun ini tahap 1 baru sekitar 11 nanti ditahap 2 diusahakan sudah 11 lagi kemungkinan di Tahun 2023 nanti sudah mencapai 90 Persen dengan total sekitar 40 atau 30 Perumahan yang menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Serang," ungkap Novri

Syafrudin menambahkan Pemerintah Kota Serang akan terus berupaya memberikan Sosialisasi kepada Masyarakat ditingkat Kecamatan, Kelurahan untuk segera menyerahkan PSU kepada Pemerintah agar segala yang diserahkan menjadi tanggung jawab Pemkot.

"Jika sudah menjadi tanggung jawab Pemkot apa yang sudah menjadi keluhan masyarakat akan langsung disikapi oleh Pemkot Serang," tambahnya.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Walikota Serang Syafrudin yang didampingi dengan Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang Saefudin, Asisten Daerah II Kota Serang Yudi, serta Kepala Dinas Perkim Kota Serang Novriadi.

Read More

Membangun Budaya Dakwah Online Bagi Pengurus dan Remaja Masjid

  

H. Ahmad Syaikhu Anggota Komisi I DPR RI

JAKARTA ( Kontak Banten) Kementerian Kominfo bersama DPR RI menyelenggarakan webinar bertema “Membangun Budaya Dakwah Online bagi Pengurus dan Remaja Masjid”, Minggu (26/06/2022).

Hadir pembicara yang mumpuni, yaitu H. Ahmad Syaikhu Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, lalu Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., yang menjabat sebagai Dirjen Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Kominfo RI, Erwyn Kurniawan (Presiden Reli 2017-2020 dan Pemred Media Online Kabar Berita Semesta), dan Muhammad Sholic Mubarok (Konten Kreator Tiktok).

Menurut Ahmad Syaikhu tema webinar “Membangun Budaya Dakwah Online bagi Pengurus dan Remaja Masjid” sangatlah menarik untuk dibahas. Dunia pada hari ini, menurut Syaikhu, mengalami perubahan yang sangat pesat dan dahsyat dengan perkembangan teknologi yaitu adanya internet.

“Sekarang ini kita manusia telah terhubung dengan mudah oleh seluruh manusia didunia. Dimana pun dan kapanpun kita dapat terkoneksi dan dapat mengakses apapun di era digital ini”, ungkap Syaikhu.

Perkembangan dan kemajuan yang ada juga dapat mendorong dakwah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Terutama dengan berdakwah melalui konten-konten dakwah di media sosial yang edukatif.

“Kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi di era digital ini untuk hal-hal kebaikan, dan mengedukasi masyarakat dengan konten-konten positif. Teruslah berdakwah dengan memberikan konten-konten positif untuk masyarakat”, pungkas Syaikhu.

Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi yang semakin maju dengan adanya pandemi covid-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai aktivitas melalui platform digital, kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita berada di era percepatan transformasi digital.

Kominfo RI menurut Semuel, mengemban tanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut kementrian KOMINFO berperan sebagai regulator, fasilitator, eskalator di bidang digital di Indonesia.

Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital kementrian KOMINFO bersama gerakan nasional literasi digital, serta jejaring hadir untuk memberikan perhatian informasi digital yang menjadi kemampuan digital ditingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang baik masyarakat dengan pemerintah agar masyarakat tidak tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital.

Erwyn Kurniawan menyampaikan bahwa media sangatlah penting karena semua aspek memerlukan media. Sebagai pengguna atau pemakai media kita harus memahami nya dengan “Literasi”. Media Literasi (Melek Media) adalah kemampuan seseorang mengakses, menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan suatu pesan dalam berbagai bentuk media (cetak, gambar, audio/auvi dan internet).

Erwyn juga menyampaikan bahwa media mendorong perubahan pikiran manusia, dengan dampak dan proses yang begitu hebat seperti jarum suntik (hypodermic). Dengan dampak yang begitu hebat kita harus memanfaatkan nya untuk hal-hal yang positif dan untuk sarana dakwah bagi umat.

Muhammad Sholic Mubarok memaparkan tentang memanfaatkan media sosial dengan konten kreatif untuk dakwah khusus nya melalui media sosial tiktok. Kenapa harus tiktok? karena tiktok memiliki fitur editing yang lengkap dan mudah, tiktok memiliki banyak pilihan sounds yang variatif, yang paling penting karena tiktok memiliki pengguna yang sangat banyak dan potensi untuk viral yang relatif sangat cepat. dengan demikian kita dapat memanfaatkan media tiktok untuk melakukan kebaikan dengan konten-konten dakwah yang mengedukasi dengan cara membuat konten-konten quote tokoh yang menginspirasi, selanjutnya juga dapat membuat konten dengan mini tausiyah.

 

Read More

Penanggulangan Stunting Perlu Fokus pada Empat Kelompok

 

Foto : ISTIMEWA

JAKARTA  ( Kontak Banten)- Dalam mengatasi gizi buruk dan tengkes (stunting) perlu kerjasama dan kesadaran dari berbagai pihak. Selain itu pencegahan keduanya perlu memprioritaskan perbaikan gizi pada beberapa kelompok orang agar pelaksanaan dapat efektif.

Dokter Spesialis Anak Dr. TB. Rachmat Sentika SpA (K)., MARS menyebutkan prioritas seluruh pihak terkait dalam pencegahan stunting yaitu dengan memprioritaskan remaja, ibu hamil, maupun bayi dan baduta. "Mereka ini harus kita harus dijaga agar tetap sehat dengan asupan gizi yang optimal, lengkap dan seimbang melalui berbagai kegiatan inovatif," ujar dia dalam diskusi daring, Selasa (29/6).

Pencegahan stunting dilakukan yang dilakukan saat ini diharapkan dapat mencegah angka stunting berada di bawah 14 persen pada 2023/2024. Angka itu merupakan target dari strategi pengentasan stunting yang telah dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat luas.

Sementara itu, Direktur Bina Ketahanan Balita & Anak, BKKBN Dr. Irma Ardiana, menjelaskan BKKBN saat ini memliki program Bapak Asuh. "Sasarannya yaitu calon pengantin, ibu hamil, dan anak berusia 0 - 23 bulan. Progam ini berbasiskan pada aplikasi perangkat lunak dan memiliki target prioritas anak asuh," papar Irma.

Pemerintha saat ini telah memiliki strategi nasional percepatan penurunan stunting, terutama pasca Covid-19 dilakukan dengan pendekatan keluarga yang diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 tahun 2021. Perpres itu menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan aksi Percepatan Penurunan Stunting.

Menurut Kasubdit Pengelolaan Konsumsi Gizi, Dit Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan, Mahmud Fauzi S.K.M, M.Kes, kebijakan dan arah perbaikan gizi masyarakat di bidang kesehatan, salah satunya dengan cara peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi.

"Upaya perbaikan gizi yang dapat dilakukan yaitu berupa penambahan makanan atau zat gizi, penambahan mikronutrien yang didukung dengan sosialisasi dan advokasi pola hidup sehat dengan gizi seimbang, serta penganeka ragam makanan," kata dia.

Terdapat 10 program intervensi spesifik untuk menurunkan angka stunting, seperti konsumsi tablet tambah darah (TTD), screening anemia, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bagi Ibu hamil. Selain itu dilakukan pemantauan tumbuh kembang, ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi dua tahun (baduta), tatalaksana balita dengan masalah gizi, dan peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi.

Anggota Komisi IX DPR RI, DR. Dewi Aryani, M.Si., menilai intervensi, pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan paparan ide atau program saja. Pemerintah, terutama pemerintah daerah perlu melakukan aktivasi namun dalam bentuk yang konkret.

"Dimana sudah ada bentuk contoh kegiatan yang dapat dilakukan di daerah. Dan terkait anggaran, pemerintah telah menggelontorkan dana untuk program penurunan dan pencegahan stunting, sehingga seharusnya sudah bukan menjadi persoalan," ujar dia.

Pengamat kebijakan publik Sofie Wasiat, mengatakan isu stunting ini merupakan isu yang generatif, dimana jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kerugian perekonomian. Oleh karenanya ia mendesak seluruh pihak agar kebijakan-kebijakan dan peraturan terkait stunting yang telah dibuat, agar segera diterapkan.

"Implementasi kebijakan dan peraturan yang telah dibuat diharapkan agar sesuai dengan apa yang sudah tertulis diatas kertas. Kita ingin setiap harinya ada informasi terkini dan kabar baik terkait persoalan stunting." ujar Sofie.

Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah Dra. Chairunnisa M.Kes, mengatakan bahwa risiko terjadinya stunting disebabkan salah satunya dari konsumsi susu kental manis yang masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh PP Aisyiyah di tahun 2020 terkait pengetahuan ibu dan kebiasaan pemberian konsumsi susu kental manis (SKM) pada balita di provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, ditemukan bahwa 1 dari 4 balita mengkonsumsi SKM setiap harinya.

"Untuk di DKI Jakarta dan Jawa Barat terdapat 341 atau 26,9 persen dari 1.268 ibu memberikan minuman SKM kepada anak balitanya dan mereka tidak mengetahui jika SKM berefek samping bila diberikan pada balita" kata dia.

Read More