Sosok Maarten Paes, Kiper FC Dallas Resmi Jadi WNI, Pernah Hadapi Messi

AKARTA ( KONTAK BANTEN) Maarten Paes akhirnya mengambil sumpah dan janji setia sebagai WNI hari ini di Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Dengan begitu, kiper FC Dallas itu resmi menjadi WNI.

Ucapkan Selamat Hari Buruh, Presiden: Pekerja adalah Pahlawan

JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat Hari Buruh kepada seluruh pekerja di Indonesia. Ucapan disampaikan Kepala Negara melalui unggahan di akun X @jokowi, dikutip Rabu (1/5/2025). (26/3/2024)

Hardjuno Perlu Reformasi Perampasan Aset Koruptor Tanpa Melalui Tuntutan Pidana

Akselerasi Reformasi Hukum Terhadap Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana" di Kampus Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (26/3).

Dialog Publik ICW : Bahaya Politik Dinasti Dalam Tata Kelola Pemerintahan

Pada prakteknya, politk dinasti cenderung melanggengkan KKN, sehingga upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sulit tercapai.

Rakor Angkutan Lebaran 2024 Al Muktabar: Pemprov Banten Siapkan Infrastruktur

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Friday 17 May 2024

KPU Tangsel Lantik 35 Anggota PPK untuk Pilkada 2024

 

 TANGERANG ( KONTAK BANTEN)  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melantik 35 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Ketua KPU Kota Tangsel M Taufik MZ menerangkan, ada kombinasi yang cukup banyak pada PPK untuk Pilkada Provinsi Banten dan Pilkada Kota Tangsel 2024.

“Keliatannya ada kombinasi yang sulit diukur ya, tapi kayaknya 50 persen wajah baru,” ujarnya, Kamis 16 Mei 2024.

Taufik menjelaskan, banyak PPK yang lahir dari PPS dan Panwascam pada Pemilu 2024 kemarin dan ada beberapa yang dari luar penyelenggara. 

“Ini kombinasinya cukup bagus, karena kita lihat ini bukan yang terbaik, tapi ini yang kita sebut sebagai yang terpanggil dan yang terpilih,” jelasnya.

Share:

Menelisik Akar Korupsi di Daerah

 


 Deretan kepala daerah yang terjerat berbagai kasus korupsi yang diproses hukum oleh KPK dan penegak hukum lain menjadi indikasi tidak wajarnya tata kelola pemerintahan yang baik di aras otonomi daerah.

Berita terakhir, tertangkap tangannya Bupati Klaten Sri Hartini telah menggenapkan jumlah 11 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2016.

Sampai Maret 2016, dari 541 kepala daerah, ada 360 kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di berbagai tingkatan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga yang sudah diputus oleh pengadilan tipikor sebagai terpidana. Jumlah itu ditambah dengan 11 kepala daerah yang terkena OTT KPK 2016.

Berbagai modus korupsi yang lazimnya menjerat kepala daerah selama ini tercatat, antara lain, di ranah perizinan, kewenangan di bidang sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan gratifikasi/suap. Berbagai modus korupsi tersebut berakar pada penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan para kepala daerah tersebut. Tak jarang modus itu berkelindan dengan persekongkolan politik antara kepala daerah dan elite birokrat daerah dengan aktor-aktor politik di DPRD.

Banyak faktor yang menjadi pendorong perilaku koruptif yang dilakukan di daerah. Salah satu faktor penting untuk dicatat adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada. Hal ini telah membuat banyak elite politik lokal jadi ”gelap mata” mencari sumber-sumber pembiayaan untuk menutup ”utang politik” yang digunakan dalam kontestasi politik lokal tersebut.

Mahar politik seorang calon kepala daerah yang akan maju dalam kontestasi pilkada mencapai Rp 100 miliar sampai Rp200 miliar. Padahal, gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 6 juta setiap bulan. Di samping gaji, seorang kepala daerah lazimnya juga menerima pendapatan sah berupa honor-honor. Jika ditotal, setiap bulan pendapatan sah seorang kepala daerah tidak lebih dari Rp 50 juta. Bandingkan dengan mahar politik yang harus dikeluarkan seorang calon kepala daerah yang berniat mengikuti kontestasi politik di pilkada.

Besarnya kewenangan yang dimiliki daerah melalui aliran kewenangan otonomi daerah melalui desentralisasi politik, yang seharusnya menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatnya kesejahteraan rakyat, ternyata justru lebih banyak menghasilkan ”bosisme” lokal dalam pembangunan lokal yang cenderung elitis. Dalam kondisi demikian, amat sulit mengharapkan kian meningkatnya kesejahteraan rakyat yang berjalan seiring dengan meningkatnya kewenangan daerah.

Monster-monster politik

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang telah menempatkan status kedudukan kepala daerah sebagai penyelenggara negara, seharusnya menyadarkan para elite daerah tersebut mengenai kedudukannya sebagai representasi negara di daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat di daerah. Kepala daerah adalah ”wajah negara” di daerah yang mewujudkan kehadiran negara bagi rakyatnya di daerah.

Siklus korupsi di daerah sebenarnya tak terlalu sulit untuk diurai.Mahalnya biaya politik yang harus ditanggung calon kepala daerah berujung pada ”kebutuhan” sebagian oknum kepala daerah untuk menggali ”sumber pembiayaan politik”. Dan itu diperoleh melalui berbagai modus, seperti gratifikasi dalam perizinan serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sangat sedikit kepala daerah yang benar-benar ”bersih” dari siklus koruptif di daerah ini.

Di sinilah seharusnya rakyat pemilih memiliki kepekaan politik untuk memutuskan calon- calon kepala daerah yang akan dipilihnya saat pilkada digelar. Siklus koruptif di daerah pada ujungnya menguras kekayaan rakyat di daerah karena menggerogoti uang APBD. Uang itu seharusnya mengalir untuk biaya kesejahteraan rakyat di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan infrastruktur.

Dengan demikian, pintu masuk untuk memperbaiki sistem pemerintahan daerah terletak pada ranah politik dan administratif (menata sistem birokrasi pelayanan publik) serta integritas pribadi para (calon) kepala daerah. Hal inilah yang menjadi moralitas politik dalam menata pemerintahan daerah. Tanpa itu semua otonomi daerah hanya membesarkan ”monster-monster politik lokal” yang haus terhadap darah rakyatnya sendiri meski bertopeng senyum dan janji-janji manis politik.

W RIAWAN TJANDRA, PENGAJAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, WAKIL SEKJEN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGAJAR HTN-HAN

Share:

Korupsi dan Wajah Kusam Otonomi Daerah

 


 Inilah sebuah tragedi sekaligus ironi dalam tata kelola pemerintahan kita. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa pada 2023 , kasus korupsi keuangan daerah menempati urutan pertama dari tren korupsi di Indonesia, dengan aktor utamanya para kepala daerah dan mantan kepala daerah. Sementara tahun sebelumnya, 2022 , tren korupsi didominasi oleh anggota DPRD. Persemaian demokrasi lokal pun terancam gagal.

Modus korupsi lewat penyalahgunaan anggaran daerah yang menempati posisi teratas tersebut membenarkan pernyataan Menteri Dalam Dalam pertemuan dengan kepala-kepala daerah se-Indonesia beberapa waktu yang lalu, Mendagri mengatakan bahwa hingga saat ini ada 17 gubernur dari 33 provinsi serta 150 bupati yang terkena kasus korupsi.

Mengapa otonomi daerah justru menyuburkan korupsi-korupsi di daerah di tengah upaya mewujudkan desentralisasi ekonomi yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik? Pertanyaan gugatan ini layak kita ajukan karena, dalam otonomi daerah, anggaran daerah menjadi pintu yang paling mungkin bagi setiap wilayah untuk mendinamiskan kegiatan pembangunan daerah melalui alokasi anggaran yang tepat.

Tetapi maraknya kasus korupsi yang justru dilakukan aparatur negara, dari gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, hingga pejabat dinas, jelas telah merusak dan merobohkan sendi-sendi bangunan desentralisasi yang susah payah sedang kita bangun. Kasus-kasus korupsi tersebut juga telah mencoreng dan mencederai makna desentralisasi di tengah ekspektasi masyarakat yang begitu besar bahwa otonomi daerah diharapkan mampu melahirkan pencapaian pelayan publik (public services) yang baik terhadap masyarakat.

Kasus korupsi atas anggaran daerah dengan demikian secara telanjang menunjukkan bahwa anggaran daerah hanya dijadikan instrument untuk menggemukkan para penyelenggaranya dan jauh dari komitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Ia juga potret tata kelola yang buruk dari penyelenggara pemerintah daerah.

Komitmen terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik perlu kita teguhkan, karena hingga saat ini parameter paling sederhana untuk mengukur keberhasilan desentralisasi adalah dengan melihat sejauh mana kualitas pelayanan sektor publik dari pemerintah lokal mengalami perbaikan. Kinerja dari keberhasilan pelayanan sektor publik tersebut bisa dilihat dari dua indikator, yakni efisiensi dan efektivitas.

Dalam konsep desentralisasi, makna efisien dan efektif dalam pemerintahan daerah harus berujung pada terciptanya prinsip keterjangkauan/aksesibilitas setiap program pembangunan oleh seluruh kelompok masyarakat. Selain itu, efektif dan efisien juga meniscayakan adanya kualitas dalam program-program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Semua itu akan terwujud ketika kerikil tajam bernama korupsi tidak menjadi bisul dan duri dalam daging yang dapat menggerus hak-hak rakyat.

Para penyelenggara pemerintah seharusnya sadar bahwa anggaran daerah merupakan satu-satunya alasan yang membenarkan bagi pemerintah untuk memungut uang dari rakyat, baik dalam bentuk pajak, retribusi, maupun lainnya. Jika anggaran daerah tersebut tidak dikembalikan kepada rakyat melalui alokasi yang benar, apalagi justru dikorupsi oleh aparatnya, kewajiban rakyat untuk membayar “upeti” (baca: pajak/retribusi) menjadi batal.

Maka, genderang perang terhadap maraknya kasus korupsi, yang lokus penyebarannya di era otonomi daerah kian mengkhawatirkan, tampaknya harus terus kita tabuh. Mengapa? Karena pilihan terhadap otonomi daerah telah kita pancangkan. Kita masih optimistis bahwa strategi desentralisasi akan membuat daerah lebih memiliki ruang untuk menciptakan kebijakan (ekonomi) yang lebih sesuai dengan situasi wilayah masing-masing. Di samping itu, ketika dikawal dengan baik, otonomi daerah juga lebih memungkinkan bagi terciptanya persemaian demokrasi di tingkat lokal.

Karena itu, dalam proses desentralisasi, hal penting yang mutlak harus dikembangkan pemerintah daerah adalah menciptakan tata kelola (governance) dan pengembangan kapasitas (capacity building) untuk menjamin implementasi setiap kebijakan publik yang diciptakan. Setidaknya ada lima hal yang harus ada dalam prinsip tata kelola dan pengembangan kapasitas, yaitu kredibilitas, akuntabilitas, partisipasi, prediktabilitas, dan transparansi.

Konsep tata kelola dan pengembangan kapasitas seperti di atas sesungguhnya diarahkan untuk penguatan ekonomi daerah. Ada empat sasaran yang ingin dicapai. Pertama, produktivitas, di mana rakyat mampu meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kedua, pemerataan (equality), di mana rakyat harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ketiga, kesinambungan (sustainability), di mana pembangunan tidak cuma untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tapi juga untuk generasi mendatang. Dan keempat, pemberdayaan (empowerment), di mana pembangunan harus dilakukan oleh rakyat.

Dengan pemahaman tersebut di atas, keberhasilan pembangunan daerah dalam konteks otonomi sangat dipengaruhi tiga hal. Pertama, ketersediaan sistem informasi yang memuat data tentang kinerja pembangunan daerah. Kedua, kesiapan daerah untuk mendesain sistem pengawasan yang memungkinkan setiap program pembangunan dijalankan sesuai perencanaan. Dan ketiga, menciptakan aturan main (regulasi) yang memberi ruang bagi seluruh partisipan pembangunan daerah untuk melaksanakan program pembangunan berdasarkan prinsip kesetaraan dan kesamaan akses.

Guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan mencegah korupsi oleh penyelenggara pemerintahan daerah, saya kira mekanisme kontrol yang ketat serta pemberian sanksi yang tegas harus menjadi agenda utama agar otonomi daerah tidak menjadi ruang bagi petualang-petualang politik lokal untuk mengail keuntungan besar di tengah impitan yang dialami masyarakat menghadapi berbagai persoalan hidup yang kian mencekik.

Muara dari seluruh proses di atas adalah terjadinya pencapaian pelayanan publik yang memang menjadi ikon desentralisasi. Jika desentralisasi tidak mengarahkan pada terjadinya perbaikan pelayanan masyarakat, sesungguhnya desentralisasi tersebut telah gagal dijalankan.

Karena itu, satu hal perlu kita tegaskan bahwa kita perlu terus mengawal pelaksanaan otonomi daerah demi tumbuhnya persemaian demokrasi lokal yang kita cita-citakan. Korupsi harus dijadikan musuh bersama yang tak bisa dimaafkan. Dengan cara inilah wajah otonomi daerah, yang selama ini telah kusam karena berbagai penyimpangan, dalam gerak perjalanannya bisa dipoles kembali sehingga tampak lebih bermartabat.
Achmad Maulani, Peneliti Ekonomi Politik pada Pusat Studi Asia-Pasifik Universitas Gadjah Mada
Tulisan ini disalin dari Koran Tempo,
Share:

Jadwal Pekan ke-38 Liga Inggris, Penentuan Gelar Juara

 

 JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  Kompetisi Liga Inggris musim 2023-2024 hanya tinggal menyisakan satu pertandingan terakhir. Seluruh tim akan serentak melakoni pekan terakhir atau laga ke-38 pada Minggu (19/5/2024).

Rangkaian pertandingan pekan terakhir Liga Inggris musim ini masih sangat berperan, karena ada gelar juara yang masih menjadi rebutan. Selain itu juga ada perebutan tiket Liga Europa dan Liga Conference, serta masih ada satu tim yang akan terdegradasi.

Gelar juara Premier League 2023-2024 harus ditentukan di pekan terakhir. Man City yang memimpin klasemen Liga Inggris dengan 88 poin cuma unggul dua angka atas Arsenal.

Man City akan juara bila menang lawan West Ham di Etihad Stadium, Minggu (19/5/2024). Mereka juga masih akan juara bila kalah asalkan Arsenal juga kalah. 

Posisi Manchester City sedikit lebih diunggulkan untuk meraih gelar juara ketimbang Arsenal di pekan terakhir ini. Arsenal baru bisa juara bila memenangi laga terakhir, namun pada saat sama Man City juga harus kalah.

Sementara itu, perebutan tiket Liga Champions sudah tuntas. Aston Villa merebut tiket terakhir mendampingi Man City, Arsenal, dan Liverpool.

Dari pertandingan lainnya, Manchester United akan tandang ke markas Brighton & Hove Albion. MU akan berupaya untuk meraih kemenangan demi menghindari finis terburuknya di Liga Inggris sepanjang sejarah klub.

Menarik untuk menyaksikan kompetisi sepak bola Liga Inggris musim ini hingga akhir. Akan ada banyak drama yang akan tersaji akhir pekan nanti, untuk menyakiskan tim mana yang akan keluar sebagai juaranya.

Jadwal Pekan Terakhir Liga Inggris 2023-2024:

Serentak pada Minggu (19/5/2024) mulai pukul 22.00 WIB

  • Arsenal vs Everton
  • Brentford vs Newcastle United
  • Brighton & Hove Albion vs Manchester United
  • Burnley vs Nottingham Forest
  • Chelsea vs Bournemouth
  • Crystal Palace vs Aston Villa
  • Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
  • Luton Town vs Fulham
  • Manchester City vs West Ham United
  • Sheffield United vs Tottenham Hotspur
Share:

Uang Kuliah Tunggal Naik, Legislator Usul Bentuk Panja

 

 
JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mengusulkan dibentuk Panja Uang Kuliah Tunggal (UKT) menanggapi keluhan para mahasiswa. Menurutnya, kenaikan UKT di beberapa universitas perlu ditindaklanjuti dengan memanggil Mendikbudristek dalam rapat dengan Komisi X DPR.
"Ini menurut kami tidak wajar, sehingga kami melihat bahwa perlu ada kita dudukkan bersama. Kita besok rencana akan memanggil Kemendikbud dan DPR juga langsung membuat panja biaya pendidikan," Ungkap legislator Demokrat ini kepada wartawan di Gedung DPR, pada Kamis (16/5/2024).
Dede mengatakan, belum mengetahui penyebab utama biaya UKT di sejumlah universitas naik. Ia mengungkapkan, akan mengevaluasi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur besaran UKT yang baru.
"Kita akan mendorong mungkin tidak di pemerintahan sekarang tapi di pemerintahan nanti. Alokasi anggaran pendidikan 20 persen paling tidak dikelola Kementerian Pendidikan itu 50 persennya sekitar Rp300 triliun," katanya.
Dede menyatakan, Panja UKT tersebut akan bekerja 4 bulan untuk memeriksa komponen-komponen yang memang harus UKT dinaikkan. Ia menambahkan, selain usulan Panja juga dimungkinkan untuk merevisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tersebut.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah merespons UKT yang ramai dikritik mahasiswa di berbagai daerah itu. Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof Tjitjik Sri Tjahjandarie menyatakan, soal ini tetap diatur,  karena biaya di Perguruan Tinggi tidak bisa digratiskan. 
Dikatakan, Kemendikbudristek memprioritaskan pendanaan pendidikan terpusat pada program wajib belajar 12 tahun. Program ini mencakup pendidikan SD, SMP, dan SMA. 
Menurut Tjitjik, lulusan SMA atau sederajat yang ingin masuk ke perguruan tinggi merupakan pilihan dari individu tersebut. Jadi tidak bisa digratiskan.
"Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi, sifatnya pilihan, bukan wajib. Berbeda dengan yang SD, SMP begitu," ucapnya di kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).
Share:

Dimyati Lirik Arief untuk Duet di Pilkada Banten

 

 BANTEN ( KONTAK BANTEN)  Bakal Calon Pilkada Banten dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Dimyati Natakusumah melirik Arief R Wismansah untuk berduet. Mantan Bupati Pandeglang itu, secara terang-terangan menyatakan keinginannya saat mengikuti penjaringan kepala daerah di Partai Demokrat.

Menurut Dimyati, latar belakang Arief yang pernah memimpin Kota Tangerang menjadi kriteria yang ideal untuk mendampinginya. Dimana Arief juga adalah salah satu kader partai berlambang mercy.

"Salah satu kader Demokrat yang dilirik, Arief, mantan Wali Kota Tangerang. Tadi saya sampaikan kalau Partai Demokrat mau merekom kadernya harus dari utara, karena saya dari Selatan," ujar Dimyati, Jumat (17/5/2024).

Harapan ini menjadikan Dimyati tidak ingin disandingkan dengan Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya. Pasalnya, mantan Bupati Lebak itu pun digadang-gadang bakal maju di Pilkada Banten 2024.

Kendati demikian, Dimyati menyerahkan sepenuhnya rekomendasi pasangan yang akan mendampinginya kepada seluruh koaliasi partai politik yang mengusungnya. "Memang ada alternatif lain, tapi yang baru ketemu itu baru dengan Arief, tapi konkretnya diserahkan ke partai," ucapnya.

Terpisah, Arief Wismansyah saat dikonfirmasi tampak memberikan respon yang biasa. Bahkan ia menyebut saat ini situasi politik di Banten masih sangat cair dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan.

"Semuanya masih cair. Namun saat ini dirinya masih fokus mendaftar ke semua partai politik yang membuka pendaftaran penjaringan Pilkada Banten," katanya.

Diketahui, Arief mengaku bakal terjadi 'cinta lama bersemi kembali (CLBK)' dalam berpasangan pada Pilkada Banten 2024 mendatang. Namun, belum dapat dipastikan apakah bersama Wahidin Halim (WH) atau Rano Karno.

WH yang juga mantan Gubernur Banten itu pernah mesra berduet dengan Arief sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang periode 2009-2014. Sedangkan Rano Karno pernah meminta Arief sebagai wakilnya pada Pilkada Banten 2019 lalu.​
Share:

Seba warga Badui Menuju alun-alun Rangkasbitung,

 


  Rangkasbitung, Banten ( KONTAK BANTEN) Seribuan masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten berjalan kaki menuju alun-alun Rangkasbitung tempat upacara tradisi Seba bersama Bupati Lebak Penjabat (Pj) Iwan Kurniawan dan pejabat setempat, yang digelar Jumat malam ini.

  "Pelaksanaan upacara tradisi Seba dilaksanakan pukul 20:00 WIB," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Imam Rahmayadin di Rangkasbitung, Lebak, Jumat.
 
Masyarakat Badui setelah tiba di alun-alun Rangkasbitung pukul 16:30 WIB  langsung istirahat dan makan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Lebak.
  Ribuan masyarakat Badui penuh ceria, meski mereka sejak pagi berangkat dari kampung-kampung yang tersebar di tanah hak ulayat adat.
Begitu juga tampak warga Badui Dalam dengan pakaian putih-putih bersemangat, padahal mereka berjalan kaki menempuh perjalanan 50 kilometer dari Kampung Cibeo, Cikawartana dan Cikeusik menuju Rangkasbitung.
 
Kendati menempuh perjalanan puluhan kilometer, tetapi mereka wajib untuk melakukan kegiatan upacara tradisi Seba dengan silaturahmi bersama kepala daerah dan pejabat.
 
"Kami berharap pelaksanaan upacara tradisi Seba berlangsung lancar dan cuaca cerah," katanya.
  Tetua Adat Badui yang juga Kepala Desa Kanekes Kabupaten Lebak Jaro Saija mengatakan dirinya merasa lega setelah tiba di alun-alun Rangkasbitung dengan selamat dan bahagia dapat melakukan kegiatan upacara tradisi Seba.
Kegiatan Seba tahun 2024 dihadiri sebanyak 1.500 orang tersebar di 68 Kampung di pemukiman kawasan Badui.
 
Bagi masyarakat Badui upacara Seba merupakan sakral yang harus dijalani, karena perintah dari leluhur sejak zaman kerajaan Sultan Hasanuddin hingga sekarang.
 
"Kami harus menjalankan tradisi Seba, karena jika tidak dilakukan dikhawatirkan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat Badui," ujarnya.
  Sementara itu, Rudi (50) warga Tangerang mengatakan dirinya bersama teman mendatangi lokasi alun-alun Rangkasbitung sebagai lokasi upacara tradisi Seba yang dilakukan masyarakat Badui.
Dimana perayaan upacara tradisi Seba Badui itu perlu dikembangkan, karena bagian warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang memiliki makna lebih luas khususnya menjaga persatuan, kedamaian, toleransi dan kerukunan.
 
Sebab, bangsa ini jika hidupnya di masyarakat terwujud kedamaian, persatuan, kerukunan dan toleransi lebih indah dan dipastikan bisa sejahtera tanpa terjadi konflik sosial.
  "Kita berharap budaya warisan nenek moyang itu perlu dilestarikan dan dikembangkan karena memiliki filosofi hidup damai," kata Rudi.
Share:

Dugaan Kredit Fiktif di bjb Dibongkar, Polisi Amankan Uang Rp1,4 Miliar

 
apolres Pandeglang, AKBP Oki Bagus Setiaji (memegang mic) bersama jajaran Polres Pandeglang, menggelar konferensi pers terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa kredit fiktif di bjb Cabang Labuan.
 
 
PANDEGLANG  Polres Pandeglang membongkar kasus dugaan korupsi di bjb Cabang Labuan. Dari hasil penyelidikan Polisi, dua tersangka yang menjadi otak tindak pidana ini diamankan, beserta barang bukti uang tunai sebesar Rp1,4 miliar.
Para pelaku, melakukan tindakan korupsi ini dengan modus Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) menggunakan dokumen fiktif dengan total kerugian hingga Rp13 miliIar lebih.
“Dugaan korupsi di Bank BJB Cabang Labuan ini, kejadiannya di tahun 2018. Secara maraton unit Tipikor melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait masalah tersebut. Di tahun 2024 ini kami mengamankan terduga pelaku berinisial TN (55), yang kedua IK (44),” kata Kapolres Pandeglang, AKBP Oki Bagus Setiaji, Selasa (14/5/2024).
Dia menerangkan, kasus ini bermula pada tahun 2018 lalu. Para pelaku mengajukan kredit fiktif untuk pembiayaan sejumlah proyek pembangunan di PT WIKA, PT Angkasa Pura Propertindo Soekarno Hatta, dan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Jawa Barat.
“Mereka mengajukan kredit ke bjb Labuan menggunakan lima perusahaan berbeda, yakni PT Ucu Perkasa Dilaga, PT Sanghyang Perkasa, CV Kasep Baraya, CV Dua Mustika, dan CV Mitra Usaha Abadi,” ucap dia.
Namun setelah diselidiki, proyek pembangunan yang mereka janjikan tidak pernah terwujud. Malah uang sekitar Rp12 miliar yang mereka dapat, dipakai untuk membiayai proyek pembangunan lain di luar pengajuan ke bjb Labuan.
“Dari laporan polisi Nomor 30 Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023, bahwa ada pengajuan kredit yang diduga fiktif yang akan digunakan untuk pembiayaan proyek pemerintahan baik pembangunan jalan maupun pembangunan disalah satu perusahaan milik pemerintah yang diduga pekerjaan tersebut tidak sesuai dan fiktif,” ujar Kapolres.
Kapolres menjelaskan, dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial TN (55) yang bekerja sebagai pegawai di BBWS Citarum Jawa Barat, dan IK (44) sebagai Direktur Utama dari sejumlah perusahaan.
“Peran TN berkoordinasi dengan Kepala BJB Labuan, membawa berkas dokumen permohonan KMKK ke bjb, membuat dua CV atas nama karyawannya, dan memegang buku rekening serta uang hasil penarikan dari bjb Labuan,” katanya.
Sementara Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Pandeglang, Ipda Jefri Martahi menceritakan, alur pengajuan mereka mengajukan kredit ke bjb Labuan, karena salah satu tersangka memiliki kedekatan khusus dengan pimpinan bjb Labuan saat ini. Oleh karenanya, Polisi menegaskan masih ada kemungkinan penambahan tersangka.
“Sementara ini masih mengamankan dua pelaku. Tapi tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya,” ucap dia.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 serta pasal 55 KUHP Pidana. Keduanya terancam kurungan 20 tahun penjara.
Share:

Gunung Ibu Halmahera Erupsi, Masyarakat Diminta Memakai Masker

 
 
JAKARTA (KONTAK BANTEN)  Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Maluku Utara, erupsi. Masyarakat diminta untuk memakai masker untuk beraktifitas di luar rumah.
"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat," ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Ibu, Axl Roeroe dilansir Antara, Jumat (17/5/2024). Roeroe mengatakan letusan itu terjadi pagi ini pukul 08.00 WIT. 
Dia mengimbau, masyarakat yang berada di sekitar Gunung Ibu untuk memakai masker pelindung mulut dan hidung. Serta kacamata agar terhindar dari dampak abu vulkanik yang dapat menyebar ke segala arah akibat terbawa hembusan angin.
Pada 16 Mei 2024 pukul 15.00 WIT Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menaikkan status Gunung Ibu dari sebelumnya Siaga atau Level III menjadi Awas atau Level IV. Keputusan menaikkan status itu lantaran ada peningkatan jumlah gempa dan lontaran abu vulkanik yang cenderung lebih tinggi dari biasanya.
Pada 1-15 Mei 2024 kegempaan yang tercatat di Gunung Ibu sebanyak 40 kali gempa letusan, tujuh kali gempa guguran. Serta 1.850 gempa hembusan, 49 kali gempa harmonik, dan 13 kali gempa tornillo.
Kemudian sebanyak 7.590 kali gempa vulkanik dangkal, 80 kali gempa vulkanik dalam. Serta satu kali gempa tektonik lokal, 132 kali gempa tektonik jauh, dan satu kali gempa terasa.
Share:

Baleg Sahkan RUU Kementerian Negara Jadi Inisiatif DPR

 

 
JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), Achmad Baidowi menyebut Panja telah menyetujui RUU Kementerian Negara menjadi RUU inisiatif DPR. Hal ini dikatakannya dalam Rapat Panja RUU Nomor 39 Tahun 2008 tersebut dihadiri dan disetujui 9 Fraksi DPR.
"Setelah mendengarkan pendapat atau pandangan Fraksi-Fraksi. Selanjutnya kami minta persetujuan rapat, apakah penyusunan RUU dapat kita setujui? setuju ya terimakasih," ungkap Achmad Baidowi di Ruang Rapat Baleg DPR, pada Kamis (16/5/2024).
Baidowi yang merupakan politisi PPP ini mengatakan ketetapan menjadi RUU inisiatif DPR diinginkan semua Fraksi. Ia menyebut RUU Kementerian Negara akan disahkan dalam Rapat Paripurna terdekat untuk masuk Prolegnas 2024.
"Telah diputuskan secara musyawarah mufakat, pertama penjelasan Pasal 10 dihapus, kedua, perubahan Pasal 15, dan ketiga. Penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang di Ketentuan Penutup," katanya.
Baidowi menambahkan, RUU tersebut dibahas menghapus Wakil Menteri sebagai pejabat karir dan bukan anggota kabinet sesuai putusan MK. Penjelasan Pasal 10 yang dihapus sesuai dengan Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011.
Share:

Rumah Mewah Bak Istana Tersangka Korupsi Timah Disita

 

Kejagung menyita rumah mewah milik tersangka korupsi timah, Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP/Ist

  SERPONG ( KONTAK BANTEN)—Satu unit rumah mewah di kawasan Sumarecon Serpong milik Tamron alias Aon (TN), tersangka kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022 disita.

Penyitaan dilakukan tim pelacakan aset Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Selasa (14/5) pukul 18.00 WIB.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana menjelaskan, rumah mewah milik Tamron yang dijuluki sebagai raja timah Bangka berada di Crown Golf Utara nomor 7 Summarecon Serpong. Rumah seluas 805 meter persegi itu merupakan hasil dari jual beli pada 21 Juli 2018.

“Pada 14 Mei 2024 tim pelacakan aset melakukan tindakan penyitaan bersama dengan tim penyidik Jampidsus,” kata Ketut melalui keterangan resminya pada Kamis, (16/5).

Tujuan penyitaan berkaitan dengan kasus korupsi timah IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 yang dilakukan oleh tersangka Tamron. Dia adalah beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV Venus Inti Perkasa (VIP).

“Penyidik akan terus menggali fakta-fakta baru dari barang bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang tengah dilakukan penyidikan,” ucap Ketut.

“Tim penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 6 aset berupa 6 smelter di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan total luas bidang tanah 238.848 meter persegi, dan 1 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kota Tangerang Selatan,” jelas Ketut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi melalui video konferensi pers di Kejaksaan Negeri Purwokerto pada Rabu malam, 15 Mei 2024, mengatakan hingga saat ini tim penyidik kasus korupsi timah telah melakukan pemblokiran terhadap 66 rekening, 187 bidang tanah atau bangunan, penyitaan sejumlah uang tunai, 55 unit alat berat, dan 16 mobil unit mobil. Perihal tindak lanjut dari penyitaan 6 smelter, akan dikelola oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar tetap menjaga nilai ekonomis dan tidak memberikan dampak sosial.
Share:

Uang Kuliah Naik Hingga 500 Persen, Mahasiswa Resah

 


 JAKARTA (KONTAK BANTEN)  - Komisi X DPR menerima aduan dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri. Mahasiswa resah, uang kuliah naik berkali-kali lipat.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyam­but baik kehadiran para Presiden Eksekutif Mahasiswa dari seluruh Indonesia ini. Dengan mahasiswa mengadu ke DPR, mahasiswa bisa mendapatkan opsi dan solusi terbaik atas aspirasinya. Jadi, tidak hanya sekadar demonstrasi mengadu­kan tuntutanya.
“Demo (aksi demonstrasi) ini kadang-kadang tidak efek­tif karena demo ini tidak ada dokumen yang bisa diajukan dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kalau dengan RDPU (rapat dengar pendapat umum), nanti semua kita bisa memantau apakah ini ditindaklanjuti atau tidak,” kata Fikri membuka RDPU Komisi X DPR dengan BEM SI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Fikri memastikan akan menin­daklanjuti setiap aspirasi yang diadukan para mahasiswa. Sebab hal ini sudah dijamin di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yakni di Pasal 72 huruf (g).
Sementara itu, Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas 11 Maret Surakarta (UNS) Agung Luki Pradita menyampaikan keresahannya atas komersialisasi pendidikan saat ini. Hal ini imbas dari terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Per­mendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pen­didikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Kemudian, Permendikbudristek nomor 54 tahun 2024 tentang Besaran SSBOPT. Ke­bijakan ini menjadi dasar Rektor UNS untuk menaikkan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di UNS bagi mahasiswa baru tahun 2024 hingga berkali-kali lipat.

“Jadi kalau Fakultas Kedok­teran tahun sebelumnya Rp 25 juta, hari ini di tahun 2024, UNS IPI-nya mencapai Rp 200 juta, naik 8 kali lipat. Sementara bagi teman-teman (Program Studi) Kebidanan tahun sebelumnya Rp 25 juta, begitu masuk paling rendah Rp 125 juta. Naiknya lima 5 kali lipat,” kata Agung.

Bukan hanya itu, sambung Agung, mahasiswa yang mengambil program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), IPI-nya kini telah ditetapkan sebesar Rp 45 juta. Kenaikan ini sangat miris di tengah kekurangan tenaga pendidikan guru saat ini.
Namun untuk menempuh jalur tersebut, para mahasiswa yang ingin menjadi guru harus mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. “Jadi bagaimana kebutu­han kesehatan dan pendidikan kita yang harusnya jadi hak dasar warga negara, itu diperdagang­kan semua,” mirisnya.

Agung juga mempertanyakan dasar kebijakan penetapan IPI ini. Sebab Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, yakni di pasal 7 ayat 1, hanya mengatur bahwa PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih dari besaran UKT pada setiap program studi diploma dan sarjana. Namun dalam penerapannya, Pihak Rektorat menaikkan IPI empat kali dari UKT. “Ini yang jadi gejolak bagi teman-teman di UNS,” ungkapnya.
Agung menambahkan, mahasiswa telah berupaya memper­juangkan penurunan IPI ini. Namun sayangnya, konflik inter­nal yang kini terjadi di rektorat UNS malah membuat hal ini sulit. Apalagi rektor UNS saat ini dijabat Irjen Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang setelah rektor sebelumnya Jamal Wihono mengundurkan diri. Ini terjadi setelah Mendikbudristek Nadiem Makarim membekukan hasil pemilihan rektor di mana Jaman Wihono terpilih.

Hal senada dilontarkan Presiden Eksekutif BEM Universi­tas Soedirman (Unsoed), Mau­lana Ihsan Nurul Huda. Pihaknya sampai menggelar demonstrasi besar-besaran menyikapi kenai­kan UKT yang sangat signifikan ini. “Kami juga sudah audiensi terbuka dengan pihak rektorat tapi hasilnya masih nihil,” katanya.

Ihsan menuturkan, kenaikan UKT di Unsoed sangat tinggi, bisa mencapai 300 hingga 500 persen. Contuhnya, Fakultas Pe­ternakan naiknya Rp 14 juta, dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 2,5 juta. Pihaknya pun telah memperjuangkan penurunan UKT ini, namun penurunannya hanya Rp 81 ribu “Jadi benar-benar meresahkan kami,” sebutnya.

Ihsan bilang, kenaikan UKT ini hampir merata di seluruh PTN di seluruh Indonesia. Kenaikannya pun bervariasi, tergantung kebi­jakan rektorat masing-masing. Segala upaya pun sudah dilaku­kan untuk memperjungkan UKT ini, mulai dari aksi demontrasi, audiensi, dialog dengan pihak rektorat, namun tak kunjung menemukan titik temu.
“Maka dari itu, kita hadir pada hari ini (RDPU dengan Komisi X DPR) membawa masalah ini ke tingkat nasional karena ternyta bukan di Onsoed saja, tapi di banyak universitas PTN,” jelasnya.

Share:

Mendagri Kembali Lantik Al Muktabar Sebagai Pj Gubernur Banten

 

Al Muktabar kembali dilantik sebagai PJ Gubernur Banten. (IST)

 SERANG ( KONTAK BANTEN)  – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kembali menunjuk Al Muktabar sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten untuk ketiga kalinya. Penunjukkan Al Muktabar tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 60/P/2024 tentang pemberhentjan dan pengangkatan Pj Gubernur.

Dalam Keppres pada poin satu, terkait pemberhentian dengan hormat pada 12 Mei 2024, masing-masing, Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Ismail Pakaya sebagai Pj Gubernur Gorontalo, Jusan Aei Fakhrullah sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat dan Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan, disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya.

Pada poin dua, mengangkat Samsudin Abdul Kadir sebagai Pj Gubernur Maluku Utara, Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, M. Rudi Sallahudin sebagai Pj Gubernur Gorontalo, Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat dan Judan Ari Fakhrullah sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan.

Pada poin tiga, pelaksanaan lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan poin empat Keppres mulai berlaku sejak ra ggal ditetapkan yakni 16 Mei 2024.

Diketahui, pelantikan kelima P Gubernur itu dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Jumat (17/5/2024), dan langsung dipimpin Mendagri, M. Tito Karnavian.

Dalam amanatnya, Mendagri, M. Tito Karnavian meminta, Pj Gubernur yang baru saja dilantik untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta memegang teguh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan menjalankan Undang-Undang (UU) dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, negara dan bangsa.

Khusus untuk Pj Gubernur Banten, Tito mengungkapkan, selama kurang lebih lima hari jabatan Gubernur dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh).

“Banten ini masuk tahun ketiga, sempat terjadi kevakuman beberapa hari, makanya (dijabat) Plh. Masa jabatan Pj Gubernur Banten sedianya habis pada 12 Mei 2024, biasanya hanya penyerahan Keppres saja, tapi kita lakukan pelantikan kembali,” kata Tito.

Kepada seluruh Pj Gubernur yang baru dilantik, Tito juga meminta segera menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, sekaligus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan.

“Ini harus dibuat Pj yang sekarang bukan (pejabat definitif) yang nanti. Karena yang (kepala daerah) yang nanti baru dilantik tahun depan programnya harus direncanakan di periode ini. Selain itu saya juga meminta (Pj Gubenur yang dilantik) untuk mengerjakan masalah rutin lainnya,” ujarnya.

Share:

Thursday 16 May 2024

Pertumbuhan Berkualitas Hanya Bisa Tercapai jika Fokus ke Ekonomi Padat Karya

 


 

 JAKARTA (KONTAK BANTEN) - Indonesia perlu mendongkrak kinerja sektor industri untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain dongkrak kinerja industri, pemerintah juga harus mendorong iklim kompetisi di Indonesia semakin membaik.

Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Rizal Edi Halim, menilai Indonesia terlambat mendorong industrialisasi. Padahal jika dari dulu dilakukan, hasilnya sudah dinikmati sekarang.
"Seharusnya sejak lama kita mendorong industrialisasi agar meningkatnya multiplier effect, nilai tambah barang yang kita produksi," tegas Rizal.
Industrialisasi kita, terangnya, memang masih belum maksimal dengan berbagai tantangan tentunya faktor produksi, seperti tenaga kerja, regulasi, situasi politik, dan sebagainya sangat berdampak pada perkembangan industri nasional.
"Kalau dikatakan industrialisasi sebagai sektor pendorong mestinya sejak lama kita sudah melewati proses industrialisasi tersebut, sehingga kita tidak hanya berada pada perdagangan bahan mentah, bahan baku, tetapi sudah ada nilai tambah," urai Rizal.
Dia menekankan bahwa sektor industri harus menjadi pemberi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia karena nantinya bakal berdampak pada sektor-sektor yang lain.
Sebelumnya, Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia atau Asian Developmenta Bank (ADB), Arief Ramayandi, di Jakarta, Kamis (16/5), mengatakan ADB memprediksi Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada 2024 dan 2025 dengan penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) masih konsumsi rumah tangga, sedangkan kontribusi ekspor pada tahun ini diperkirakan masih lemah.
Masih lemahnya ekspor, jelas Arief, sebagai imbas dari gejolak perekonomian global, yang dampaknya tidak hanya dirasakan Indonesia, namun juga oleh berbagai negara lainnya.
Kendati masih melemah, dia menilai kondisi ekspor telah melewati masa-masa krusial dan mulai menunjukkan pemulihan, meski belum cukup memadai untuk menjadi andalan pertumbuhan PDB.
"Permintaan domestik akan menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan dan menghilangkan dampak negatif dari net ekspor," kata Arief.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 yang tercatat 5,11 persen secara tahunan (year on year/yoy), menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015.
Dari segi besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku tercatat sebesar 5.288,3 triliun rupiah, sedangkan PDB Atas Dasar Harga Konstan mencapai 3.112,9 triliun rupiah.
Secara sektoral, penyumbang utama ekonomi triwulan I-2024 dari sisi produksi berasal dari industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, serta pertambangan dan penggalian.
Kelima sektor tersebut menyumbang pertumbuhan ekonomi secara positif dengan total kontribusi mencapai 63,61 persen persen terhadap PDB.
Kemudian dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024 berasal dari Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Konsumsi rumah tangga dan PMTB memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB masing-masing sebesar 54,93 persen dan 29,31 persen.
Pada triwulan I-2024, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi yakni sebesar 2,62 persen.
Beri Dampak Langsung
Pakar ekonomi dari Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Surabaya, Leo Herlambang, yang juga diminta pendapatnya, mengatakan pernyataan ekonom ADB tersebut memang benar, namun industri padat karya tidak boleh ditinggalkan jika pemerintah memang ingin membangun pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
"Pendapat ekonom utama ADB itu betul, tetapi ada tapinya. Mendorong aktivitas industri jangan hanya yang padat modal, tapi juga yang bersifar padat karya," kata Leo.
Sebab, industri padat karya akan memberikan dampak kepada perekonomian langsung karena mengurangi pengangguran dan lebih luas putaran ekonominya.
"Saya sangat setuju karena selama ini proses industrialiasi terjadi karena competitiveness barang (hasil produksi industri) kita selama ini kurang, dan itu harus difasilitasi. Jadi, pemerintah jangan hanya menerapkan faktor perpajakan, menerapkan industri masuk atau apa saja, tetapi juga harus menciptakan dampak nyata lain, khususnya penciptaan tenaga kerja," tuturnya.

Share:

Komisi II DPR akan Bentuk Panja Revisi UU Pemilu dan Pilkada

 

Foto : dpr.go.id

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

 JAKARTA  ( KONTAK BANTEN) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Komisi II DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-undang Pemilu dan Pilkada. Pembentukan panja dilakukan sembari menunggu keputusan di rapat paripurna terkait persetujuan proses revisi UU Pemilu dilaksanakan.

"Tapi sambil nunggu itu saya sepakat dari usulan Pak Gaus dan segala macam kita bentuk Panja saja. Kita mulai dari panja," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP, di Ruang Rapat Komisi II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5) seperti disiarkan di laman resmi DPR RI.
Sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa DPR RI masih memiliki dua masa sidang lagi. Sehingga, ia akan sangat bersyukur jika pimpinan DPR turut menyetujui diadakannya revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada
"Kalau memang kemudian pimpinan DPR kita setuju untuk revisi, sepakat misalnya minggu depan ada paripurna kita jalan," kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Doli menjelaskan panja akan bertugas untuk menginventarisir segala permasalahan yang ada dalam pelaksanaan UU Pemilu. Inventarisasi masalah tersebut, lanjutnya, juga akan menjadi bahan awal dalam pembahasan revisi UU Pemilu. "Nanti ini akan menjadi bahan awal kalau suatu saat apakah di masa sidang ini atau di masa sidang berikutnya revisi UU atau perubahan atau penyempurnaan sistem pemilu itu dilakukan," jelas dia.
Doli menyebut Komisi II DPR RI sebenarnya telah memiliki draf naskah akademik dan draf RUU terkait UU Pemilu sejak awal periode DPR 2019-2024.
"Tapi waktu itu keburu Covid , enggak jadi. Kenapa waktu itu dibuat di awal periode, karena memang kita menginginkan bicara tentang sistem pemilu itu tidak atau jauh dari pemilu yang bisa ada efek interest-nya," jelas dia.
Share:

Keluarga Besar LMP Banten laksanakan Halal Bihalal

 

 BANTEN ( KONTAK BANTEN)  Halal Bihalal adalah tradisi Muslim Indonesia untuk saling meminta maaf paska perayaan Idul Fitri, jadi esensi dari Halal bihalal adalah sikap saling memaafkan diantara sesama.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Ormas Laskar Merah Putih, H. Ade Erfiel Manurung, SH.MH. Pada Acara Halal bihalal Keluarga Besar Ormas LMP Banten yang dilaksanakan di Aula Kantor Sekretariat Markas Daerah Laskar Merah Putih Banten , di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani , Sukajaya , Curug Kota Serang Banten , pada Rabu ( 15/05/2024 ).

Dalam paparannya, Adek Erfiel menyampaikan bahwa dengan semangat Halal Bihalal ini maka dirinya meminta Jajaran Markas Daerah , Markas Cabang sampai ke Markas Anak Cabang dan Ranting Se Provinsi Banten agar tetap menjaga soliditas , bahu membahu dalam segala kegiatan yang positif untuk warga masyarakat Banten.

” Saya meminta semua Pengurus dan Anggota LMP di Jajaran Markas Daerah , Markas Cabang sampai Markas Anak Cabang dan Ranting agar tetap solid , bahu membahu bergotong royong untuk melakukan kegiatan yang positif untuk masyarakat di Provinsi Banten.” Paparnya.

Ditambahkannya, setiap Kader LMP harus mampu menjadi kader yang militan dalam mendukung kegiatan organisasi serta harus tetap bersama TNI POLRI dalam menjaga situasi yang kondusif di Daerah Banten.

Ditempat yang sama Ketua Markas Daerah LMP Banten, Wawan Susanto, menyatakan bahwa pelaksanaan Acara Halal Bihalal adalah salah satu program kerja organisasi nya dalam rangka membangun kekompakan serta silaturahmi diantara keluarga besar LMP Banten. Kita melaksanakan kegiatan Halal bihalal dengan tema Refleksi kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk membangun kekompakan serta rasa kebersamaan dan silaturahmi diantara Pengurus dan Anggota LMP Se Provinsi Banten sehingga di acara ini kami juga melaksanakan kegiatan berbagi kepada masyarakat sekitar dengan Acara Santunan untuk anak Yatim piatu dan juga acara hiburan dan pentas seni Budaya.” Ungkapnya.

Sementara itu Kapolda Banten yang diwakili oleh Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat ( Wadir Binmas ) Polda Banten, AKBP. Zaenudin, SIK. Menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi Acara Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Ormas LMP Banten yang menjadi sarana untuk melakukan pembinaan agar seluruh Anggota LMP mampu berkarya untuk Bangsa dan Negara.

” Saya mengapresiasi Acara Halal Bihalal ini yang menjadi Sarana untuk memberikan pembinaan dan penyatuan persepsi kepada seluruh Anggota Laskar Merah Putih agar bisa berkarya untuk Bangsa dan Negara agar seluruh Rakyat Indonesia sejahtera, wabil khusus untuk warga Banten.” Pungkasnya.

Acara Halal Bihalal ini juga dimeriahkan dengan Pentas seni Budaya dan Kegiatan Santunan anak Yatim piatu.
Selain dihadiri oleh jajaran pengurus Markas Cabang sampai ranting , hadir pula dalam acara tersebut Bakal Calon Gubernur Banten Ratu Ageng Rekawati, SE.

Di tengah acara juga dilaksanakan penyerahan SK Pengangkatan Pelaksana tugas Ketua Markas Cabang LMP Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang. Kota Serang untuk sementara dipimpin oleh Ketua Harian Markas Daerah, Adung Lee alias Iwan Hermawan dan untuk Kabupaten Pandeglang dipegang oleh Wakil Ketua 2, Ahmadi Zaeni.
Share:

KPU Kota Tangerang lantik 65 anggota PPK untuk pilkada 2024

 


 Dipastikan PPK akan bekerja untuk membantu KPU di lini wilayah baik itu pada gelaran pilgub maupun pilkada

 
Tangerang (KONTAK BANTEN)  - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Banten melantik 65 anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dari 13 kecamatan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang tahun 2024.

Komisioner KPU Kota Tangerang Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Yudhistira Prasasta di Tangerang Kamis mengatakan pasca-dilantik, seluruh PPK akan langsung bekerja dari rapat menggelar pleno dengan pemilihan ketua dan masing-masing divisi di setiap PPK kecamatan.

Lalu pemuktahiran data pemilih, pembentukan panitia pemungutan suara (PPS) yang saat ini sedang dilakukan CTS."Dipastikan PPK akan bekerja untuk membantu KPU di lini wilayah baik itu pada gelaran pilgub maupun pilkada,” kata dia.

Selain pelantikan PPK juga dilakukan penandatanganan dan penyerahan pakta integritas oleh Ketua KPU Kota Tangerang Qori Ayatullah yang disaksikan langsung Komisioner KPU Provinsi Banten Ahmad Subagya beserta jajaran dan stakeholder lainnya.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Tangerang Teguh Supriyanto menuturkan anggota PPK yang dilantik untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perundang-undangan serta bekerja dengan penuh integritas, profesional dan netralitas dalam menjalankan tugas.

“Karena memang, agar sinergitas dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pilgub dan pilkada bisa diperkuat. Serta, mengedepankan kerja sama untuk menyukseskan pilgub dan pilkada. Selamat bertugas, selamat bekerja dan bertugas. Terpenting, bekerjalah dengan menjunjung integritas,” ujarnya.
Share:

Polres Tangsel tangkap tiga pelaku pengedar dan produsen narkoba

 


 TANGERANG ( KONTAK BANTEN) - Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel), Polda Metro Jaya, menangkap tiga orang pelaku, pengedar dan produsen narkotika jenis tembakau sintetis di dalam Apartemen Treepark, Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Adapun ke tiga pelaku yang diamankan tersebut, diantaranya berinisial AF, MR, dan MA. Mereka, diketahui telah melakukan tindak pidana pengedaran dan memproduksi narkotika dengan barang bukti sebanyak 24 kilogram tembakau sintetis.

"Dalam penggerebekan ini kami menangkap tiga pelaku berinisial AF, MR, dan MA dengan barang bukti sebanyak 24 kilogram tembakau sintetis," ucap Kapolres Tangsel, AKBP Ibnu Bagus Santoso, di Tangerang, Kamis.Penangkapan itu, bermula saat pelaku AF dan MR diketahui mengedarkan narkotika di Jalan Sunburts, Serpong, Tangsel.

Keduanya kedapatan membawa barang bukti seberat dua kilogram tembakau sintetis saat dilakukan penggeledahan.

"Berdasarkan keterangan kedua pelaku, jika barang tersebut didapati dari pelaku MA yang diproduksi di Apartemen Treepark, Tangsel," katanya.

Setelah mendapati informasi dari para tersangka, pihaknya kemudian melakukan pengembangan ke salah satu Apartemen. Terbukti, penyidik menemukan adanya kegiatan produksi narkoba jenis tembakau sintetis di dalam Apartemen tersebut.

"Kami berhasil menyita 24 kilogram narkoba jenis tembakau sintetis di apartemen itu. Dalam satu kamar itu dipakai sebagai laboratorium dan tempat produksinya. Satu pelaku MA berhasil ditangkap yang berperan sebagai koki," ujarnya.Dalam hal tersebut, anggota Polres Tangsel langsung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap bahan baku dan alat produksi narkotika yang ada di apartemen tersebut.

"Kami pun menyita alat baku pembuatan tembakau sintetis, alat memasak, hingga bermacam-macam bahan kimia," tuturnya.

Berdasarkan keterangan tersangka, jika barang haram tersebut telah diproduksinya sejak Desember 2023 laku. Merek, melakukan itu atas perintah seseorang berinisial D yang kini telah ditetapkan menjadi daftar pencarian orang (DPO).

"MA dibayar Rp15 juta untuk menjadi koki. Jadi ini jaringan antarprovinsi. Mereka mengedarkannya ke Jakarta, Tangsel, wilayah Jawa dan Sumatra. Mereka juga melakukan penjualan melalui media sosial," ungkap dia.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 114 ayat (2) subs112 ayat (2) subs113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 209 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Share:

Bupati Irna Gelontorkan Hibah Untuk MUI Kabupaten Pandeglang Tingkat Kecamatan dan Desa

 

 PANDEGLANG ( KONTAK BANTEN)  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang tahun anggaran 2024 ini menyalurkan bantuan dana hibah untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Penyaluran bantuan hibah untuk MUI Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/desa secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada Ketua MUI Kabupaten Pandeglang KH Zamzami Yusuf di Gedung MUI Kabupaten Pandeglang, Rabu (15/5/2024).

Bantuan dana hibah dari Pemkab Pandeglang dialokasikan untuk MUI Kabupaten sebesar Rp 500 juta, MUI Kecamatan Rp 105 juta, dan MUI kelurahan/desa se-Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 339 juta.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan bantuan dana hibah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah daerah dalam mendukung program kerja MUI, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan Kelurahan/Desa.

“ulama dan umaro harus bersinergi bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, karena peran ulama sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan umat, “ucap Irna.


Ia berharap bantuan hibah ini lebih memperkuat sinergitas antara MUI dengan Pemerintah daerah, sehingga berbagai program keagamaan, baik program MUI, Pemerintah daerah bisa selaras dan berkesinambungan.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Pandeglang KH Zamzami Yusuf menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan hibah dari Pemkab Pandeglang.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan hibah yang diberikan Pemkab Pandeglang, hal ini membuktikan bahwa Pemkab Pandeglang berkomitmen dan perhatian di bidang keagamaan,” katanya.

“Bantuan hibah ini sangat bermanfaat untuk menunjang berbagai kegiatan keagamaan baik di tingkat MUI Kabupaten, Kecamatan dan desa,” pungkasnya. (red/rls)
Share:

Daftar Catatan BPK Perwakilan Banten untuk LKPD Pemkot Cilegon 2023

 


 CILEGION ( KONTAK BANTEN)   Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten.

Penyerahan Opini WTP tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Banten, Dede Sukarjo, kepada Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj dan Walikota Cilegon Heldy Agustian di Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Palima, Kota Serang, pada Kamis (16/6/2024).

Dede Sukarjo menyampaikan bahwa pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK.

“Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Banten, maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Pemkot Cilegon tahun 2023. Dengan demikian secara berturut-turut dalam 11 tahun terakhir ini Pemkot Cilegon mendapatkan opini WTP,” ungkap Dede

Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras Pemkot Cilegon dalam mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kota Cilegon, karena menunjukkan bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.

Walikota Cilegon, Heldy Agustian, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BPK atas Opini WTP yang diberikan. Ia juga mengapresiasi kinerja jajaran OPD di lingkup Pemkot Cilegon yang telah bekerja keras dalam menyusun LKPD.

“Kami ucapkan terimakasih kepada BPK atas Opini WTP ke-12,” ucap Heldy. “Kami juga apresiasi dan ucapkan terimakasih kepada inspektorat, BPKAD yang telah bergadang membuat laporan dan alhamdulillah sesuai waktunya,” imbuhnya.

Dalam siaran persnya, ada sejumlah catatan terhadap LKPD Kota Cilegon, sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang, diantaranya pda sisi pendapatan.

BPK mengungkapkan permasalahan misalnya pengelolaan pendapatan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum sesuai dengan peraturan daerah.

Pada sisi belanja, BPK mengungkapkan beberapa permasalahan, di antaranya, ketidaksesuaian klasifikasi belanja modal pada dua perangkat daerah sehingga mengakibatkan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, dan belanja modal dalam laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Cilegon Tahun 2023 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Pada realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada dua perangkat daerah tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi kontrak sehingga realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Sedangkan dalam pengelolaan Aset Tetap BPK menekankan permasalahan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Cilegon yang belum tertib.

Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun, mewajibkan pejabat untuk memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK s.d. Semester II Tahun 2023 persentase TLRHP Pemerintah Kota Cilegon secara keseluruhan adalah sebesar 86,27 persen.

“Di samping menyampaikan apresiasi atas capaian TLRHP tersebut, kami juga terus mendorong agar Pemerintah Kota Cilegon mengakselerasi penyelesaian TLRP tersebut, terutama terkait dengan pengelolaan aset tetap sehingga permasalahan sama tidak terulang kembali pada pemeriksaan periode berikutnya.” ungkap Dede Sukarjo.

Share:

Catatan Redaksi Penting Memahami Kepentingan dan Kemungkinan ?

  

 Dalam banyak interaksi kemasyarakatan saat ini, masif kita temukan bagaimana tidak sedikit orang yang terjebak dalam mengurus banyak hal yang dia miliki, sehingga sangat sedikit waktunya yang bisa dia nikmati.

Hal ini terjadi karena kepemilikan akan benda-benda serta status sosial yang banyak yang kesemuanya membutuhkan waktu untuk mengurusnya.

Orang yang memiliki kendaraan, properti, hingga industri yang banyak, pasti membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengurus semua itu. Demikian juga dengan jumlah afiliasi sosial kemasyarkatan yang melekat atau dilekatkan pada dirinya.

Membutuhkan perawatan dan perlu waktu yang ekstra untuk mengurusnya. Sehingga nyaris dia tidak memiliki lagi waktu untuk menikmati waktu itu sendiri.

Sebuah kisah seorang yang merasa tidak bahagia karena kepemilikan yang tidak mamadai mendatangi Jalaluddin Rumi (Sufi), untuk meminta nasehat darinya.

Setelah mengemukakan ketidak bahagiannya atas kekurangan benda-benda yang dia miliki, Rumi memberi nasehat untuk membeli lima ekor ayam dan memeliharanya dalam rumah. Setelah seminggu ia menjalankan nasehat itu, ia kembali mendatangi Rumi, dan mengemukakan ketidak bahagiannya karena setiap hari harus mengurus ayam didalam rumah itu.

Rumi kemudian menyuruhnya untuk membeli sepasang kambing, sebagai pelengkap rumahnya yang telah dihuni oleh lima ekor ayam. Seminggu setelah melaksanakan nasehat itu, ia kembali menemui Rumi, dan menyampaikan ketidak bahagiannya yang semakin bertambah, karena selain mengurus lima ekor ayam, ditambah lagi sepasang kambing.

Mendengar itu semua Rumi kemudian menyuruhnya untuk membeli seekor sapi dan memeliharanya dalam rumah bersama ayam dan kambing. Setelah seminggu menjalani kehiruk pikuan dalam rumahnya, ia semakin tidak tahan lagi karena kesibukannya bertambah dengan dipeliharanya seekor sapi.

Dalam keadaan yang sangat frustasi ia bertemu dengan Rumi di pasar, setelah mengamati penampilannya yang makin kusam Rumi kemudian menanyakan keadaanya dengan semua peliharaannya itu.

Dengan nada yang sangat lelah ia menjawab bahwa ia butuh nasehat untuk situanya itu. Rumi kemudian menyusuhnya untuk menjual kembali sapi yang dibelinya seminggu yang lalu. Setelah sapi itu terjual ia merasa menjadi lebih tenang, hingga akhirnya Rumi menyuruhnya untuk menjual kambing dan ayam pada minggu berikut.

Setelah semua piarannya itu terjual ia merasa lebih legah, lebih punya banyak waktu untuk menikmati ruang kehidupannya tanpa harus memikirkan mengurus ayam, kambing, dan sapi.

Cuplikan kisah diatas memberikan pelajaran pada kita betapa pentingnya memahami ruang dan ketiadaan.

Ruang yang awalnya kosong dan dikeluhkan itu berubah menjadi bumerang baginya ketika diisi dengan banyak penghuni, namun setelah sekian minggu berlalu dan kembali mengorongkan ruangan itu, ia menemukan betapa pentingnya menikmati ketiadaan.

Ayam, kambing, dan sapi dalam kisah itu hanyalah sebuah alegori akan banyak hal yang dewasa ini menjadi distraksi (hal yang memalingkan) manusia dari kehidupan kemanusiannya.

Berapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk mengurus mobil, motor, rumah, smartphone, hingga mesin-mesin yang kita miliki. Bahkan kekacauan yang semakin meningkat dengan konsumsi sampah pikiran yang terus diproduksi setiap detik aktifitas panca indera kita.

Sampah pikiran itu terus terproduksi bahkan sedetik manusia tersadar dari tidurnya. Ia memikirkan bagaimana tetangganya yang baru saja membeli mobil baru, saat berjalan kekantor ia melihat iklan produk elektronik, perumahan, hingga paket liburan dan wisata religi dengan jargon MURAH, sementara uangnya tidak cukup untuk menjangkau itu semua.

Menyikapi situasi itu penulis pikir saatnya kita memahami betapa pentingnya kata cukup bahkan dalam kekosongan, dengan melakukan hal ini.

1. Minimalisme

Fokus pada yang hakiki dan menghindar dari hal-hal yang mendistraksi, baik itu pikiran maupun barang akan membuat kita bahagia.

Joshua Becker dalam Becoming Minimalist menguraikan bahwa; minimalis adalah mendapatkan apa yang membuat kita bahagia dan menghilangkan segala yang memalingkan kita dari hal tersebut.

Sungguh banyak barang dan benda-benda disekitar kita yang tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok kita untuk hidup, sehingga menyita banyak waktu kita untuk mengurusnya.

Misalnya membeli barang-barang yang sesungguhnya tidak terlalu penting, hanya karena barang itu lagi promo dan diskon besar-besaran.

Artinya kita lebih sering terjebak dalam situasi emosional, sehingga barang yang sedianya tidak perlu dibeli akhirnya dibeli, barang yang sudah seharusnya dibuang masih dipertahankan dengan alasan kesejaran.

Fumio Sasaki dalam Goodbye, Things menerangkan bahwa minimalis adalah mengurangi barang yang kita miliki hingga pada tingkat yang paling minimum, dan memberi kita kesempatan untuk merenungi arti bahagia.

2. Asketisme

Setelah faham akan minimalisme bisa ditingkatkan atau digeser kepemahaman selanjutnya, yaitu Asketisme. Asketisme merupakan sebuah konsep berfikir yang banyak dilakukan oleh pemuka agama seperti cara hidup para sufi, biarawan(i), para darwis, biksu, muni, san yasi dan para yogi.

Asketisme yang berasal dari bahasa Yunani bermakna latihan, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan Riadho, dan Tirakat dalam bahasa Jawa, merupakan gaya hidup berpantang atau menjauh dari hiruk pikuk kepemilikan akan benda-benda demi tujuan yang lebih tinggi.

Tujuan yang lebih tinggi itu adalah keberartian bagi semua semesta, sebagai amanat atau tujuan penciptaan manusia itu sendiri, yaitu mengabdi pada sang pencipta.

 

Hendra Setiawan Redaksi Kontak Banten

Share:

UCAPAN IDUL FITRI 1445 H

UCAPAN IDUL FITRI 1445 H

DPRD BENGKULU

DPRD BENGKULU

Sekretariat DPRD Kota Cilegon

Sekretariat DPRD Kota Cilegon

PERKIM KOTA CILEGON

PERKIM KOTA CILEGON

SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON

SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON

Sekretariat DPRD Tangerang

Sekretariat DPRD Tangerang

DPRD KOTA SERANG

DPRD KOTA SERANG

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

segenap Crew Mohon Maaf Lahir Dan Batin

segenap Crew Mohon Maaf Lahir Dan Batin

BAPENDA PROVINSI BANTEN

BAPENDA PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

DPRD SIDOARJO IDUL FITRI 1445 H

DPRD SIDOARJO IDUL FITRI 1445 H

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

PERTAMINA 2024

PERTAMINA 2024

Penawaran Kerja Sama

TV KONTAK BANTEN

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab._ Najwa Shihab

SILAKAN PASANG IKLAN KLIK

SELAMAT HUT KORPRI 2023

SELAMAT HUT KORPRI 2023

KONTAK MEDIA GROUP

KONTAK MEDIA GROUP

BACA BERITA BIKIN PAS DI HATI YA DI SINI !!

BAPENDA PROVINSI BANTEN HARI PERS 2024

PEMERINTAH BANYUWANGI

PEMERINTAH BANYUWANGI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

INFO CPNS DAN PPPK 2023 KLIK

PESAN MAKANAN ENGAK RIBET

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

RESOLUSI TAHUN 2024

RESOLUSI TAHUN 2024

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

PEMERINTAH SUBANG JABAR

PEMERINTAH SUBANG JABAR

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TENGAH

PEMERINTAH JAWA TENGAH

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 78 2023

HUT RI KE 78 2023

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support