Ketua DPRD Kota Malang Jadi Tersangka Dua Kasus

Penyidik KPK menyita lima koper berkas dari Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang, Jumat.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Kota Malang, Moh Arief Wicaksono (MAW), menjadi tersangka untuk dua kasus korupsi. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan dalam perkara pertama, Arief diduga menerima ratusan juta dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB), Jarot Edy Sulistyono.

“MAW diduga menerima 700 juta rupiah. Suap 700 juta rupiah untuk Arief itu terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015,” kata Febri, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/8).

Pada kasus pertama ini, KPK telah menetapkan Arief dan Jarot sebagai tersangka, sementara pada perkara kedua, Arief diduga menerima suap dari Komisaris PT ENK, Hendarwan Maruszaman.

Nilai suap yang diberikan juga senilai ratusan juta. “Diduga MAW menerima 250 juta rupiah,” ujar Febri. Suap dari Hendarwan tersebut, lanjut Febri, terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kendung Kandang, dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 pada 2015.

Nilai proyek pembangunan jembatan tersebut yakni 98 miliar rupiah, yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016 sampai 2018. Pada perkara kedua Arief dan Hendarwan sudah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dalam dua perkara yang melibatkan Arief tersebut, ada total tiga orang yang menjadi tersangka KPK.

“Jadi, ada dua perkara yang ditingkatkan ke penyidikan di Kota Malang dengan tiga orang tersangka,” ujar Febri. Pada kasus pertama, Arief selaku penerima suap disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian sebagai pihak pemberi suap di perkara pertama ini, Jarot dikenakan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,

jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian pada perkara kedua, Arief selaku penerima suap disangkakan dengan pasal yang sama dengan perkara pertama.

Sementara itu, Komisaris PT EMK Hendarwan selaku pemberi suap di perkara kedua yang melibatkan Arief, disangkakan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Tidak Ditanya

Di tempat terpisah, penyidik KPK menyita lima koper berkas dari Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang, Jumat.

Di antara berkas yang disita adalah proses penyusunan, pembahasan hingga pengesahan APBD Kota Malang tahun 2015 dan tahun 2016.

“Proses-proses pembahasan APBD mulai dari renja (rencana kerja), KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), rancangan APBD sampai disahkannya,” kata Kepala Barenlitbang Kota Malang, Erik Setyo Santoso.