Pemprov dan Kejati Banten Teken Kerja Sama

SERANG-Pemerintah Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama atau MoU mengenai masalah hukum bidang perdata dan tata usaha Negara, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Serang, Jumat (29/9). Hadir  Sekda Banten Ranta Soeharta, para kepala OPD Pemprov Banten, dan para pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten.

Kepala Kejati Banten, Agoes Djaya, mengatakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara, pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Pemprov Banten dalam bidang pertimbangan hukum, bantuan hukum dan lain sebagainya. “Paling tidak setiap kegiatan yang akan dilakukan Pemprov, mereka bisa minta arahan ke kita dan kita siap memberi saran atau pertimabangan supaya kegiatan itu sesuai aturan,” jelasnya.

Agoes juga akan memberikan bantuan jika suatu saat Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan tata usaha negara dan keputusan itu digugat oleh masyarakat. “Banyak yang bisa kita bantu, misal ada satu keputusan tata usaha negara oleh Gubernur dan keputusan itu digugat oleh masyarakat, nanti itu bisa kita bantu penyelesaiannya,” terangnya.

Wahidin Halim mengapresiasi Kejati Banten yang siap membantu penegakan hukum, baik bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemprov Banten. “Enggak boleh dicampuri, penegakkan hukum harus independen, kecuali pencegahan, bisa bersama-sama, ini bagian dari pencegahan,” kata Wahidin.

Ia juga  meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menghambat upaya kerja sama Pemprov Banten dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Hal ini guna meningkatkan etos kerja birokrat pada tataran sistem birokrasi Pemprov Banten, agar mencegah perilaku koruptif dalam menjalankan roda pemerintahan. “Kita akan lebih baik bekerja dalam pengawasan aparat kejaksaan atau KPK agar tidak mudah terjadinya penyimpangan. Kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten saya minta sejak awal dilantik tapi baru terlaksana sekarang,” ujarnya.

Kejaksaan, menurut Wahidin, adalah Pengacara Negara yang berkewajiban memberikan bantuan hukum berkaitan dengan keperdataan dan tata usaha negara. Kejaksaan akan lebih mengetahui dan mengerti mana yang dapat melanggar atau berpotensi bertentangan dengan undang-undang dan peraturan. “Kerja sama untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan itu penting. Jangan sebaliknya, menyimpang dari peraturan. Ini tidak perlu terjadi,” tegas Wahidin.