Dugaan Pungli Biaya Persalinan, Dinkes Lebak Akan Panggil Kepala Puskesmas

 

Dugaan Pungli Biaya Persalinan, Dinkes Lebak Akan Panggil Kepala Puskesmas

LEBAK, (KB).- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Maman Sukirman berjanji akan memanggil Kepala Puskesmas dan oknum bidan terkait adanya pemberitaan dugaan pungutan liar (pungli) biaya persalinan yang dilakukan oleh oknum bidan yang bertugas di Puskesmas Sarageni. “Secepatnya saya akan panggil kepala Puskesmas dan oknum bidannya,” kata Sukirman kepada Senin (16/10/2017) di ruang kerjanya.

Dijelaskan Sukirman, ada tiga sasaran persalinan di masyarakat, yang punya BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non PBI. Untuk biaya persalinan di sarana pelayanan kesehatan tidak dipungut biaya, karena sudah dibiayai dari pemerintah pusat yaitu Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi masyarakat yang tidak mampu serta yang tidak terakomodasi oleh PBI pusat maupun daerah serta bagi yang tidak memenuhi persyaratan Jampersal dan tidak ikut BPJS.

“Kalau persalinan itu dilakukan di fasilitas kesehatan (Faskes) atau Puskesmas dan Pustu, dan masyarakatnya memenuhi kriteria orang tidak mampu dan memiliki kartu BPJS, saya pastikan itu tidak akan ada biaya sedikitpun, karena semuanya akan diklaim oleh BPJS. Namun, jika persalinan itu dilakukan di rumah warga yang akan melahirkan, sekalipun memiliki BPJS, minimal ada biaya yang harus dikeluarkan, sekalipun tidak penuh, bergantung dengan kondisi ekonomi yang dilihat oleh petugas kami,” ujar Kadinkes, Sukirman.

Sebagaimana diketahui, dugaan pungli biaya persalinan itu mencuat setelah sejumlah ibu bersalin, mengaku terpaksa harus mengeluarkan uang ratusan ribu saat bersalin di Puskesmas Sarageni.
Menurut mereka jika tidak memberikan uang sesuai yang diminta pihak Puskesmas khawatir tidak mendapatkan perawatan dan pelayanan yang maksimal sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberikan kepada ibu bersalin.

Akibat banyaknya keluhan masyarakat itu, Kepala Desa Jayasari Iyas, mendesak pimpinan Dinkes Lebak agar segera memindahkan oknum bidan dan pejabat di Puskesmas Sarageni ke tempat lain agar tidak ada kegaduhan di masyarakat. “Saya beserta masyarakat berharap agar oknum tersebut segera dipindahkan dari Puskesmas Sarageni untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan,” kata Iyas.

Desakan serupa juga muncul dari Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Acep Dimyati, dan Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Lebak, Eli Saroni. Sekretaris Fraksi PKB DPRD Lebak, Acep Dimyati menyatakan, dugaan pungli yang dilakukan oknum bidan itu merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan komitmen pemerintah daerah maupun pusat tentang suksesi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat miskin.

“Tidak boleh terjadi adanya pungutan, bukankah semuanya sudah ada aturannya. Kasihan lah, jangan sengsarakan rakyat. Kami meminta pimpinan Dinas Kesehatan segera bertindak,” ucap Acep Dimyati.
Sementara itu, Eli Sahroni menegaskan, permintaan uang yang dilakukan oknum bidan kepada setiap pasien bersalin yang melakukan persalinan di Puskesmas, merupakan bentuk pungli. “Jika benar hal tersebut terjadi, maka itu bukan hanya sekadar mencoreng, tapi telah merusak program pemerintah daerah tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Lebak Sejahtera,” tutur Eli