SERANG – Hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) terbaru
tahun 2017 mencatat, ada 69.331 rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten
Serang. Untuk jumlah individu yang masuk kategori warga miskin mencapai
294.541 orang, terdiri atas 153.272 laki-laki dan 141.269 perempuan.
Kecamatan Padarincang merupakan wilayah termiskin, dihuni 5.105 RTM
dengan jumlah individu kategori warga miskin mencapai 20.839 orang.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial
(DayaSos) pada Dinas Sosial Kabupaten Serang Sri Rahayu Basuki di ruang
kerjanya, Jalan Serang-Petir, Cipocok Jaya, Kota Serang, kemarin.
Menyusul Padarincang, yakni Kecamatan Ciomas yang dihuni 3.984 RTM
dengan jumlah individu kategori miskin mencapai 17.699 orang, serta
Kecamatan Cinangka dihuni 4.320 RTM dengan jumlah individu kategori
miskin 16.640 orang. (lihat grafis).
“Paling banyak penduduk miskin dan masuk zona merah kemiskinan itu
Padarincang yang mencapai 20.839 orang kategori miskin. Termasuk,
program bantuan paling banyak di Padarincang. Di bawah Padarincang ada
Ciomas dan Cinangka yang juga masuk zona merah,” ungkap Sri kepada Radar Banten.
Kategori miskin, kata Sri, dinilai dari segi pendidikan, penghasilan
atau daya beli, hingga kondisi infrastruktur. Menurutnya, kemiskinan
bisa dipengaruhi faktor wilayah yang jauh dari fasilitas pendidikan,
fasilitas umum, hingga fasilitas kesehatan selain faktor manusia itu
sendiri. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau upaya
penanggulangan kemiskinan, pihaknya sudah memiliki berbagai program
kesejahteraan masyarakat. Mulai dari program usaha ekonomi produktif
(UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH)
untuk perlindungan sosialnya, bedah rumah tidak layak huni (RTLH),
hingga beras sejahtera (rastra) untuk para penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS).
“Kita juga ada bantuan untuk lansia, anak yatim, eks napi, eks ODGJ
(orang dengan gangguan jiwa), anak jalanan, sampai waria,” terangnya.
Semua program bantuan yang dikelola Dinsos, kata Sri, berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), APBD provinsi, hingga
APBN dari pemerintah pusat. Selain itu, kata Sri, pihaknya juga
berencana membuat program sistem layanan rujukan terpadu (SLRT). Yakni,
wahana pengaduan masyarakat terkait adanya ketidaksesuaian data
kemiskinan sehingga bantuan tidak tepat sasaran. SLRT melibatkan Tenaga
Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH, hingga Taruna Siaga
Bencana (Tagana).
“Nantinya SLRT terima pengaduan masyarakat. Kita punya tenaga
fasilitator sampai ke desa yang akan memvalidasi data hasil laporan
warga, apakah layak dibantu atau tidak,” jelasnya.
Dinsos, kata Sri, sudah mengajukan bantuan program tersebut kepada
Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Pihaknya juga berencana melakukan
koordinasi dengan Bupati Serang terkait wilayah yang akan dijadikan pilot project
pengembangan SLRT. “SLRT ini semacam tempat pengaduan masyarakat.
Misalkan ada laporan adanya warga yang seharusnya dapat bantuan, nanti
kita akomodasi dan validasi agar datanya bisa di update. Semoga tahun
ini, dikabulkan mendapatkan program yang langsung online ke Kemensos itu,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Camat Padarincang Gunawan mengakui, wilayah
kerjanya merupakan daerah termiskin di Kabupaten Serang. Hal itu
disebabkan beberapa faktor, mulai dari pendapatan masyarakat,
pengangguran, hingga lingkungan masyarakat yang kumuh. “Benar
(termiskin-red), tapi tidak kita amini juga. Yang penting tidak miskin
hati,” ucapnya yang dimintai tanggapan melalui sambungan telepon
seluler, semalam.
Selain itu, menurut Gunawan, predikat termiskin juga dipengaruhi
masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya. “Sebagian
sudah dibangun (RTLH) bantuan dari Baznas, Korpri, sampai dana CSR bjb,”
ujarnya.
Gunawan berharap, Pemkab dapat mengalokasikan lebih banyak program
pembangunan di Kecamatan Padarincang, baik pembangunan fisik maupun
non-fisik. “Kita harus keroyok programnya melalui program pengentasan
kemiskinan,” pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment