Politik Uang Gunakan Modus Baru

SERANG, (KB).- Pengamat Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Gandung Ismanto memprediksi modus politik uang dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Serang akan semakin variatif. Salah satunya dikemas dengan bantuan sosial. “Politik uang yang sifatnya retail atau eceran dengan bagi-bagi langsung ke masyarakat, sekarang berubah ke bentuk-bentuk bantuan sosial, bantuan masjid, panti asuhan atau bakti sosial,” katanya seusai kegiatan Sosialisasi Dinamika Politik Menjelang Pilkada Kota Serang yang digelar oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Serang di salah satu rumah makan di Kota Serang, Selasa (23/1/2018).

Pergeseran model politik uang, menurut dia, bisa disebabkan oleh pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang kian ketat, salah satunya dengan memberikan ancaman kurungan pidana. Sehingga membuat pelaku politik mulai waspada. Tapi tidak secara otomatis membuat mereka jera. Dalam catatan pihaknya, sejak pengawasan politik diperketat, praktik politik uang dengan cara memberikan uang secara langsung kepada masyarakat kian menurun.

Presentasenya, saat Pilkada 2015 ada sekitar 10 persen warga yang terpengaruh politik uang, kemudian menurun menjadi 3 persen saat Pilkada 2017. “Tetapi modus politik uangnya yang berubah, dia membesar menjadi 25 persen dalam bentuk bantuan-bantuan sosial,” ucapnya. Politik uang dengan cara memberikan bantuan sosial relatif sulit terdeteksi dan terjerat oleh hukum. Karena rata-rata yang jadi objek pemberian bantuannya bukan subjek hukum, seperti masjid.

Menurut undang-undang, setiap orang yang menjanjikan atau memberikan barang dan atau sesuatu untuk memengaruhi pemilih atau untuk tidak menggunakan hak pilihnya, maka bisa masuk dalam kategori politik uang. Misalnya panti asuhan, dia tidak menjadi subjek hukum yang mudah dijerat, kecuali bisa dibuktikan penerimanya itu misalnya DKM (Dewan Kemakmuran Masjid)-nya itu kemudian terbukti menggerakkan. “Tapi kan proses pembuktiannya akan lama dan sulit, ketimbang orang langsung ngasih ke orang lain,” tuturnya.

Disinggung calon jalur mana yang lebih berpotensi melakukan modus baru politik uang, ia menjawab calon dari jalur partai politik. Karena secara empiris calon dari partai politik mempunyai infrastruktur lebih mumpuni dibanding calon perseorangan yang kapasitasnya relatif terbatas. “Meski ada catatan di kita paslon perseorangan juga. Tapi kapasitasnya, mesin politiknya untuk melakukan itu tidak semasif partai politik,” tuturnya.

Dinamika pilkada

Modus baru politik uang, kata dia, perlu mendapat perhatian serius dari penyelenggara pemilu khususnya Panwaslu. Dengan perangkat yang ada panwaslu punya kemampuan untuk mencegah praktik tersebut.  “Terutama jika instrumen pengawasan sampai ke level bawah bisa secara efektif didayagunakan oleh KPU atau Bawaslu,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Serang, Heri Wahidin mengatakan, sejumlah dinamika Pilkada Kota Serang rentan menyulut konflik di tengah pendukung atau simpatisan. Antara lain, penetapan pasangan calon, kampanye, dan penetapan daftar pemilih tetap. “Potensi konflik biasanya nanti menjelang penetapan calon. Persiapan kami yaitu bekerja sesuai aturan, sepahit apapun keputusan KPU kalau sesuai aturan kita siap. Kami juga koordinasi dengan kepolisian, Dandim dan Pemkot Serang,” ucap Heri. (