Tak Patuh Aturan, WH Ancam Laporkan Pejabat dan PNS Nakal

SERANG- Gubernur Banten Wahidin Halim mengancam aparatur dan pejabat di lingkungan Provinsi Banten yang tidak taat atau melanggar aturan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Saya sudah kerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian, kalau ada yang tidak taat atau melanggar aturan saya akan laporkan," kata Wahidin Halim saat melantik pejabat eselon II hasil lelang jabatan di Pendopo Gubernur Banten di Serang, Jumat.

Oleh karena itu, kata dia, sebagai aparatur negara yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan negara jangan coba-coba melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam menjalankan tugas.

"Kita semua berorientasi pada pengabdian, pada masyarakat dan negara. Jidak ada dusta diantara kita," katanya.

Menurut dia, di masa kepemimpinannya memerlukan orang yang profesional dan responsif untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banten.

"Saya tidak mau bekerja sama dengan orang yang tidak punya integritas, harus merubah mindset dan mentalitas, jangan profit oriented tapi lebih kepada kinerja," katanya.

Ia juga menekankan jangan ada ego sektoral diantara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi orientasi kerja harus pada kepentingan masyarakat.

"Hormati dan taati pimpinan sepanjang demi kebaikan, tidak perlu cari beking beking di luar, tuhan saja yang jadi beking," kata Wahidin dihadapan ratusan pejabat dan Kepala OPD di lingkungan Provinsi Banten.

Wahidin juga meminta aparaturnya untuk menghilangkan persekongkolan-persekongkolan, hindari sentimen politik dan meminta para pejabat hidup sederhana serta tidak menumpuk harta dan kekayaan.

"Kita sudah punya komitmen harus bangun harmonisasi, jangan saling menjatuhkan dan saling benci," kata mantan Wali kota Tangerang tersebut.

Wahidin juga meminta para pejabat di Banten dalam menjalankan tugasnya memperhatikan out put dan out come atau manfaat dari sebuah program.

"Apa dampaknya bagi masyarakat, jika menjalankan program itu," katanya.

Ia juga berjanji akan meningkatkan fungsi staf ahli gubernur untuk memberikan masukan masukan atas hasil kajian yang dilakukan terkait berbagai pembangunan di Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim melantik lima pejabat tinggi pratama hasil lelang jabatan (Open bidding) di Pemerintahan Provinsi Banten.

Kelima pejabat setingkat Esselon II Pemprov Banten hasil lelang jabatan tersebut yaitu M. Yusuf sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan. Komarudin Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Ade Ariyanto Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Gunawan Rusminto Kepala Biro Pemerintahan, dan Nana Suryana Kepala Biro Bina Infastruktur dan Sumber daya Alam.

Gubernur Banten Wahidin Halim berharap pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing serta mampu menjabarkan visi-misi Pemerintah Provinsi Banten.