Bantuan Keuangan Pemprov Banten Dinilai Lambat

Gubernur Banten, Wahidin Halim rapat koordinasi dengan seluruh OPD Pemkab Pandeglang di Aula Pendopo Pandeglang, Selasa (8/5/2018).*

PANDEGLANG, (KB).- Asisten daerah II bidang pembangunan ekonomi Pemkab Pandeglang, Indah Dinarsiani menilai, realisasi bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Banten setiap tahunnya dinilai lelet. Selain itu, lambatnya penetapan nilai bankeu untuk Pandeglang menjadi penyakit sehingga setiap tahun sering ada pergeseran anggaran.

“Seharusnya gubernur lebih cepat menetapkan nilai Bankeu sebelum APBD Pandeglang disahkan. Dengan demikian, Pemkab tidak perlu menggeser anggaran setiap memasuki tahun anggaran berjalan,” kata Asda II bidang ekonomi pembangunan Pemkab Pandeglang, Indah Dinarsiani saat rapat koordinasi dengan Gubernur Banten, Wahidin Halim bersama Pemkab di Aula Pendopo Pandeglang, Selasa (8/5/2018).

Menurut dia, lambatnya penetapan nilai Bankeu dan realisasinya menjadi keluhan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pandeglang. Dengan lambatnya realisasi bankeu itu secara langsung berdampak pada penyerapan anggarannya. Indah mengusulkan ke gubernur agar penyusunan bankeu tersebut bisa berkolaborasi dengan aplikasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) yang digunakan dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK). “Dengan kolaborasi tersebut dapat memudahkan proses perencanaan dan penganggaran bankeu,” tuturnya.

Hal hampir senada dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, Ramadani. Ia menyampaikan keluhan tentang peraturan gubernur (Pergub) dan SK Gubernur soal bankeu baru diterima beberapa waktu lalu. Sehingga BPKD baru dapat melaksanakan eksistensi atas bankeu untuk pergeseran anggaran beberapa hari kemarin.

“Kalau melihat pengalaman kemarin selalu terlambat. Ini berdampak pada proses lelang kegiatan butuh waktu. Sehingga tahun lalu saja kami tidak bisa memenuhi laporan progres penggunaan bankeu. Ironisnya bankeu tahap ke empat tidak ditransfer Pemprov sebesar 20 persen atau Rp 18 miliar. Padahal nilai sudah terkontraktuilkan. Jadi itu akhirnya menjadi beban APBD Pandeglang,” ucapnya.

Ia menyarankan agar pedoman pengelolaan bankeu tidak diubah setiap tahun. Cukup SK Gubernur dan Keputusan Gubernur dan Pergub bankeu saja yang diubah. Usulan tersebut dinilainya akan memudahkan OPD pengelola kegiatan bersumber dari bankeu. Dengan demikian, lanjut Ramadhani, OPD di Pandeglang bisa menyesuaikan kegiatan apa yang akan dibangun dari sumber dana bankeu. Jika perlu perencanaan teknis sudah dibuat lebih awal. “Kami berharap pada APBD 2019, khusus alokasi pagu anggaran bankeu bisa ditambah,” ujarnya.

Menanggapi keluhan OPD tentang bankeu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui rumitnya persoalan tersebut. Apalagi keluhan yang sama pernah dirasakannya saat menjabat Wali Kota Tangerang. “Dulu saya juga gedek dengan provinsi. Dapat Bankeu Rp 30 miliar sampai bulan Oktober belum ditransfer. Lalu saya berpikir, suatu saat saya jadi gubernur saya akan perbaiki dan ubah,” ucapnya.

Namun demikian, lanjut WH, justru hal itu yang ingin diperbaiki dengan mendatangi pemerintah daerah guna menjaring persoalan di bawah. Persoalan itu nantinya akan dievaluasi.  Gubernur memastikan kedepannya alokasi bankeu akan diprioritaskan untuk pembangunan di wilayah Banten Selatan.

“Banten Selatan menjadi prioritas khususnya dalam sektor infrastruktur. Karena sampai sekarang persoalan infrastruktur dipandang belum memadai. Infrastruktur menjadi penting, prioritas dan utama bagi masyarakat,” tuturnya.