![]() |
Wakil
Gubernur Banten Andika Hazrumy memimpin apel awal bulan Pemprov Banten
di lapangan Masjid Al Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (3/7).
|
SERANG-Andika Hazrumy Wakil Gubernur Banten mengungkapkan kekecewaannya
terhadap persoalan PPDB (penerimaan peserta didik baru) online saat
memimpin apel awal bulan Pemprov Banten di lapangan Masjid Al Bantani,
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang,
Selasa (3/7). Kepada ribuan ASN (aparatur sipil negara) anak buahnya,
Andika mengaku dia dan Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku tak habis
pikir persoalan PPDB Online tersebut bisa terjadi lagi tahun ini.
“Seharusnya tidak sampai terjadi persoalan PPDB online yang
dikeluhkan masyarakat tidak bisa diakses itu, karena tahun sebelumnya
sudah terjadi. Harusnya kan kita sudah antisipasi soal itu untuk tahun
ini,” kata Andika.
Andika mengaku tidak bisa menerima alasan OPD (organisasi perangkat
daerah) terkait yang menyebutkan bahwa PPDB online bermasalah karena
persoalan-persoalan teknis seperti tidak mendukungnya hardware atau pun
software perangkat layanan online tersebut. “Jujur saja Saya dan Pak
Gubernur tidak mau tahu alasan-alasan itu,” ujarnya.
Dikatakan Andika, persoalan yang berulang itu menjadi peringatan
keras, khususnya bagi OPD terkait maupun secara umum bagi seluruh ASN
Pemprov Banten dalam tugas dan kewajibannya melayani warga Banten
semaksimal mungkin. “Kalau pun sekarang persoalan itu sudah bisa
ditangani, tapi rakyat sudah terlanjur kecewa. Tolong ini menjadi
perhatian. Ini untuk yang terakhir kalinya,” imbuhnya.
Untuk diketahui, masa pendaftaran siswa SMA/SMK baru di Banten tahun
ini sempat diperpanjang karena sebelumnya terjadi permasalahan di mana
masyarakat banyak yang tidak dapat mengakses sistem PPDB online yang
diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Banten
tersebut. Pihak Dindikbud beralasan server PPDB Online yang dikelola
Dinas Kominfo tidak support secara teknis sehingga sempat tidak bisa
diakses masyarakat selama masa pendaftaran lalu itu.
Eselon II Ditegur
Pada bagian lain, Andika juga menyinggung secara panjang lebar
tentang kedisiplinan yang menurutnya banyak yang tidak dipatuhi oleh
anak buahnya para ASN Pemprov Banten. Andika mengaku kerap mendapatkan
pengaduan dari masyarakat tentang perilaku ASN Pemprov Banten yang tidak
disiplin, hingga pengajuan penjatuhan sanksi kepada ASN anak buahnya,
dari Badan Kepegawaian Daerah selaku OPD yang berwenang.
Teguran terkait kedisiplinan ini tidak hanya disampaikan Andika
kepada ASN di posisi staf, secara tegas Andika menyebut bahwa banyak
juga para pejabat eselon mulai dari eselon IV, III hingga II yang
notabene pemimpin OPD, yang juga banyak berperilaku indisipliner. “Ke
depan saya tidak ingin lagi hal-hal seperti ini terus terjadi,” ujarnya.
Secara tegas Andika meminta para pejabat, terutama pejabat eselon II
yang merupakan pimpinan OPD justru seharusnya menjadi contoh bagi para
bawahannya dalam hal kedisiplinan dan kinerja.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sigit Suwitarto dicopot dari jabatannya karena melakukan manipulasi
absensi kehadiran.
0 comments:
Post a Comment