Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Di Provinsi Banten Dibahas

SERANG, (KB).- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banten bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten membahas penyusunan Rancangan peraturan daerah (Raperda) penyelenggaraan pendidikan. Dari hasil revisi Perda Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 7 Tahun 2012, di Ruang Rapat Disdikbud Banten, Jumat (29/3/2019).

Kepala Bidang SMA Disdikbud Banten Rudi Prihadi mengatakan, Raperda tersebut merupakan inisiatif DPRD Banten yang dibahas bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

“Kami akan membuat sesuai dengan kondisi saat ini, akan menjadi hasil revisi Perda Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 7 Tahun 2012. Serta terkait dengan pendidikan gratis yang menjadi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Akan masuk ke dalam Raperda Penyelenggaraan Pendidikan yang masih dalam pembahasan,” kata Rudi kepada Kabar Banten.

Ia mengatakan, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan juga lebih kepada muatan lokal, seperti kesenian, budaya, bahasa, kerajinan lokal yang ada di setiap daerah di Provinsi Banten.

“Muatan lokal baru menjadi pelajaran ekstrakurikuler dan belum menjadi mata pelajaran. Dengan adanya Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, kesenian, budaya, bahasa dan kerajinan lokal bisa menjadi mata pelajaran di dalam kelas,” ujarnya.

Ia mengatakan, Disdikbud Banten memasukkan pendidikan masyarakat yakni pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, untuk diakomodasi oleh Pemprov Banten. Kemudian kewenangan pengelolaan SD dan SMP berada di kabupaten/kota, bisa mendapatkan bantuan dari pemprov dan bentuk kajian dan pelatihan.

“Rencananya akan segera diparipurnakan pada 4 April pekan depan, namun Raperda Penyelenggaraan Pendidikan masih akan dibahas oleh Sekda dan DPRD Banten sebelum diparipurnakan. Raperda Penyelenggaraan Pendidikan tersebut disemua tingkatan pendidikan dari SD, SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Aliyah (MA) SMA dan SMK,” katanya.