Lima Pejabat Pandeglang Coba Peruntungan Jadi Pegawai Pemprov Banten

PANDEGLANG – Lima pejabat pemerintah Kabupaten Pandeglang mencoba peruntungan dengan melamar menjadi calon pejabat pimpinan tinggi pratama di Provinsi Banten. Kelimanya diketahui sudah mengikuti seleksi terbuka di Pemprov Banten.

Kelima pejabat tersebut diantaranya Kurnia Satriawan, yang mengikuti seleksi menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Riza Ahmad Kurniawan, yang mencalonkan diri menjadi Kepala Biro Bina Perekonomian.

Selanjutnya Didi Mulyadi dan Raden Furqon mendaftar sebagai calon Kepala Dinas Kesehatan. Sedangkan Dirut RSUD Berkah Pandeglang, Firmansyah, terpilih menjadi kandidat calon Direktur UPTD RSUD Banten.

Menanggapi hal itu Bupati Pandeglang, Irna Narulita mendukung langkah yang diambil oleh anak buahnya. Pasalnya jika mereka mampu menduduki jabatan penting di Pemprov Banten ia berharap program dari Pemprov akan lebih banyak untuk Pandeglang.

“Saya setuju. Kalau mereka duduk di posisi yang penting di Pemprov Banten, efek dominonya akan ke kami, porsi program buat Pandeglang bisa lebih banyak,” katanya, Sabtu (6/7/2019).

Irna tidak khawatir akan kekurangan pejabat eselon II atau III. Karena dia menyebut, kini banyak eselon III dan IV yang siap promosi mengisi kekosongan yang ditinggalkan seniornya. Irna mendoakan kelima pejabatnya itu bisa mendapat hasil terbaik.

“Saya membuka peluang bagi mereka untuk bisa dari segi karir mereka harus lebih baik. Jadi bukan saya tidak mengizinkan mereka atau melepas mereka tanpa dukungan. Semoga bisa lolos sehingga ada sinergitas dengan Pandeglang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menjelaskan, kelimanya sudah mengajukan izin untuk berpartisipasi dalam seleksi tersebut. Hanya saja bukan BKD yang mengeluarkan izin, melainkan bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Fahmi mengakui bahwa saat ini Pandeglang masih kekurangan pejabat. Namun dia tidak bisa membatasi hak orang lain. Apalagi seleksi itu dilakukan secara terbuka, sehingga pejabat darimana pun diperkenankan terlibat.

“Ini tidak melalui BKD, tetapi izin langsung ke bupati. Mereka ingin mencoba berkompetisi mungkin, kami dukung. Kalau mereka lolos, bagus,” terangnya.