This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Sunday, 29 January 2023

Jaksa dari Kejati Banten Jalani Sidang Terbuka Program Doktor

 


TANGERANG ( KONTAK BANTEN) Empat orang Jaksa menjalani Sidang Terbuka Program Studi Doktor Ilmu Hukum Tahun 2023. Adapun para Jaksa yang menyusun disertasi dan mempertahankannya untuk memperoleh gelar doktor dalam sidang terbuka ini di antaranya yaitu dua orang Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Lampung, satu orang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten, dan satu orang Jaksa yang bertugas di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Sidang Sidang Terbuka Program Studi Doktor Ilmu Hukum dilaksanakan sejak Jumat 27 Januari 2023 hingga Sabtu 28 Januari 2023di Gedung C Pascasarjana Universitas Lampung (Unila).

Para Jaksa tersebut memperoleh beasiswa S3 dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI yang bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Atas prestasi tersebut, Kejaksaan RI mengapresiasi para mahasiswa, sebab, selain menjalani tugasnya sebagai Jaksa, namun juga belajar untuk meningkatkan kapasitas dirinya guna berkarya lebih baik lagi.

Hal ini sejalan dengan arahan Jaksa Agung yang menjelaskan para Jaksa harus secara terus menerus diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai dan update dengan kebutuhan hukum masyarakat. Di samping itu, Jaksa Agung menyampaikan Kejaksaan juga menggalakkan program beasiswa S2 dan S3 baik di dalam maupun luar negeri, sehingga ke depan tidak ada Jaksa hanya berpendidikan S1 termasuk pendidikan teknis, fungsional, dan struktural adalah suatu kewajiban. Karena SDM yang tangguh akan menghasilkan kinerja yang handal.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Dr. Ketut Sumedana selaku Tim Penguji Eksternal menyampaikan bahwa menyambut baik dan mendorong seluruh insan Adhyaksa untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) guna mengikuti jejak seniornya mulai mengikuti kuliah S2

“Saya percaya bahwa semua yang dikerjakan dengan baik terlebih lagi pendidikan adalah investasi masa depan,” kata Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana.

Sidang Terbuka Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2023 dibuka langsung oleh Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Ketua Penguji, dan dihadiri oleh Ketua Kaprodi Program Pascasarjana Program Doktoral Hukum Prof. Akib selaku Sekretaris Penguji, Dekan Fakultas Hukum Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Penguji Internal, Dr. Tisnanta selaku Penguji Internal, dan dua orang dosen pascasarjana selaku penguji internal, penguji eksternal diantaranya Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dr. Reda Manthovani, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Dr. Ketut Sumedana, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung Dr. Aliansyah, Koordinator Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dr. Yadyn, para promovendus antara lain Dr. Teddy Nopriansyah, S.H., M.H., Dr. Zahri Kurniawan S.H., M.H., Dr. Risky Fany Ardiansyah, S.H., M.H., serta Didi Kurniawan, S.H., M.H., serta didampingi oleh promotor dan co-promotor.

dan S3, yang bukan saja akan menjadi kebanggaan institusi tetapi juga keluarga dan mitra kerja.

Share:

Rumah di Pakuhaji Hancur Diterjang Angin Puting Beliung

 


 TANGERANG ( KONTAK BANTEN)Satu unit rumah di di Kampung Tari Kolot RT 05/01 Desa Rawa Boni, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, hancur pada Minggu (29/1/2023). Rumah itu hancur diterjang angin puting beliung.

“Pada pukul 7:00 WIB rumah Bapak Abai disapu angin puting beliung,” jelas Ujat Sudrajat, Kepala Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang kepada kabar6.com.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tangerang berjanji siap membantu warga pemilik rumah yang hancur diterjang angin puting beliung.

“Untuk daruratnya, BPBD akan bantu uang kerohiman dari BTT Kabupaten Tangerang beserta logistik,” terang Ujat.

BPBD Kabupaten Tangerang juga akan membuka komunikasi untuk gotong royong dengan pihak kecamatan maupun pihak desa setempat.

“Selanjutnya, mudah-mudahan pak camat/kades setempat bisa bantu melalui gotong royong. Jalan terakhir barangkali nanti pak camat setempat bisa mengusulkan untuk dianggarkan atau melalui gebrak Pak Kumis,” jelasnya.
Share:

Sanuji Resmikan Posyandu Tegal Tong

 


Cilegon ( KONTAK BANTEN) - Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta meresmikan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Flamboyan di Lingkungan Tegal Tong, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Minggu (29/1). Peresmian dilakukan dengan pemotongan pita dan tumpeng.

“Saya minta Posyandu ini dirawat dan dijaga. Ini program dari Pemerintah Kota Cilegon. Pemerintah ingin membangun Posyandu yang terbaik. Mudah – mudahan bangunan ini bermanfaat, barokah dan menjadi ladang pahala,” kata Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta dalam sambutannya, kemarin.

Dalam hal ini, Sanuji menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun yang telah mengurus dan membela pembangunan Posyandu Flamboyan di Lingkungan Tegal Tong tersebut. “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Akbar beserta keluarga besar yang sudah mewakafkan tanah ini untuk didirikan Posyandu. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua RW 05, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil Sopiudin berharap, Posyandu Flamboyan Tegal Tong mampu mewujudkan masyarakat yang sehat. “Semoga dengan berdirinya Posyandu ini bisa mewujudkan masyarakat yang sehat  dan iman yang kuat, karena Posyandu lingkungan itu gerbangnya kesehatan,” harap Sopiudin seraya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun atas berdirinya Posyandu Flamboyan di Lingkungan Tegal Tong melalui program Pikiran Rakyat (Pokir) yang telah mewujudkan aspirasi masyarakat. “Berkat sarana dan ikhtiar dari beliau sehingga Posyandu Flamboyan ini bisa berdiri,” katanya. (*)
Share:

Duit 500 Triliun Habis Untuk Studi Banding

  


JAKARTA ( KONTAK BANTEN) - Sungguh miris mendengar berita soal penanganan kemiskinan di Indonesia. Anggaran untuk penanganan kemiskinan Rp 500 triliun habis hanya untuk studi banding dan rapat. Kalau begini, gimana rakyat miskin berkurang dong. Ampun deh…

Habisnya anggaran ratusan triliun penanganan kemiskinan hanya untuk studi banding dan rapat ini, bukan hoaks, tapi nyata adanya. Yang ngungkapnya juga bukan orang sembarangan tapi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas.

Anas mengungkap hal itu dalam acara Sosialisasi Permen PAN-RB No.1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1) yang di-upload di akun Youtube Kementerian PAN-RB.

 “Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden Jokowi. Karena, kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing,” ujar Anas.

“Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” tambah eks Bupati Banyuwangi itu.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB mendorong K/L terkait melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.

Selain itu, kemampuan kementerian dan lembaga atau pemerintah di daerah dalam mengentaskan kemiskinan dimasukkan ke dalam komponen penilaian Reformas Birokrasi (RB) Tematik. Jika angka kemiskinan tidak turun maka aparatur sipil negara di dalamnya juga tidak akan mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja.

“Maka tata kelolanya ini lah yang kita pelototin bukan bantuannya. Perbaikan proses binsisnya, perbaikan datanya bagaimana, perbaikan regulasinya bagaimana, kebijakannya bagaimana, formulasi program bagaimana, kegiatannya bagiamana, sehingga lebih tepat sasaran dengan penyediaan dukungan teknologi,” tutur Anas.

Apa kata DPR soal keluhan Menteri Anas? Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, berapapun jumlah anggaran yang digelontorkan untuk penanganan kemiskinan tidak akan efektif. Sebab, yang paling menentukan adalah koordinasi dan kualitas belanja.

Banyak kegiatan yang tumpang tindih, penuh sesak dengan rapat dan seremoni. Yang berdampak langsung tidak banyak,” kata Hendrawan.

Sebagai pengawas, Hendrawan sudah berkali-kali mengingatkan agar Pemerintah bisa memaksimalkan anggaran yang diberikan sesuai tujuannya.

Sebab, kejadian seperti ini bukan hanya di bidang kemiskinan, tetapi juga di bidang lain, seperti pemberdayaan UMKM dan reformasi birokrasi.

Untuk diketahui, sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kemiskinan per September 2022 mencapai 9,57 persen atau 26,36 juta orang dari total penduduk.

Angka tersebut meningkat 0,03 persen atau sekitar 0,20 juta orang dibandingkan kondisi Maret 2022. Namun, jika dibandingkan periode yang sama tahun 2021, persentase penduduk miskin turun 0,14 persen atau berkurang 0,14 juta orang.

Anas mengungkap hal itu dalam acara Sosialisasi Permen PAN-RB No.1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1) yang di-upload di akun Youtube Kementerian PAN-RB.

 “Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden Jokowi. Karena, kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing,” ujar Anas.

“Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” tambah eks Bupati Banyuwangi itu.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB mendorong K/L terkait melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.

Selain itu, kemampuan kementerian dan lembaga atau pemerintah di daerah dalam mengentaskan kemiskinan dimasukkan ke dalam komponen penilaian Reformas Birokrasi (RB) Tematik. Jika angka kemiskinan tidak turun maka aparatur sipil negara di dalamnya juga tidak akan mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja.

“Maka tata kelolanya ini lah yang kita pelototin bukan bantuannya. Perbaikan proses binsisnya, perbaikan datanya bagaimana, perbaikan regulasinya bagaimana, kebijakannya bagaimana, formulasi program bagaimana, kegiatannya bagiamana, sehingga lebih tepat sasaran dengan penyediaan dukungan teknologi,” tutur Anas.

Apa kata DPR soal keluhan Menteri Anas? Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, berapapun jumlah anggaran yang digelontorkan untuk penanganan kemiskinan tidak akan efektif. Sebab, yang paling menentukan adalah koordinasi dan kualitas belanja.

Banyak kegiatan yang tumpang tindih, penuh sesak dengan rapat dan seremoni. Yang berdampak langsung tidak banyak,” kata Hendrawan.

Sebagai pengawas, Hendrawan sudah berkali-kali mengingatkan agar Pemerintah bisa memaksimalkan anggaran yang diberikan sesuai tujuannya.

Sebab, kejadian seperti ini bukan hanya di bidang kemiskinan, tetapi juga di bidang lain, seperti pemberdayaan UMKM dan reformasi birokrasi.

Untuk diketahui, sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kemiskinan per September 2022 mencapai 9,57 persen atau 26,36 juta orang dari total penduduk.

Angka tersebut meningkat 0,03 persen atau sekitar 0,20 juta orang dibandingkan kondisi Maret 2022. Namun, jika dibandingkan periode yang sama tahun 2021, persentase penduduk miskin turun 0,14 persen atau berkurang 0,14 juta orang.
Share:

Bikin Semrawut, Satpol PP Kabupaten Tangerang Copot 197 Spanduk Liar

 


TANGERANG ( KONTAK BANTEN) -Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang menertibkan ratusan spanduk liar di Jalan Raya Baru, Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Jumat, 27 Januari 2023.

Kasatpol PP Kabupaten Tangerang Fachrul Rozi mengatakan, pihaknya melakukan penertiban ini guna menjaga kenyamanan dan keindahan jalan di Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Ada 197 spanduk liar yang ditertibkan. Terdiri dari beberapa iklan dan spanduk partai yang terpasang bukan pada tempatnya, seperti di pohon-pohon," kata Fachrul Rozi kepada Tangerangnews.com.

Sebelum dilakukan penertiban, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama elemen masyarakat untuk menurunkan banner, spanduk maupun baliho.

Selain itu, banyak juga baliho yang sudah kadaluarsa yang tidak diturunkan kembali oleh pemasang.

"Penertiban ini akan terus dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan masyarakat," ungkap Fachrul.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengimbau bagi yang memasang banner, spanduk maupun baliho untuk menurunkan sendiri jika masa izinnya telah habis.

"Hal ini agar wajah Kabupaten Tangerang tetap bersih aman dan nyaman," jelasnya.

Share:

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Kios Laundry di Karawaci Tangerang, Ditemukan di Kamar Mandi

 

Warga mencoba memadamkan kebakaran kios laundry di Perumahan Pondok Arum, Blok A no 42, RT01/01, Kelurahan Nambo jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Jumat 27 Desember 2022.

TANGERANG ( KONTAK BANTEN) -Kebakaran kios laundry di Perumahan Pondok Arum, Blok A no 42, RT01/01, Kelurahan Nambo jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang mengakibatkan dua orang tewas, Jumat 27 Desember 2022.

Kedua korban diketahui bernama, Andrianto, 49, sebagai pemilik laundry dan Sahroji, 20, karyawan.

Berdasarkan informasi, kebakaran yang disebabkan korsleting arus listrik pada Alfi Laundry ini, terjadi sekitar pukul 15.35 WIB. Namun belum diketahui kronologis kebakaran tersebut.

Bangunan laundry yang bersebelahan dengan minimarket Alfamart itu juga membuat panik para karyawan. Warga sekitar juga sempat mencoba memadamkan dengan apar.

Untuk memadamkan api sebanyak 40 personel BPBD Kota Tangerang dengan 11 unit armada pemadam diterjunkan ke lokasi. Di antaranya 3 unit dari UPT Cibodas, 3 unit dari UPT Priuk dan 5 unit dari Mako.

Kebakaran selesai ditangani sekitar 17.50 WIB. Petugas menemukan kedua korban di kamar mandi dalam kondisi meninggal dunia. Kini jenazah keduanya sudah dibawa ke RSUD Kota Tangerang  oleh tim INAFIS Polsek Karawaci, untuk keperluan autopsi.

Share:

Heru Budi: Jakarta Siap Sukseskan KTT ASEAN 2023

 


JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan kesiapan Jakarta sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023.

Hal itu diungkapkan Heru saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Kick Off Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

"Jakarta siap untuk mendukung serta menyukseskan kegiatan internasional ini. Kami di DKI Jakarta akan konsisten berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka menyusun serta mengonsepkan acara yang akan digaungkan pada Mei hingga Desember nanti," kata Heru dalam keterangan resminya, Minggu, 29 Januari 2023.

Heru juga meminta dukungan masyarakat untuk memeriahkan rangkaian acara yang akan berlangsung hingga 31 Desember mendatang itu.

“Kami mengundang warga Jakarta untuk terlibat dalam menyukseskan event internasional ini. Ini bukan sekadar menjadi cerminan Indonesia di mata dunia, tetapi juga sebagai potensi pertumbuhan dalam perputaran roda perekonomian bagi UMKM di Jakarta,” ujarnya.

Acara Kick Off ini merupakan kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Luar Negeri. Acara berlangsung bersamaan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Parade total melibatkan lebih dari 500 orang dari berbagai perwakilan, yakni kelompok sanggar Mawar Budaya, Rumah Musik Jakarta, Paskibra DKI Jakarta, sejumlah pelajar SMA Jakarta, kelompok musik, serta Pemadam Kebakaran.

Seperti diketahui, serah terima Keketuaan ASEAN dari Kamboja ke Indonesia telah dilakukan pada KTT ASEAN ke-42 di Phnom Penh, November 2022 lalu.

Periode Keketuaan Indonesia di ASEAN sendiri dimulai sejak 1 Januari 2023 dan akan berlangsung selama setahun sampai dengan 31 Desember 2023

Share:

IKAPI Lantik Pengurus Periode 2022-2027

Para pengurus IKAPI periode 2022-2027


JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) melaksanakan Pelantikan Pengurus dan Pengukuhan Dewan Sertifikasi, Dewan Kehormatan & Dewan Pembina Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia Periode 2022-2027, pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 di Hotel Mulia, Senayan Jakarta.

Oscar Sagita yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional ke-5 yang diselenggarakan pada 4 November 2022 lalu di Hotel Ritz Carlton, Kuningan Jakarta, bersama dengan R. Primaditya Wirasandi selaku Sekretaris Jenderal IKAPI melantik jajaran kepengurusan IKAPI untuk periode 2022-2027.

Beberapa jabatan penting yang dilantik yaitu Peter Kurniawan terpilih sebagai Ketua Dewan Sertifikasi, Sugianto terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan, serta Lucas terpilih sebagai Ketua Dewan Pembina IKAPI.

"Sebagai organisasi yang matang secara usia, kita semua harus terus berupaya untuk menjaga profesionalisme dengan cara meningkatkan kualitas dan menjaga integritas. Sehingga dengan demikian hal tersebut dapat menjaga marwah organisasi", ujar Lucas dalam sambutannya.

Di usianya yang ke 21 tahun, saat ini IKAPI telah mampu mencetak lebih 1000 orang kurator dan pengurus dan anggota aktif sebanyak 600 orang.

Dalam menjalankan organisasi IKAPI terus bertekad untuk melakukan pengawasan terhadap para anggota dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik organisasi dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Seluruh anggota wajib patuh pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator dan/atau pengurus. Selain itu menjaga etika dan saling menghormati agar solidaritas tetap dapat terjaga antar kolega serta mitra kerja kita", pesan Oscar Sagita di hadapan para Pengurus IKAPI terpilih.

Kepengurusan yang ada saat ini adalah kolaborasi dari para Pengurus/Kurator senior dan muda sebanyak 100 orang.

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat IKAPI, Andi Syamsurizal mengaku optimis kepengurusan periodr kali ini memberi dampak positif untuk dunia hukum tanah air.

"Saya optimis bahwa kepengurusan saat ini mampu berbuat hal-hal baik dalam dunia penegakan hukum khususnya PKPU dan kepailitan, mengingat kepengurusan IKAPI saat ini diisi oleh kurator senior dan kurator muda", terang Andi Syamsurizal Nurhadi.

Berikut Daftar Susunan Kepengurusannya

Ketua Umum: Oscar Sagita

Wakil Ketua Umum: Lenny Nadriana, Bernard Nainggolan, Tisye Erlina Yunus, Albert Jen Haris Marbun, Syaiful Ma’arif.

Sekretaris Jenderal: R. Primaditya Wirasandi.

Wakil Sekretaris Jenderal: Agus Trianto, Risma Situmorang, Eric Prihartono, Hansye A. Yunus, A. Hamonangan Sinurat.

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan: Michael R. Dotulong.

Wakil Ketua Bidang: Maylani Elvi Rahmawati.

Anggota: Hendra Wijaya, Ade Irawan, Albert P Hasudungan Simamora, Manda Bernandius, Ichsan Perwira Kurniagung.

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat: Andi Syamsurizal Nurhadi.

Wakil Ketua Bidang: Arif Abdillah Aldy.

Anggota: Agus Saleh, Eddy Junindra Huzaini, Ariyanto Loardy, Rezky Rizal Gewang, Asri.

Ketua Bidang Advokasi: Ferry Ricardo.

Wakil Ketua Bidang: Muhammad Fauzi Heru Santoso.

Anggota: Roelly Temmawela, Ahmad Fajrin, Erwin Rommel Sinaga, Novliusha Harahap, Marulita Rajagukguk, Laurinus Eliza Imeldus, Muhammad Irham Nur, Foor Good Pandapotan.

Ketua Bidang Hubungan Antar lembaga: Dr. Subagyo Sri Utomo.

Wakil Ketua Bidang: Christine N. A., Souisa.

Anggota : Ryan Hidayat, Danny Christoper Sinaga, Manggala Saraya, Rapin Mudiardjo, Tengku Maliana Zufrine.

Ketua Bidang Hubungan Internasional: Chong Sung Kim.

Wakil Ketua Bidang: Moh. Abdillah Fadlyansyah.

Anggota: Hendrikus Passagi, Horman Siregar, Vena Naftalia.

Ketua Bidang Perwakilan Daerah: Jun Cai.

Wakil Ketua Bidang: Dian Anugerah Abunaim.

Anggota: I Putu Subada Kusuma, Mardiansyah, Kunthi Dyah Wardani, A. Ulul Albab, Hans Edward Hehakaya.

Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM: Jandi Mukianto.

Wakil Ketua Bidang: Mochamad Ridha Avisena.

Anggota: Eva Fitiriani, Muniar Sitanggang, Tarnama Kevin Nainggolan, Anggrian Rahmanu.

Ketua Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan: Lucky Kartanto.

Wakil Ketua Bidang: Agung S. Wibowo.

Anggota: John Eddy, Ardi Adrian, Henry Lim.

Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan: Susy Tan.

Wakil Ketua Bidang: Krismawan Hadinata.

Anggota: Adil Supatra Akbar, Citra Nainggolan, Sean Sabastian Mangasi, Geutha Suwina.

Ketua Bidang Kajian Peraturan dan Perundang-undangan: Hasbi Setiawan.

Wakil Ketua Bidang: Mahastirando Perdana Uloli.

Anggota: Syaefullah Hamid, Landong M.T. Nadeak, Wandi Dharma Ciputra.

Ketua Bidang Olahraga: Siking Suriyadi.

Wakil Ketua Bidang: Wendra Puji.

Anggota: Andi S. Alamsyah, Muhajir Syah Apdin, Rezha Hell Dumais, Vebri Yesica Ginting.

Ketua Bidang Seni dan Budaya: Patrisia Angre Ikawaty.

Wakil Ketua Bidang: Susi Maryanti.

Anggota: Yeni Nuraeni, Nova Manurung, Rumiam Dewi Murni.

Ketua Bidang Publikasi: Michael Hans.

Wakil Ketua Bidang: Fernando Silalahi.

Anggota: Mailanny, Nuzul Hakim, Ziau Ul Khasannul Khuluk Imtisnaen.

Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat: Andi Risky Kurniawan.

Wakil Ketua Bidang: Muhammad Arsyad.

Anggota: Asrul Tenriaji Ahmad, Ibrahim Kurniawan Saputro, Maria Avenita Lissyeanne, Iradian Kusumawardhani, Bambang Suherman, Imam Syafi’i.

Share:

KPK Terus Buru 4 Buronan Yang Belum Tertangkap, Siapa Saja?

 


JAKARTA (KONTAK BANTEN)  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap sebanyak 17 buronan kasus korupsi dari total 21 orang.

Komisi antirasuah ini memastikan, bakal terus mengejar keberadaan empat buronan lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"KPK tentu terus berupaya untuk mengejar dan menangkap empat DPO lainnya," kata Ketua KPK Firli Bahuri lewat keterangan tertulis, Sabtu (28/1).

Keempat buronan yang masih diburu KPK adalah penyuap eks Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Harun Masiku. Dia menjadi buronan sejak tahun 2020.

Kemudian, Kirana Kotama yang menjadi buronan sejak 2017. Lalu, tersangka dugaan korupsi pengadaan e-KTP Paulus Tanos. Dan terakhir, tersangka dugaan suap dan gratifikasi Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

Diungkapkan eks Kabaharkam Polri ini, KPK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya, baik di dalam maupun luar negeri untuk mencari keempat buronan tersebut.

Sebab, dia menjelaskan, persembunyian para tersangka itu tidak hanya terbatas di wilayah NKRI saja, tapi sangat terbuka kemungkinan mereka mengakses wilayah di luar kewenangan yuridiksi Indonesia.

"Karena korupsi adalah salah satu transnational organized crime. Sehingga dalam beberapa perkara yang ditangani KPK, tidak hanya pelaku, namun juga aset-aset hasil tindak pidana korupsi pun seringkali disembunyikan di luar negeri," ungkap Firli.

Oleh karena itu, KPK meminta dukungan dan peran serta masyarakat untuk menemukan empat buronan tersebut. Bagi warga yang mengetahui keberadaan empat DPO itu dapat menyampaikannya kepada KPK atau penegak hukum terdekat, agar informasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

"Komitmen dan upaya bersama ini menjadi langkah nyata dan andil kita dalam semangat memberantas korupsi. Demi menciptakan masyarakat yang adil, maju, makmur, dan berbudaya antikorupsi," tandasnya.
Share:

Saturday, 28 January 2023

Ojol Tolak ERP ( electronic road pricing) Jalan Berbayar di DKI

 


JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang digulirkan Pemprov DKI Jakarta ditentang komunitas driver ojek online. Mereka hari ini, Rabu (25/1/2023) menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Mereka menganggap alasan penerapan kebijakan jalan berbayar untuk mengurai kemacetan jalanan Ibu Kota sebagai akal-akalan pemda. Karena, menurut mereka, persoalan kemacetan di Jakarta sudah berlangsung sejak zaman orde baru. 

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta asal Fraksi PAN, Wawan Suhawan, mengaku memahami penolakan yang disampaikan massa aksi driver ojek online.

Menurut Wawan, penerapan jalan berbayar di sejumlah ruas jalan Ibu Kota akan sangat merepotkan dan berdampak terhadap penghasilan ojol. Selain itu, ERP juga belum tentu dapat mengurai kemacetan. 

Dia juga mengaku tidak setuju Pemda DKI memungut biaya dari warga yang saat ini masih kesulitan akibat dihantam pandemi Covid-19, yang justru akan makin membebani masyarakat.

"Saya pribadi jelas menolak, karena ini akan memberatkan warga juga, bukan hanya teman-teman ojol," ungkap Wawan.

Sebagaimana diketahui, dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE), sistem jalan berbayar bukan saja hanya menyasar roda empat, tetapi juga pengendara kendaraan bermotor roda dua akan dikenai tarif mulai Rp5.000 - Rp19.000.

Wawan menjelaskan, tingkat kesejahteraan masyarakat Jakarta masih belum merata. Bahkan, bisa dibilang masyoritas masih dibawah rata-rata alias menengah ke bawah.

"Mereka semuanya butuh akses jalan, sama dengan mereka yang mungkin dianggap kaya atau mampu," ucap Wawan.

Karena itu, Wawan meminta eksekutif membatalkan atau setidaknya menunda dulu rencana penerapan ERP tersebut.

Pemerintah, kata dia, tidak boleh membuat program yang seolah-olah melayani tetapi malah terkesan 'mencari pendapatan' dari masyarakat.

"Karena warga suka tidak suka akan tetap mengakses jalan protokol di DKI, baik si kaya maupun si miskin semuanya dipaksa bayar setiap melintas. Jadi, ini hanya akan membuat biaya perjalanan semakin tinggi," ungkap Wawan.

"Tentu ini akan mempersulit bagi mereka yang mencari rezeki, khususnya mereka yang  mobilitasnya tinggi," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengklaim kebijakan jalan berbayar ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. Selain itu, ERP jalan berbayar ini juga untuk mengatur volume kendaraan di Jakarta. 

Saat ini, Raperda ERP masih dibahas Pemda DKI dan DPRD DKI Jakarta.

Berikut 25 Titik Rencana Jalan Berbayar di Jakarta:

1. Jalan Pintu Besar Selatan

2. Jalan Gajah Mada

3. Jalan Hayam Wuruk

4. Jalan Majapahit

5. Jalan Medan Merdeka Barat

6. Jalan Moh Husni Thamrin

7. Jalan Jend Sudirman

8. Jalan Sisingamangaraja

9. Jalan Panglima Polim

10. Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1-Simpang Jalan TB Simatupang)

11. Jalan Suryopranoto

12. Jalan Balikpapan

13. Jalan Kyai Caringin

14. Jalan Tomang Raya

15. Jalan Jenderal S Parman (Simpang Jalan Tomang Raya-Simpang Jalan Gatot

16. Jalan Gatot Subroto

17. Jalan MT Haryono

18. Jalan DI Panjaitan

19. Jalan Jenderal A Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya-Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)

20. Jalan Pramuka

21. Jalan Salemba Raya

22. Jalan Kramat Raya

23. Jalan Pasar Senen

24. Jalan Gunung Sahari

25. Jalan HR Rasuna Said. (*)

Share:

Jaksa Agung Mutasi Besar-besaran Sejumlah Pejabat, Ada Kajati Banten hingga Dua Kajari di Jakarta

 

JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi dan rotasi jabatan kepada sejumlah pejabat di Kejaksaan Agung. Mutasi yang dilakukan kepada 317 pejabat baik eselon II dan II itu tertuang melalui keputusan Jaksa Agung nomor 19 dan KEP-IV-54/C/01/2023. 

Sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri diganti, termasuk dua di antaranya yang ada di Jakarta. 

Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan rotasi dan mutasi itu merupakan hal yang wajar.

“Promosi dan mutasi bukan saja untuk penyegaran organisasi, merupakan kebutuhan institusi agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan hukum masyarakat,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Kamis (26/1/2023).

Adapun salah satu yang dirotasi adalah Leonard Eben Ezer yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten di Serang, kini akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati) di Makassar.

Leonard menggantikan Raden Febrytriyanto yang dipromosikan menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung di Jakarta.

Sementara itu, Didik Farkhan Alisyahdi akan menggantikan Leonard untuk menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Didik sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi pada Jambin Kejagung.

Mutasi dan promosi juga dilakukan pada jajaran tingkat eselon III. Salah satunya Bima Suprayoga yang akan menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung.

Adapun posisi Bima Suprayoga yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat akan digantikan oleh Hari Wibowo.

Berikut daftar mutasi dan promosi di jajaran eselon II:

1. Raden Febrytriyanto akan menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung di Jakarta.

2. Leonard Eben Ezer akan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar

3. Didik Farkhan Alisyahdi akan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.

4. Siswanto akan menjabat sebagai Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi pada Jambin Kejagung.

5. Teguh Subroto akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang

6. Ahelya Abustam akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar

7. Basuki Sukardjono akan menjabat sebagai Koordinator pada Jamdatun Kejagung

8. Edy Birton akan menjabat sebagai Sesjampidmil Kejagung

9. Andi Muhammad Taufik akan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado

10. Haruna akan menjabat sebagai Inspektur I pada Jamwas Kejagung

11. Purwanto Joko Iriantp akan menjabat sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo

12. Subeno akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

13. Herry Ahmad Pribadi akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari

14. I Dewa Gede Wiraana akan menjabat sebagai Koordinator pada Jamintel Kejagung

15. Masyhudi akan menjabat sebagai Sekretaris Jamintel Kejagung

16. Muhammad Yusuf akan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak

17. Sungarpin akan menjabat sebagai Inspektur V pada Jamwas Kejagung

18. Nanang Ibrahim Soleh akan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram

19. Agoes Soenanto Prasetyo akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang

20. Andi Darmawangsa akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon.

21. I Gde Ngurah Sriada akan menjabat sebagai Koordinator pada Jamdatun Kejagung

22. Heffinur akan menjabat sebagai Sekretaris Jamwas Kejagung

23. Dede Ruskandar akan menjabat sebagai Inspektur IV pada Jamwas Kejagung

24. Budi Hartawan Panjaitan akan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

25. M Sunarto akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

26. Emilwan Ridwan akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu

27. Riyono akan menjabat sebagai Koordinator pada Jampidsus Kejagung

28. Iman Wijaya akan menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat Kejagung

29. Raimel Jesaja akan menjabat sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jamintel Kejagung

30. Patris Yusrian Jaya akan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari

31. Zet Tadung Allo akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

32. Muhammad Syarifuddin akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

33. Sutikno akan menjabat sebagai Koordinator pada Jampidsus Kejagung

34. Aliza Rahayu Rusma akan menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jamdatun Kejagung

35. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. (*)

Share:

Jajal Kereta Panoramic, Menhub: Tak Perlu Jauh-Jauh Ke Luar Negeri

 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) saat berada diatas kereta Panoramic dari Jakarta menuju Bandung. (Ist)

JAKARTA( KONTAK BANTEN)  - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menjajal Kereta Panoramic, sebuah kereta dengan spesifikasi khusus untuk menikmati panorama yang pertama kalinya ada di Indonesia, Sabtu (28/1).

Sejumlah negara yang telah memiliki layanan Kereta Panoramic diantaranya Amerika Serikat, Jepang dan Swiss.

“Saat ini kita sudah punya kereta panoramic seperti yang ada di luar negeri. Jadi tidak usah jauh-jauh ke Swiss. Ini suatu inovasi yang baik dari PT KAI,” ujar Menhub dalam keterangannya, Sabtu (28/1).

Menhub menambahkan, Kereta Panoramic memiliki jendela dengan ukuran sangat besar di kedua sisinya dan atap kaca memanjang dari depan hingga belakang yang dapat dibuka tutup secara otomatis.

“Ini memberikan sensasi yang berbeda karena bisa menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan,” tutur Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, setelah diluncurkan pada Desember 2022, Kereta Api Panoramic mendapatkan antusiasme cukup besar dari masyarakat pengguna jasa kereta api. Menurutnya, kereta ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan.

Saya kira jumlah kereta dan rutenya bisa ditambah kedepannya karena minat masyarakat yang tinggi terhadap kereta ini,” kata Menhub.

Kereta Panoramic diuji coba pada 24 Desember 2022, yang dirangkaikan pada perjalanan KA Taksaka Tambahan (Gambir-Yogyakarta pp). Selain memiliki jendela yang lebih besar, kereta ini juga memiliki sejumlah fasilitas lainnya seperti: kursi yang nyaman, toilet yang luas dan terdapat sensor otomatis, televisi, rak bagasi khusus, makanan, minuman, snack, dan selimut.

Dari masa percobaan operasi tersebut, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapat sejumlah masukan dari pelanggan terkait langkah peningkatan layanan KA tersebut sehingga akhirnya diberhentikan sementara pengoperasiannya.

Salah satu masukan dari pengguna yaitu pengurangan jumlah kursi penumpang di setiap gerbongnya dari sebelumnya 46 seat menjadi 38 seat, supaya semua penumpang bisa memiliki pengalaman sama dalam menikmati perjalanan.

Sementara itu, untuk memastikan aspek keselamatan dari Kereta Panoramic, Kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian (DJKA) telah melakukan serangkaian pengujian baik statis maupun dinamis.

Pengujian yang dilakukan diantaranya yaitu pengujian dimensi, ruang batas sarana, berat, pengereman, keretakan, pembebanan, sirkulasi udara, temperatur, kebisingan, intensitas cahaya dan kebocoran.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dua unit Kereta Panoramic telah dinyatakan lulus pengujian. Berdasarkan keterangan PT KAI, Kereta Panoramic direncanakan akan dioperasikan kembali pada akhir pekan di bulan Februari 2023. Kereta ini akan dirangkaikan pada KA Penumpang Argo Parahyangan (Gambir-Bandung pp) dan Argo Wilis (Bandung - Surabaya Gubeng pp).

Untuk tarif Argo Parahyangan Panoramic yaitu Rp350.000 dan Argo Wilis Panoramic Rp1.120.000, dengan kapasitas kereta sebanyak 38 tempat duduk. Tiketnya dapat dipesan di aplikasi KAI Access, web KAI, dan seluruh channel penjualan resmi tiket KAI lainnya.

Turut hadir dalam peninjauan, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, sejumlah pemimpin redaksi media massa dan jajaran Kemenhub dan KAI.
Share:

Gelar Pembekalan Caleg, PKB Tangsel Targetkan 8 Kursi

 


PAMULANG ( KONTAK BANTEN)  - Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menargetkan meraih 8 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kontestasi politik akbar, Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024 mendatang. 

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPC PKB Kota Tangsel, Muthmainnah dalam kegiatan pembekalan kepada para  bakal calon legislatif (Bacaleg) yang berlangsung di bilangan Pamulang, Tangsel, Sabtu (28/1/2023)

"Target kita Insya Allah antara 7 sampai 8 kursi. Untuk DPRD Kota," ungkap Muthmainnah saat diwawancarai. 

Oleh karenanya melalui pembekalan ini, para Bacaleg dari partai yang dinahkodai oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini dapat maksimal untuk berjuang di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing. 

"Ini adalah rakor pertama yang diselenggarakan oleh LPP, Lembaga Pemenangan Pemilu agar kursi PKB ini bertambah. Mudah-mudahan nanti ada dapil yang bisa pecah telur dan dapil yang sudah ada dewannya bisa bertambah kursinya," harapnya. 

Ia menerangkan, dalam pembekalan ini para Bacaleg ditekankan untuk terjun dan hadir langsung di tengah masyarakat. 

"Yang ditekankan dalam pembekalan ini, adalah pertama, caleg harus punya mental menang. Kedua, membuka jaringan-jaringan, dan ketiga bersosialisasi dengan masyarakat. Sentuhan diutamakan untuk kepada masyarakat, kepada tokoh masyarakat, tokoh ulama," terangnya. 

Sebab dengan begitu, para calon wakil rakyat ini dapat memahami kondisi masyarakat secara utuh. Sehingga aspirasi masyarakat pun dapat terdengar. 

"Terjun ke masyarakat, untuk buka jaringan. Mereka punya gaya masing-masing. Saya yakin mereka harus belajar mendengar apa keluhan masyarakat, kemudian juga harus belajar memberi solusi sebagai calon legislatif yang nanti bisa memiliki kapasitas dewan yang sebenarnya, sebagai wakil rakyat," tegasnya. 

Jika hal tersebut dilakukan, Ia optimis jika DPC PKB Kota Tangsel dapat meraih seluruh target yang telah dicanangkan. 

"Sebagai Partai PKB yang dilahirkan oleh NU, PKB memiliki basis suara yang sangat jelas. Dari para Nahdliyin juga, dari para aktivis pengajian majelis ta'lim. Tinggal kita sentuh saja, Insya Allah bisa menghasilkan suara yang sangat diharapkan," ungkap Muthmainnah. 

Sementara itu, salah satu kader muda PKB di Kota Tangerang Selatan yang menyatakan siap untuk maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, adalah Yudi Adiyatna. 

Sebagai bentuk keseriusannya,  Yudi telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan 3 (Dapil 3) Kecamatan Serpong dan Setu. 

"Saya punya misi untuk menggaet anak muda untuk pengembangan kapasitas dan kapabilitas kaum muda sebagai tulang punggung majunya kota Tangerang Selatan," ujar Yudi yang merupakan putra kelahiran Serpong ini. 

Sebagai Ketua Garda Bangsa Kota Tangsel,  Yudi optimis untuk maju dan menang dalam Pileg 2024 mendatang dengan semboyan "barengyudi" menjemput impian di masa muda.

Share:

Hadiri Pelantikan IAI, Sanuji Apoteker Cilegon Tunjukkan Kinerja Baik

 


Cilegon ( KONTAK BANTEN) - Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta menghadiri pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Cilegon Masa Bakti 2022 – 2026. kegiatan yang mengusung tema Apoteker Cilegon Sekuat Baja, Apoteker Banten Semakin Jawara itu berlangsung di The Royale Krakatau Hotel, Sabtu (28/01).


Diketahui, sekitar 25 Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Cilegon dilantik, terdiri dari 23 Pengurus dan 2 Penasehat. Pelantikan dilakukan langsung oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Banten Ahmad Sofan.

Sanuji Pentamarta dalam sambutannya memberikan ucapan Selamat atas dilantiknya 25 Pengurus Cabang IAI Kota Cilegon. “Alhamdulillah dalam kesempatan ini, saya selaku Wakil Wali Kota Cilegon mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus cabang IAI Kota Cilegon, kepada seluruh pengurus selamat dan sukses. Mudah–mudahan selama empat tahun dapat bekerja dengan baik memberikan kinerja terbaik. Mudah – mudahan juga IAI Kota Cilegon menjadi juara di tingkat provinsi, tentunya kami mendukung penuh untuk kita dapat bersinergi dan bekerja sama,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sanuji mengatakan persatuan menjadi penting dalam sebuah organisasi. “Sebuah organisasi tentu memiliki nilai untuk bersatu dan berkolaborasi, maka persatuan menjadi penting untuk saling menguatkan, terutama dalam IAI Kota Cilegon untuk memiliki manfaat bagi kepentingan dan kesehatan orang banyak,” katanya.

Sanuji juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Cilegon sangat mendukung IAI Kota Cilegon untuk menjadi apoteker terbaik. “Pemerintah Kota Cilegon, saya selaku Wakil Wali Kota Cilegon bersama Wali Kota Cilegon mendukung penuh IAI Kota Cilegon untuk mencapai target dan standarisasinya, mari kita bangun bersama dan tunjukkan bahwa standarisasi apotek di Kota Cilegon menjadi teladan,” ucapnya.


Di akhir sambutannya, Sanuji berpesan untuk menjadikan Sektor Kesehatan urutan kedua setelah Sektor Pendidikan. “Tentunya dalam hal ini, jadikan sektor kesehatan menjadi sektor paling wajib setelah sektor pendidikan, jadikan sektor kesehatan menjadi sektor pelayanan kedua setelah sektor pendidikan, mari kita bersama – sama bersinergi membangun Infrastruktur di Kota Cilegon menjadi Infrastruktur berkelas,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon Ratih Purnamasari berharap IAI Kota Cilegon iku serta bersinergi dalam pembangunan kesehatan di Kota Cilegon. “Saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon mengharapkan IAI Kota Cilegon dapat selalu bersinergi dengan program – program, terutama program – program kesehatan sebagai prioritas pembangunan di Kota Cilegon terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan Kota Cilegon sebagai tujuan dari pembangunan kesehatan di Kota Cilegon,” tuturnya.

“Sebagai apoteker memang harus sama, seluruh tenaga kesehatan selalu harus senantiasa belajar dengan hal – hal yang baru, mungkin bapak ibu sekalian bisa berinovasi di dalam kepengurusannya selama empat tahun ke depan, kita tunggu kolaborasinya dengan kami Dinas Kesehatan Kota Cilegon terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan Kota Cilegon,” sambung Ratih dalam sambutannya.

Menurut Ratih, Profesi sebagai Tenaga Kesehatan memiliki tanggung jawab yang berat. “Sebetulnya profesi sebagai tenaga kesehatan, baik apoteker, dokter gigi, perawat, bidan dan semuanya merupakan tanggung jawab yang amat sangat berat dilaksanakan karena kita berjuang untuk membantu hak dasar manusia yaitu kesehatan, bagaimana caranya kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa bersama-sama membuat masyarakat Kota Cilegon disini hidup sehat, bisa berperilaku hidup bersih dan sehat,” katanya.

“Kemudian saya juga menginginkan ibu bapak sekalian sebagai apoteker di Kota Cilegon bisa membuat salah satu inovasi yang bisa membantu kami Dinas Kesehatan contohnya mungkin sudah pernah dilaksanakan bagaimana caranya masyarakat cerdas dalam memilih obat – obat yang digunakan bisa menggunakan obat tanpa resep dokter," imbuh Ratna.
Share:

Saat Aktivis Muda Menuju Parlemen

 
SEBAGAI sebuah refleksi, aktualisasi peran pemuda dalam konteks dinamika sosial politik hari ini senyatanya menunjukan indikasi yang optimis. Dalam hal relasi antara generasi muda dan partai politik (parpol) misalnya. Parpol hari ini patut berprasangka positif bahwa kadersisasi politik menemukan ladang persemaiannya. Anak muda hari ini memiliki kesadaran kritis yang tidak kalah unggulnya semenjak momentum kepemudaan 92 tahun lalu.
 
dewasa kini, ketika kesadaran kritis telah kian terbangun melalui pola pelibatan publik (civic engagement) yang promotif dan sistemik dalam pelbagai urusan penyelenggaraan negara. Tak dapat disangkal, gelombang demokratisasi seiring dengan gerakan reformasi 1998 telah mengantarkan kita pada suatu elan kehidupan publik yang terbuka, egaliter, dan demokratis.
 
 Reformasi telah menghendaki adanya pola pelibatan partisipasi warga dalam kehidupan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Hadirnya otonomi daerah yang lebih luas dan nyata, telah memberikan ruang bagi masyarakat hingga pada aras lokal untuk lebih intensif berperan, tidak hanya sebagai objek pembangunan namun juga sebagai subjek pembangunan daerah. 
 
 Upaya demokratisasi melalui pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat telah menyuguhkan proses politik yang dekat dan pekat di tingkat akar rumput. Melalui desentralisasi politik, partisipasi warga difasilitasi dalam upaya mendorong pembangunan yang bersifat bottom up, melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang menitikberatkan pada fungsi penting agregasi aspirasi publik. 
 
 Pemantapan partisipasi publik di antaranya turut pula didukung oleh lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik, yang praktis telah memberikan jaminan lebih bagi demokratisasi. Kini diskursus kebijakan publik tidak lagi menjadi urusan eksklusif negara, melainkan telah menjadi diskurus yang terbuka, dapat diakses, dan diperbincangkan oleh setiap warga negara. Dalam konteks 
 
demikian, upaya-upaya sistemik pelibatan publik pascareformasi sejatinya telah mengantarkan masyarakat hari ini pada suatu kesadaran politik baru (political awarness), yaitu terciptanya internalisasi kesadaran masyarakat atas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Antara lain kesadaran akan hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial budaya, dan kewajiban lainnya. 
 
 Di antara penyandang kesadaran kritis tersebut tiada lain adalah kelompok muda, atau kerap disebut milenial yang merupakan populasi terbesar dalam struktur piramida penduduk di Indonesia. Mereka merupakan generasi yang lahir dan tumbuh kembang dalam nurture sosial politik yang demokratis. Mereka adalah generasi asli dari demokrasi (native democracy), yang semenjak lahir taken for granted hidup dalam ekosistem sosial-politik yang dibangun atas nilai-nilai kesetaraan dan keterbukaan. Ciri utama tabiat mereka adalah mempunyai kecenderungan bersikap kritis dan banyak bertanya. Mereka merasa memiliki kompetensi tinggi sehingga tak merasa ragu untuk berdebat dan berbeda secara radikal tentang suatu hal. 
 
Namun pada saat yang sama mereka mampu membangun kolaborasi dan sinergitas untuk suatu tujuan yang sama. Suatu budaya politik milenial yang berupaya menempatkan argumen di atas sentimen. Mentalitas sosial politik milenial yang demikian ditunjang pula oleh tingkat keterdidikan yang baik (well-educated). Keterbukaan informasi dan akses ilmu pengetahuan yang terpapar luas telah memungkinkan mereka untuk memperoleh literasi politik yang memadai. Sebagai penguasa dunia digital (native digital), mereka merupakan kelompok yang piawai meakukan elaborasi teknologi dan aplikasi digital. Dengan intensitas berselancar di sosial media yang tinggi, milenial merupakan kelompok yang tak pernah terasing dari dinamika diskursus publik. Milenial 
 
kerap menjadi generasi yang mampu menciptakan gelombang wacana. Fenomena viral dan trending topic di media sosial adalah bentuk dominasi wacana yang notabene anak mudalah pencipta resonansinya. Mereka merupakan generasi yang dengan mudah terpantik isu. Gandrung melakukan pembahasan isu penting yang menyangkut dan relevan dengan dirinya dari mulai soal perubahan iklim, identitas, gender, romance hingga politik. Tak ayal kelompok milenial telah menjadi barometer diskursus publik mengingat talenta digital dan jumlah demografinya yang besar di Indonesia. 
 
Kombinasi antara demokrasi dan digitalisasi informasi telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi pelibatan publik (civic enggagement) dan tumbuh suburnya kesadaran politik yang kritis. Yang pada gilirannya telah mengantarkan masyarakat Indonesia pada etape konsolidasi demokrasi yang matang. Bagi kelompok milenial, demokrasi bukanlah sebuah alternatif, melainkan sebagai way of life yang menjamin kebebasan bagi mereka untuk secara 'sembarang' menalar isu-isu politik. Ekosistem politik sedemikian sejatinya perlu dipandang sebagai indikasi positif bahwasannya kadersisasi politik anak muda menemukan ladang persemaiaannya yang subur (breeding ground). Transformasi kesadaran politik Karenanya, menjadi penting bagi parpol untuk melihat perkembangan kehidupan sosial politik hari ini sebagai sebuah tantangan sekaligus peluang kaderisasi dan regenerasi. Alih-alih memendam kecurigaan dan kekhawatiran pesimistik atas sebuah mitos bahwa parpol kian ditinggalkan kaula muda. Sungguh naif manakala masih mengatakan bahwa partai politik mengalami kesulitan untuk melakukan 
 
kaderisasi di kalangan kelompok muda. Karena jika saja menyadari demografi dan perkembangan budaya sosial politik hari ini, realitas justru telah menunjukan peluang yang optimis bagi aktivisme politik anak muda di Indonesia. Capaian demokrasi di Indonesia seharusnya menjadi landscape yang cukup memberikan harapan bagai perbaikan sumber daya manusia parpol saat ini. Soekanto dalam Wardhani (2008:8) menyebutkan bahwa tingkat kesadaran paling tidak dapat dibagi menjadi 4 yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan). Kesadaran politik yang rendah dapat dilihat apabila berada pada level pengetahuan dan pemahaman, sedang pada level sikap, dan tinggi pada level pola perilaku/tindakan. Maka dari itu, peran strategis parpol hari ini adalah tentang bagaimana mampu melakukan konversi potensi inheren pada anak muda. Artinya, yaitu dari sekadar kesadaran 
 
politik di tahap pengetahuan atau pemahaman untuk kemudian mewujud menjadi aktivisme politik (political activism), sebagai bentuk manifestasi kesadaran politik yang tinggi. Faktor kuncinya adalah pentingnya parpol itu sendiri untuk mampu melakukan evaluasi serius dalam menghadirkan wahana politik yang atraktif, strategis, dan kondusif dalam mengonversi kesadaran politik kelompok muda menjadi aktivisme politik. Jika selama ini parpol dianggap sebagai wahana yang berbahaya, penuh konflik, dan segenap citra negatif lainnya, kepentingan mendasar bagi parpol adalah meningkatkan peradaban politik itu sendiri, yakni melakukan perbaikan tidak saja sebatas citra. Namun melakukan transformasi subtansi bahwa parpol merupakan sarana kepemimpinan dan kemuliaan sebuah perjuangan. Alih-alih menjadi lumbung pertengkaran sentimen sempit dan watak-watak licik yang koruptif. Keseharian wajah politik mesti dihadirkan kembali sebagai ruang pertarungan ide, di mana 
 
silang pandangan dan kritik ditumbuh suburkan sebagai seni keindahan narasi politik (the beauty of the politics). Lebih lanjut, selain partai politik perlu mewujud dalam tata kelolanya yang profesional, yaitu melalui standar manajemen yang mutakhir dan adaptif terhadap tantangan perubahan. Parpol diharapkan pula dapat menumbuhkembangkan ruang-ruang kreasi yang selama ini dibelenggu tradisi feodalistik, yang menyebabkan lemahnya inovasi di sektor politik. Hal ini menjadi mendasar, mengingat bahwa kompatibilitas antara milenial dan parpol modern menuntut adanya pembudayaan 
manajemen yang lebih demokratis ditubuh partai politik itu sendiri. Yakni bagaimana parpol terejawantah sebagai laboratorium demokrasi yang mampu menghadirkan kesempatan yang setara, mengutamakan meritokrasi, serta mampu menampilkan kepemimpinan parpol yang mau mendengarkan dan siap menjalin komunikasi terbuka. Pada akhirnya, transformasi kesadaran politik menjadi aktivisme 
 
politik akan senantiasa membutuhkan transformasi parpol itu sendiri, sebagai upaya beradaptasi terhadap jiwa zaman kelompok muda saat ini. Kesadaran politik generasi muda senyatanya akan terus tumbuh. Seiring dengan demokratisasi informasi yang berkembang secara tak terbatas mendobrak sekat-sekat eksklusifitas dan hirarki pengetahuan. Karenanya, adalah suatu garansi bahwa sebagai generasi yang berpengetahuan (well-informed) anak muda sesungguhnya tidak akan pernah meninggalkan diskursus politik. Sebuah kesadaran politik di level pengetahuan yang sepatutnya dapat menumbuhkan optimisme masa depan bagi parpol.
 
Oleh : Ketua Umum PP-GEMPAR Ahmad Ruyat Al-Faris



Share:

Hadiri Harlah PPP, Ke 50 di Cilegon di Hadiri Ribuan

 

Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri peringatan harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Cilegon, Banten, Sabtu (28/1/2023). Pada acara yang dihadiri kader dan simpatisan PPP itu, Erick hadir sebagai Ketua Ekonomi Masyarakat Syariah. Teriakan presiden menggema saat Erick Thohir menyampaikan sambutan.

CILEGON  (KONTAK BANTEN) Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri peringatan harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Cilegon, Banten, Sabtu (28/1/2023).

Pada acara yang dihadiri kader dan simpatisan PPP itu, Erick hadir sebagai Ketua Ekonomi Masyarakat Syariah. Teriakan presiden menggema saat Erick Thohir menyampaikan sambutan.

Dalam sambutannya Erick berbicara soal keadaan perekonomian syariah di Indonesia. 

“Saya diangkat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, yaitu memikirkan bagaimana ekonomi umat bisa maju. Tapi saya sedih, Indonesia ini merupakan negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia. Tetapi kenapa saya sedih? Ketika saya melihat, mempelajari, ternyata, walaupun kita negara Islam berpenduduk sangat banyak, kita tidak tidak mempunyai bank Islam yang masuk 10 besar bank di Indonesia,” kata Erick.

Sebagai Menteri BUMN, dia mengambil kebijakan menggabungkan bank-bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia. Saat ini, kata Erick, BSI masuk dalam 10 besar bank di Indonesia.

“Saya sebagai menteri menggabungkan menjadi bank Islam pertama selama sejarah Republik Indonesia dan masuk 10 besar bank Indonesia,” pungkasnya.

Share:

Ini Syarat Beasiswa LPDP 2023 S1 Dalam Negeri, Lengkapi Persyaratannya!

 


JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  Kementerian Keuangan RI melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di tahun 2023 ini telah membuka beasiswa  LPDP tahap 1 pada Senin (25/1) yang lalu. Adapun tiga skema yang dilakukan yakni beasiswa reguler, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, dan parsial. Program beasiswa LPDP ini memberikan kesempatan untuk anak bangsa mengembangkan kompetensi pendidikan melalui program magister (S2) dan doktor (S3).

Periode pendaftaran LPDP Tahap 1 berlangsung mulai 25 Januari 2023 hingga 25 Februari 2023. Sementara itu untuk tahap 2 akan dibuka pada 9 Juni - 9 Juli 2023 mendatang. Bagi Anda yang hendak mendaftarkan diri untuk melanjutkan pendidikan S2 maupun S3, terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja persyaratan beasiswa LPDP 2023  untuk lulusan  S1 ini.

Dilansir dari laman LPDP Kementerian Keuangan, berikut ini persyaratan umum pendaftaran beasiswa regulernya.

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Telah menyelesaikan studi program D4 atau S1 untuk beasiswa magister; program magister (S2) untuk beasiswa doktor; atau D4/S1 langsung doktor dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perguruan tinggi  dalam negeri  yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),

- Perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal perguruan tinggi

3. Tidak sedang menempuh studi program magister ataupun doktor baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri

4. Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menyelesaikan studi S2 tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister dan bagi yang telah menyelesaikan studi  S3 tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa doktor.

5. Melampirkan Surat Rekomendasi dari akademisi bagi yang belum bekerja atau dari atasan bagi yang sudah bekerja

6. Memilih Perguruan Tinggi Tujuan dan program studi sesuai dengan ketentuan LPDP

7. Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas:

- Kelas Eksekutif

- Kelas Khusus

- Kelas Karyawan

- Kelas Jarak Jauh

- Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk Kelas Internasional khusus tujuan Dalam Negeri

- Kelas yang diselenggarakan di lebih dari 1 negara perguruan tinggi; atau

- Kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan LPDP

8. Mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online

9. Menulis Personal Statement

10. Menulis komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi

11. Menulis proposal penelitian bagi pendaftar program pendidikan doktor

Sementara itu ada persyaratan khusus yang harus diketahui oleh para pendaftar antara lain sebagai berikut.

1. Adapun ketentuan batas usia pendaftar yang dapat diketahui

- Maksimal 35 tahun untuk S2

- Maksimal 40 tahun untuk S3

2. Mengunggah dokumen IPK:

- Pendaftar S2 IPK minimal 3,00 dari jenjang studi sebelumnya dengan dibuktikan transkrip nilai asli atau yang sudah dilegalisir

- Pendaftar S3 IPK minimal 3,25 dari jenjang studi sebelumnya dengan dibuktikan transkrip nilai asli atau yang sudah dilegalisir

- Pendaftar S3 dari program S2 penelitian tanpa IPK, wajib melampirkan surat keterangan dari universitas asal

3. Unggah sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang diterbitkan ETS, PTE Academic, dan IELTS maksimal dua tahun terakhir:

Pendaftar S2 dalam negeri skor minimal:

- TOEFL ITP 500

- TOEFL iBT 61

- PTE Academic 50

- IELTS 6,0

Pendaftar S2 luar negeri skor minimal:

- TOEFL iBT 80

- PTE Academic 58

- IELTS 6,5

Pendaftar S3 dalam negeri skor minimal:

- TOEFL ITP 530

- TOEFL iBT 70

- PTE Academic 50

- IELTS 6,0

Pendaftar S3 luar negeri skor minimal:

- TOEFL iBT 94

- PTE Academic 65

- IELTS 7,0

TOEFL ITP yang berlaku harus dari lembaga resmi penyelenggara di Indonesia.

4. Melampirkan surat rekomendasi dari akademisi atau tokoh masyarakat

Nah itulah persyaratan yang harus dipenuhi untuk melamar beasiswa LPDP 2023. Semoga informasi di atas bermanfaat untuk Anda!

Share:

STRIMING TV

PORTO FOLIO WEBSITE Silakan Isi Data

SELAMAT DATANG 2023 LEBIH BAIK DAN LEBIH BAIK

SELAMAT DATANG 2023 LEBIH BAIK DAN LEBIH BAIK

SELAMAT DATANG TAHUN 2023 LEBIH BAIK

SELAMAT DATANG TAHUN 2023 LEBIH BAIK

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

BUKAN MAIN MAIN

BUKAN MAIN MAIN

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

KEMENTRIAN LUAR NEGERI

KEMENTRIAN LUAR NEGERI

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

RESOLUSI TAHUN 2023

RESOLUSI TAHUN 2023

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Dinas Pendidikan Kota Serang

Dinas Pendidikan Kota Serang

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

JAGA KESEHATAN AGAR HIDUP LEBIH BERMAKNA

JAGA KESEHATAN AGAR HIDUP LEBIH BERMAKNA

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

Pancasila Sakti 2022

Pancasila Sakti  2022

PANCASILA ADALAH NKRI

PANCASILA ADALAH NKRI

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PROMOSI BERSAMA

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Koran Bahasa Ingeris

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support