Sumur Diguncang Gemba Bumi 4,8 Magnitudo

 

 

PANDEGLANG ( KONTAK BANTEN)  Gempa bumi berkekuatan 4,8 magnitudo menggung Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 15.27 WIB. Gempa bumi tektonik itu terletak pada koordinat 7.14 LS dan 105.35 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 58 km Barat Daya Sumur, Banten pada kedalaman 10 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar Bawah Laut," ujar Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto dalam siaran pers yang diterima

Dia mengatakan, dampak gempabumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan diberbagai wilayah. Selain di daerah Pandeglang, getarannya juga terasa di wilayah Lebak Tangerang, Jakarta, dan Bogor.

"Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut," ucap dia.

Dia menyebut, hingga pukul 16:05 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 1 aktivitas gempabumi susulan yaitu pada pukul 15:47 WIB dengan kekuatan magnitudo 3.3.

"Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ujar Hartanto

Read More

Perayaan HUT Kota Cilegon ke-25 Pengumuman Pemenang Sayembara Desain Kawasan

 

 KOTA CILEGON ( KONTAK BANTEN)  Suasana kebahagiaan memenuhi halaman Kantor Wali Kota Cilegon pada hari Sabtu (27 April 2024) dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota Cilegon yang ke-25, sebagai bagian dari kegiatan Riung Mumpulung.

 Para tamu yang memenuhi acara tersebut turut menyaksikan momen bersejarah ini bersama-sama dengan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta, Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Maman Mauludin, Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Miraj, serta tokoh masyarakat dan pejabat lainnya.

 Salah satu sorotan utama dari peringatan ini adalah pengumuman pemenang sayembara Desain Kawasan Kota Cilegon yang menarik. Dalam sayembara ini, total hadiah mencapai Rp. 650 juta yang telah memicu antusiasme peserta sejak awal.

 Dari ratusan peserta yang berpartisipasi, akhirnya terpilihlah enam pemenang yang berhak atas penghargaan tersebut. Racmatika Fitri Insan dari Bogor, Jawa Barat, muncul sebagai juara 1 untuk koridor jalan protokol pusat Kota Cilegon dengan hadiah uang sebesar Rp.150 juta. Disusul oleh Suria Wiyadi dari Bandung sebagai juara 2 dengan hadiah uang sebesar Rp.100 juta, dan Suwito Kartono Citra dari Tangerang sebagai juara 3 dengan hadiah uang Rp.75 juta.

 Sementara itu, di kategori koridor jalan Akses Tol Merak, Budi Heriyanto dari Jakarta berhasil meraih juara pertama dengan hadiah uang sebesar Rp.150 juta. Disusul oleh Racmatika Fitri Insan dari Bogor sebagai juara 2 dengan hadiah uang Rp.100 juta, dan Hanief Pitoyo Wicaksana sebagai juara 3 dengan hadiah uang Rp.75 juta.

 “Alhamdulillah, kami sangat bersyukur serta tidak menyangka konsep kami dapat diterima oleh Pemerintahan Kota Cilegon dan keluar sebagai pemenang juara 1 Sayembara Desain Kawasan Kota Cilegon,” ujar Racmatika Fitri Insan.

 Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Cilegon, Wilastri Rahayu, menyampaikan kebahagiaannya atas kelancaran sayembara Desain Kawasan Kota Cilegon. “Kemenangan para peserta dalam sayembara ini tidak hanya menghadirkan kebanggaan bagi mereka sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi positif untuk perencanaan perkembangan kota yang lebih baik,” tambah Wilastri Rahayu.

 Dengan pengumuman pemenang sayembara ini, diharapkan semakin memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visi Kota Cilegon yang lebih berkembang dan berdaya saing.

Read More

Hari Keempat, Jumlah Pelamar PPK di Pandeglang Capai 822 Orang

 

 PANDEGLANG ( KONTAK BANTEN)  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang mencatat, sebanyak 822 orang telah mendaftar menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada Serentak 2024. Jumlah itu didapat melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) hingga hari keempat pendaftaran.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM pada KPU Kabupaten Pandeglang Falahudin mengatakan, rekrutmen PPK sudah dilakukan sejak tanggal 23 April dan akan berakhir pada 29 April 2024. Namun dari 822 pelamar yang tercatat, baru 75 orang yang sudah mengembalikan berkas ke KPU.

“Yang sudah mendaftar di aplikasi SIAKBA. Mereka yang sudah mendaftar ini juga harus membawa berkas lamaran fisiknya ke KPU,” katanya, Jumat (26/4/2024).

Dari puluhan pelamar yang telah menyerahkan berkas itu, Falahudin menyebut didominasi oleh anak muda dengan komposisi pelamar laki-laki dan perempuan yang hampir merata. Sebagian besar dari mereka yang mendaftar, merupakan penyelenggara yang pernah bertugas pada Pemilu 2024 lalu.

“Didominasi kalangan muda, dan secara kuantitas pendaftar itu, antara jumlah perempuan dengan laki-laki hampir sama,” ucap dia.

KPU Pandeglang membutuhkan sebanyak 175 Panitia Pemilihan Kecamatan. Nantinya setiap kecamatan akan diisi oleh 5 orang PPK.

“Jumlah PPK yang direkrut sebanyak 5 orang ditiap kecamatan. Jadi ada 175 orang yang ditempatkan di 35 kecamatan. Bilamana kurang, maka akan dilakukan perpanjangan pendaftaran tiga hari apabila memang ada kecamatan yang dinilai kurang jumlah pendaftarnya,” ujar Falahudin.

Read More

Faktor Penyebab Tingginya Kasus DBD di Banten

 

 KOTA SERANG ( KONTAK BANTEN)  Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab lonjakan kasus Demam Berdarah Dangue (DBD) di Banten. Salah satunya adalah faktor manusia. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PMTM) Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Nenden Diana Rose saat berbincang dalam dialog kentongan RRI, Senin (22/4/2024)."Ada beberapa faktor risiko mengapa penyebaran penyakit DBD di Banten sangat pesat. Diantaranya, adalah faktor manusia. artinya ketika sesorang digigit oleh nyamuk yang terinfeksi virus dangue, maka darah orang tersebut menjadi pematangan telur sehingga terjadilah DBD," ucapnya.

Ia mengatakan ada beberapa faktor risiko lainnya yaitu faktor virus dengue, faktor iklim, dan lingkungan dimana curah hujan yang tinggi, lingkungan yang hangat menyebabkan tempat perindukan dari nyamuk aedes aegypti menjadi marak. Faktor iklim juga yang menyebabkan banyaknya genangan tempat berkembangbiaknya nyamuk, kemudian penyebaran virus dan juga faktor nyamuk aedes aigepty itu sendiri sebagai vektor.

"Nyamuk aedes ada dua macam yaitu aedes aigepty dan aides albopictus. Yang menjadi penyebab DBD adalah aedes aigepty. Karakteristik dari nyamuk aedes aigepty adalah dia senang pada lingkungan yang bersih dan air yang bersih," ujarnya.

Dirinya menambahkan, faktor lingkungan serta penanangan pada manusia menjadi salah-satu penyokong terbesar kasus DBD di Banten. Maka Ia mengimbau masyarakat agar membersihkan lingkungan mulai dari hal kecil yaitu membuang genangan air di vas bunga, tidak menggantung pakaian didinding atau belakang pintu dan lain sebagainya. 

"Karena titik-titik itulah yang menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD," kata Nenden.

Read More

Jadwal Semifinal Piala Asia U-23, Senin-Selasa Dini Hari

 

 

 

 Doha: Jadwal semifinal Piala Asia U-23 2024 ditetapkan AFC digelar pada Senin (29/4/2024). Dua pertandingan berlangsung pada sore dan malam waktu setempat.

Semifinal pertama menghadirkan pertemuan Indonesia U-23 vs Uzbekistan, mulai pukul 17.00 waktu setempat, atau pukul 21.00 WIB. Berikutnya pada malam hari dilanjutkan partai Irak vs Jepang.

Tim yang nanti melaju ke final, dipastikan sudah menggenggam tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024. Ajang ini memang sekalian dipakai untuk kualifikasi pesta olahraga empat tahunan tersebut.

Sedangkan tim yang kalah akan bersaing mendapatkan tiket ketiga otomatis lolos dalam perebutan peringkat ketiga. Tim yang kalah di perebutan peringkat ketiga pun masih berpeluang lolos, tetapi lewat jalur play-off melawan wakil Afrika.

Jadwal semifinal yang menyajikan dua pertandingan ini disiarkan langsung di berbagai negara. Termasuk Indonesia untuk pertandingan ‘Garuda Muda’.

Jadwal Semifinal Piala Asia U-23 2024

Senin, 29 April 2024

21.00 WIB: Indonesia vs Uzbekistan

Selasa, 30 April 2024

00.30 WIB: Jepang vs Irak

Read More

Sat Binmas Polres Lebak Laksanakan Diklat Pramuka Saka Bhayangkara di Ponpes Latanza 2 Rangkasbitung

 

 LEBAK ( KONTAK BANTEN)   Sat Binmas Polres Lebak Polda Banten melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pramuka Saka Bhayangkara Polres Lebak tahun 2024 di Pondok Pesantren Latanza 2 Rangkasbitung Jl. Soekarno Hatta Cijoro Lebak, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Sabtu (27/4/2024).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Binmas Polres Lebak Iptu Subara, SIP didampingi KBO Sat Binmas Polres Lebak Ipda Tjik Denmark bersama personil Sat Binmas Polres Lebak, Pimpinan dan Pengasuh Ponpes Latanza 2 Rangkasbitung K.H. Faisal Achmad Hadziq, S.Sos ,I ,M.M. dan Pengurus Pondok Pesantren Lantaza 2, dan diikuti oleh Para Santri Saka Bhayangkara Ponpes Latanza 2.

Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Suyono, SIK melalui Kasat Binmas Polres Lebak Iptu Subara, SIP mengatakan,
“Ya hari ini kami Sat Binmas Polres Lebak mengadakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pramuka Saka Bhayangkara Polres Lebak tahun 2024 di Pondok Pesantren Latanza 2 Rangkasbitung,” ujar Subara.

“Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, hari Sabtu dan Minggu kegiatan diawali dengan Upacara Pembukaan Diklat Pramuka Saka Bhayangkara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Pemateri dari Sat Binmas Polres Lebak,” ungkapnya.

“Kegiatan ini rutin dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang saka Bhayangkara, meningkatkan kedisiplinan serta pengetahuan tentang tugas Kepolisian dalam bidang Harkamtibmas,” terang Subara.

“Para peserta diharapkan bisa menyerap dan mengaplikasikan Saka Bhayangkara baik di lingkungan Pondok Pesantren maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal, sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang menjadi kebanggaan orang tua, bangsa dan negara,” harapnya.

Sementara itu Pimpinan dan Pengasuh Ponpes Latanza 2 Rangkasbitung K.H. Faisal Achmad Hadziq, S.Sos, I ,M.M mengucapkan Terimakasih kepada Polres Lebak
“Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Polres Lebak atas pelaksanaan kegiatan Saka Bhayangkara di Ponpes Latanza 2,” ucap K.H. Faisal.

“Sejatinya kegiatan ini adalah untuk mendidik dan membina, mengasuh serta mengasah anak-anak kita menjadi generasi penerus yang akhlaknya terbina, keilmuanya terbina dan terjaga sehingga mereka bisa menjadi generasi penerus yang bisa memajukan bangsa dan Negara serta menjaga keutuhan NKRI,”

Read More

Silsilah dan Sejarah Dipati Ukur atau Adipati Wangsanata (Wangsataruna)

 

Dipati Ukur atau Dipati Wangsanata

 

 

 SUNDA - Sebelum mengupas sejarah Dipati Ukur ada baiknya dikupas dahulu Silsilah Dipati Ukur atau Dipati Wangsanata.

Sejarah Silsilah Dipati Ukur 
Wangsanata (yang kemudian bernama Dipati Ukur) berasal dari Kerajaan Jambu Karang berlokasi di Purbolinggo, Banyumas Jawa Tengah. Ia keturunan Sunan Jambu Karang yang waktu itu masih beragama Budha (Pemda Kabupaten Bandung, 1974: 40). Suatu ketika, di Jambu Karang datang seorang Arab yang bernama Abdurakhman alQadri. Ia menyebarkan agama Islam di kalangan rakyat. Kiprahnya tersebut mendapat tantangan dari Sunan Jambu Karang. Beberapa waktu, Abdurakhman dapat mengislamkan Sunan Jambu Karang.

Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Abdurakhman dijodohkan dengan putri Sunan dan menggantikan kedudukan Sunan Jambu Karang sebagai raja. Selama Abdurakhman menggantikan posisi Sunan, ia mengganti namanya menjadi Pangeran Atas Angin. Pernikahan antara Pangeran Atas Angin dengan putri Sunan Jambu Karang melahirkan putra bernama Cahya Luhur yang nantinya menggantikan ayahnya bertahta di Jambu Karang. Putra Cahya Luhur bernama Adipati Cahyana.

Pada saat itulah Jambu Karang ditundukkan oleh Mataram di bawah kepemimpinan Sutawijaya. Putra Adipati Cahyana yang bernama Wangsanata oleh Mataram disingkirkan ke Tatar Ukur yang diperintah oleh Adipati Ukur Agung (Sumantri, 1973: 28). Dalam Mangle Arum, Adipati Ukur Agung adalah kepala daerah Ukur pertama yang mengakui kekuasaan Mataram. Sesampai di Tatar Ukur, pemuda Wangsanata diasuh oleh Adipati Ukur Agung.

Setelah dewasa ia dijodohkan dengan Nyai Gedeng Ukur. Atas persetujuan Mataram, Wangsanata menggantikan kedudukan Adipati Agung sebagai penguasa di Tatar Ukur. Sejak itulah, Wangsanata lebih dikenal dengan nama Dipati Ukur (Lubis, 2003: 13).

Bagi masyarakat Banyumas, Pangeran Jambu Karang merupakan leluhur yang menjadi asal-usul berdirinya daerah baru yakni Perdikan Cahyana Purbalingga Banyumas. Dalam cerita rakyat setempat diceritakan, Pangeran Jambu Karang merupakan tokoh dari Sunda 2 yang masih beragama Budha. Ia diislamkan oleh Pangeran Atas Angin yang berasal dari Arab. Pangeran Atas Angin kemudian menikah dengan putri Sunan yang bernama Rubiyah Bkekti. Dari perkawinan tersebut lahir :
1) Pangeran Mahdum Kusen;
2) Pangeran Makdum Madem;
3) Pangeran Makdum Omar;
4) Nyai Rubiyah Raja; dan
5) Nyai Rubiyah Sekar.

Pangeran Makdum Kusen kemudian menggantikan kedudukan ayahnya. Selama kepemimpinan Makdum Kusen, Perdikan Cahyana masih dalam wilayah Pajajaran. Selanjutnya Perdikan Cahyana terlepas dari kekuasaan Sunda Pajajaran.

Pangeran Makdum Kusen berputra Pangeran Makdum Jamil. Makdum Jamil berputra Pangeran Makdum Tores dan Pangeran Wali Prakosa. Pangeran Wali Prakosa kemudian mempunyai lima orang anak yaitu :
1) Nyai Suratiman;
2) Kiai Pangulu;
3) Pangeran Esthi (yang menjadi istri Pangeran Makdum Cahyana);
4) Kyai Mas Pekiringan; dan
5) Kiai Mas Akhir (Priyadi, 2001: 93).

Sepeninggal Mahdum Cahyana, perdikan Cahyana terbagi-bagi menjadi beberapa daerah perdikan di Kabupaten Purbalingga. Dari babad tersebut Wangsanata tidak disebut-sebut. Dalam Sadjarah Bandung disebutkan bahwa Wangsanata dibawa ke Tatar Ukur oleh Mataram.

Wangsanata adalah putra Pangeran Adipati Cahyana yang berasal dari Jambu Karang yang kini terletak di wilayah Banyumas.

Ia terpaksa menyingkir ke wilayah Priangan karena daerah leluhurnya itu dikuasai oleh Panembahan Senopati dan hegemoninya itu terus berlanjut hingga diteruskan oleh para keturunannya. Setidaknya begitulah yang dituliskan Naskah Sunda Mangle Arum terkait asal usul Wangsanata, yang kelak dikenal sebagai Dipati Ukur.

Tempat tinggal Wangsanata di wilayah Pasundan adalah Tatar Ukur, wilayah yang dikuasai oleh Adipati Ukur Agung. Tampaknya daerah ini adalah kerajaan yang tidak terlalu besar karena gaungnya tidak sekeras kerajaan-kerajaan Sunda lain. Sebut saja Kerajaan Galuh, Kerajaan Pakuan, dan bahkan Kerajaan Sumedang Larang. Namun demikian, Tatar Ukur menjelma menjadi masyhur karena keberanian pemimpinnya dalam menentang sikap keras Sultan Agung Mataram.

Di Ukur, Wangsanata berkembang menjadi pemuda yang giat, tekun, dan lincah. Kelebihan-kelebihan yang dimilikinya itu tidak hanya menarik perhatian Adipati Ukur Agung, namun juga menarik cinta putri sang adipati. Tidak ingin kehilangan kesempatan, penguasa Tatar Ukur itupun segera menikahkan putrinya dengan Wangsanata. Semenjak itu, posisi Wangsanata di kerajaan Ukur semakin kuat. Ketika mertuanya tutup usia, Wangsanata naik tahta menggantikannya.

Selanjutnya Dipati Ukur alias Adipati Wangsanata alias Wangsataruna, menikahi NR. Enden Saribanon/NM. Dipati Ukur, putri No.12 Prabu Geusan Ulun (Rd. Angka Wijaya) dari isteri pertamanya yaitu Ratu Cukang Gedeng Waru (Sari Hatin), putri Sunan Aria Pada (Rd. Hasata). lebih jelasnya sebagai berikut

Generasi ke-1
1. Pangeran Santri / Rd. Sholih / Ki Gedeng Sumedang (Koesoemahdinata I) menikah dengan NM. Ratu Inten Dewata atau NM. Ratu Satyasih (Ratu Pucuk Umun Sumedang), berputra :
1.1 Pangeran Geusan Ulun (Rd. Angka Wijaya)
1.2 Demang Rangga Dadji
1.3 Deman Watang
1.4 Santoan Wirakusumah
1.5 Santoan Tjikeroeh
1.6 Santoan Awi Loear

Generasi ke-2
1.1 Pangeran Geusan Ulun / Rd. Angkawijaya (Koesoemahdinata II) menikah dengan NM. Cukang Gedeng Waru / Nyimas Cukang Gedeng Waru / Nyimas Sari Hatin, putranya Sunan Aria Pada (Rd. Hasata), berputra :
1.1.1 Pangeran Rangga Gede (Koesoemahdinata IV)
1.1.2 Rd. Aria Wiraradja I
1.1.3 Kiai Kadu Rangga Gede
1.1.4 Kiai Rangga Patra Kelana
1.1.5 Kiai Aria Rangga Pati
1.1.6 Kiai Ngabehi Watang
1.1.7 NM. Demang Cipakoe
1.1.8 NM. Ngabehi Martayuda
1.1.9 NM. Rangga Wiratama
1.1.10 Rd. Rangga Nitinagara atau Dalem Rangga Nitinagara
1.1.11 NM. Rangga Pamade
1.1.12 NM. Dipati Oekoer

1.1 Pangeran Geusan Ulun / Rd. Angkawijaya (Koesoemahdinata II) menikah dengan Harisbaya puteri asal pajang putra Pangeran Adipati Katawengan keluarga Raja Sampang Madura.
1.1.13 Pangeran Soeriadiwangsa (Rangga Gempol)
1.1.14 Pangeran Tmg. Tegal Kalong (Rd. Aria Kusumah)

1.1 Pangeran Geusan Ulun / Rd. Angkawijaya (Koesoemahdinata II) menikah Nyimas Pasarean, putra Sunan Munding Saringsingan (Asal Pajajaran)
1.1.15 Kiai Demang Cipakoe

Generasi ke 3
1.1.12 Nyi Mas (NM) Dipati Oekoer x Rd. Dipati Ukur Anom atau R Wangsa Taruna atau Wangsanata (1587 - 1650M), anak angkat Rd. Dipati Ukur Ageung atau Rd Wangsa Jaya (1630 M) (Keterangan diatas bahwa Dipati Ukur adalah anaknya Mahdum Cahyana dari Purbalingga).

Ada yang mensilsilahkan bahwa Rd. Dipati Ukur Ageur atau Rd. Wangsa Jaya atau Panandean Ukur adalah anaknya Lingga Pakuan (1850), dan Lingga Pakuan dan Rd. Aji Mantri adalah anaknya Prabu Surya Kancana / Prabu Nusiya Mulya (Panembahan Pulasari) 1567 - 1569, Pulasari - Pandeglang, Raja Pajajaran ke 6 baca di : https://id.rodovid.org/wk/Orang:1167413, namun berdasarkan manuskrip primer Lontar Sakawayana yang berada di Sumedang putranya Prabu Suryakancana / Prabu Ragamulya (Panembahan Pulasari) atau Prabu Haris Maung dari isterinya Ratna Gumilang hanya Rd. Aji Mantri (Baca disini : https://cipakudarmaraja.blogspot.com/2016/02/lontar-ki-sakawayana.html).

Transkrip data Primer Naskah Wangskerta yang ditulis tahun 1670, menuliskan :
" .....Sang Prabu Nilakendra namannya, memerintah selama 16 tahun, lalu digantikan oleh sang Ratu Wekasan, ialah sang Prabu Ragamulya namannya, memerintah selama 12 tahun. Waktu pemerintahan raja ini adalah kurun jaman besar kerajaan Pajajaran, sebab sudah ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Adapun musnahnnya kerajaan Pajajaran dan wglakamata saat Banten 1501 saka (1579/1580 masehi)."
Disebutkan dalam Pustaka Nusantara III/1 dan Kretabumi I/2 Karya Pangeran Wangsakerta tahun 1670, menyebutkan runtuhnya Pajajaran terjadi pada pada tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka, bertepatan dengan tanggal 8 Mei 1579 M. Naskah tersebut menjelaskan :

“Pajajaran sirna ing ekadaa uklapaksa Wesakamasa sewu limang atus punjul siki ikang akakala”. Sedangkan “Runtagna” Pajajaran didalam naskah “Waruga Jagat” dan naskah “Pancakaki Masalah Karuhun Kabeh” disebutkan : “Pajajaran burak pada tahun jim akhir”.
Begitu juga Naskah Primer Lontar Carita Parahyangan, yang merupakan nama suatu naskah Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16, yang menceritakan sejarah Tanah Sunda, utamanya mengenai kekuasaan di dua ibu kota Kerajaan Sunda yaitu Keraton Galuh dan keraton Pakuan. Naskah ini merupakan bagian dari naskah yang ada pada koleksi Museum Nasional Indonesia Jakarta dengan nomor register Kropak 406. Naskah ini terdiri dari 47 lembar daun lontar ukuran 21 × 3 cm, yang dalam tiap lembarnya diisi tulisan 4 baris. Aksara yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah aksara Sunda Kuno.

Bait terakhir Carita Parahyangan, menuliskan :
"Disilihan ku Nusiya Mulia. Lawasniya ratu sadewidasa, tembey datang na prebeda. Bwana alit sumurup ring ganal, metu sanghara ti Selam. Prang ka Rajagaluh, éléh na Rajagaluh. Prang ka Kalapa, éléh na Kalapa. Prang ka Pakwan, prang ka Galuh, prang ka Datar, prang ka Madiri, prang ka Patégé, prang ka Jawakapala, éléh na Jawakalapa. Prang ka Galélang. Nyabrang, prang ka Salajo, pahi éléh ku Selam. Kitu, kawisésa ku Demak deung ti Cirebon, pun."

  Dok SPN Dedie Kusmayadi panata KSL Sumedang

Artinya :
"Diganti Oleh Nusiya Mulya. Lamanya menjadi Ratu, dua belas Tahun. Mulai datang perubahan. Sekelompok kecil disusupkan kepada sekumpulan orang, yang disusupkan oleh pengaruh Islam. Perang ke Rajagaluh, kalah Rajagaluh. Perang ke Kalapa, kalah Kalapa. Perang ke Pakwan, perang ke Galuh, perang ke Datar. Perang ka Mandiri, perang ka Patégé, perang ke Jawakapala, kalah Jawakapala. Perang ke Galélang. Menyebrang perang ke Salajo; semua kalah oleh Pasukan Islam. Oleh sebab itu menjadi vatsal bawahan kesultanan Demak dan Cirebon."

Setelah Prabu Surya Kencana atau Prabu Nusiya Mulya atau Prabu Sedha atau Prabu Harismaung, burak di Kadu Hejo Pandeglang tidak ada lagi nama "Prabu" dan yang melanjutkannya estafet kerajaan Pajajaran diteruskan oleh Prabu Geusan Ulun dari Sumedanglarang. Begitu juga kurun waktu yang sama yaitu ditahun 1850 ada anaknya Prabu Nusiya Mulya atau Prabu Surya Kencana yaitu Prabu Lingga Pakuan diangkat mengantikannya selang buraknya Pajajaran, setelah kerajaan Pajajaran Burak di Kadu Hejo Pandenglang? Sedang eksistensi penerus estapet kerajaan Pajajaran berikutnya adalah kerajaan Sumedanglarang di masa Prabu Geusan Ulun berikut penyerahan Mahkuta Bino Kasih lengkap dengan Atribut oleh Empat Kandaga Lente, yaitu: Jaya Perkasa (Sayang Hawu), Nangganan (Wirajaya), Kondang Hapa, dan Terong Peot.

Generasi ke 3
1.1.12.1 Dlm. Dipati Agung Suriadinata atau Dlm Saradireja (1610 M), berputra :
1.1.12.1.1 Dlm. Natadireja atau Natadirga (Sentak Dulang) (1630 M)

Generasi ke 4
1.1.12.1.1 Dlm. Natadireja atau Natadirga (Sentak Dulang) (1630 M), berputra :
1.1.12.1.1.1 Rd. Abdulmanap Natadireja

Generasi ke 5
1.1.12.1.1.1 Rd. Abdulmanap Naya Diredja (Dalem Mahmud atau Syekh Hajji Abdul Manaf (1650 - 1725 M) x NR. Emas Nayadiredja, berputera :
1.1.12.1.1.1.1 Rd. Saedi

Generasi ke 6
1.1.12.1.1.1.1 Rd. Saedi (Eyang Sayyidi), berputera :
1.1.12.1.1.1.1.1 KH. Muhammad Arif
1.1.12.1.1.1.1.2 Rd. Jeneng

Generasi ke 7
1.1.12.1.1.1.1.1 KH. Muhammad Arif, berputra :
1.1.12.1.1.1.1.1.1 KH. Ahmad Zakaria

1.1.12.1.1.1.1.2 Rd. Jeneng, berputera :
1.1.12.1.1.1.1.2.1 Rd. Jamblang

Generasi ke 8
1.1.12.1.1.1.1.1.1 KH. Ahmad Zakaria (Mama Rende Cikalong Wetan), berputra :
(belum ada data)

1.1.12.1.1.1.1.2.1 Rd. Jamblang, berputra :
1.1.12.1.1.1.1.2.1.1 Rd. Brajayudha (Sepuh)

Generasi ke 9
1.1.12.1.1.1.1.2.1.1 Rd. Brajayudha (Sepuh)/Jagasatru 1, berputra :
1.1.12.1.1.1.1.2.1.1.1 RH. Abdul Jabar

Generasi ke 10
1.1.12.1.1.1.1.2.1.1.1 RH. Abdul Jabar / Jagasatru 2 x Nyi Jaliah, berputra :
1.1.12.1.1.1.1.2.1.1.1.1 Rd. Brajayudha (Anom) Natapraja

II. SEJARAH DIPATI UKUR
Sebelum membahas sejarah Dipati Ukur ada baiknya saya bahas dahulu sejarah Sumedang yang berkaitan dengan sejarah Dipati Ukur. Pada periode pengaruh Mataram penguasa Sumedang, yaitu Raden Aria Soeriadiwangsa / Rangga Gempol (1601-1625) dan Pangeran Rangga Gede (1625-1633)

2.1 Rangga Gempol Kusumadinata (1601 1625 M)
Setelah Prabu Geusan Ulun wafat pada tahun 1601, Prabu Geusan Ulun menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada 2 putra mahkota yaitu Pangeran Aria Soeriadiwangsa dan Pangeran Aria Rangga Gede. Awalnya wilayah kerajaan Sumedanglarang dibagi dua, wilayah pertama diperintah oleh Pangeran Rangga Gede, putera sulung dari Nyi Mas Cukang Gedeng Waru. Pusat kotanya terletak di Canukur, namun tak lama dan beralih ke daerah Paseh - Pangrumasan, dan Pangeran Soeriadiwangsa, putera Harisbaya dari Pangeran Girilaya. Ibu kotanya terletak di Tegal Kalong.

Sepeninggal Prabu Geusan Ulun terjadi beberapa perubahan penting dalam status pemerintahan dan kewilayahan. Hal ini terjadi berkait dengan semakin menguatnya kesultanan Mataram.

Mengenai semakin menguatnya kesultanan Mataram perlu dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 1614 VOC mengirimm utusan ke Mataram, yang waktu itu diperintah oleh Sultan Agung (1613-1645), putera Sultan Seda Krapyak (1602-1613). Kepada utusan VOC ini Sultan Agung menyampaikan pretensi yaitu klaim bahwa seluruh wilayah Jawa Barat kecuali Banten dan Cirebon berada dibawah kekuasaannya.

Meskipun pretensi Kesultanan Mataram ini merupakah klaim sepihak, hal itu tak membuat Pangeran Aria Soeriadiwangsa (Rangga Gempol) dan Pangeran Aria Rangga Gede takluk dibawah kekuasaan Mataram. Jika tidak memposisikan diri sebagai kerajaan bawahan, Raden Suriadiwangsa khawatir Kesultanan Mataram akan menyerangnya. Itulah antara lain yang mendorong raden Suriadiwangsa atas kemauan sendiri pada tahun 1620 datang ke Mataram menemui Sultan Agung untuk menyatakan pengakuan bahwa Sumedang menjadi bawahan Mataram.

Kedatangan Pangeran Aria Soeriadiwangsa ini disambut baik oleh Sultan Agung. Konon, karena ketulusan hati Pangeran Aria Soeriadiwangsa yang mengakui hegemoni Kesultanan Mataram inilah, wilayah yang dikuasai oleh Pangeran Aria Soeriadiwangsa dinamai “Prayangan” (berarti “tulus-ikhlas”); selanjutnya menjadi Priangan. Penghargaan atas kedatangan Pangeran Aria Soeriadiwangsa dan ketulusan hatinya mengakui hegemoni atas Mataram, Sultas Agung memberi gelar Dipati Rangga Gempol Kusumadinata. (selanjutnya lebih popular dengan sebutan Rangga Gempol I). Status Sumedang pun berubah, tidak lagi sebagai kerajaan, tapi sebagai ka-Adipati-an yang menjadi bagian dari Kesultanan Mataram. Dengan demikian, Pangeran Dipati Rangga Gempol pun tidak lagi sebagai raja, tapi sebagai Adipati. Begitu juga wilayah-wilayah yang semula menjadi bawahan Sumedanglarang diberi status sebagai wilayah KaAdipatian (Kadipatian / Kadipaten / Kabupatian / Kabupaten). yang masing-masing dipimpin oleh seorang Apapati. Akan tetapi posisi Dipati Rangga Gempol, selain sebagai bupati yang memimpin pemerintahan Kabupaten Sumedang, juga sebagai kordinator para bupati lainnya yang ada di wilayah Priangan, yang dikenal dengan istilah Bupati Wedana. Selang empat tahun setelah pengakuan hegemoni, pada tahun 1624.

Dipati Rangga Gempol (Rd. Soeriadiwangsa) mendapat tugas dari Sultan Agung untuk menaklukkan Sampang, Madura. Berangkatlah beliau dengan membawa pasukan yang banyak. Oleh karena pada masa Adipati Rangga Gede berkuasa, Sumedang kekurangan pasukan.

Setibanya di wilayah Sampang Madura ada enam kerajaan kecil yang harus ditaklukan, tiga kerajaan kerajaan yang ditaklukam secara damai, karena setelah Pangeran Dipati Rangga Gempol berkomuniasi dengan Bupati Sampang diketahui bahwa mereka adalah bersaudara; bahkan bupati Sampang Madura ini tingkatannya lebih muda. Oleh karena itu, Bupati Sampang Madura menyatakan ketundukannya kepada Dipati Rangga Gempol, namun tiga kerajaan kecil lainnya yang harus ditaklukan dengan bantuan kerajaan yang telah secara damai dengan Pangeran Aria Soeriadiwangsa.

Atas keberhasilan ini, Sultan Mataram sangat gembira dan berterima kasih kepada Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata. Sebagai penghargaan atas jasanya, Sultan Agung meminta Pangeran Dipati Rangga Gempol (Rd. Aria Soeriadiwangsa) untuk tinggal di Mataram. Pangeran Aria Soeriadiwangsa, beserta beberapa anggota pasukannya tinggal di suatu kampung, yang sampai sekarang disebut Kasumedangan, termasuk desa Bembem. Namun apa yang terjadi sekembalinya dari Madura dan menetap di Bembem, Adipati Rangga Gempol (Rd. Aria Soeriadiwangsa) malah dijatuhi hukuman mati oleh Sultan Agung karena fitnah Bupati Purbalingga. Ada suatu silib atau sindiran dari keturunan Soeriadiwangsa dari generasi ke generasi yang memfiitnah Adipati Aria Soeriadiwangsa dari Mataram tersebut disilibkan dengan "Burung Beo". Pangeran Aria Soeriadiwangsa (Dipati Rangga Gempol) pun kemudian dimakamkan di Mataram pada tahun 1624 Masehi (tahun 1546 Saka). Beliau dimakamkan di tiga lokasi yang berbeda, yaitu : di Lempuyanganwangi, dekat Stasiun Kerata Api Lempuyangan, di Kotagede dan di Imogiri.

Sewaktu Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata berangkat ke Sampang Madura, pemerintahan Kabupaten Sumedang diserahkan kepada Dipati Rangga Gede, putra pertama Geusan Ulun dari Nyai Mas Gedeng Waru.

Tidak dijelaskan dalam sejarah, mengapa kekuasaan itu tidak dibagi dua lagi dan diserahkan kepada putranya Pangeran Aria Soeriadiwangsa yang bernama Raden Kartawijaya atau Raden Kartadjiwa sering disebut dalam sejarah Raden Soeriadiwagsa (Soeriadiwangsa 2), atau kemungkinan ketika itu Rd. Kartadijwa (Sooeriadiwangsa 2) belum cukup umur dan cakap memimpin suatu wilayah. Dan apalagi Pangeran Aria Rangga Gede adalah uwaknya walaupun berlainan ibu dengan Pangeran Aria Soeriadiwangsa.

2.2 Pangeran Dipati Rangga Gede (1625-1633)
Di atas sudah disebutkan bahwa ketika Pangeran Aria Soeriadwangsa (Dipati Rangga Gempol) mengemban tugas dari Sultan Agung untuk menaklukkan Sampang, tugas pemeritahan di Kabupaten Sumedang diserahkan kepada Pangeran Rangga Gede. Dengan demikian, Sumedang yang sempat terbagi dua kembali disatukan di bawah bupati Pangeran Rangga Gede. Selama Pangeran Rangga Gede menjadi bupati terjadi beberapa peristiwa penting, di antaranya adalah Raden Kartadjiwa (Soeriadiwangsa II) minta bantuan Banten untuk menyerang Sumedang dan serangan Mataram ke Batavia.

Raden Kartadjiwa (Soeriadiwangsa II) putera Dipati Rangga Gempol Kusumadinata, merasa kecewa karena dalam pandangannya yang berhak mewarisi kekuasaan di Kabupaten adalah dirinya. Yang terjadi malah kekuasaan itu diberikan kepada Dipati Rangga Gede. Akan tetapi, Pangeran Aria Dipati Rangga Gede memiliki alasan sendiri atas tindakannya itu. merasa bahwa hak mewarisi kekuasaan dari Pangeran Geusan Ulun, karena karena Dipati Rangga Gede adalah putra mahkota pertama dari Prabu Geusan Ulun dari isteri pertama yaitu Ratu Cukang Gedeng Waru. Ibunya Adiapati Soeriadiwangsa adala istri selir yaitu Ratu Harisbaya. Jusru yang lebih berhak memerolehnya adalah Pangeran Rangga Gede. Kalaupun pada akhirnya Dipati Rangga Gempol Kusumadinata jadi bupati, itu semata-mata karena kebaikan Pangeran Geusan Ulun yang memperlakukannya Dipati Rangga Gempol karena kecintaannya kepada Ratu Harisbaya.

Terhadap kenyataan historis seperti itu, tampaknya, tidak begitu dihiraukan oleh Raden Kartadjiwa (Soeriadiwangsa II) untuk menebus kekecewaanya itu Raden Kartadjiwa (Soeriadiwangsa II) meminta bantuan Banten supaya merebut kekuasaan dari Pangeran Rangga Gede. Atas permintaan itu pihak Banten menyambut dan menyanggupinya.

Sikap Banten seperti itu bisa dipahami. Banten memiliki maksud tersendiri kepada Sumedang, karena Banten merasa berhak menguasai Sumedang setelah Banten menaklukkan Kerajaan Sunda Pajajaran. Untuk mewujudkan rencananya itu, Banten tidak langsung menyerang Sumedang. Akan tetapi terlebih dahulu Banten menyerang daerah-daerah di sebelah utaranya yaitu Karawang, Pamanukan dan Ciasem. Padahal daerah-daerah tersebut sudah diklaim oleh Kesultanan Mataram sebagai bagian dari wilayahnya. Maksud Banten menyerang daerah-daerah itu terlebih dahulu karena dua target, selain bisa menaklukkan Sumedang juga bisa merebut kembali Batavia (yang ketika masih bernama Jayakarta adalah milik Banten).

Kenyataannya Sumedang malah memerdekakan diri dan mengklaim pelanjut kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran, hal ini terbukti pada masa generasi berikutnya di masa Adipati Rangga Gempol III (1656-1706) putranya Rangga Gempol II (Rd. Bagus Weruh), Kesulatan Banteen mengirimkan 2 utusan ke Adipatian Sumedang agar Sumedang tunduk kepada kesultanan Banten, namun utusan tersebut ditolak dan dibunuh oleh suruhan Pangeran Panembahan dan kepalanya dikirimkan ke Batavia. Selang beberapa tahun berikutnya. Pasukan Balad Kidoelnya dibawah Cilik Widara (ngabehi Sajtparana) dan wakilnya Tumenggung Wiraangun-angun, mulai menguasai wilayah Sumedanglarang dengan ditaklukannya wilayah-wilayah di darat seperti Karawang dan pesisir pantai seperti Pamanukan, Pagaden dan Ciasem.

Bahkan Bupati Ciasem R. Imbangwangsa, saudaranya Pangeran Panembahan dipenggal kepalanya oleh sebab tidak mau tunduk kepada Banten, dan kepalanya dikirimkan ke Surasowan (Banten). Selang beberapa tahun lalu Cilik Widara (Nagehi Satjaparana), Cakrajoeda (Gagak Pranala) dibantu oleh pasukan sewaan orang-orang Bali, Makasar jeung Bugis. Pasukan Banten dibantu oleh Pasukan Tmg. Wiraangun-angun yang mana Tmg. Wiraangun-angun adalah mertuanya Cakrajoeda. Tmg. Wiraangun-angun tahu jalan-jalan yang mudah dilalui dan dengan mudahnya Sumedang dimasuki pasukan Cilik Widara dari arah Barta dan Pasukan Cakrajoeda dari arah Timur.

Dan puncaknya penguasaan Sumedang ketika di Hari Jumaat, tanggal 15 bulan Nopember 1678 di Mesjid Tegalkalong terjadi peristiwa berdarah pasukan Cilikwidara mengepung orang-orang yang sedang sembahnyang di Mesjid Tegalkalong, banyak keluarga Pangeran Panembanhan dan rakyat yang tewas karena secara licik diserang ketika tidak siap siaga menghadapi musuh. Diantara saudara Pangeran Panembahan yang meninggal tersebut adalah Tmg. Tegalkalong, Rd. Aria Santapura, Rd. Satjapati, Rd.Dipa, Rd. Mas Alom, sementara Pangeran Pangeran Panembahan dapat meloloskan diri, Ibukota dibakar oleh Pasukan Banten dan yang tidak dibakar hanya Kabupaten dan Paseban Kadipatian Tegalkalong.

Sementara Rd. Bagus Weruh (Rangga Gempol 2) ayahya Pangeran Panembahan dan Rd. Singamanggala ditawan oleh Cilik Widara. Sehingga semenjak itu selama 2 tahun Keadipatian Sumedanglarang dikuasai oleh Cilik Widara. Oleh Kesulatan Banten Cilik Widara dijadikan Adipatinya dengan gelar "Ngabei Satjaparana" dan patihnya Tmg. Wirangun-angun (Aria Satjadiredja).

Kembali lagi ke kisah Raden Kartadjiwa (Soeriadiwangsa II) berdasarkan sejarah ke Ariaan Tangerang mendapat dukungan dari Rd. Aria Jaya Santika dan Rd. Aria Wangsakara, namun karena tidak mendapatkan tanggapan dari Adipati Rangga Gede, hingga akhirnya hijrah dari Sumedang (pundung) dan meminta bantuan ke Sultan Banten waktu itu, begitu juga Rd. Aria Wangsakara (Wirajara 2) dan Aria Jaya Santika, ikut dengan Rd. Kartadjiwa. Sesampai di Banten akhirnya meminta ijin membuka lahan di wilayah kesultanan Banten yang sekarang disebut Tigaraksa. Yang diangkat menjadi pemimpinyaa Rd. Kartadjiwa jadi Kadipatian di Tigaraksa, sedangkan Aria Wangsakara muka wilayah baru Kadipatian di Lengkong.

Ketika Sultan Agung mengetahui larinya Rd. Kartajiwa (Soeriadiwangsa 2) ke Banten dan Banten bergerak memasuki daerah-daerah yang dikuasai Mataram. Sultan Agung murka dan menilai bahwa Pangeran Dipati Rangga Gede tidak mampu mengendalikan pemerintahan. Sebagai sanksinya, pangkat bupati wedana (opperregent) dari Pangeran Rangga Gede dicopot. Pangeran Rangga Gede pun ditawan di Mataram. Sebagai penggatinya, pangkat bupati wedana diberikan kepada Dipati Ukur.

Bersama-sama dengan pasukan dari Mataram Dipati Ukur diperintah oleh Sultan Agung untuk menyerang VOC di Batavia. Kurangnya kerja sama menyebabkan serangan itu gagal. Dalam serangan yang kedua, Dipati Ukur menolak turut serta. Sanksi atas kegagalan serangan yang pertama dan keengganan turut serta dalam seramgan yang kedua membuat penguasa Mataram marah dan memanggil Dipati Ukur untuk mendapatkan hukuman.

Akan tetapi Dipati Ukur tidak memenuhi panggilan itu. Ia tetap tingal di ibu kota Ukur yang terletak di Gunung Lumbung (sekarang termasuk Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung). Dipati Ukur malah menyiapkan pasukannya guna mengantisipasi bila pasukan Mataram menyerangnya. Tindakan Dipati Ukur seperti itu dianggap sebagai upaya pemberontakan terhadap Mataram. Hal ini menambah murka Sultan Agung, sehingga Sultan Agung mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan Dipati Ukur. Serangan pertama yang dilakukan akhir tahun 1628 ini gagal melumpuhkan Dipati Ukur. Dalam serangan-serangan berikutnya dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak, maka pada tahun 1632 pemberontakan Dipati Ukur berhasil ditumpas. Pangeran Rangga Gede menyerahkan Dipati Ukur ke Mataram. Dalam perjalanan pulang kembali ke Sumedang Pangeran Rangga Gede jatuh sakit dan meninggal dunia di Citepus pada tahun 1633. Beliau kemuidan dimakamkan di tepi kali Cipeles Sumedang.

Keberhasilan serangan tersebut tidak lepas dari bantuan Pangeran Rangga Gede. Sebagai penghargaan atas jasanya itu, Pangeran Rangga Gede dibebaskan dari hukuman, diposisikan kembali sebagai bupati Sumedang dan kedudukannya sebagai Bupati Wedana dikukuhkan lagi.

2.3 Dipati Ukur atau R Wangsa Taruna atau Wangsanata (1587 - 1650M)
Dalam mengkaji sosok seorang Dipati Ukur merupakan julukan untuk Bupati daerah Ukur atau Tatar Ukur. Sepak terjang Dipatu Ukur sendiri tidak bisa dikatakan sebagai seorang pemberontak atau pengkhinat, malah sejak awal Dipati Ukur sendiri telah diperintahkan oleh Susuhunan Mataram untuk melaksanakan penyerangan terhadap kumpeni Belanda di Batavia.

Saat itu dalam penyerangannya Dipati Ukur bersama pasukan Mataram dari Kartasura yang dipimpin oleh Tumenggung Narapaksa. Ketidaksabaran Dipati Ukur untuk langsung menyerang Batavia (kumpeni Belanda) dengan memerintahkan pasukannya untuk menyerbu. Kekuatan pasukan Dipati Ukur tidak bisa mengimbangi kekuatan yang akhirnya pasukan Dipati Ukur harus menderita kekalahan yang membuat Dipati Ukur tertekan dan melarikan diri ke hutan sekaligus mengurungkan niatnya untuk menyerbu kembali ke Batavia.

Bertubi-tubi tekanan yang harus dirasakan oleh Dipati Ukur yang membuat dia berniat bertemu dengan Bupati Sunda lainnya untuk menyerukan mengurungkan penyerbuan terhadap Batavia karena percuma menyerang kumpeni yang memiliki kekuatan yang kuat dibandingkan kekuatan pasukan Mataram.

Karena seruan Dipati Ukur seolah-olah sebagai suatu pemberontakan atau pengkhinatan yang akhirnya Mataram memerintahkan Tumenggung Narapaksa untuk menangkap Dipati Ukur yang akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke Kartasura untuk diserahkan kepada Susuhunan Mataram. Dipati Ukur dengan pasukannya akhirnya mati dibunuh.

Mengapa Dipati Ukur ini ada yang menganggap pemberontak? Dan apa yang menyebabkan Dipati Ukur seolah-olah memberontak?.

Yang pertama adalah Dipati Ukur telah melakukan beberapa kali malakuakan penyerbuan terhadap Batavia dan beberapa kali itulah kekalahan yang harus diterimanya yang menyebabkan banyak kerugian terhadap kekuatan pasukannya.

Yang kedua adalah setelah kekalahan itu Dipati Ukur dengan pasukannya melarikan diri ke Hutan tepat nya daerah Pegunungan, disitu Dipati Ukur merasakan ketakutan akanhukuman yang diterima nya setelah pelariannya itu.

Yang ketiga Dipati Ukur syirik dengan Mataran karena hampir beberapa daerah pasundan atau tanah Sunda berhasil didudukinya yang membuat Dipati Ukur merasa seperti dijajah oleh kekuatan Jawa saat itu.

Yang keempat suatu ketika Dipati Ukur sempat meminta bantuan Raja Banten untuk membantunya melawan Mataran tetapi Raja Banten tak mengubris Dipati Ukur, akhirnya Dipati Ukur mengutus beberapa pengikut untuk datang ke Batavia menghadap kumpeni Belanda untuk diminta kesediaannya membantu Dipati Ukur dan akhirnya kumpeni Belanda menyanggupinya dengan kesepakatan dan syarat-syaratnya. Dan kesimpulannya adalah tekanan dan rasa iri yang membuat Dipati Ukur tidak mau tunduk kepada Mataram itu dalam perspektif sejarah lokal dan untuk sejarah nasional terbentuknya daerah Bandung yang dulunya sebagai Tatar Ukur tidak bisa dipisahkan akan sosok Dipati Ukur yang dimana pemimpin yang asli berasal dari pasundan yang memang ingin sekali tanah pasundan ini dikuasai oleh orang pasundan sendiri tidak ingin diduduki oleh kekuatan lain.

Pada tahun 1524, datanglah Fadhilah Khan ke Cirebon. Beliau adalah putra dari Sultan Huda di Samudera Pasai. Orang Portugis menyebut Fadhilah Khan sebagai Faletehan. Sebelum diangkat menjadi panglima prajurit Demak, oleh Sultan Trenggono, Faletehan diberi tugas untuk menyebarkan Islam di daerah Kekuasaan Pajajaran yakni Cirebon membantu Syarief Hidayatullah (Sunan Gunung Jati). Gabungan prajurit Demak dan Cirebon akhirnya pada tahun 1526 menguasai Banten.

Kemudian Sunda Kelapa dan Pelabuan Pajajaran pun dapat dikuasai pada tahun 1527, Kerajaan Hindu Talaga (Majalengka) ditaklukan tahun 1529 (panglima perangnya waktu itu adalah Pangeran Walangsungsang).

Dan puncaknya adalah pada tahun 1579 gabungan prajurit Demak, Cirebon dan Banten ini akhirnya dapat meruntuhkan pusat kerajaan Sunda Pakuan. Dari beberapa kerajaan penting di tatar Sunda yang ditaklukan oleh pasukan Gabungan itulah akhirnya semakin membuka jalan bagi Mataram untuk menguasai tatar Sunda.

Pada tahun 30 Mei 1619, VOC datang ke Jakarta yang waktu itu bernama Batavia untuk mendirikan kongsi dagang disana. Kongsi dagang VOC ini cepat sekali maju pesat karena VOC menerapkan sistem monopoli pada wilayah dagangnya bahkan hingga ke wilayah dagang di daerah kekuasan Mataram.

Sontak saja Sultan Agung yang berkuasa waktu itu menjadi geram karena polah tingkah VOC ini membuat tataniaga Mataram menjadi tersendat. Merasa dirugikan oleh pola tingkah VOC, Mataram pada tahun 1628 memutuskan untuk menyerang Batavia. Gagal, mencoba kembali ditahun 1629 tetap gagal.

Pemberontakan Dipati Ukur Tanggal 12 Juli 1628, datang utusan Mataram ke Timbanganten (Tatar Ukur), membawa surat tugas dari Sultan Agung,untuk memerintahkan Adipati Wangsanata atau disebut juga Wangsataruna alias Dipati Ukur, untuk memimpin pasukannya dan menyerbu VOC di Batavia membantu pasukan dari Jawa. Waktu itu bulan Oktober tahun 1628.

Dalam surat tersebut ada semacam perjanjian bahwa pasukan Sunda harus menunggu Pasukan Jawa di Karawang sebelum nantinya bersama-sama menyerang Batavia. Tapi, setelah seminggu ditunggu ternyata pasukan dari Jawa tak juga kunjung datang sementara logistic makin menipis.

Karena logistik yang kian menipis dan takut kalau mental prajurit keburu turun maka Dipati Ukur pun memutuskan untuk terlebih dahulu pergi ke Batavia menggempur VOC sambil menunggu bantuan pasukan dari Jawa. Baru dua hari Pasukan Sunda yang dipimpin oleh Dipati Ukur berperang melawan VOC, pasukan Jawa datang ke Karawang dan mendapati bahwa Pasukan Sunda tak ada di sana. Tersinggung karena merasa tak dihargai, bukannya membantu pasukan Sunda yang sedang mati-matian menggempur VOC pasukan Jawa ini malah memusuhi Pasukan Sunda.

Ditengah kekalutan itu, datang utusan dari Dayeuh Ukur membawa surat dari Enden Saribanon yang merupakan istri dari Dipati Ukur yang mengabarkan bahwa para gadis, istri-istri prajurit dan bahkandirinya sendiri pun hampir diperkosa oleh panglima utusan Mataram dan pasukannya.

Panglima dari Mataram itu sendiri ada di Dayeuh Ukur dalam rangka mengantarkan surat dari Sultan Agung dan begitu mendengar bahwa Dipati Ukur tak mengindahkan pesan dari Sultan Agung untuk menunggu pasukan Jawa di Karawang, para panglima ini kemudian melampiaskan kemarahannya dengan memperkosa gadis-gadis dan juga merampas harta benda mereka.

Mendengar kabar itu, Dipati Ukur yang sedang berperang memutuskan untuk menghentikan perang dan kembali ke Pabuntelan (Paseur dayeuh Tatar Ukur, atau Baleendah - Dayeuhkolot sekarang).

Dipati Ukur yang marah dengan kelakuan para utusan Mataram itu sesampainya di Pabuntelan langsung menghabisi para utusan Mataram itu. Sayangnya, dari semua utusan itu ada satu orang yang lolos dari kematian dan kemudian melapor kepada Sultan Agung perihal apa yang dilakukan oleh Dipati Ukur terhadap teman-temannya.

Dalam ‘Nagara Karta Bumi’ disebutkan bahwa salah satu watak Sultan Agung adalah jika memberi tugas kepada bawahannya itu tidaklah boleh gagal. Jika gagal maka sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan akan dihukum mati. Maka, panglima Mataram yang lolos ini pun agar terhindar dari hukuman mati mengaranglah ia tentang kenapa pasukan Mataram bisa gagal menaklukan VOC. Semua kesalahan itu ditimpakan ke pundak Dipati Ukur. Sultan Agung pun murka karena bagaimana pun juga mundurnya Dipati Ukur dari medan perang merupakan kerugian besar bagi Mataram. Intinya, penyebab kalahnya Mataram adalah karena mundurnya Dipati Ukur.

Oleh karenanya, Dipati Ukur dicap penghianat dan mau memberontak kepada Mataram. Jadi, karena Dipati Ukur dianggap memberontak, maka Dipati Ukur pun oleh Sultan Agung pantas dihukum mati. Aklhirnya Sultan Agung pun menyuruh Cirebon untuk menangkap Dipati Ukur hidup atau mati. Penumpasan Dipati Ukur itu dipimpin langsung oleh Tumenggung Narapaksa dari Mataram.

Dari kenyatan itu, Dipati Ukur kemudian sadar bahwa dirinya sejak sekarang harus menghadapi Mataram, maka bala tentara kekuatan pun disusun. Dipati Ukur mulai melobi beberapa bupati untuk juga melawan Mataram dan menjadi Kabupaten yang mandiri.Ajakan ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian ada yang setuju seperti Bupati Karawang, Ciasem, Sagalaherang, Taraju, Sumedang, Pamanukan, Limbangan, Malangbong dan sebagainya. Dan sebagian laginya tidak setuju, di antara yang tidak setuju itu adalah Ki Somahita dari Sindangkasih, Ki Astamanggala dari Cihaurbeuti dan Ki Wirawangsa dari Sukakerta.

Belum juga Dipati Ukur berhasil mewujudkan impiannya untuk mendirikan kabupaten mandiri yang lepas dari kekuasan Mataram tiba-tiba Bagus Sutaputra, salah satu pemuda yang sakti mandraguna (putra dari bupati Kawasen, wilayah Galuh) yang merupakan algojo yang dimintai tolong oleh Tumenggung Narapaksa keburu datang untuk menangkapnya.

Terjadilah pertarungan sengit antar keduanya (dikabarkan hingga 40 hari 40 malam). Setelah semua tenaga terkuras akhirnya Dipati Ukur pun dapat diringkus kemudian dibawa ke Cirebon untuk diserahkan ke Mataram. Dipati Ukur pun akhirnya di hukum mati di Alun-alun Mataram dengan cara dipenggal kepalanya.

Sepeninggal Dipati Ukur wafat, kekuasan Mataram di tatar Sunda pun kian kukuh. Bahkan di wilayah pesisir utara, banyak pasukan Mataram yang tak kembali lagi ke Mataram dan lebih memilih memperistri penduduk setempat.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup para prajurit ini kemudian banyak yang membuka lahan sawah terutama di daerah Karawang, berbeda dengan kebiasaan masyarakat Sunda waktu itu yang umumnya berkebun. Mungkin, inilah yang pada akhirnya sampai sekarang Karawang terkenal dengan sawahnya dan menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Barat. (Sumber : http://www.bandungkab.go.id/arsip/2413/sejarah-berdirinya-kabupaten-bandung)

Sebelum Kabupaten Bandung berdiri, daerah Bandung dikenal dengan sebutan "Tatar Ukur". Menurut naskah Sadjarah Bandung, sebelum Kabupaten Bandung berdiri, Tatar Ukur adalah termasuk daerah Kerajaan Timbanganten dengan ibukota Tegalluar. Kerajaan itu berada dibawah dominasi Kerajaan Sunda - Pajajaran.

Sejak pertengahan abad ke-15, Kerajaan Timbanganten diperintah secara turun temurun oleh Prabu Pandaan Ukur, Dipati Agung, dan Dipati Ukur. Pada masa pemerintahan Dipati Ukur, Tatar Ukur merupakan suatu wilayah yang cukup luas, mencakup sebagian besar wilayah Jawa Barat, terdiri atas sembilan daerah yang disebut "Ukur Sasanga".

Setelah Kerajaan Sunda-Pajajaran runtuh (1579 - 1580) akibat gerakan Pasukan Banten dalam usaha menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, Tatar Ukur menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang, penerus Kerajaan Pajajaran.

Kerajaan Sumedanglarang didirikan dan diperintah pertama kali oleh Prabu Geusan Ulun pada (1580 - 1608), dengan ibukota di Kutamaya, suatu tempat yang terletak sebelah Barat yaitu Desa Padasuka di kota Sumedang sekarang. Wilayah kekuasaan kerajaan itu meliputi daerah yang kemudian disebut Priangan, kecuali daerah Galuh (sekarang bernama Ciamis).

Ketika Kerajaan Sumedang Larang diperintah oleh Raden Soerriadiwangsa, anak prabu Geusan Ulun dari Ratu Harisbaya, Sumedanglarang menjadi daerah kekuasaan Mataram sejak tahun 1620. Sejak itu status Sumedanglarang pun berubah dari kerajaan menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Sumedang.

Mataram menjadikan Priangan sebagai daerah pertahanannya di bagian Barat terhadap kemungkinan serangan Pasukan Banten dan atau Kompeni yang berkedudukan di Batavia, karena Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) bermusuhan dengan Kompeni dan konflik dengan Kesultanan Banten.

Untuk mengawasi wilayah Priangan. Sultan Agung mengangkat Raden Aria Soeriadiwangsa menjadi Adipati Wedana (Bupati Kepala) di Priangan (1620-1624), dengan gelar Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata, terkenal dengan sebutan Rangga Gempol I.

Tahun 1624 Sultan agung memerintahkan Rangga Gempol I untuk menaklukkan daerah Sampang (Madura). Karenanya, jabatan Bupati Wedana Priangan diwakilkan kepada adik Rangga Gempol I pangeran Dipati Rangga Gede.

Tidak lama setelah Pangeran Dipati Rangga Gede menjabat sebagai Bupati Wedana, Sumedang diserang oleh Pasukan Banten. Karena sebagian Pasukan Sumedang berangkat ke Sampang, Pangeran Dipati Rangga Gede tidak dapat mengatasi serangan tersebut. Adipati Ukur akibatnya, ia menerima sanksi politis dari Sultan Agung. Pangeran Dipati Rangga Gede ditahan di Mataram. Jabatan Bupati Wedana Priangan diserahkan kepada Dipati Ukur, dengan syarat ia harus dapat merebut Batavia dari kekuasaan Kompeni.

Tahun 1628 Sultan Agung memerintahkan Dipati Ukur untuk membantu pasukan Mataram menyerang Kompeni di Batavia. Akan tetapi serangan itu mengalami kegagalan. Dipati Ukur menyadari bahwa sebagai konsekwensi dari kegagalan itu ia akan mendapat hukuman seperti yang diterima oleh Pangeran Dipati Rangga Gede, atau hukuman yang lebih berat lagi. Oleh karena itu Dipati Ukur beserta para pengikutnya membangkang terhadap Mataram.

Setelah penyerangan terhadap Kompeni gagal, mereka tidak datang ke Mataram melaporkan kegagalan tugasnya. Tindakan Dipati Ukur itu dianggap oleh pihak Mataram sebagai pemberontakan terhadap penguasa Kerajaan Mataram.

Terjadinya pembangkangan Dipati Ukur beserta para pengikutnya dimungkinkan, antara lain karena pihak Mataram sulit untuk mengawasi daerah Priangan secara langsung, akibat jauhnya jarak antara Pusat Kerajaan Mataram dengan daerah Priangan.

Secara teoritis, bila daerah tersebut sangat jauh dari pusat kekuasaan, maka kekuasaan pusat di daerah itu sangat lemah. Walaupun demikian, berkat bantuan beberapa Kepala daerah di Priangan, pihak Mataram akhirnya dapat memadamkan pemberontakan Dipati Ukur.

Menurut Sejarah Sumedang (babad), Dipati Ukur tertangkap di Gunung Lumbung (daerah Bandung) pada tahun 1632. Setelah "pemberontakan" Dipati Ukur dianggap berakhir, Sultan Agung menyerahkan kembali jabatan Bupati Wedana Priangan kepada Pangeran Dipati Rangga Gede yang telah bebas dari hukumannya. Selain itu juga dilakukan reorganisasi pemerintahan di Priangan untuk menstabilkan situasi dan kondisi daerah tersebut.

Daerah Priangan di luar Sumedang dan Galuh dibagi menjadi tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Parakanmuncang dan Kabupaten Sukapura dengan cara mengangkat tiga kepala daerah dari Priangan yang dianggap telah berjasa menumpas pemberontakan Dipati Ukur.

Ketiga orang kepala daerah dimaksud adalah Ki Astamanggala, umbul Cihaurbeuti diangkat menjadi mantri agung (bupati) Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangun-angun, Tanubaya sebagai bupati Parakanmuncang dan Ngabehi Wirawangsa menjadi bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha.

Ketiga orang itu dilantik secara bersamaan berdasarkan "Piagem Sultan Agung", yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 9 Muharam Tahun Alip (penanggalan Jawa). Dengan demikian, tanggal 9 Muharam Taun Alip bukan hanya merupakan hari jadi Kabupaten Bandung tetapi sekaligus sebagai hari jadi Kabupaten Sukapura dan Kabupaten Parakanmuncang.

Berdirinya Kabupaten Bandung, berarti di daerah Bandung terjadi perubahan terutama dalam bidang pemerintahan. Daerah yang semula merupakan bagian (bawahan) dari pemerintah kerajaan (Kerajaan Sunda-Pajararan kemudian Sumedanglarang) dengan status yang tidak jelas, berubah menjadi daerah dengan status administrative yang jelas, yaitu Kabupaten. Setelah ketiga bupati tersebut dilantik dipusat pemerintahan Mataram, mereka kembali ke daerah masing-masing.

Sajarah Bandung (naskah) menyebutkan bahwa Bupati Bandung Tumeggung Wiraangun-angun beserta pengikutnya dari Mataram kembali ke Tatar Ukur. Pertama kali mereka datang ke Timbanganten. Di sana bupati Bandung mendapatkan 200 cacah.

Selanjutnya Tumenggung Wiraangun-angun bersama rakyatnya membangun Krapyak, sebuah tempat yang terletak di tepi Sungat Citarum dekat muara Sungai Cikapundung, (daerah pinggiran Kabupaten Bandung bagian Selatan) sebagai ibukota Kabupaten.

Sebagai daerah pusat Kabupaten Bandung, Krapyak dan daerah sekitarnya disebut Bumi Tatar Ukur Gede

Wilayah administrative Kabupaten Bandung di bawah pengaruh Mataram (hingga akhir abad ke-17), belum diketahui secara pasti, karena sumber akurat yang memuat data tentang hal itu tidak/belum ditemukan.

Menurut sumber pribumi, data tahap awal Kabupaten Bandung meliputi beberapa daerah antara lain Tatar Ukur, termasuk daerah Timbanganten, Kahuripan, Sagaraherang dan sebagian Tanah medang, bisa jadi, daerah Priangan di luar Wilayah Kabupaten Sumedang, Parakanmuncang, Sukapura dan Galuh, yang semula merupakan wilayah Tatar Ukur (Ukur Sasanga) pada masa pemerintahan Dipati Ukur, merupakan wilayah administrative Kabupaten Bandung waktu itu.

Bila dugaan ini benar, maka Kabupaten Bandung dengan ibukota Karapyak, wilayahnya mencakup daerah Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa, Cabangbungin, Banjaran, Cipeujeuh, Majalaya, Cisondari, Rongga, Kopo, Ujungberung dan lain-lain, termasuk daerah Kuripan, Sagaraherang dan Tanah medang.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu Kabupaten yang dibentuk Pemerintah Kerajaan Mataram, dan berada di bawah pengaruh penguasa kerajaan tersebut, maka sistem pemerintahan Kabupaten Bandung memiliki sistem pemerintahan Mataram. Bupati memiliki berbagai jenis symbol kebesaran, pengawal khusus dan prajurit bersenjata.

Simbol dan atribut itu menambah besar dan kuatnya kekuasaan serta pengaruh Bupati atas rakyatnya. Besarnya kekuasaan dan pengaruh bupati, antara lain ditunjukkan oleh pemilikan hak-hak istimewa yang biasa dmiliki oleh raja.

Hak-hak dimaksud adalah hak mewariskan jabatan, hak memungut pajak dalam bentuk uang dan barang, hak memperoleh tenaga kerja (ngawula),hak berburu dan menangkap ikan dan hak mengadili.

Dengan sangat terbatasnya pengawasan langsung dari penguasa Mataram, maka tidaklah heran apabila waktu itu Bupati Bandung khususnya dan Bupati Priangan umumnya berkuasa seperti raja. Ia berkuasa penuh atas rakyat dan daerahnya. Sistem pemerintahan dan gaya hidup bupati merupakan miniatur dari kehidupan keraton.

Dalam menjalankan tugasnya, bupati dibantu oleh pejabat - pejabat bawahannya, seperti patih, jaksa, penghulu, demang atau kepala cutak (kepala distrik), camat (pembantu kepala distrik), patinggi (lurah atau kepala desa) dan lain-lain. Kabupaten Bandung berada dibawah pengaruh Mataram sampai akhir tahun 1677.

Kemudian Kabupaten Bandung jatuhketangan Kompeni. Hal itu terjadi akibat perjanjian Mataram - Kompeni (perjanjian pertama) tanggal 19-20 Oktober 1677.

Di bawah kekuasaan Kompeni (1677-1799), Bupati Bandung dan Bupati lainnya di Priangan tetap berkedudukan sebagai penguasa tertinggi di Kabupaten, tanpa ikatan birokrasi dengan Kompeni.

Sistem pemerintahan Kabupaten pada dasarnya tidak mengalami perubahan, karena Kompeni hanya menuntut agar bupati mengakui kekuasaan Kompeni, dengan jaminan menjual hasil-hasil bumi tertentu kepada VOC. Dalam hal ini bupati tidak boleh mengadakan hubungan politik dan dagang dengan pihak lain. Satu hal yang berubah adalah jabatan bupati wedana dihilangkan.

Sebagai gantinya, Kompeni mengangkat Pangeran Aria Cirebon sebagai pengawas (opzigter) daerah Cirebon - Priangan (Cheribonsche Preangerlandan).

Salah satu kewajiban utama Bupati terhadap kompeni adalah melaksanakan penanaman wajib tanaman tertentu, terutamakopi, dan menyerahkan hasilnya. Sistem penanaman wajib itu disebut Preangerstelsel. Sementara itu bupati wajib memelihara keamanan dan ketertiban daerah kekuasaannya. Bupati juga tidak boleh mengangkat atau memecat pegawai bawahan bupati tanpa pertimbangan Bupati Kompeni atau penguasa Kompeni di Cirebon. Agar bupati dapatmelaksanakan kewajiban yang disebut terakhir dengan baik, pengaruh bupati dalam bidang keagamaan, termasuk penghasilan dari bidang itu, seperti bagian zakat fitrah, tidak diganggu baik bupati maupun rakyat (petani) mendapat bayaran atas penyerahan kopi yang besarnya ditentukan oleh Kompeni.Hingga berakhirnya kekuasaan Kompeni - VOC akhir tahun 1779, Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak.

Selama itu Kabupaten Bandung diperintah secara turun temurun oleh 8 orang bupati. Tumenggung Wira Angun-angun (merupakan bupati pertama) angkatan Mataram yang memerintah sampai tahun 1681.

Enam Adipati / Bupati Bandung keturunan Timbanganten berikut adalah bupati angkatan Kompeni beturut-turut, yaitu :
Tmg. Ardikusumah (Rd. Ardi Sutamagata), Bupati Bandung ke II : 1681-1704. kakak demang Candra Dita (Sunan Tendjolaya), adik Tmg. Nyili (Dalem Tenjolaya, Timbanganten).
Tmg. Anggadireja I (Sunan Gordah Timbanganten), Bupati Bandung ke III : 1704-1747. (anak Tmg. Ardikusumah)
Tmg. Anggadireja II (Rd. Inderanegara), Bupati Bandung ke IV : 1747-1763. (anak tertua Tmg. Anggadireja I), Bupati Timbanganten pindah ke Dayeuhkolot Bandung
Tmg. Anggadireja III, RAA. Wiranata kusumah I, Bupati Bandung ke V : 1763-1794. (anak Tmg. Anggadireja II)
RAA. Wiranata Kusumah II (Dalem Kaum), Bupati Bandung ke VI : 1794-1829 (anak RAA. Wiranatakusumah I)
RAA. Wiranata Kusumah III (Dalem Karang Anyar), Bupati Bandung ke VII : 1829-1846 (anak RAA. Wiranata kusumah II)
Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Wiranatakusumah II, ibukota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak ke Kota Bandung.

Oleh : Dedie Kusmayadi panata KSL Sumedang
Sumber : Dari berbagai sumber Wacana Sejarah (Lacak Luluhur Sumedang)

Read More

Maju di Pilkada Kota Tangerang, Helmy Halim Lakukan Kunjungan Ke Partai Nasdem

 

 

 

TANGERANG ( KONTAK BANTEN0  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota Tangerang 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024, untuk memilih Wali Kota Tangerang periode 2024-2029, Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Tangerang tahun ini akan diselenggarakan bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salah satu yang terbaru adalah Helmy Halim, yang akan maju pada perhelatan Pilkada Walikota Tangerang 2024 melakukan kunjungan dan silahturahmi ke kantor DPD Nasdem  Jalan Teuku Umar, Ruko Permata Cisadane, Kecamatan Karawaaci, Jumat (26/4/2024).

Kunjungan tersebut langsung diterima oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota Tangerang H. Suratmin . Suratmin saat menerima kunjungan Helmy Halim didampingi oleh Syafril Elain, anggota Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Kota Tangerang yang juga Ketua KPU Kota Tangerang 2009-2013.

Helmy Halim berharap Partai Nasdem menjadi motor untuk kontestasi Pilkada Kota Tangerang dengan berinisiatif mengusung calon Walikota Tangerang. “Saya berharap Partai Nasdem yang kini mulai menjadi idola warga Kota Tangerang mau mengusung Calon Walikota Tangerang,” tutur Helmy yang datang didampingi tim pendukung.

Sejumlah alasan dikemukakan Helmy, Partai Nasdem ikut berperan dalam Pilkada Walikota Tangerang tahun ini karena dari Pemilu ke Pemilu peroleh kursi di DPRD Kota Tangerang terus bertambah. pada Pemilu 2024 ini, Partai Nasdem memperoleh lima kursi dan sebelumnya hanya tiga kursi, Artinya, ada peningkatan yang signifikan dalam perolehan kursi.

Menanggapi usul tersebut, Ketua DPD Nasdem Kota Tangerang Suratmin mengatakan semua Ketua DPD Nasdem mendapat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem berkomunikasi dengan semua partai politik.

“Kami sudah berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan partai politik untuk bekerjasama dalam kontestasi Pilkada Walikota Tangerang. Belum sampai menekankan untuk mengusulkan sebagai calon Walikota Tangerang dari Nasdem,” ujar Suratmin.

Suratmin menjelaskan DPD Nasdem Kota Tangerang akan membuka penjaringan mulai pada 1 Mei sampai 7 Mei 2024. “Kami akan menjaring bakal calon potensi dari eksternal. Meskipun, kami sendiri sudah punya calon internal,” tutup Suratmin. (**)

Read More

*Dukung Pegelaran Cilegon Expo 2024, PT PCM Buka Stan Informasi Untuk Masyarakat*

 

  CILEGON, (KONTAK BANTEN) – Perhelatan Cilegon Expo yang akan berlangsung dari tanggal 3 hingga 7 Mei 2024 di Alun-alun Kota Cilegon, menjadi momentum istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Cilegon yang ke-25. Antusiasme menyambut acara ini semakin bertambah dengan dukungan yang diberikan oleh Direktur Utama PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), Muhammad Willy, dalam pertemuan pada Jumat (26/4/2024). 

 Muhammad Willy, yang akrab disapa Willy, menyatakan kegembiraannya menyambut perayaan ulang tahun Kota Cilegon yang memasuki usia 25 tahun. Ia juga mengakui perkembangan positif yang telah terjadi di kota ini, yang tidak lepas dari kepemimpinan yang visioner dari Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian. 

 Menyikapi perhelatan Cilegon Expo yang akan segera berlangsung pada 3-7 Mei mendatang, Willy menyatakan kesiapannya untuk mendukung acara tersebut. PT PCM akan turut serta dalam kegiatan ini dengan membuka stan di Alun-alun Kota Cilegon. “Stan tersebut akan menjadi wadah bagi pengunjung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang PCM serta layanan yang disediakan oleh perusahaan ini,” ungkap Willy. 

 “Saya berharap, bentuk suport yang diberikan PT PCM melalui partisipasi dalam Cilegon Expo 2024, dapat semakin memperkaya pengalaman para pengunjung serta memperluas pengetahuan masyarakat tentang peran dan kontribusi PCM dalam pembangunan Kota Cilegon yang lebih baik.” Pungkas Willy.

Read More

8 Balon Bupati Serang Berebut Restu PKB untuk Pilkada 2024

 

Pengurus DPC PKB Kabupaten Serang menggelar konfrensi pers terkait penjaringan calon bupati dan wakil bupati Serang, Kamis 25 April 2024.

KOTA SERANG ( KONTAK BANTEN)  DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB ) Kabupaten Serang membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil Bupati Serang terhitung sejak 25 April hingga 30 Mei.

Delapan balon Bupati Serang dikabarkan sudah mengonfirmasi untuk segera mengambil formulir penjaringan.

Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Serang Abdul Gofur mengatakan, penjaringan yang dibuka partainya terbuka untuk semua masyarakat yang potensi untuk membangun Kabupaten Serang.

"Silakan siapapun bisa mendaftarkan diri di DPC PKB mulai hari ini (kemarin-red)," ujarnya di kantor DPC PKB Kabupaten Serang, Kecamatan Kragilan, Kamis 25 April 2024.

Ia menjelaskan, tidak syarat khusus bagi masyarakat yang akan mengikuti penjaringan selain syarat administrasi sepeti minimal berusia 25 tahun.

"Tahapannya setelah pendaftaran, ada pemaparan visi misi, verifikai dokumen, uji kelayakan dan kepatutan di DPP, terus penetapan pasangan yang didukung PKB," katanya.

Gofur mengungkapkan, sampai dengan saat ini sudah ada delapan orang bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Serang yang sudah berkomunikasi akan mengikuti penjaringan.

Kedelapan orang tersebut yaitu Andika Hazrumy, Wahyu Papat Juni Romadonia, Ranta Suharta, Subarkah Purbo Asmoro, Najib Hamas, Iip Miftahul Khoiry, Furtasan Ali Yusuf, dan Mukhibat atau Abah Otong.

"Untuk dari internal selain Ibu Papat kita mendong Ketua DPC PKB Kabupaten Serang Haji Enday (Dahyani-red) untuk maju di pilkada Kabupaten Serang," tuturnya.

Sementara itu Dahyani mengatakan, dalam proses penjaringan calon bupati dan calon wakil Bupati Serang tersebut pihaknya akan mencari calon kepala daerah Kabupaten Serang terbaik.

"Tugas kita di DPC memproses penjaringan dan memberikan pertimbangan ke DPP. Untuk yang menentukan tetap DPP," katanya.***

Read More

Bawaslu Banten Terima Dana Hibah Rp100 Miliar untuk Gelar Pilkada 2024

 

Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal.

 SERANG KONTAK BANTEN - Bawaslu Banten telah menerima dana hibah senilai Rp100.990.000.000 dari Pemprov Banten untuk menggelar Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal mengatakan, 60 persen lebih atau Rp70 miliar digunakan untuk honor badan adhoc atau pengawal Pilkada 2024.

"100.990.000.000 itu biayanya 60 persen lebih atau Rp70 miliar honorarium SDM karena badan ad hoc dibayarkan Bawaslu Banten," kata Ali pada Kamis, 25 April 2024.

Menurutnya, dana hibah pemberian Pemprov Banten sudah sesuai nilai pengajuan. Selain belanja pegawai, dana hibah digunakan untuk melakukan sosialisasi.Rata-rata untuk belanja pegawai, sisanya buat sosialisasi, buat pengadaan. Tapi sebagian besar untuk belanja pegawai," ujarnya.

Ia menerangkan, Bawaslu Banten sedang merumuskan tata cara sesuai aturan baru. Sebab, mekanismenya dibuat dengan dua kanal.

"Tahapannya saat ini dirumuskan tata cara sesuai aturan baru. Pendaftaran dibuat dua kanal pendaftaran existing dan pendaftaran yang baru, nanti ketemu di ujung," ucapnya.

Read More

Ratusan Aktivis ‘98 Kumpul di UNJ, Keluarkan Maklumat Bersama Tolak Kembalinya Orba hingga KKN

Ratusan aktivis reformasi 1998, akademisi, mahasiswa dan pejuang pro demokrasi berkumpul di Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

 

JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  Ratusan aktivis reformasi 1998, akademisi, mahasiswa dan pejuang pro demokrasi berkumpul di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menggelar acara bertajuk “Mimbar Rakyat dan Silaturahmi Akbar”, pada Jumat (26/4).

Dalam acara ini, para aktivis membacakan Maklumat Bersama Aktivis ‘98 menjelang peringatan 26 tahun reformasi.

Sebab, mereka gelisah situasi nasional dewasa ini sudah mengkhianati cita-cita reformasi 1998 yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Mulai dari matinya etika bernegara, politik dinasti yang tumbuh subur, hingga praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang merajalela bahkan lebih parah dari eta orde baru.  

Aktivis ‘98 Mustar Bonaventura memimpin langsung Maklumat Bersama Aktivis ‘98 tersebut dan diikuti oleh ratusan aktivis yang hadir.

Saat membacakan deklarasi, Mustar yang juga Aktivis Forum Kota (Forkot) dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu didampingi Aktivis ‘98 sekaligus Dosen UNJ Ubedillah Badrun, dan sejumlah perwakilan aktivis ‘98 dari berbagai daerah.Isi Maklumat Bersama Aktivis ‘98 tersebut adalah menolak kembalinya Orde Baru, menolak politik dinasti, menolak pelanggar HAM, menolak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta menolak dwifungsi TNI-Polri.

Setelah pembacaan Maklumat Bersama Aktivis ‘98, acara dilanjutkan dengan pemutaran film hingga orasi dari para aktivis mahasiswa dari lintas kampus, akademisi, dan berbagai elemen rakyat dari berbagai daerah.

Read More

Resmi Timnas Nasional U-23 Versus Uzbekistan di Semifinal Final

 

 DOHA ( KONTAK BANTEN)   Lawan Tim U-23 Indonesia pada babak semifinal Piala Asia U-23 di Qatar telah dipastikan. Mereka adalah Uzbekistan, yang berhasil mengalahkan Arab Saudi pada babak perempat final. Dalam laga yang digelar di Khalifa International Stadium, Doha, Qatar, Jumat malam WIB (26/4), Uzbekistan U-23 mengalahkan Arab Saudi U-23 2 gol tanpa balas.

Intensitas tinggi langsung ditunjukkan kedua tim sejak awal pertandingan. Jual beli serangan kerap terjadi. Uzbekistan yang menerapkan garis pertahanan rendah bermain lebih bersabar dengan menunggu proses serangan balik. Sementara Arab Saudi mencoba membongkar pertahanan lawan melalui sektor sayap yang dikomandoi pemain Al-Nassr, Ayman Yahya.

Meski ditekan, pertahanan Uzbekistan tak mudah goyah. Justru mereka mampu mendapatkan momen saat pertahanan Arab lengah karena tengah fokus menekan lawan. Abbosbek Fayzullaev yang melihat ruang kosong di lini pertahanan Arab, melepaskan umpan terobosan yang langsung dimaksimalkan oleh Khusayin Norchaev untuk membawa Uzbekistan unggul menjelang akhir babak pertama.

Tertinggal satu gol, Arab Saudi makin berupaya mencetak gol balasan. Namun, dari sejumlah peluang yang didapat di babak kedua, tak satupun yang berhasil menjebol gawang Uzbekistan.

Sialnya, petaka bagi Arab Saudi terjadi saat mereka tengah mendominasi. Saat laga memasuki menit ke-70, Ayman Yahya diusir dari lapangan usai menerima kartu kuning kedua karena melanggar pemain Uzbekistan.

Meski unggul jumlah pemain, Uzbekistan tak langsung bisa memanfaatkan momen dengan baik.

Baru pada menit ke-84, keunggulan jumlah pemain ini bisa membawa Uzbekistan mencetak gol kedua. Ketika sepakan Alisher Odilov gagal diantisipasi dengan baik Abu Al Shamat, Rahmonaliev yang mendapatkan bola liar langsung menyundul bola ke sisi jauh dan membawa Uzbekistan unggul 2-0.

Hingga peluit panjang ditiup oleh wasit, Uzbekistan mempertahankan kedudukan 2-0 atas Arab Saudi. Kemenangan ini pun mengantarkan Uzbekistan ke babak semifinal, Senin (29/4). Menantang Indonesia yang lebih dulu memastikan tiket usai menyingkirkan salah satu kandidat kuat juara, Korea Selatan, pada babak perempat final.

Read More

Ulama NU Cirebon Dorong Pemerintah Beri Tindakan Tegas terhadap Judi Online

 

Kiai Faturrohman/Istimewa

CIREBON ( KONTAK BANTEN_  Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin didesak untuk mengambil langkah lebih tegas dalam memberantas maraknya judi online dengan menindak para bandar dan oknum yang membekinginya. Seruan ini disampaikan oleh Ulama NU Cirebon, Kiai Faturrohman, sebagai tanggapan terhadap meningkatnya perjudian online di wilayah Cirebon.

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mauwanah Cirebon ini, perjudian online telah menyebar luas hingga ke perkampungan. Bahkan tidak hanya merugikan kaum pria dewasa, tetapi juga telah merambah hingga anak-anak remaja yang memiliki akses ke situs-situs judi online melalui gadget.

"Perjudian slot dan tebak angka di situs perjudian online telah menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Perjudian online telah menjadi candu bagi masyarakat, dengan korban yang tak terkecuali, baik kaum pria maupun ibu rumah tangga tergoda. Hal ini mengancam perekonomian masyarakat bawah," ucapnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (26/4).Kiai Faturrohman menegaskan, judi online memiliki dampak yang lebih merusak daripada korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Jika tidak diberantas, judi online akan mengubah mental generasi bangsa dan mengakibatkan penderitaan bagi rakyat jelata.

"Menyerukan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses ke situs perjudian online dan menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap para bandar dan pemainnya, karena perjudian online merugikan masyarakat secara luas," tegasnya.

Dia juga meminta pemerintahan mendatang, Prabowo-Gibran, untuk membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online guna melindungi masyarakat dari ancaman tersebut.

"Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, satgas pemberantasan perjudian online harus dibentuk untuk melindungi masyarakat," tandasnya.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri telah memerintahkan pemberantasan judi online, bahkan telah mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas masalah ini.

Read More

Mardani Ingin PKS Tetap Oposisi untuk Awasi Kekuasaan

 

 JAKARTA ( KONTAK BANTEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menentukan sikapnya soal bergabung dengan koalisi pemerintah atau kembali menjadi oposisi lewat Musyawarah Majelis Syura. "InsyaAllah akan ada rapat membahas sikap PKS ke depan," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat dikonfirmasi Kamis (25/4).

Meski begitu, Mardani secara pribadi menyarankan agar PKS tetap konsisten oposisi dan tidak bergabung dengan pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Prabowo-Gibran.

"Karena program dan kampanye Pilpres kita beda dengan 02, landasan berpikir dan asumsinya juga beda," sambung Anggota Komisi II DPR RI itu.

Alasan lain yang tak kalah penting, lanjut Mardani, oposisi dibutuhkan untuk mengawasi dan menyeimbangkan jalannya kekuasaan. Sehingga pemerintahan berjalan sesuai relnya.

"Perlu ada yang kontrol pemerintah. Power tend to corrupt," pungkas Mardani.Selama periode Presiden Joko Widodo, PKS memilih berada di gerbong oposisi, meskipun partai besar yang lain beramai-ramai berusaha untuk berkawan dengan pemerintah.

Read More