Prabowo Ucapkan Australia Day Kepada PM Albanese Tegaskan Kemitraan Strategis

 

JAKARTA KONTAK BANTEN- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan Selamat Hari Australia (Australia Day) kepada Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese dalam pertemuan resmi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Prabowo menyatakan kegembiraannya dapat kembali menerima kunjungan Albanese.“Saya sangat gembira dapat menyambut kembali sahabat saya, Perdana Menteri Anthony Albanese di Jakarta. Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk membalas sambutan hangat yang saya terima saat berkunjung ke Sydney pada November 2025 lalu,” kata Prabowo.

 Prabowo secara khusus menyampaikan ucapan selamat memperingati Australia Day yang jatuh pada 26 Januari 2026.

Ia menegaskan Australia merupakan salah satu tetangga terdekat dan mitra strategis Indonesia.

 Prabowo juga menyinggung sejarah panjang hubungan kedua negara. Termasuk peran Australia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia sejak awal Proklamasi 1945.

 "Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanese menegaskan kembali hubungan erat serta komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia,” ujar Prabowo.

Dalm pertemuan ini, Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian keamanan bersama.

 Prabowo menilai perjanjian ini mencerminkan tekad kedua negara untuk bekerjasama dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

 Bagi Indonesia, lanjut Prabowo, kerja sama ini sejalan dengan prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut.

 "Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan. Kita memilih membangun hubungan atas dasar saling percaya dan iktikad baik. Indonesia ingin bersahabat dengan semua pihak dan tidak ingin memiliki musuh,” ujar Prabowo.

Read More

Hakim di Depok Kena OTT, Mensesneg: Tak Batalkan Rencana Kenaikan Gaji

 

JAKARTA KONTAK BANTEN - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan, rencana kenaikan gaji hakim tidak serta-merta batal karena adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Menurut Prasetyo, kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim merupakan salah satu ikhtiar Pemerintah untuk mencegah terjadinya praktik menyimpang.

 “Kalau masih ada yang terjadi (korupsi), tentu kita prihatin. Kita terus-menerus mengimbau kepada institusi terkait untuk memperbaiki diri,” kata Prasetyo, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

 Ia menilai, perbuatan korupsi yang dilakukan oleh oknum tidak bisa digeneralisasi sebagai kesalahan institusi maupun kebijakan Pemerintah.

 “Tidak ada dampak. Ini oknum, satu dua orang. Bukan kemudian institusinya atau kebijakannya yang dihapus. Apalagi terkait kenaikan gaji, karena itu justru bagian dari upaya kita untuk mengurangi budaya-budaya yang tidak baik,” jelasnya.

 Prasetyo juga mengungkapkan, Peraturan Presiden (Perpres) terkait kenaikan gaji hakim telah ditandatangani. “Sudah ditandatangani, alhamdulillah sudah. Tinggal kita berlakukan,” ujarnya.

 Terkait besaran kenaikan gaji, Prasetyo menyebut,  angkanya tidak sama persis dengan skema yang sempat beredar sebelumnya, meski selisihnya tidak terlalu jauh. “Secara persis memang tidak sama, tapi tidak jauh berbeda,” pungkasnya.

Read More

Intan Ajak Kaum Perempuan Cerdas Dan Berani Bertindak

Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah,

TANGERANG KONTAK BANTEN - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mengajak kaum perempuan untuk cerdas dan berani bertindak untuk kebaikan bersama. Hal tersebut diutarakannya saat membuka acara sosialisasi Peningkatan Peran Wanita Dalam Partisipasi Demokrasi yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tangerang di Qubika Boutik Gading Serpong, Kamis (5/2)

“Kepada para perempuan hebat yang hadir, berdirilah dengan teguh, bersuaralah dengan santun dan berjuanglah dengan integritas demi kemajuan masyarakat dan bangsa. Rawat idealisme, jaga kejujuran dan jadilah perempuan yang tidak hanya cerdas berpikir tapi juga berani bertindak untuk kebaikan bersama,” ujar Wabup Intan.

 Menurut dia, demokrasi sejatinya bukan hanya tentang suara yang dihitung tapi tentang suara yang didengar. Untuk itu, peran perempuan dalam proses demokrasi sangat penting dan mendasar sebagai penjaga nurani, penyeimbang dan penguat nilai-nilai kemanusiaan.

 “Perempuan adalah penjaga nurani, penyeimbang dan penguatan nilai kemanusiaan. Ketika perempuan terlibat aktif dalam demokrasi, maka kebijakan yang lahir tidak hanya kuat secara hukum tapi sangat adil dan matang secara nurani,” ungkapnya

 Ia pun menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berkomitmen untuk terus membuka ruang partisipasi meningkatkan kapasitas dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan perempuan. Namun, perubahan sejati lahir dari keberanian perempuan untuk percaya pada dirinya sendiri guna memperkaya perspektif, kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik dan memperluas ruang demokrasi yang lebih manusiawi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

 “Melalui kegiatan ini, kita ingin menegaskan perempuan memiliki kapasitas, integritas dan kecerdasan untuk ikut menentukan arah pembangunan. Kita ingin melihat lebih banyak perempuan yang berani bersuara, berani berpikir kritis dan berani mengambil peran strategis bukan karena diberi belas kasih tapi memang mereka layak dan mampu,” imbuhnya .

 Sementara Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tangerang, Agus Suryana melaporkan, sosialisasi tersebut salah satunya bertujuan untuk menambah pemahaman dan pengetahu kaum perempuan dalam berpolitik dan sistem politik yang ada di Indonesia. 

 “Pesertanya terdiri dari kader wanita anggota partai politik dan mahasiswi dari universitas yang ada di Kabupaten Tangerang,” tutupnya.

Read More

SEKRETARIAT DPRD KOTA CiIegon HPN 2026

 

Read More

Catatan Redaksi Keadilan dalam Ekonomi Islam !

 

Ekonomi Islam pada dasarnya dibangun berdasarkan sistem ekonomi pasar. Anda bisa lihat kembali kitab fiqih. Pasal pertama dalam muamalah selalu berbicara soal jual beli (bai‘) yang berisikan penjelasan tentang syarat dan rukun jual beli, serta pembagian jual beli apakah sah atau tidak dilihat dari sisi akad dan barang.

Berpaku pada bangunan utama bahwa sistem ekonomi Islam adalah berdasarkan ekonomi pasar, maka seharusnya “keadilan ekonomi” di wilayah yang berpenduduk mayoritas Muslim sudah bukan lagi menjadi bahan pertanyaan yang penting dalam keseharian masyarakat. Namun, faktanya pertanyaan itu tidak bisa hilang. Bahkan dalam situasi BBM (Bahan Bakar Minyak) sedang naik atau turun, harga barang mengalami inflasi atau deflasi, selalu saja hal ini dijadikan alasan telah terjadi ketidakadilan dalam sistem ekonomi.

Padahal, bagaimanapun juga, dalam sistem ekonomi pasar, selalu berlaku yang dinamakan keadilan pasar. Barang yang harganya tinggi dengan kualitas yang biasa tidak akan laku dijual, sementara barang yang diproduksi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) dan tidak memiliki pangsa internasional, akan tetap dinilai tinggi manakala kualitas barang juga tinggi.

Inilah prinsip keadilan pasar itu.  Rukun pasar dalam hukum ekonomi Islam, antara lain adalah wajib adanya produsen, konsumen, distributor dan pemerintah serta institusi ekonomi. Anda bisa membuka kitab Ihyâ Ulum al-Dîn li al-Ghazâli, Juz 4. Asal muasal dari rukun ini adalah wajib adanya produsen dan konsumen saja.

Namun, seiring pertimbangan distribusi ke berbagai wilayah, maka masuk di dalamnya ada distributor produk. Pemerintah berperan mengawasi harga lewat institusi ekonomi yang didirikannya serta berperan memberikan jaminan terhadap keberlangsungan transaksi antara produsen dan konsumen tersebut sehingga tidak ada yang dirugikan antara satu sama lain (Al-Ghazali, Ihyâ Ulûm al-Dîn, Juz 4, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: 94).

Jadi, apabila masih dijumpai adanya ketidakadilan, maka yang perlu dipertanyakan adalah peran dari elemen-elemen ekonomi penyusun rukun ekonomi itu. Bisa jadi objek permasalahannya ada pada produsen, atau mungkin ongkos distribusi yang terlalu tinggi diakibatkan sarana untuk menuju ke wilayah konsumen menjadi sulit dijangkau.

Jika keadilan ekonomi itu terjadi akibat pemerintah dan institusi ekonomi, maka ada kemungkinan munculnya ketidakadilan tersebut adalah disebabkan ketidakberpihakan kebijakkan terhadap konsumen dan produsen. Misalnya adalah disebabkan bea distribusi yang tinggi, lewat pajak atau cukai. Bisa jadi juga akibat pejabat yang korup yang melakukan pemalakan liar terhadap pihak konsumen dan distributor sehingga menyebabkan bea produksi menjadi semakin tinggi ketika barang tersebut telah sampai kepada konsumen.

Kadangkala, sebagian ekonom menerapkan parameter keadilan ekonomi berdasarkan pada terjadi atau tidaknya krisis moneter. Menurut al-Ghazali, memang salah satu instrumen mewujudkan kesejahteraan masyarakat, adalah dibutuhkan pada perhatian tidak hanya kepada keempat rukun ekonomi di atas. Perhatian lain juga harus sama diberikan kepada penjagaan jumlah uang yang beredar di masyarakat (penjagaan moneter) dan perilaku konsumtif masyarakat. Menurut al-Ghazali, krisis moneter terjadi karena hal berikut:

وكل من عامل معاملة الربا على الدرهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم لأنهما خلقا لغيرهما لالنفسهما إذ لاغرض في عينهما فإذا اتجر في عينهما فقد اتخذهما مقصودا على خلاف وضع الحكمة إذ طلب النقود لغير ما وضع له ظلم وكموقع المرآة من الألوان فأما من معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبقى النقد مقيدا عنده وينزل منزلة المكنوز

Artinya: “Setiap orang yang melakukan muamalah riba (pertukaran uang) atas (mata uang) dirham dan dinar maka sesungguhnya ia telah kufur nikmat dan telah berbuat dhalim karena keduanya diciptakan bukan untuk ditukarkan dengan selain keduanya dan bukan untuk sesamanya. Hal ini mengingat keduanya bukan untuk tujuan ‘ain-nya, maka dari itu apabila keduanya diperdagangkan, maka sama artinya dengan telah memperlakukannya tidak sebagaimana dimaksud sebelumnya.

Oleh karena itulah, maka memperlakukan keduanya tidak sebagaimana fungsinya merupakan sikap dhalim. Ibarat cermin yang merefleksikan warna-warna, demikianlah seseorang yang bersamanya sebuah mata uang. Apabila ia diperbolehkan untuk menjual uang, padahal uang menjadi perantara muamalahnya sehari-hari, jadilah kemudian uang yang beredar menjadi terbatas. (Al-Ghazali, Ihyâ Ulûm al-Dîn, juz 4, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: 94)

Al-Ghazali mengibaratkan uang layaknya sebuah cermin. Cermin tidak punya warna namun dapat merefleksikan semua warna. Jika cermin dijual, maka tidak akan terefleksi lagi warna-warna. Uang bukanlah komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Memperjualbelikan uang adalah ibarat memenjarakannya, sebab hal ini akan mengurangi jumlah yang beredar dan berfungsi sebagai alat tukar. Efeknya kemudian adalah timbul krisis.  Singkatnya bahwa perdagangan mata uang merupakan pangkal dari krisis.

Namun, apakah benar bahwa krisis moneter dapat berlaku sebagai tolok ukur ketidakadilan pasar? Menurut al-Ghazali, pasar memiliki tabiat dasar yang bersifat alami. Ia tidak dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar, melainkan dipengaruhi oleh faktor distribusi barang dan permintaan. Kurang lebihnya al-Ghazali menjelaskan bahwa bisa saja petani hidup tanpa keberadaan alat-alat pertanian di sisinya.

Namun hal itu tidak dapat dilakukan oleh tukang kayu yang tidak memiliki lahan pertanian. Kebutuhan imbal balik untuk saling melengkapi antara tukang kayu dan petani merupakan akar dari pasar. Tabiat ini akan selalu ada seiring manusia tidak dapat memenuhi beberapa kebutuhannya sendiri. Jadi pada prinsipnya, keadilan ekonomi tidak dipengaruhi oleh peredaran keuangan, melainkan oleh tabiat dasar manusia yang membentuk pasar. Tabiat pasar ini akan dengan sendirinya terbentuk seiring ruang dan waktu yang memisahkan antara produsen dan konsumen.

Jadi, dalam mewujudkan keadilan pasar, maka peran pokok keempat rukun ekonomi pasar di atas, merupakan sarana pokok yang mutlak diusahakan. Semakin kecil hambatan yang menghalangi sampainya distribusi barang ke konsumen, maka semakin kecil pula jurang terjal ketidakadilan bisa dikurangi.

Bersyukurlah Indonesia, dengan konsentrasi pembangunan infrastruktur yang hari ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Infrastruktur merupakan bagian dari memperkecil gap harga antara tempat produksi dengan konsumen. Tetap bersyukur menjadi warga dan negara Indonesia.

***********

Penulis: Ustadz Muhammad Syamsudin
(Peneliti Bidang Ekonomi Syariah

Read More

Kompak, Polda dan Forkopimda Laksanakan Gerakan Indonesia Asri di Banten Lama

KOTA SERANG KONTAK BANTEN Kapolda Banten Irjen Pol Hengki memimpin Apel Pagi yang dilanjutkan dengan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (Asri) yang dilaksanakan di Masjid Agung Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Jumat (6/2/2026).

Gerakan Indonesia Asri ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan sampah secara nasional dan terpadu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan, gerakan Indonesia Asri merupakan komitmen bersama seluruh elemen bangsa dalam menjaga kelestarian lingkungan dan membangun kesadaran kolektif masyarakat.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, penanganan sampah harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Melalui Gerakan Indonesia Asri, kita berkomitmen mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah sebagai tanggung jawab bersama,” katanya.

Kegiatan kurve dan penataan lingkungan yang dilaksanakan bersama-sama di kawasan Banten Lama ini juga menjadi simbol kuat sinergitas antara TNI-Polri, pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat dalam mendukung gerakan nasional Indonesia Asri.

“Kawasan Banten Lama memiliki nilai historis, religius, dan budaya yang sangat tinggi. Menjaga kebersihan dan keasriannya bukan hanya bentuk kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga implementasi kebijakan nasional dalam menciptakan ruang publik yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat,” jelasnya.

Pada kesempatan itu Henki mengajak seluruh peserta apel dan masyarakat untuk menjadikan Gerakan Indonesia Asri sebagai perilaku nyata, mulai dari mengelola sampah, menjaga kebersihan lingkungan, hingga menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.

“Demi mewujudkan Banten yang aman, sehat, resik, dan indah serta masyarakat yang sejahtera,” tutup Kapolda Banten.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan, para Pejabat Utama (PJU) Polda Banten, Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria, serta diikuti oleh personel Polda Banten, unsur TNI, dan instansi terkait dan Pelajar.

Read More

Satgas Serang Mengaji Kota Serang Resmi Dibentuk

 

KOTA SERANG KONTAK BANTEN– Walikota Serang Budi Rustandi resmi melantik Satuan Tugas (Satgas) Serang Mengaji, di Aula Lantai 1 Setda Kota Serang, Jumat (6/2/2026).

Program ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dalam menanamkan nilai adab, akhlak, dan karakter melalui pembelajaran Al-Qur’an sejak usia dini.

Budi menyampaikan rasa syukurnya atas terbentuknya Satgas Serang Mengaji. Ia menyebut, para anggota satgas sudah mulai bekerja dan program tersebut akan di-launching secara resmi pada 13 Februari 2026 di Alun-alun Kota Serang.

“Alhamdulillah ini bisa terlaksana. Insya Allah satgas sudah mulai bekerja, dan launching-nya nanti tanggal 13 Februari. Harapannya, ke depan seluruh anak-anak kita bisa mengaji,” ucap Budi.

Menurut Budi, Serang Mengaji bukan sekadar program keagamaan, melainkan investasi moral untuk masa depan generasi muda.

Ia berharap Kota Serang dapat tumbuh menjadi kota yang maju, namun tetap berlandaskan nilai-nilai akhlak dan moral.

“Ini bagian dari upaya menanamkan adab, akhlak, moral, dan karakter anak-anak kita. Kita ingin Kota Serang maju, tapi tetap berakhlak,” ujarnya.

Program Serang Mengaji menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari PAUD hingga SMP, baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal, termasuk sekolah, pondok pesantren, hingga lingkungan masyarakat. Fokus utamanya adalah pemberantasan buta baca Al-Qur’an.

Satgas ini terdiri dari lima anggota inti dan melibatkan berbagai unsur, antara lain pemerintah daerah, Kementerian Agama, serta tokoh masyarakat. Ketua Harian Satgas Serang Mengaji dijabat oleh Haji Nting.

Menariknya, program Serang Mengaji tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendanaan bersumber dari Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA).

Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses aplikasi “Serang Mengaji” sebagai sarana pembelajaran dan pendataan.

Dalam peluncuran nanti, masyarakat yang mengunduh aplikasi tersebut berkesempatan mendapatkan berbagai apresiasi, bahkan hadiah umrah.

Pemkot Serang juga berencana memberikan penghargaan kepada para guru TPA, TPQ, IPQ, dan madrasah yang berkontribusi aktif dalam program ini.

Ketua Badan Wakaf Al-Qur’an Banten sekaligus Sekretaris Umum Satgas Serang Mengaji, Nana Sujana mengatakan, pembentukan satgas ini sejalan dengan program Badan Wakaf Al-Qur’an, khususnya dalam pembinaan dan pemberantasan buta baca Al-Qur’an.

“Selain distribusi mushaf Al-Qur’an, kami memiliki program pembinaan Al-Qur’an, termasuk membantu guru-guru ngaji di seluruh wilayah,” jelas Nana.

Terkait jumlah warga yang masih buta baca Al-Qur’an di Kota Serang, Nana menyebut pihaknya tengah membentuk tim verifikasi.

Pendataan akan dilakukan secara kolaboratif bersama Kementerian Agama, kelurahan, dan RT agar data yang diperoleh akurat dan tidak tumpang tindih.

Selain pembelajaran secara tatap muka, program Serang Mengaji juga akan memanfaatkan metode daring melalui aplikasi.

Bahkan, untuk menunjang aktivitas dakwah di daerah terpencil, BWA menyiapkan fasilitas seperti motor dakwah hingga perahu dakwah, disesuaikan dengan kondisi wilayah.

“Semua itu bertujuan agar pembelajaran Al-Qur’an bisa menjangkau hingga pelosok dan benar-benar memberantas buta baca Al-Qur’an,” ujarnya.

Read More

BKN Dorong Pemkot Serang Percepat Digitalisasi Arsip ASN

 

Walikota Serang Budi Rustandi (kedua kanan) menghadiri sosialisai percepatan digitalisasi kepegawaian. (Istimewa)

SERANG KONTAK BANTEN – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk mempercepat digitalisasi arsip kepegawaian. Hal itu dilakukan sebagai langkah strategis mendukung penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dorongan tersebut disampaikan Wakil Kepala BKN, Suharmen, saat Sosialisasi dan Pendampingan Percepatan Digitalisasi Arsip Kepegawaian di Aula Lantai 1 Setda Kota Serang, Rabu (4/2/2026).

Suharmen menyampaikan, Pemkot Serang telah lebih dulu menerapkan sistem manajemen talenta dalam pengisian dan promosi jabatan. Namun, sistem tersebut membutuhkan dukungan data kepegawaian yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

“Kota Serang sudah menerapkan manajemen talenta untuk pengisian dan promosi jabatan. Maka percepatan ketersediaan data menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat dua data utama yang harus disiapkan secara optimal, yakni data kinerja dan data potensi ASN.

Data kinerja mencerminkan capaian kerja aparatur, sementara data potensi meliputi kualifikasi pendidikan, riwayat jabatan, hingga berbagai dokumen pendukung lainnya.

“Ada dua data yang penting untuk disiapkan, pertama data kinerja seluruh ASN, dan kedua data potensinya. Dua hal ini menjadi dasar dalam pengembangan karier dan promosi jabatan,” jelas Suharmen.

Ia mengapresiasi kualitas data kepegawaian ASN di Kota Serang yang dinilainya sudah sangat baik. Bahkan, tingkat kualitas data ASN Kota Serang disebut telah mencapai 99,92 persen.

“Kota Serang sangat maju, termasuk kualitas datanya yang sudah sangat tinggi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suharmen menegaskan pengelolaan data ASN tidak cukup hanya berbentuk database, tetapi juga harus dilengkapi dengan arsip digital yang aman. Untuk itu, BKN telah menyiapkan sistem penyimpanan dokumen berbasis digital yang dikenal sebagai lemari digital.

“BKN sudah menyiapkan lemari digital. Manfaatnya sangat besar, misalnya jika terjadi kebakaran atau banjir, berkas-berkas ASN tidak akan hilang,” ujarnya.

Melalui sistem tersebut, ASN dapat menyimpan dan mengakses berbagai dokumen penting seperti ijazah, surat keputusan pangkat, hingga jabatan secara mudah dan kapan saja dibutuhkan.

Ia berharap percepatan digitalisasi arsip kepegawaian dan penguatan manajemen talenta dapat berdampak langsung pada peningkatan kinerja ASN serta kualitas pelayanan publik.

“Kalau kita bisa membahagiakan ASN-nya, maka harapan kami ASN juga akan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ujarnya.

Read More

Penerimaan Pajak Tambang di Banten Tak Sebanding dari Biaya Perbaikan Infrastruktur

 

SERANG KONTAK BANTEN – Pemerintah Provinsi Banten mengakui pendapatan dari pajak tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) belum sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur akibat aktivitas pertambangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi mengatakan pendapatan pajak MBLB yang diterima provinsi pada 2025 hanya mencapai Rp 16 miliar. Angka tersebut dinilai jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan anggaran perbaikan jalan yang dilalui kendaraan angkutan tambang di sejumlah wilayah.

“Di tahun 2025 aja kita cuman dapat Rp16 miliar itu yang diperoleh sama provinsi tapi coba berapa anggaran kita membetulkan jalan-jalan yang dilalui oleh hasil tambang baik di Lebak atau Kabupaten Serang, di Cilegon,” kata Deden, Kamis (5/2/2026).

Ia menegaskan, kerugian infrastruktur akibat aktivitas tambang hingga saat ini memang belum dihitung secara rinci, tetapi nilainya dipastikan melampaui pendapatan pajak MBLB yang diterima provinsi.

“Itu harus dihitung ulang ya tapi yang pasti lebih besar dari Rp16 miliar,” ujarnya.

Untuk memperbesar pendapatan pajak dari MBLB, Deden menuturkan revisi tarif sedang digodok. Pemprov Banten masih mengumpulkan data pembanding dari sejumlah provinsi lain, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebelum mengambil keputusan.

Adapun besaran tarif pajak MBLB bervariasi, tergantung jenis komoditas. Deden mencontohkan, tarif batuan dasit di Kabupaten Serang saja tarifnya sekitar Rp13.500 per kubik yang kemungkinan naik menjadi Rp36.000.

Ia menekankan, penetapan tarif pajak tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah provinsi, mengingat porsi terbesar penerimaan pajak MBLB menjadi kewenangan kabupaten dan kota.

Dari total pajak tersebut, Pemerintah Provinsi Banten hanya memperoleh 25 persen, sementara 75 persen lainnya masuk ke kas daerah kabupaten dan kota tempat aktivitas pertambangan berlangsung. Ia memastikan penyesuaian tarif pajak MBLB akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Tahun ini, ngapain lama-lama,” ujar Deden.

Persoalan lain mengenai penerimaan pajak MBLB adalah adanya indikasi ketidaksesuaian antara izin yang dikantongi perusahaan tambang dengan praktik di lapangan, baik dari sisi luasan lahan maupun jenis komoditas yang ditambang.

“Disinyalir tambang yang berizin pun ternyata apa yang mereka laksanakan juga tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan izinnya. Contoh di izin mereka hanya diberi luasan 5 hektare misalkan tapi ternyata aslinya 6–7 hektare atau di izinnya untuk batuan dasit tapi aslinya lain,” ujarnya.

Read More

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Warga Miskin Desa di Banten Bertambah

 

Kepala BPS Banten, Yusniar Juliana. (Istimewa)

SERANG KONTAK BANTEN  – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat penurunan tingkat kemiskinan pada September 2025. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 5,51 persen.

Meski begitu, perbaikan tersebut belum merata karena kemiskinan di wilayah perdesaan justru menunjukkan peningkatan.

Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana menjelaskan jumlah penduduk miskin di Banten pada September 2025 mencapai 760,85 ribu orang. Angka itu menurun 11,9 ribu orang dibandingkan Maret 2025 dan berkurang 16,64 ribu orang dibandingkan September 2024.

“Persentase penduduk miskin September 2025 sebesar 5,51 persen, turun 0,12 persen poin dibanding Maret 2025 dan turun 0,19 persen poin dibanding September 2024,” kata Yusniar, Jumat (6/2/2026).

Penurunan kemiskinan terutama terjadi di wilayah perkotaan. BPS mencatat persentase penduduk miskin perkotaan turun dari 5,58 persen pada Maret 2025 menjadi 5,35 persen pada September 2025.

Jumlah penduduk miskin di kawasan perkotaan juga menyusut 12,9 ribu orang, dari 627,88 ribu menjadi 615,02 ribu orang.

Sebaliknya, kondisi di wilayah perdesaan menunjukkan arah berbeda. Persentase penduduk miskin desa meningkat dari 5,89 persen menjadi 6,27 persen. Jumlahnya bertambah sekitar 0,9 ribu orang, dari 144,90 ribu menjadi 145,84 ribu orang.

“Data ini menunjukkan penurunan angka kemiskinan Banten lebih banyak ditopang perbaikan di wilayah perkotaan,” ujar Yusniar.

Selain itu, BPS mencatat Garis Kemiskinan (GK) Banten pada September 2025 sebesar Rp715.288 per kapita per bulan.

Angka tersebut naik 4,54 persen dibandingkan Maret 2025 dan meningkat 7,17 persen dibandingkan September 2024.

Garis kemiskinan tersebut didominasi oleh komponen makanan sebesar Rp524.678 atau 73,35 persen, sedangkan komponen non makanan sebesar Rp190.610 atau 26,65 persen.

Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 5,17 orang, garis kemiskinan per rumah tangga mencapai sekitar Rp3,69 juta per bulan.

“Komoditas makanan masih menjadi penyumbang terbesar pembentuk garis kemiskinan, terutama beras dan rokok kretek filter, disusul daging ayam ras, telur ayam, kopi, mi instan, dan roti,” katanya.

Secara historis, tingkat kemiskinan di Banten sempat meningkat pada masa penyesuaian harga bahan bakar minyak dan saat pandemi Covid-19.

Namun, sejak Maret 2023 hingga September 2025, jumlah dan persentase penduduk miskin menunjukkan tren penurunan secara bertahap.

“Sejalan dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan dan turunnya tingkat pengangguran terbuka,” ucapnya.

Read More

Rakyat Dukung OTT KPK Tapi Jangan Tebang Pilih

JAKARTA KONTAK BANTEN   Anggota DPR RI Benny K Harman menegaskan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menggunakan metode operasi tangkap tangan (OTT) untuk menjerat para pelaku korupsi. Menurut politikus Partai Demokrat itu, langkah tersebut masih relevan dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

“Kita dukung KPK menggunakan metode OTT untuk menjerat para koruptor. Pasti rakyat dukung,” ujar Benny lewat akun X miliknya, Jumat, 6 Februari 2026.

Meski demikian, Benny mengingatkan agar KPK lebih cermat dalam menetapkan prioritas pelaksanaan OTT. Ia menilai penting bagi KPK untuk menentukan secara jelas kementerian dan lembaga negara mana yang menjadi sasaran penindakan.

“Namun perlu ditetapkan prioritas, OTT digunakan di kementerian dan lembaga negara apa saja,” katanya.

Dia juga menekankan pentingnya konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Ia mengingatkan agar KPK tidak melakukan tebang pilih dalam menjalankan OTT.

“Jangan tebang pilih,” tegas Benny.

Lebih jauh, ia menyoroti kecenderungan OTT yang kerap menyasar pejabat atau elite di level menengah ke bawah. Menurutnya, publik justru menanti keberanian KPK untuk menindak elit di level pengambil keputusan tertinggi.

“Jangan hanya menyasar elit menengah ke bawah, tapi juga elit di top management. Itu yang dinantikan,” pungkasnya.

Benny berharap KPK tetap menjadi harapan publik dalam pemberantasan korupsi dengan langkah-langkah yang tegas, adil, dan menyentuh aktor utama kejahatan korupsi di lingkar kekuasaan.

Read More

Sekretariat DPRD Kota Serang HARI PERS 2026

 

Read More

Ketua DPRD Kota Tangerang Dorong HMI Kota Tangerang Adaptif dan Tetap Kritis

 TANGERANG KONTAK BANTEN — Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, menyampaikan harapannya agar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tetap konsisten menjalankan peran pengkaderan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Hal itu ia sampaikan bertepatan dengan momentum usia HMI yang kini memasuki tahun ke-79.

Menurut Rusdi, sejak awal berdiri, HMI dikenal sebagai organisasi kader yang berfokus pada pembentukan karakter, kepemimpinan, serta kapasitas intelektual anggotanya. Ia berharap fungsi tersebut terus dipertahankan dan diperkuat. “Pesannya, HMI bisa berkontribusi buat bangsa ini. Kader-kadernya terus berproses, memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Pada prinsipnya, HMI terus berkomitmen bagaimana kemudian melakukan proses pengkaderan sehingga bisa melahirkan kader-kader penerus dan calon pemimpin buat bangsa ini ke depan,” ujarnya.

Ia menilai, dengan pengalaman panjang hampir delapan dekade, HMI memiliki modal organisasi yang cukup untuk terus berkembang. “Saya yakin hari ini dengan usia yang ke-79, HMI akan terus berbenah dan memberikan kontribusi yang positif buat bangsa Indonesia,” tambahnya. Rusdi juga menyoroti pentingnya adaptasi di tengah perubahan zaman, khususnya di era digital. Menurutnya, pola pergerakan dan sistem kaderisasi perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi agar tetap relevan bagi generasi muda.

“Hari ini harus ada penyesuaian. Zamannya sudah berbeda, proses pola pergerakan dan kaderisasi juga harus menyesuaikan dengan kondisi zaman. Era digital, mungkin proses pengkaderan juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi hari ini,” katanya. Meski demikian, ia menekankan bahwa penerapan metode baru tersebut tetap perlu dikaji secara matang oleh pengurus dan kader aktif.

Dari sisi alumni, Rusdi menyebut KAHMI akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan HMI, baik yang bersifat internal maupun yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Pada prinsipnya, kita di KAHMI selalu support buat berbagai kegiatan HMI, baik kegiatan internal yang sifatnya proses pengkaderan maupun kegiatan-kegiatan yang secara organisasi memberikan manfaat buat masyarakat,” ucapnya.

Ia berharap keberadaan HMI dapat dirasakan manfaatnya secara luas di berbagai daerah. Lebih lanjut, Rusdi menekankan pentingnya menjaga idealisme kader di tengah tantangan pragmatisme dan sikap apatis yang kerap muncul di kalangan generasi muda. Menurutnya, proses kaderisasi harus mampu membentuk karakter, integritas, serta kemampuan kepemimpinan. “Mudah-mudahan proses kaderisasi di HMI masih terus bisa mencetak kader-kader yang punya idealisme, komitmen, dan integritas buat bangsa Indonesia,” tuturnya.

Terkait HMI Kota Tangerang, Rusdi menilai aktivitas organisasi berjalan baik. Ia berharap kegiatan yang dilakukan dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah. “Harapannya HMI Kota Tangerang terus melakukan kegiatan yang bermanfaat, memperbaiki diri, serta memberikan kontribusi melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan,” katanya.Selain itu, ia mendorong adanya inovasi dalam metode pengkaderan, termasuk pemanfaatan pendekatan visual atau media kreatif untuk mengenalkan sejarah dan nilai-nilai organisasi kepada anggota baru. “Misalnya sejarah HMI bisa ditampilkan secara visual. Metodenya tidak hanya ceramah, tapi bisa melalui tayangan atau film yang menggambarkan perjalanan HMI. Itu bisa menjadi alternatif,” ujarnya. Melalui berbagai upaya tersebut, Rusdi berharap HMI tetap menjadi organisasi yang aktif, adaptif, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional

Read More

Selamat Hari Pers Nasional Tahun 2026 “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”

 

Read More

Catatan Redaksi Hari Pers Nasional 2026 #Di Balik Kerja Senyap Insan pers #

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum refleksi bagi insan pers di Provinsi Banten  atas peran penting pers dalam mengawal informasi publik di tengah berbagai persoalan yang berkembang di tingkat lokal dn Nasional.

Dalam praktiknya, kerja jurnalistik tidak selalu berjalan di ruang terang. Banyak persoalan publik berawal dari keluhan masyarakat, informasi awal yang tidak utuh, hingga data yang saling bertentangan. Di sinilah peran pers diuji—tidak sekadar menyiarkan pernyataan, tetapi menelusuri, mengamati, dan memverifikasi fakta di lapangan.
Insan pers di Banten  menuturkan bahwa sejumlah isu yang muncul di masyarakat kerap membutuhkan proses penelusuran mendalam. Informasi awal sering kali belum lengkap dan berpotensi menimbulkan kesimpulan prematur jika tidak dikaji secara cermat. Oleh karena itu, setiap temuan lapangan perlu dikonfirmasi melalui klarifikasi berlapis dan pembandingan data.

“Tidak semua informasi layak langsung dipublikasikan. Ada proses verifikasi, klarifikasi, dan konfirmasi yang harus dilalui agar berita tidak menyesatkan publik,” ungkap salah satu Pimpinan Redaksi KONTAK BANTEN
Dalam proses tersebut, pers kerap dihadapkan pada dilema antara kecepatan dan ketepatan. Tekanan arus informasi digital menuntut berita segera tayang, namun prinsip jurnalistik mengharuskan akurasi tetap menjadi prioritas utama. Kesalahan sekecil apa pun berpotensi berdampak luas dan merugikan kepentingan publik.

Lebih dari itu, pers juga berperan sebagai pengawas sosial yang mendorong transparansi dan keterbukaan informasi. Melalui pemberitaan yang berimbang, pers mengajak publik untuk memahami persoalan secara utuh, bukan sekadar potongan narasi yang bias atau sepihak.

Dalam konteks lokal, kerja investigatif pers sering dilakukan secara bertahap dan berhati-hati. Setiap data yang diperoleh harus diuji kebenarannya, setiap temuan perlu diperdalam, dan setiap narasi disusun berdasarkan fakta, bukan asumsi. Prinsip ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Hari Pers Nasional 2026 menjadi pengingat bahwa di balik setiap berita yang tayang, terdapat tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik. Insan pers di Provinsi Banten  menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan jurnalisme yang kritis, faktual, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan etika dan profesionalisme.
Dengan semangat HPN 2026, pers diharapkan tetap konsisten menjadi penjaga nalar publik—mengungkap fakta secara berimbang, mengedepankan klarifikasi, dan memastikan setiap informasi yang disampaikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.( one Tim)

Read More

Tugas Indonesia sebagai Anggota Dewan Perdamaian Gaza, Ini Peran dan Kewenangannya

JAKARTA  KONTAK BANTEN  Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Gaza. Sebelumnya Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengumumkan akan bergabung sebagai Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Melansir media sosial X @Kemlu_RI sikap Indonesia sejalan dengan negara lainnya yang menyatakan komitmen serupa.

Selain Indonesia, sejumlah negara lain turut menyatakan bergabung dalam Dewan Perdamaian Trump, sementara beberapa negara memilih bersikap menolak atau menahan diri karena perbedaan pandangan politik dan diplomatik. Lantas, apa peran tugas Indonesia sebagai negara anggota dewan dalam rekonstruksi Gaza? 

Tugas Indonesia sebagai Anggota Dewan Perdamaian Gaza

Dukungan terhadap inisiatif ini dikukuhkan melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 2803. Melalui resolusi tersebut, DK PBB memberikan mandat kepada Dewan Perdamaian untuk bertindak sebagai administrasi transisi Gaza dengan kepribadian hukum internasional.

Dewan Perdamaian Gaza diberi kewenangan untuk menyusun kerangka kerja, mengoordinasikan pendanaan, serta mengawasi proses pembangunan kembali Jalur Gaza hingga Otoritas Palestina dinilai mampu mengambil alih kendali secara aman dan efektif. Bagi negara-negara anggota PBB yang berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian, resolusi tersebut mengatur sejumlah tugas dan kewenangan utama di Gaza sebagai berikut:

1. Menyusun Peraturan untuk Menjalankan Rencana Komprehensif

Negara-negara anggota yang tergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza memiliki tugas utama menyusun pengaturan teknis dan kebijakan untuk menjalankan Rencana Komprehensif di Gaza. Rencana ini mencakup tahapan stabilisasi keamanan, pemulihan layanan dasar, hingga rekonstruksi infrastruktur sipil yang terdampak konflik. 

Dalam pelaksanaannya, negara anggota diwajibkan berkoordinasi dengan PBB, lembaga kemanusiaan internasional, serta pemangku kepentingan regional. Penyusunan pengaturan tersebut juga harus memperhatikan prinsip hukum humaniter internasional dan perlindungan warga sipil. 

Selain itu, setiap kebijakan yang dirumuskan diharapkan selaras dengan tujuan jangka panjang perdamaian dan keberlanjutan Gaza.

2. Membentuk Operasional Pemerintahan Transisi dan Pemulihan Gaza

Dewan Perdamaian diberi mandat untuk membentuk operasional pemerintahan transisi yang bertugas mengelola Gaza pada masa pemulihan. Pemerintahan transisi ini berfungsi memastikan keberlangsungan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan distribusi bantuan kemanusiaan. 

Negara-negara anggota berperan dalam merancang struktur administrasi, sistem pengelolaan anggaran, serta mekanisme pengawasan. Proses ini dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah tersebut. 

Pemerintahan transisi juga dipersiapkan sebagai jembatan menuju pemerintahan sipil permanen yang sah.

3. Berpartisipasi dalam Pembentukan International Stabilization Force (ISF)

Salah satu kewenangan penting Dewan Perdamaian adalah berpartisipasi dalam pembentukan International Stabilization Force (ISF). Pasukan ini bertugas menjaga keamanan dan ketertiban selama masa transisi serta mencegah terjadinya eskalasi konflik baru. 

Negara-negara anggota dapat berkontribusi dalam perencanaan mandat, aturan pelibatan, dan koordinasi operasi ISF. Pembentukan ISF dilakukan di bawah kerangka hukum internasional dan pengawasan PBB. 

Kehadiran pasukan stabilisasi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pemulihan dan rekonstruksi Gaza.

4. Menyumbang Personel, Peralatan, Sumber Daya, dan Bantuan Teknis

Dewan Perdamaian Gaza juga membuka ruang bagi negara-negara anggota untuk menyumbangkan personel, peralatan, serta sumber daya pendukung lainnya. Kontribusi ini dapat berupa tenaga ahli sipil, aparat keamanan, hingga tenaga medis dan teknis. 

Selain itu, bantuan teknis dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan administrasi, pembangunan infrastruktur, serta pemulihan layanan publik. Setiap bentuk kontribusi disesuaikan dengan kapasitas dan komitmen masing-masing negara anggota. 

Dukungan tersebut diharapkan mempercepat proses stabilisasi dan pemulihan Gaza secara menyeluruh.

Read More

Kena OTT saat Terima Kardus Berisi Rp1 Miliar dari Bos PT BKB

JAKARTA KONTAK BANTEN  Barang bukti Rp1 miliar yang diamankan KPK saat OTT Kalsel merupakan uang suap dari Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (BKB), Venasius Jenarus Genggor untuk Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono. Uang tersebut ditemukan penyidik di dalam dua dus berisi pecahan Rp 100 ribu dan Rp50 ribu."Dua kardus ini digunakan pihak pemberi VNZ (Venasius) kepada saudara MLY (Mulyono) untuk membungkus uang senilai Rp1 miliar," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.

Mulyono dan Venasius resmi ditetapkan tersangka bersama anggota tim pemeriksa KPP Madya Banjarmasin, Dian Jaya Demega. Ketiganya menjadi tersangka setelah terjaring OTT pada Rabu kemarin, 4 Februari 2025.

Selain barang bukti Rp1 miliar dari Mulyono dan Venasius, KPK juga mengamankan barang bukti penggunaan uang Rp300 juta oleh Mulyono untuk DP rumah, Rp180 juta yang sudah digunakan Dian, dan Rp20 juta yang digunakan Venasius.

"Sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai Rp1,5 miliar," tambah Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Ketiga tersangka kini ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih selaam 20 hari ke depan hingga 24 Februari 2026.

Tersangka Mulyono dan Dian selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor serta Pasal 606 Ayat 2 UU 1/2023 tentang KUHP.

Sedangkan tersangka Venzo selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 Ayat 1 UU 1/2023 tentang KUHP.

Read More

Prabowo Lantik Juda Agung Jadi Wamenkeu, Resmi Gantikan Thomas Djiwandono

JAKARTA KONTAK BANTEN Presiden Prabowo Subianto resmi melantik mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam sebuah upacara di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.  Acara pelantikan digelar bersamaan dengan pengucapan sumpah jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Adies Kadir. Sekitar pukul 16.00 WIB, Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi acara didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 


Keduanya langsung memasuki ruang pelantikan untuk memimpin jalannya prosesi. Lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian dinyanyikan.

Selanjutnya dibacakan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. 

Melalui Keppres tersebut, Juda Agung resmi dilantik menggantikan Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Usai pembacaan Keppres, Juda Agung mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Setelah itu, ia menandatangani berita acara pelantikan sebagai tanda resmi pengangkatan.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prosesi kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden dan Wakil Presiden, yang diikuti para pejabat negara yang hadir.

Sejumlah tokoh penting tampak menghadiri acara tersebut, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wamenkeu Suahasil Nazara, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. 

Hadir pula Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta para hakim MK, termasuk Ketua MK Suhartoyo

Read More

Ronaldo Masuki Usia 41: Gaji Triliunan dan Saham Klub Jadi Kado Spesial

JAKARTA KONTAK BANTEN   Tanggal 5 Februari 2026 menjadi momen penting bagi dunia sepak bola karena sang megabintang, Cristiano Ronaldo, resmi menginjak usia 41 tahun.

Di usia yang bagi sebagian besar atlet adalah masa pensiun, kapten timnas Portugal ini justru membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pemain bola, melainkan sebuah "biosfer komersial" yang mampu menghidupi dirinya sendiri bahkan jika ia memutuskan gantung sepatu besok pagi.

Perayaan ulang tahun ini semakin manis dengan fakta bahwa Ronaldo telah memperbarui kontraknya dengan klub Arab Saudi, Al Nassr, pada 2025 lalu untuk durasi dua tahun.

Nilai kesepakatannya pun fantastis, mencapai angka £492 juta. Jika dibedah lebih dalam, angka ini menunjukkan betapa berharganya waktu bagi seorang CR7; ia mengantongi sekitar £488.000 per hari, atau setara dengan £5,65 (sekitar Rp100 ribuan) untuk setiap detik yang berlalu dalam hidupnya.

Kesepakatan "gila" ini tidak berhenti pada gaji saja, karena Ronaldo juga memegang 15% saham di klub tersebut senilai £33 juta, menjamin masa pensiun yang lebih dari sekadar mewah.

Namun, kekayaan Ronaldo tidak hanya bersumber dari gocekan bolanya di lapangan hijau. Mantan bintang Manchester United dan Real Madrid ini telah membangun kerajaan bisnis global di bawah merek "CR7" yang mencakup alas kaki, busana, hingga wewangian.

Ekspansi bisnisnya merambah sektor perhotelan lewat kerja sama dengan Pestana, yang kini telah berdiri megah di kota-kota besar dunia seperti Madeira, Lisbon, Madrid, Marrakech, hingga New York.

Tak ketinggalan, ia juga merambah industri kebugaran lewat CR7 Crunch Fitness dan meluncurkan lini parfumnya sendiri.

Kekuatan merek Ronaldo juga didukung oleh dominasi digital yang tak tertandingi. Pada September 2025, ia mencatatkan sejarah sebagai manusia pertama yang menembus angka 1 miliar pengikut di seluruh platform media sosial.

Di Instagram saja, ia memiliki 671 juta pengikut, menjadikannya individu yang paling banyak diikuti di dunia.

Hal ini membuat media sosialnya bukan sekadar alat pemasaran, melainkan aset media raksasa yang memberikan jaminan visibilitas bagi merek-merek kelas kakap yang bekerja sama dengannya, seperti Nike, Binance, hingga Jacob & Co.

Kepindahannya ke Liga Pro Saudi yang sempat menuai kritik ternyata menjadi langkah strategis yang brilian di senja kariernya. Berada di luar ekosistem Eropa justru membuka pasar baru dan meningkatkan relevansi mereknya di ekonomi yang sedang berkembang.

Dengan kombinasi prestasi di lapangan dan gurita bisnis di luarnya, Cristiano Ronaldo di usia 41 tahun adalah bukti nyata bagaimana seorang atlet bertransformasi menjadi industri berjalan yang tak lekang oleh waktu

Read More

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

JAKARTA KONTAK BANTEN   Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menggelar diskusi publik bertajuk “Transformasi Nahdlatul Ulama Memasuki Abad Kedua” di Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026. Kegiatan ini digelar sebagai wujud tanggung jawab moral merawat warisan ulama sekaligus membuka ruang gagasan strategis bagi masa depan NU.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dhakiri menegaskan, PKB memiliki ikatan historis dan ideologis yang tidak terpisahkan dari NU. Mengutip KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ia menyebut PKB sebagai “telurnya NU”.

“Sebagai anak, PKB tidak mungkin lepas tangan. Namun cinta tidak berarti mencampuri. PKB menghormati penuh kemandirian NU dan tidak masuk ke urusan internal,” tegas Hanif.

Menurutnya, dinamika yang terjadi di tubuh organisasi besar seperti NU harus dilihat sebagai momentum konsolidasi dan pembaruan, baik pada aspek kelembagaan, tata kelola, maupun kepemimpinan, agar NU tetap kokoh menjalankan khidmah keumatan dan kebangsaan.

“NU adalah pilar moderasi Islam, perekat sosial, dan penyangga moral bangsa. Jika NU melemah, baik secara kelembagaan, konsolidasi, maupun arah kepemimpinan, risikonya bukan hanya bagi warga NU, tetapi juga bagi stabilitas dan masa depan Indonesia,” ujarnya.

Hanif menegaskan pentingnya penguatan organisasi, pembaruan tata kelola, serta transformasi kepemimpinan yang berakar pada nilai dan garis perjuangan para pendiri NU, yaitu melayani umat, menjaga bangsa, dan menjadi sumber kebijaksanaan.

“NU terlalu besar untuk terseret kepentingan sempit. NU penting bagi negara, penting bagi pemerintah, dan penting bagi masa depan Indonesia. Menjaga NU tetap kuat, relevan, dan bersatu adalah kepentingan bersama,” katanya.

Ia menutup dengan menegaskan komitmen PKB untuk terus merawat nilai, menjaga marwah ulama, dan memastikan NU memasuki abad kedua sebagai kekuatan peradaban yang memberi manfaat nyata bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah tokoh dan intelektual NU, antara lain KH Abdussalam Shohib, AS Hikam, KH Said Aqil Siroj, KH Zulfa Mustofa, Fachry Ali, KH Yusuf Chudlory, serta Savic Ali.

Read More

BEM Banten Bersatu Turun ke Huntara, Janji Kawal Warga Pasca Bencana

 

Anggota BEM Banten Bersatu mengunjingi pemukoman warga penyintas banjie bandang di Cigobang Lebak. (Istimewa)

LEBAK  KONTAK BANTEN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Hunian Sementara (Huntara) Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, pada 2–14 Februari 2026.

Melalui kegiatan ini, BEM Banten Bersatu mengusung tema “Merawat Harapan, Membangun Kembali Kehidupan” sebagai wujud komitmen mahasiswa untuk hadir, berkontribusi, dan membersamai masyarakat pascabencana banjir bandang tahun 2020.

Koordinator Pusat BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto mengatakan pihaknya memfokuskan pengabdian masyarakat pada dua program utama, yakni pembangunan Taman Baca Masyarakat (TBM) dan revitalisasi bangunan Majelis Taklim.

“Kami merancang dua program ini sebagai upaya pemulihan sosial, pendidikan, dan spiritual masyarakat Huntara yang selama ini hidup dengan keterbatasan sarana dan prasarana,” kata Bagas kepada awak media, Kamis (5/2/2026).

Bagas menegaskan kegiatan tersebut bukan sekadar aksi simbolik, melainkan wujud nyata tanggung jawab moral dan sosial mahasiswa terhadap masyarakat yang masih berjuang menata kembali kehidupan.

“Kami ingin menghadirkan ruang belajar, ruang ibadah, dan ruang harapan. Taman baca menjadi pintu masa depan anak-anak, sementara Majelis Taklim menjadi pusat penguatan nilai, kebersamaan, dan spiritualitas masyarakat,” ujarnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, BEM Banten Bersatu bersama warga Huntara Cigobang melakukan gotong royong pembangunan dan perbaikan fasilitas, pendampingan edukasi anak-anak, serta penguatan interaksi sosial antarwarga.

“Kami juga melibatkan tokoh masyarakat, pemuda setempat, dan berbagai pihak yang peduli terhadap pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana,” ungkapnya.

Bagas menambahkan, melalui program ini, BEM Banten Bersatu berharap Taman Baca Masyarakat dapat tumbuh sebagai pusat literasi berkelanjutan. Selain itu, Majelis Ta’lim kembali berfungsi sebagai ruang ibadah, pendidikan keagamaan, dan silaturahmi warga.

“BEM Banten Bersatu menegaskan komitmen untuk menghadirkan gerakan mahasiswa yang tidak hanya kritis dalam wacana, tetapi juga solutif melalui kerja nyata di tengah masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk merawat harapan dan membangun kembali kehidupan yang lebih bermartabat,” tutupnya.

Read More

Bappeda Berganti Nama Menjadi Bapperida, Sekda Kota Serang Lantik Puluhan ASN

KOTA  SERANG  KONTAK BANTEN – Pemkot Serang mengubah nama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Serang.

Perubahan itu dilakukan, menyusul adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2023 tentang penyesuaian nomenklatur dan struktur organisasi lembaga perencanaan daerah.

Sebagai bentuk konsekuensi dari perubahan nomenklatur baru itu, Sekda Kota Serang Nanang Saefuddin melantik 9 pejabat struktural dan 34 pejabat fungsional di lingkungan Bapperida dan Inspektorat Kota Serang yang dilaksanakan di Aula Setda lantai 1 Puspemkot Serang, Kamis (5/2/2026).

Nanang mengungkapkan, pelantikan itu dilakukan sebagai upaya penyegaran dan peningkatan kinerja organisasi, sekaligus untuk pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Ini merupakan kepercayaan pimpinan yang diberikan kepada teman-teman. Jadi tolong dijalankan dengan baik kepercayaan itu,” katanya.

Nanang menjelaskan, posisi Baperida sangat strategis dalam mencapai tujuan dari visi misi kepala daerah yang sudah tercantum dalam RPJMD. Oleh karena itu, para ASN yang bertugas di dalamnya harus benar-benar fokus dan maksimal dalam menyusun sebuah perencanaan dari tahun ke tahun.

“Semoga dengan jabatan ini bisa berkontribusi untuk meningkatkan pembangunan dan memajukan Kota Serang yang kita cintai,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Nanang juga mengingatkan akan pentingnya masukan atau aspirasi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan. Maka dari itu, setiap Musrembang yang dilaksanakan sudah barang tentu harus menjadi prioritas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemkot Serang.

“Baik aspirasi pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur,” pungkasnya lagi.

Pada kesempatan itu, Nanang juga mengingatkan kepada ASN perempuan agar mengurangi intensitas ngobrolnya dibandingkan dengan kerja. Meskipun Nanang menyadari tidak semua perempuan begitu, tapi kita harus saling mengingatkan.

“Kita digaji dan diberikan Tunjangan Kinerja Pegawai (TPP) untuk bekerja melayani masyarakat, jadi fokuslah pada tugas,” tandasnya

Read More

Hadiri Peringatan Hari Kanker Sedunia, Bupati Dewi Imbau Masyarakat Rutin Lakukan CKG

 PANDEGLANG -KONTAK BANTEN – Peringatan Hari Kanker Sedunia tingkat Kabupaten Pandeglang, digelar di Kecamatan Mekarjaya, Kamis (5/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani, mengimbau masyarakat agar rutin melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG) ke Puskesmas terdekat, sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit, khususnya kanker.

Bupati Dewi menegaskan, deteksi dini merupakan kunci utama dalam pencegahan dan penanganan kanker. Melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin, potensi penyakit dapat diketahui lebih awal, sehingga penanganannya bisa dilakukan dengan cepat dan tepat.

“CKG ini sangat penting, terutama untuk mencegah dan mendeteksi kanker sejak dini. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk tidak ragu memeriksakan kesehatannya ke Puskesmas,” ujar Bupati Dewi, Kamis (5/2/2026).

Ia juga menambahkan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan, dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi.

“CKG adalah program asta cita bapak Presiden Prabowo bagi seluruh masyarakat di Indonesia yang harus dimanfaatkan, karena, dengan kesehatan gratis secara bersama insya Allah kita bisa mendeteksi secara dini,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Puskesmas Mekarjaya, Darmadi, menjelaskan dalam upaya pencegahan kanker serviks, pihaknya tidak hanya melaksanakan CKG, tetapi juga melakukan pemeriksaan tambahan berupa IVA tes dan tes DNA HPV.Pemeriksaan ini menyasar wanita usia 30 hingga 50 tahun dengan cara pengambilan sampel. Tujuannya untuk menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah terjadinya kanker serviks,” jelas Darmadi.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada minggu lalu, tidak ditemukan adanya kasus kanker serviks (CA serviks) di wilayah kerja Puskesmas Mekarjaya.

“Alhamdulillah, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, belum ditemukan kasus kanker serviks, dan sekarang masih berlanjut. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat mulai meningkat dan diharapkan ke depan semakin banyak warga yang mau melakukan pemeriksaan rutin,” imbuhnya.

Read More

IPP Masih Rendah, Komisi X Soroti Peran Pemuda di Banten

KOTA  SERANG KONTAK BANTEN  – Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Banten, Rabu (4/2/2026). Rombongan wakil rakyat itu, menyoroti peran pemuda di Banten dan nasib generasi muda.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama terhadap para pemuda di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Seperti, kata dia, rendahnya peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

“Kenaikan IPP di Banten hanya satu persen lebih, dari 53,33 menjadi 54,83 memang naik, tetapi melambat. Nah inilah yang harus kita dorong agar kenaikan IPP naik tajam, khususnya di Banten dan disemua wilayah Indonesia,” katanya, Rabu (4/2/2026).

Dia juga menyoroti kerentanan para pemuda terhadap pergaulan bebas akibat sulitnya mencari pekerjaan. Hal seperti itu, kata dia, menjadi perhatian serius Komisi X DPR RI sebagai upaya menyelematkan generasi muda dari keterpurukan.

Tindakan itu, lanjutnya, harus dilakukan, karena tidak sedikit generasi muda yang terjebak dalam pergaulan tidak baik karena kesulitan secara ekonomi. Hal itu, akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat, disamping perhatian dari Pemprov Banten.

“Narkoba menjadi tantangan uang besar, karena sasarannya generasi muda. Karena tingkat pengangguran sangat tinggi, banyak mencari jalan pintas untuk mencari uang, misalnya menjadi agen narkoba atau pengedar narkoba,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, keterbatasan mendapatkan akses informasi yang akurat menjadi penyebab lain kerentanan para pemuda. Oleh karena, tidak sedikit generasi muda yang menjadi korban akibat keterbatasan informasi.

“Banyak juga pemuda kita karena kurangnya pengetahuan, terjebak scam dan penipuan, judi online, tertipu bekerja di luar negeri malah mereka menjadi korban penjualan manusia,” ujarnya.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan Komisi X DPR RI menjadi salah satu ajang menyampaikan informasi terkait perkembangan pemuda di Banten.

Melalui forum itu, diharapkan agar para pemuda di Banten bisa mendapatkan tambahan perhatian dari DPR RI dan Pemerintah Pusat, disamping perhatian yang diberikan oleh Pemprov Banten melalui berbagai kebijakan yang ada.

“Kami berterima kasih, mudah-mudahan pemuda banten lebih semangat dan lebih maju dibandingkan pemuda lain di Banten. Karena kita juga terus memberikan perhatian kepada para pemuda sebagai generasi penerus,” pungkasnya.

Read More