SERANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Serang
yang setahun lalu soft launching hingga kini belum bisa beroperasi
secara maksimal. Bahkan, hingga saat ini RSUD belum bisa bekerja sama
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Direktur RSUD Kota Serang Ahmad Hasanudin mengatakan, saat ini
pihaknya sudah menyiapkan ketersediaan sarana prasarana yang masih
kurang untuk bisa bekerja sama dengan BPJS. Tetapi, karena beberapa
peralatan import sehingga terlambat. Ia juga mengakui pernah menyatakan
RSUD akan beroperasi maksimal dan digelar grand launching pada bulan
Agustus. Namun, rencana itu kemungkinan tertunda.
“Belum (kerja sama), ini lagi persiapan nanti kalau sudah sarananya lengkap,” kata Hasanudin, Kamis (4/7/2019)
Menurutnya, Pemkot Serang sudah memberikan bantuan kesehatan berupa
Penerima Bantuan Iuran (PBI) kepada 4.000 warga dengan nilai sekitar Rp
10 miliar. Namun, karena RSUD belum ada kerjasama dengan BPJS, sehingga
16 puskesmas di Kota Serang belum bisa merujuk ke RSUD Kota Serang.
“Selain sarana, akreditasi itu harus ada, contoh kecilnya logo rumah
sakit harus jalan untuk organisasi itu harus diperwalkan,” ucapnya.
Selain itu, lambatnya RSUD untuk bisa beroperasi karena Perda
Retribusi RSUD Kota Serang belum rampung. Padahal, perda merupakan
payung hukum bagi RSUD dalam menetapkan tarif. “Takutnya ada orang yang
tidak punya BPJS kan tarif itu berdasarkan perda, kalau BPJS kan dari
BPJS tarifnya, tapi kalau pasien umum masa ditolak,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin mengatakan, layanan kesehatan
merupakan prioritas Pemkot Serang. Bahkan, kata dia, grand launching
direncanakan pada Agustus mendatang.
“Sesuai kesepakatan sih awalnya dari dinas terkait Agustus, terlepas
nanti ada hal lain dan diundur kita lihat saja nanti, tapi saya pribadi
masih mempunyai komitmen bahwa Agustus harus grand launching,” ujarnya.
Terkait masalah akreditasi yang juga menjadi kendala untuk bisa
bekerja sama dengan BPJS, ia mengatakan akan terus menekan OPD terkait
agar segera menyelesaikan kendala tersebut. Hal itu untuk mempercepat
layanan kesehatan kepada masyarakat. “Yang jelas kepala daerah termasuk
saya wakil kepala daerah akan terus menekan dinas terkait untuk jemput
bola, apa yang jadi masalah, yang jadi kendala,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi saat
melakukan sidak ke RSUD Kota Serang beberapa waktu lalu menyatakan bahwa
pihaknya akan mengakomodir aspirasi para petugas RSUD Kota Serang.
“Kami akan coba audiensi dengan BPJS Kesehatan terkait kerja sama
dengan RSUD Kota Serang. Kami nanti akan panggil BPJS juga gimana
aturannya agar RSUD ini bisa melayani pasien BPJS,” ujarnya.
0 comments:
Post a Comment