SERANG-Angka pengangguran di Provinsi Banten mengalami penurunan menjadi
7,58 persen atau sekitar 465.800 orang jika dibandingkan tahun 2018
sebesar 7,77 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten per
Februari 2019 dari jumlah angkatan kerja sebesar 6,14 juta orang dengan
jumlah yang bekerja sebanyak 5,68 juta orang atau meningkat 53.920 orang
dibandingkan Februari 2018.
Data BPS menyebutkan, jumlah penduduk bekerja di Provinsi Banten
meningkat dari tahun 2018 sebanyak 5,62 juta orang menjadi 5,68 juta
orang pada 2019 ini. Dengan struktur lapangan pekerjaan utama terbesar
meliputi perdagangan sebesar 23,88 persen atau 1.36 juta orang, industri
pengolahan sebesar 19,97 persen atau 1.13 juta orang, pertanian,
pertambangan dan penggalian sebesar 12,72 persen atau 722.120 orang.
Sementara, untuk status pekerjaan utama di Banten didominasi oleh
buruh/karyawati/pegawai dengan presentase sebesar 53,61 persen atau 3.04
juta orang. Sebagian besar pekerja yaitu 4,51 juta orang atau 79,52
persen merupakan pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dan
sekitar 15,17 persen dari total penduduk bekerja berpendidikan tinggi
(diploma ke atas).
Tingkat pengangguran terbuka terendah di Banten terdapat pada
penduduk berpendidikan Diploma I/II/III, sementara tingkat pengangguran
terbuka tertinggi sebesar 11,65 persen pada jenjang pendidikan SMK.
Jumlah pengangguran di Banten berdasarkan wilayah didominasi wilayah
perdesaan sebesar 7,91 persen dibandingkan perkotaan sebesar 7,45 persen
dan sebesar 56,59 persen atau 3,21 juta penduduk bekerja pada sektor
formal dan sisanya sebanyak 43,41 persen atau 2,46 juta orang bekerja
pada sektor informal.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi
Banten Alhamidi menyampaikan apresiasi atas menurunnya tingkat
pengangguran terbuka tahun ini.
Namun menurutnya, terdapat selisih jumlah pengangguran antara BPS
dengan pendataan yang dilakukan Disnakertrans menurut kartu kuning yang
berjumlah 80.000 orang.
"Kalau pendataan tahun 2018 itu jumlahnya 80.000 orang, berdasarkan
kartu kuning yang terdata. Kalau tahun ini kita belum cek lagi," ujar
Alhamidi di Serang, Senin (6/5/2019)
Terkait jumlah pengangguran di Banten yang masih didominasi lulusan
SMK, Alhamidi menjelaskan bahwa berdasarkan 675 jumlah SMK di Banten
dengan 600 swasta dan 75 negeri, maka dapat mendominasi angka
pengangguran terbuka di Banten.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk terus meningkatkan
kompetensi para lulusan SMK agar menjadi sumber daya manusia yang siap
kerja.
"Upaya kami di antaranya meningkatkan kompetensi pekerja, membentuk
skill development center untuk kesempatan kerja, memberangkatkan ke luar
negeri dan perekrutan tenaga kerja. Perusahaan kan tiap minggu ada
laporan perekrutan kerja, begitu pun Disnaker kabupaten/kota karena ada
Pergub wajib lapor lowongan kerja," ujarnya.
Alhamidi berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dapat
bersinergi aktif dalam upaya pengurangan angka pengangguran terbuka di
Banten. Seperti melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyiapan
SDM siap pakai dan sesuai dengan pangsa pasar melalui pendidikan formal
atau berinovasi dengan pendidikan lainnya.
"Termasuk OPD lain juga nanti dapat berkontribusi dalam mengurangi
angka pengangguran. Misalnya Dinas PUPR anggarannya Rp 1,3 triliun itu
bisa menyerap pengangguran berapa persen," ujarnya.
Gubernur Wahidin Halim juga terus berupaya menurunkan angka
pengangguran di Banten melalui berbagai cara. Seperti dengan terus
mendorong sektor industri di Banten untuk lebih komunukatif dengan unsur
pemerintah terkait kebutuhan SDM, menggencarkan pelatihan-pelatihan
yang dapat dilakukan Pemprov yakni melalui Balai Latihan Kerja Industri
(BLKI) secara gratis dan tepat sasaran, terus mendorong perguruan tinggi
agar mampu menyiapkan SDM matang dan profesional yang siap kerja serta
menjalin kerja sama bersama industri-industri di Banten.
0 comments:
Post a Comment