Pemprov Banten Siapkan Jaring Pengaman Sosial Rp 3,9 Triliun

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan anggaran jaring pengaman sosial senilai Rp 3,9 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Muhtarom mengatakan, adapun jumlah masyarakat yang kemungkinan terdampak sebagaimana data BPS mencapai 4.4 juta. Jika per satu orang diberikan Rp 15.000 per hari, maka anggaran yang dibutuhkan untuk 2 bulan mencapai Rp 3,9 triliun.

“4,4 juta (warga) tersebar di delapan kabupaten/kota. Nanti menjadi tanggung jawab provinsi kita siapkan dulu anggarannya, kita geser,” ujarnya.

Kebutuhan anggaran itu diperkirakan tak ditanggung seluruhnya oleh APBD Banten. Pusat akan memberikan bantuan yang persentase pembagiannya belum ditentukan. “Gubernur terus melakukan koordinasi dengan pusat,” ucapnya.

Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti membenarkan, Pemprov Banten telah melakukan pergeseran anggaran untuk menunjang penanganan Covid-19 di Banten. Anggaran yang tersedia hasil pergeseran tahapan pertama Rp 152 miliar, ditambah dengan BTT yang tersedia menjadi Rp 161 miliar.

Adapun kegiatan yang terkena pergeseran untuk tahapan pertama, yaitu pengurangan bansos tidak direncanakan Rp 14 miliar, penundaan pengadaan lahan UPT Cikokol Rp 20 miliar, premi PBI BPJS Kesehatan Rp miliar, dan pengurangan pembangunan gedung Rp 23 miliar. “Penggunaannya ke Dinas Kesehatan, RSUD Banten, dan BPBD Banten,” katanya.

Terkait pergeseran anggaran tahap kedua, ia menjelaskan, ada beberapa kemungkinan anggaran kegiatan yang akan digeser. Misalnya untuk infrastruktur. “Yang terpenting kita fokus. Ini tidak hanya diderita oleh Pemprov Banten, seluruh Indonesia kita semua fokus untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Bantu pekerja informal

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyiapkan langkah untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dari hasil pendataan Dinas Sosial (Dinsos) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 25 ribu warga yang akan diberikan bantuan.

Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin mengatakan, jaring pengaman sosial (social safety net) itu dipersiapkan bagi warga yang terdampak secara ekonomi akibat wabah Covid-19 ini.

“Kayaknya kita lihat nanti apa yang dibutuhkan masyarakat. Tapi, karena memang diarahkan untuk makan jadi kayaknya daripada uang lebih baik berupa barang (Sembako),” ujar Subadri usai rapat terkait instruksi refocusing anggaran di Kantor Bappeda Kota Serang, Senin (6/4/2020).

Menurut dia, jumlah itu diprioritaskan bagi warga yang terdampak dan belum menerima jenis bantuan apapun dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) atau bantuan lainnya.

“Artinya yang mendapat program dari PKH dan dari lainnya itu tidak, karena kan kaya dari Jamsosratu itu mereka sudah ada perbulannya. Ini yang belum, contoh kaya tukang cilok, asongan, pengangguran baru,” ucapnya.

Setelah refocusing anggaran penanganan Covid-19 yang sebelumnya sebesar Rp 20 miliar, bertambah menjadi Rp 41 miliar. Anggaran itu di antaranya rincian untuk penanganan kesehatan yang sudah ditransfer ke masing-masing OPD sebesar Rp 15 miliar akan bertambah Rp 1,8 miliar menjadi Rp 16,8 miliar.

“Sisanya, untuk jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi lainnya. Untuk dampak ekonomi kita anggarkan Rp 9,1 miliar dan sosial safety net (jaring pengaman sosial) Rp 15,2 miliar jadi total Rp 41, 1 miliar,” ucapnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wachyu B Kristiawan mengatakan, penambahan jumlah anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) itu berasal dari pergeseran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TP PNS) yang batal naik.

“Kami semua mengalokasikan ke BTT itu pemindahan dari TPP. Sebelumnya kan direncanakan naik tapi kan dari instruksi Mendagri tidak diperkenankan naik, nah anggaran dari TPP itu masih cukup untuk bisa nutupin penanganan Covid-19 itu,” tuturnya