Karyawan Bank Banten Terancam PHK Massal

Komisi III Minta Pemprov Tanggungjawab

SERANG – Keputusan Gubernur Banten memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank bjb membuat Bank Banten terancam gulung tikar.

Nasib seribu karyawan Bank Banten pun diujung tanduk lantaran terancam kena PHK massal, lantaran Bank Banten terancam dilikuidasi (ditutup).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten, Ade Hidayat mengungkapkan, dampak dari perpindahan RKUD ke Bank bjb menjadi pukulan berat bagi Bank Banten. “Ini yang tidak dipikirkan Pemprov, nasib karyawan Bank Banten terancam jadi pengangguran,” kata Ade kepada Radar Banten, Jumat (8/5).

Politikus Gerindra ini melanjutkan, berdasarkan data dari Direksi Bank Banten, jumlah karyawan Bank Banten hampir seribu orang. Bila Pemprov gagal melakukan merger Bank Banten dengan Bank bjb maka Bank Banten terancam tutup dalam waktu dekat. “Makanya Komisi III meminta pemindahan RKUD dikembalikan ke Bank Banten, agar Bank Banten sehat dan tidak melakukan PHK massal,” tegasnya.

Ade menilai, proses merger Bank Banten dengan Bank bjb tidak akan mudah. Bahkan Pemprov mulai frustasi. “Gubernur telah meminta bantuan ke Presiden, tapi itu belum tentu berhasil menyelamatkan Bank Banten,” tegasnya.

Menurut Ade, rencana menggabungkan usaha Bank Banten dengan Bank bjb yang diklaim sebagai upaya menyelamatkan Bank Banten oleh Pemprov. Padahal itu bukan solusi yang tepat.

“Kalau dijelaskan satu-persatu, poin per poin, kelihatannya belum menemukan solusi menyelamatkan Bank Banten, sehingga curhat kepada Presiden,” ujarnya.

Komisi III, lanjut Ade, sejak awal menolak pemindahan RKUD dan menolak digabungkannya Bank Banten dengan Bank bjb.

“Kalau sudah buntu begini, kita harapkan Gubernur segera mengurungkan niatnya untuk melakukan merger dan kembali menyehatkan Bank Banten dengan tetap menyimpan RKUD di Bank Banten,” tegasnya.

Bank Banten merupakan aset dan simbol kebanggan bagi masyarakat Banten. Salah satu peneguh bahwa Banten sudah mandiri dan bisa menyaingi provinsi induknya yang juga memiliki bank daerah. Atas kondisi yang terjadi kepada Bank Banten.

“Sebagai warga Banten dan anggota Komisi III, saya ingin Gubernur menjadi hero dan menyelamatkan Bank Banten. Dengan berbagai masalahnnya, Bank Banten masih punya jalan keluar. Tinggal bagaimana kita unsur pemangku kepentingan mulai dari DPRD dan Pemprov Banten bergotong-royong,” paparnya.

Ia menegaskan, apa yang direkomendasikan Komisi III agar Bank Banten tetap menjadi penyimpanan uang pemprov, itu semata-mata demi masyarakat Banten.

“Saya yakin sebagian besar masyarakat Banten bangga akan Bank Banten dan berharap bank ini berdiri tegak tidak dimerger,” tuturnya.

SURAT KE PRESIDEN

Berdasarkan informasi yang dihimpun , pada akhir April lalu, Gubernur Banten Wahidin telah melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo tertanggal 29 April 2020.

Dalam suratnya, Wahidin memohon kepada Presiden melalui fasilitasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat merealisasikan kesepakatan merger (kerja sama di bidang perbankan) antara Bank Banten dengan Bank bjb dalam rangka menyelamatkan dana Pemprov Banten.

Surat Gubernur yang dikirimkan kepada Presiden tersebut, juga ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Mendagri, Gubernur Jawa Barat, Ketua OJK, Gubernur BI dan Ketua DPRD Banten.

Ketua DPRD Banten Andra Soni membenarkan bila dirinya telah menerima dua surat dari Gubernur Banten pada akhir April 2020. Surat pertama terkait pemberitahuan rencana pinjaman daerah jangka pendek sebesar Rp800 miliar ke Bank bjb, dan kedua tembusan surat Gubernur ke Presiden terkait progres pasca penandatangan kerja sama antar Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat.

“Saya sudah terima suratnya, tertanggal 29 April 2020,” kata Andra kepada Radar Banten, Rabu (6/5).

Andra menambahkan, DPRD Banten masih menunggu kepastian dari Pemprov Banten terkait progres merger Bank Banten dengan Bank bjb.

“Dalam forum konsultasi DPRD dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Pemprov menjanjikan proses merger selama tiga bulan. Kita tunggu saja sampai Juli mendatang,” ujarnya.

Ia berharap, Pemprov Banten menyelamatkan Bank Banten sekaligus mencegah terjadinya PHK massal.

“Jangan sampai Bank Banten ini tutup, bagaimana nasib karyawannya nanti,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar Fitron Nur Ikhsan mengungkapkan, langkah tergesa-gesa Pemprov memindahkan RKUD dan berencana menggabungkan usaha Bank Banten dengan Bank bjb terkesan bertepuk sebelah tangan.

“Pemprov Jabar dan Bank bjb nampaknya tidak antusias dengan rencana merger, sehingga kesannya Pemprov Banten ngemis-ngemis minta bantuan likuiditas ke bjb,” ujarnya.

Dengan menyurati Presiden, lanjut Fitron, ini menunjukkan Pemprov Banten sejak awal tidak pernah merencanakan merger ini sejak awal. “Karena RKUD terlanjur dipindah, sementara proses merger tidak sesuai harapan, Pemprov mulai was-was. Sebab kalau merger sampai gagal, Bank Banten semakin terpuruk tanpa peminat, dan kemungkinan segera dilikuidasi (ditutup),” tegasnya.

Fitron pun menyayangkan Pemprov tidak pernah minta bantuan likuiditas ke lembaga penjamin simpanan (LPS), malah langsung memindahkan RKUD.

“Bank bjb saja menyarankan BB (Bank Banten) untuk minta bantuan likuiditas ke LPS. Kenapa Gubernur enggak pernah coba lakukan ini? Dari awal harusnya Gubernur lakukan ini. Bahkan surat yang dilayangkan ke Presiden, juga tidak ditembuskan ke LPS,” ungkapnya.

PROSES MERGER

Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar enggan menanggapi skema terburuk terkait nasib Bank Banten.

“Nanti ya, saat ini proses merger sedang dilakukan,” tuturnya.

Sementara Dalam laporan keuangan Bank Banten pada Triwulan I 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau Bank Banten mampu mencatatkan perbaikan kinerja yang tampak dari sejumlah indikator keuangan perseroan. Pada triwulan pertama (TW 1) 2020, perseroan telah berhasil meningkatkan kinerja khususnya terkait dengan upaya efisiensi yang dilakukan.

Direktur Operasional Bank Banten Kemal Idris berharap, proses merger berjalan lancar hingga tiga bulan ke depan, sehingga Bank Banten bisa tetap bertahan. Di tengah kondisi pasar keuangan yang berfluktuasi, Bank Banten optimistis untuk tetap melaksanakan aksi korporasi tersebut. “Kami juga terus mencermati perkembangan kondisi pasar seraya memetakan nilai penawaran yang terbaik bagi perseroan dan para pemangku kepentingan,” ujar Kemal.

Berbagai mekanisme pelaksanaan aksi korporasi pun tetap dijalankan Bank Banten sesuai dengan ketentuan dari regulator. Saat ini proses aksi korporasi tengah memasuki tahap registrasi pertama OJK. “Kami telah menerima hasil telaahan dari OJK dan sedang melengkapi tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tersebut. Walaupun Pandemi Covid-19 berpotensi untuk memundurkan jadwal aksi korporasi yang telah ditentukan, tapi yang paling penting adalah proses penguatan permodalan Bank Banten tetap berjalan di tahun 2020,” pungkas Kemal.