Koordinasi Antar Daerah Kunci Keberhasilan

TANGERANG—Persoalan banjir, longsor, sampah, sanitasi ketersediaan air bersih, kawasan kumuh, bangunan ilegal serta kemacetan menjadi hambatan bagi realisasi potensi pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Penanganan persoalan tersebut membutuhkan terobosan dari sisi pengembangan kawasan yang terpadu. Selain itu, koordinasi antar daerah menjadi kunci keberhasilan.

Demikian diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil saat melakukan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur. Sosialisasi sekaligus rapat koordinasi dilakukan Sofyan bersama Gubernur Banten Wahidin Halim, Bupati Tangerang A Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya di Ruang Akhlaqul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (16/7).

“Perpres No 60 Tahun 2020 mengamanatkan pembentukan Lembaga/ Badan Koordinasi  Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur untuk memperkuat koordinasi pengembangan dan pengelolaan kawasan serta mengakselerasi debottlenecking,” ujar Sofyan seusai pertemuan, kemarin.

Sofyan menjelaskan, untuk mensinkronisasi kebijakan dibentuklah struktur organisasi. Menteri ATR/ Kepala BPN akan ditunjuk sebagai ketua dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai wakil. Terdapat pula tiga gubernur yang berperan sebagai Koordinator Wilayah yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat.

“Lembaga/Badan Koordinasi ini akan dilengkapi dengan Project Management Office (PMO) yang dipimpin pak Wisnu. PMO ini akan jadi dapur yang mensinkronisasikan seluruh kebijakan, rencana, anggaran yang masing-masing disinkronkan saja, tidak ada kita ngambil anggaran cuman disinkronkan aja sehingga lebih mencapai sasaran,” kata Sofyan.