Sama dengan Polri, Kejagung Juga Tunda Proses Hukum Selama Pilkada

 

  JAKARTA-Kejaksaan Agung juga mengeluarkan keputusan untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah selama tahapan pilkada serentak 2020. Tujuannya untuk menjaga netralitas dan profesionalisme.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono, mengatakan, penundaan penanganan perkara terhadap pasangan calon kepala daerah merupakan keputusan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Yakni tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang optimalisasi peran Kejaksaan RI dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak 2020, khususnya pasangan calon yang diduga tersangkut korupsi.

“Penundaan ini supaya penanganan tindak pidana korupsi tidak dipolitisir atau dimanfaatkan sebagai isu untuk menggagalkan pihak tertentu dalam pilkada,” kata Hari pada Senin, 7 September 2020.Di samping itu, Hari mengklaim Kejaksaan Agung lebih dulu mengeluarkan kebijakan netralitas dan profesionalisme selama tahapan pilkada serentak 2020. Sebab, hal ini merupakan arahan dari jaksa agung.

“Kami sudah duluan (keluarkan aturan penundaan proses hukum),” ujarnya.

Sebelumnya, surat telegram Nomor: ST/2544/VIII/ RES.1.24./2020 diteken oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo tanggal 31 Agustus 2020.

Isinya mengatur tentang netralitas dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang penegakan hukum untuk menghindari conflict of interest serta menghindari pemanfaatan kepentingan politik oleh kelompok tertentu.

Selanjutnya, anggota Polri harus menunda proses hukum selama pelaksanaan Pilkada 2020 demi menjaga profesionalisme dan netralitas, baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap seluruh calon kepala daerah yang diduga terjerat kasus pidana.

Namun, aturan ini tidak berlaku ketika tertangkap tangan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, diancam hukuman mati atau seumur hidup. Maka, dipersilakan untuk melakukan lidik dan sidik sampai tuntas.

Selain itu, anggota Polri bisa melanjutkan proses penanganan perkara setelah tahapan pemilihan kepala daerah selesai atau pengucapan sumpah janji. Kemudian, bila ada anggota Polri yang tidak menjalankan aturan ini akan diproses secara disiplin maupun kode etik