Jakarta -Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggelar program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Tuban untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Program ini juga ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja bagi pekerja yang ter-PHK akibat pandemi COVID-19 melalui program padat karya di pedesaan dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.
"Kolaborasi ini menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu menekan pengangguran," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Minggu (25/10/2020).
Selain JPS, Kemnaker dan Kemendes PDDT juga membangun 1.000 sanitasi berupa sarana air bersih dan MCK di desa-desa melalui program padat karya infrastruktur, Sebelumnya, bantuan ini disalurkan kepada 350 desa di Jawa Tengah.
"Di antara program padat karya yang kami serahkan saat ini adalah program padat karya produktif untuk pembangunan sanitasi lingkungan dan air bersih. Agar bantuan ini tepat sasaran maka kami kolaborasi dengan Kemendes PDTT karena yang mengetahui desa yang membutuhkan program ini," kata Ida.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan kolaborasi ini merupakan wujud integrasi pembangunan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Atas nama warga desa, kami ucapkan terima kasih atas bantuannya dan semoga kolaborasi ini berlanjut," katanya.
Ia mengatakan saat ini tawaran program JPS Sanitasi Lingkungan dari Kemnaker disambut baik karena untuk kepentingan masyarakat desa. Ia juga mengatakan ada 74.953 desa siap menerima bantuan untuk warganya.
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menyebut untuk Jawa Timur, program ini akan menyasar 15 kelompok yang berada di Kabupaten Tuban, 15 kelompok di Kabupaten Gresik, 10 kelompok di Kabupaten Lamongan. Setiap kelompok terdiri dari 20 orang pekerja.
"Fokus utama program padat karya adalah pada pembangunan infrastruktur di pedesaan yang melibatkan warga atau swadaya masyarakat," kata Suhartono.
0 comments:
Post a Comment