Ma'ruf Ingatkan Polri Tetap Netral di Pilkada Serentak 2020

 

 Jakarta,-Wakil Presiden Mar'ruf Amin  meminta seluruh jajaran Polri untuk tetap menjaga netralitas di tengah tugas menjaga keamanan Pilkada Serentak 2020  

"Di sisi lain harus menjamin keamanan terhadap berlangsungnya proses pilkada. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi dan persiapan yang baik selain tetap menjaga netralitas sebagai aparat negara," kata Ma'ruf pada seminar Sespimti Polri Dikreg ke-29 secara daring, Jumat (2/10).

Ma'ruf memandang pilkada di tengah pandemi virus corona menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian. Dalam situasi normal, kata dia, Polri telah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengawal Pilpres 2019 dan Pilkada 2018.

Sementara saat pandemi, tugas Polri dituntut untuk konsentrasi terhadap penanganan Covid-19. Namun di sisi lain harus menjamin keamanan dan antisipasi terhadap pelbagai ancaman yang muncul saat Pilkada.

"Semisal ada potensi pelanggaran seperti hoaks dan black campaign, money politics, mobilisasi massa dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan masa pandemi," ucap Ma'ruf.

Mantan rais aam PBNU itu juga mengingatkan kepada jajaran Polri untuk konsisten dan berkomitmen menjaga kedisiplinan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi.

Ma'ruf melihat kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan menjadi satu-satunya cara yang paling efektif mencegah penularan ] Covid-19 saat ini. Sebab, vaksin pencegahan dan obat penyembuh belum tersedia.

"Pelaksanaan tatanan baru ini memerlukan pengawalan di semua lini sehingga seluruh masyarakat mematuhinya, tanpa kecuali," kata dia.

Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang. Ajang politik lokal lima tahunan itu akan diikuti oleh 270 wilayah di Indonesia secara serentak.

Tahapan pilkada kini sudah memasuki masa kampanye yang dimulai sejak 26 September 2020 kemarin hingga 5 Desember 2020 mendatang.

Meski dikritik banyak pihak, Presiden Joko Widodo berkukuh menggelar pilkada dengan alasan belum ada satu pun negara yang mengetahui kapan pandemi akan berakhir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengatur sejumlah ketentuan tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di tengah pelaksanaan pilkada.