Dilanda Banjir, Petugas Terpaksa ‘Pikul’ Logistik Pilkada Pandeglang

 

Anggota PPK sedang melakukan pendistribusian logistik Pilkada ke daerah yang terdampak banjir

PANDEGLANG – Banjir yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pandeglang memaksa Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) bekerja ekstra untuk menyalurkan logistik Pilkada ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di wilayah yang terdampak banjir.

Untuk mencapai lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau ke tempat PPS, anggota PPK beserta aparat kepolisian, TNI serta petugas keamanan lain terpaksa menggunakan perahu karet. Bahkan dibeberapa lokasi, petugas terpaksa mengangkut logistik Pilkada secara manual.

“Jadi di pikul. Ada yang menggunakan perahu ada juga yang dipikul karena perahunya terbatas, tetapi kami pastikan ini bisa didistribusikan ke setiap KPPS,” tegas Komisioner KPU Pandeglang, Ahmadi saat dihubungi Selasa (8/12/2020).

Kata Ahmadi, di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Sukaresmi, Patia, Panimbang, Cikeusik, Sobang, Munjul dan beberapa daerah lain yang terdampak banjir petugas harus menerjang banjir sambil memikul logistik Pilkada.

“Ada sembilan daerah yang terdampak banjir jadi menggunakan perahu atau dipikul,” katanya.

Selain pendistribusian logistik, kendala lain yang harus dihadapi oleh petugas yakni adanya pergeseran lokasi TPS dari lokasi awal yang telah disepakati. Hal itu dikarenakan lokasi awal masih terdampak banjir.

“Lokasi TPS digeser dari lokasi awal kemudian ada juga yang didirikan di lokasi yang ada pengungsinya. Sampai saat ini kami masih meng-update laporan terkait warga yang mengungsi. Tidak semua (TPS digeser) hanya di 95 TPS tapi itu tidak semua bergeser karena ada juga yang sudah surut, jadi yang bergeser itu yang memang airnya belum surut kaya di kampung Perdana, Sukaresmi,” ucapnya.

Namun ia menegaskan bahwa pergeseran lokasi TPS tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat yang akan memilih di TPS tersebut serta dipastikan lokasi baru dapat terjangkau oleh calon pemilih.

“Engga (jauh) masih bisa diakses karena lokasi awal itu banjir aja. Kan ada di surat KPU RI sepanjang masih di daerah pemilihan dan bisa diakses oleh pemilih jadi boleh (bergeser). Dari kemarin sudah kami sosialisasikan melalui surat KPU RI, Zoom Metting, kemudian Rakor dengan pemangku kepentingan,” tutupnya.