Dua Menteri Tersandung Korupsi, Politikus PKS: Evaluasi Kabinet!

 

Anggota DPR Netty Prasetiyani Aher

 JAKARTA - Anggota DPR Netty Prasetiyani Aher menilai kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial ( bansos) yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P Batubara telah melukai hati rakyat.

"Bagaimana rakyat tidak marah dan terluka hatinya jika dana bansos untuk jelata pun dikorupsi juga," ujar Netty, Kamis (10/12/2020).

Dia menilai dugaan tindak pidana korupsi Juliari Batubara dan kasus dugaan korupsi benih lobster yang melibatkan Edhy Prabowo harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi presiden terhadap kinerja kabinet.

"Dalam waktu berdekatan, dua menteri ditangkap KPK. Pemerintah harus mengevaluasi kinerja kabinet, termasuk program revolusi mental yang selama ini didengungkan," ujar Netty.Menurut Netty, rakyat membutuhkan teladan atau role model perilaku antikorupsi dari kalangan pejabat. "Bagaimana rakyat mau percaya bahwa ada perubahan perilaku dalam mengelola negara jika korupsi masih terus merajalela?" tanya Netty.

Legislator asal daerah pemilihan Kokab Cirebon-Indramayu ini mendorong pemerintah memikirkan formulasi terobosan dalam memberantas korupsi.

"Perlu ada formulasi terobosan untuk hentikan korupsi. Revolusi mental jangan hanya jadi jargon dan proyek, tapi harus benar-benar menjadi game changer yang membuat Indonesia zero korupsi," katanya.Salah satu terobosan itu, sambung Netty, menjadikan keluarga sebagai institusi pertama yang mencegah perilaku korup."Keluarga harus menjadi lingkaran terdepan yang mencegah terjadinya perilaku korupsi, jangan sampai malah mendorong terjadinya tindakan koruptif," kata anggota Komisi IX DPR ini. Dia menuturkan, anggota keluarga, terutama suami atau istri pejabat, harus mewaspadai setiap aliran uang yang masuk ke keluarga.

"Jangan mendiamkan atau malah ikut menikmati uang haram korupsi. Pada akhirnya perilaku korupsi itu akan berdampak pada kekacauan keluarga," katanya.

Terakhir, Netty mengingatkan sudah seharusnya semua pihak memberi perhatian besar kepada keluarga. Institusi sosial terkecil ini, kata dia, memiliki peran penting dalam membentuk dan memengaruhi pola pikir dan tindakan seseorang.

"Jika keluarga itu baik, maka akan menjadi tempat penyemaian nilai-nilai kebaikan, melahirkan pribadi yang bertanggung jawab, peduli, tidak merampas hak orang lain dan tentu saja antikorupsi. Oleh karena itu, negara harus menjamin dan memberi perlindungan agar semua keluarga di Indonesia dapat tumbuh kembang secara optimal dan memiliki ketahanan terhadap kerentanan," tuturnya.