JAKARTA - Di penghujung 2020, banyak catatan atas kinerja dan komunikasi yang dilakukan pemerintah selama 1 tahun ini. Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan, refleksi komunikasi politik sepanjang tahun 2020 lebih banyak diwarnai dengan politik kegaduhan dan kegagapan pemerintah. Akibatnya persoalan utama alih-alih terselesaikan, Indonesia malah mengalami krisis ekonomi akibat pandemi."Kegaduhan ini muncul diawali dengan pernyataan-pernyataan para menteri yang membantu Presiden seperti Menkes yang sempat terkesan menyepelekan ancaman Covid-19 saat awal pandemi dulu. Mendagri juga sempat melontarkan wacana Pilkada tak langsung yang dianggap seabagai kemunduran demokrasi dalam konteks Indonesia. Menkumham juga sempat melontarkan pernyataan bahwa angka kriminalitas tinggi di daerah miskin yang seolah mendiskreditkan kalangan menengah ke bawah," ," kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini dalam keterangannya, Kamis (31/12/2020)
"Juga pernyataan Menteri Agama yang misalkan ingin melakukan sertifikasi penceramah, larangan bagi ASN untuk memakai cadar atau bercelana cingkrang. Menkopolhukam juga beberapa kali melontarkan wacana yang membuat gaduh, misalkan soal Polisi Siber yang dikhawatirkan hanya akan memberangus kemerdekaan berpendapat bagi pihak yang mengkritik pemerintah," sambungnya.
Sukamta melanjutkan, Presiden Jokowi juga dianulir oleh Menteri
Perhubungan (Menhub) soal larangan mudik dan pulang kampung. Presiden
Jokowi menyatakan bahwa yang dilarang mudik, sedangkan pulang kampung
tidak dilarang. Menhub kemudian menegaskan bahwa mudik dan pulang
kampung sama saja dilarang. Publik disuguhi tontonan komunikasi yang
kurang kompak untuk level negara.
"Kegaduhan elite tersebut
berimbas kepada kegaduhan di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak
jelas karena tertutup pernyataan kontroversi. Uniknya, isu-isu yang
sudah bertebaran dan membuat kegaduhan publik itu kemudian diselesaikan
oleh seorang menteri yang terkesan mengerjakan banyak urusan," papar
Sukamta.Dokor lulusan Inggris ini juga mencatat, banyaknya hoaks yang muncul
adalah imbas dari komunikasi politik pemerintah yang buruk. Bisa jadi
sumber hoaks adalah pemerintah sendiri karena menampakkan
kesimpangsiuran informasi dan isu-isu kebijakan dengan
pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. Tapi anehnya justru masyarakat yang dianggap sebagai sumber utama
pembuat hoaks, dan terjadilah kriminalisasi rakyat dan tokoh masyarakat.
"Segenap
permasalahan sedang mendera bangsa ini. Di bidang ekonomi, Indonesia
resmi mengalami resesi ekonomi di kuartal III 2020 dengan mencatatkan
pertumbuhan ekonomi minus 3,49 petsen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di
tahun 2020 turun drastis dan jauh dari target, yakni pada kuartal I
hanya mencatat pertumbuhan 2,97 persen dan kuartal II minus 5,32
persen," ungkapnyam
Berdasarkan laporan Bank Dunia, kata diaz
Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan jumlah utang luar negeri
terbesar di dunia. Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Oktober
2020 tercatat USD 413,4 atau setara Rp 5.877 triliun. Pengangguran
bertambah dari 5,23 % menjadi 7,07 % atau meningkat 2.67 juta orang
menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Jumlah penduduk miskin
Indonesia meningkat di tengah pandemi Covid-19. Hingga Maret 2020, Badan
Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan bertambah 1,63 juta,
menjadi 26,42 juta orang.
Di bidang politik pun, Ketua DPP PKS
ini mengungkap, pemerintah tetap bersikukuh menyelenggarakan Pilkada
2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum terkendali dan belum
terlihat tanda-tanda penurunan kasus. Presiden Jokowi mempersilakan
sejumlah kerabatnya untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
2020, yang mengindikasikan adanya dinasti politik yang sedang dibangun.
Belum lagi kriminalisasi-kriminalisasi yang dilakukan terhadap
masyarakat dan tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintah.
"Ini menjadi catatan tersendiri apakah demokrasi kita mengalami kemajuan atau justru kemunduran?," imbuhnya.
Sukamta
menegaskan, di bidang kesehatan pun, Pemerintah tidak memiliki strategi
yang komprehensif dalam penyediaan vaksin dan strategi vaksinasi.
Terbukti dengan pembelian sejumlah obat Covid-19 yang terburu-buru di
awal pendemi, kontroversi pembelian vaksin Sinovac yang belum lulus uji
klinis, hingga kepercayaan rakyat yang rendah terhadap vaksin yang
disediakan pemerintah.
Pengesahan UU Omnibus Law Cipta kerja yang
kontroversial pada Oktober 2020 lalu pun dinilai cacat formil dan
materil, tidak transparan dan minim partisipasi publik oleh masyarakat
sipil dan akademisi.
"Yang cukup menghebohkan adalah sejumlah
menteri dalam Kabinet Indonesia Maju terjerat kasus korupsi, seperti
Edhy Prabowo yang dijerat kasus korupsi benur lobster dan Juliari
Batubara yang dijerat kasus korupsi dana bansos Covid-19. Ini tamparan
keras buat kita semua, karena sampai bantuan sosial pun dikorupsi," kata
legislator asal Yogyakarta ini.
"Jadi, permasalahan-permasalahan
di atas jangan sampai tertutupi dan tidak terselesaikan dengan baik
karena tertutupi kegaduhan-kegaduhan yang tercipta. Kita berharap
Pemerintah mampu melakukan refleksi untuk memperbaiki komunikasi
politiknya pada tahun-tahun mendatang," harapnya.
0 comments:
Post a Comment