Medan - KPK bercerita soal cukong atau pemberi modal ke calon kepala daerah dalam Pilkada Menurut KPK, tingginya biaya untuk Pilkada membuat calon kepala daerah harus mencari cukong yang berujung korupsi saat terpilih demi mengembalikan uang para cukong.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam kegiatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Medan. Lili awalnya bercerita soal anggaran yang dikeluarkan calon kepala daerah saat mengikuti Pilkada.
"Bagaimana kemudian kita melihat dari penelitian LIPI dan KPK bahwa setiap orang yang akan memimpin apakah di tingkat kabupaten/kota minimal akan mengeluarkan anggaran yang luar biasa, Rp 10 sampai Rp 30 miliar," kata Lili dalam sambutannya di aula rumah dinas Gubsu, Rabu (3/2/2021).
Lili menyebut ada calon gubernur biasanya mengeluarkan biaya yang besar saat Pilkada. Lili mengatakan ada calon gubernur yang menghabiskan biaya hingga Rp 100 miliar saat Pilkada.
"Untuk calon gubernur harus keluarkan sampai Rp 100 miliar," ucap Lili.
Lili mengatakan dana yang dikeluarkan itu kadang tak sesuai dengan kekayaan para calon. Dia menyebut ada calon kepala daerah yang memiliki uang minus Rp 700 juta, sementara harus keluar miliaran untuk Pilkada.
"Maka kemudian untuk mengantisipasi KPK mensyaratkan harus melaporkan laporan harta kekayaan sebelum, dia duduk, dan 3 bulan setelah dia selesai. Ternyata terlihat bawah kekayaan kepala daerah bahkan ada yang minus Rp 700 juta," jelasnya.
Dia menyebut biaya tinggi Pilkada ini membuat para calon kepala daerah mencari cukong. Saat terpilih, para kepala daerah ini diharuskan memberi keistimewaan kepada para cukong. Hal itu disebutnya membuat kepala daerah melakukan korupsi.
"Cukong itu tentu saja tidak akan gratis memberikan sesuatu. Dia tentu punya feedback. Faktanya ketika seseorang terpilih dari awal sampai akhir. Tentu dia punya privilege. Privilege per hari, per bulan, bisnisnya benar-benar baik, akses yang mudah dengan pejabat," kata Lili.
Lili mengingatkan para pejabat di Sumut profesional dalam bekerja. Salah satunya, kata Lili, para pejabat harus menentukan pemegang tender sesuai aturan.
"Tentu Bapak-bapak OPD telah tahu, teman-teman KPK sudah mengingatkan agar pengerjaan itu profesional," paparnya.
0 comments:
Post a Comment