JAKARTA - Setelah Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan mengimpor beras dan meminta disiapkan anggaran untuk menyerap gabah petani, maka Perum Bulog akan meningkatkan penyerapan dalam beberapa pekan ke depan.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas), dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/3), mengatakan hasil dari penyerapan gabah petani di masa panen raya mampu mengamankan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) satu juta ton.
"Setelah berminggu-minggu semua Direksi Bulog turun ke sawah untuk memantau dan memastikan penyerapan produksi petani dalam negeri, per hari ini stok beras Bulog sudah tembus satu juta ton," kata Buwas.
Penyerapan Bulog sampai 26 Maret 2021 lebih dari 180.000 ton setara beras produksi dalam negeri dari seluruh Indonesia dengan serapan harian rata-rata 10 ribu ton. Jumlah tersebut diperkirakan akan cenderung meningkat lagi dalam beberapa minggu ke depan.
Bulog, katanya, siap melaksanakan tugas yang diamanahkan Presiden menyerap beras petani lokal untuk memperkuat stok pangan nasional.
Secara terpisah, Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, berharap Bulog menyerap secara maksimal beras petani sebagai tindak lanjut keputusan Presiden Jokowi tidak mengimpor beras sampai Juni 2021.
Masalah beras, paparnya, bisa diatasi jika supply chain management dijalankan dengan baik. "Stok beras yang kita miliki banyak, apalagi sedang dalam masa panen. Jika penyaluran dan distribusi dijalankan dengan baik, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi," kata La Nyalla.
Sementara itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan optimalisasi stok beras sangat penting terutama di masa panen raya. Penyerapannya bisa oleh Bulog dan BUMN lain seperti RNI maupun pihak swasta.
"Kami berharap produktivitas tetap terjaga dan dalam penyerapan sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan, jangan sampai harga gabah/ beras di bawah HPP," kata Mentan.
Sebab itu, dia meminta gubernur dan bupati ikut mengawasi agar kegiatan serap gabah/beras agar berjalan optimal.
Nilai Tukar Petani
Dalam kesempatan lain, Penasihat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, mengatakan upaya stabilisasi pasokan dan harga beras memang harus berbasis pada kecukupan produksi dalam negeri. Pemerintah, jelasnya, harus mengevaluasi kebijakan beras nasional untuk meningkatkan nilai tukar petani (NTP). Pengarusutamaan produksi beras berbasis gabah petani harus berdampak pada kemakmuran petani yang terlihat dari naiknya NTP. HPP gabah petani harus menguntungkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga tani," katanya. Sementara itu, Pakar Pertanian dari Universitas Trunojoyo Bangkalan, Madura, Ihsannudin, mengatakan imbauan Presiden menyerap gabah petani baik, namun kadang Bulog sulit menyerap langsung karena standar yang mereka tetapkan sulit dipenuhi petani.
0 comments:
Post a Comment