CIPUTAT-Nekat mudik lebaran, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Tangsel siap-siap kena sanksi. Sesuai hasil rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy pada 26 Maret, larangan mudik berlaku pada 6 sampai 17 Mei mendatang atau H-7 sampai H+4 Idul Fitri.
Wakil Walikota Tangsel, Benyamin mengatakan, larangan tersebut telah disosialisasikan melalui masing-masing kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Pemkot tidak sekadar menyampaikan larangan. Benyamin mengaku sudah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangsel untuk bergerak.
Dishub diminta mensosialisasikan larangan operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP) untuk melakukan angkutan mudik tahun ini. Bukan hanya itu, Benyamin juga mengaku sudah meminta pihak swasta untuk tidak menyediakan bus untuk mudik para karyawannya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Apendi memastikan kebijakan larangan mudik dijalankan. Larangan berlaku kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkot tanpa kecuali. ’’Apabila ada yang melanggar, akan kena sanksi,’’ tegasnya.
Meski demikian, dalam memberikan sanksi, pihaknya juga akan melihat fakta di lapangan. Khususnya apa yang membuat pegawai nekat melanggar aturan. Pihaknya akan membuat berita acara, kemudian memanggil yang bersangkutan untuk menanyakan alasan mudik.
Hal itu dilakukan lantaran ada beberapa kondisi tertentu. Misalnya, ASN masih bisa mendapatkan dispensasi untuk mudik. ’’Kalau ibunya sakit atau ada yang meninggal. Itu lain lagi. Tapi, kalau dia pulang tanpa ada alasan, ya nanti kami pakai aturan. Ada PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,” lanjutnya.
Apendi mengakui, sampai saat ini, pihaknya belum menerima surat resmi terkait larangan mudik dari pemerintah pusat. Namun, pihaknya tetap akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti kebijakan itu.
0 comments:
Post a Comment