Raperda RPJMD Cilegon Mulus, Realisasi Pelabuhan Warnasari Masih Tanda Tanya

 

Penyerahan raperda RPJMD 2021-2026 oleh Wakil Walikota, Sanuji Pentamarta ke Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi'raj.

CILEGON – Penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 oleh Pemkot Cilegon dalam paripurna DPRD, pada Kamis (8/7/2021) berjalan mulus kendati sebagian besar diikuti wakil rakyat melalui zoom meeting.

Diketahui, pada tahap penyusunan rancangan drafnya, RPJMD 2021-2026 lalu sempat menuai protes di parlemen lantaran Pemkot Cilegon di bawah kepemimpinan Walikota Helly Agustian dan Wakilnya Sanuji Pentamarta dianggap tidak mengakomodir sejumlah program strategis yang belum tuntas pada RPJMD sebelumnya hingga persoalan plagiarisme.

“Karena dari awal kan sudah kami katakan, DPRD tetap berkomitmen selagi (program) RPJMD periode sebelumnya yang belum tercapai dilaksanakan. Tapi kan tadi kita sudah dengar (pemaparan Walikota secara virtual-red), RPJMD sudah mengakomodir terkait dengan Pelabuhan Warnasari yang di awal sempat terjadi perdebatan, JLU (Jalan Lingkar Utara) dan Sport Center,” ungkap Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi’raj.

Isro menerangkan, kendati sebagai lembaga kontrol atas kinerja pemerintahan, namun parlemen tidak berniat untuk menghalangi program kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih selama itu berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dijalankan sesuai dengan mekanisme.

“Program-program itu harus direalisasikan, meskipun dengan APBD tidak akan mencukupi. Tapi (Pemkot Cilegon) harus inovatif. Seperti bagaimana mengambil dana bantuan dari Provinsi, pintar mencari DAK (Dana Alokasi Khusus), DID (Dana Insentif Daerah), atau pun CSR (Corporate Social Responsibility) yang itu mekanismenya bisa dilakukan dengan baik. Karena tidak bisa bertumpu dengan APBD yang hanya Rp1,7 triliun” katanya.

Sementara Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta mengaku janji kampanye akan menjadi prioritas dalam RPJMD 2021-2026 selain infrastruktur, layanan dasar, perekonomian rakyat kecil. Dengan keterbatasan kemampuan APBD, pihaknya berharap pada adanya bantuan dana swasta dalam merealisasikan sebagian program fisik daerah yang membutuhkan dana besar.

“Kalau seperti pelabuhan Warnasari itu pastinya dengan swasta, karena ngga mungkin dari APBD, karena triliunan,” ujarnya.

Namun demikian, Sanuji enggan membeberkan secara terperinci kaitan rencana strategis pemerintah melalui badan usahanya PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) dalam mewujudkan pelabuhan daerah tersebut.

“Yang jelas PCM nanti yang akan membangun skemanya (realisasi pelabuhan Warnasari-red), kita dorong PCM harus menyusun skemanya,” katanya.