Pemberantasan Korupsi Siapkan Aparatur Berintegritas sejak Dini

 

Menyiapkan aparatur yang berintegritas dan antikorupsi harus dilakukan sejak dini

 JAKARTA - Menyiapkan aparatur yang berintegritas dan antikorupsi harus dilakukan sejak dini. Jadi tidak hanya ketika sudah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (9/12). Menurut Tjahjo, selama ini, penanaman nilai integritas dilakukan sejak seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengikuti orientasi atau pelatihan dasar (Latsar).
"Padahal sebagaimana kita ketahui, tidak semua CPNS merupakan lulusan baru arau fresh graduate dari perguruan tinggi," katanya.
Banyak juga, kata Tjahjo, CPNS yang sudah memiliki pengalaman bekerja bertahun-tahun pada sebuah organisasi. Maka, acapkali nilai yang dia bawa masih sangat dipengaruhi oleh nilai dan budaya organisasi sebelumnya.
Maka, penanaman perlu dilakukan pada fase yang lebih dini, yaitu ketika ia menjadi siswa atau mahasiswa. Penanaman nilai integritas dan antikorupsi yang dilakukan lebih dini akan membuat generasi muda yang di antaranya akan menjadi aparatur pemerintahan, lebih memahami bahwa tindakan korupsi merupakan sebuah kejahatan yang merugikan bangsa.
Menurut Tjahjo, ini semua dapat dilakukan melalui pembentukan kurikulum Pendidikan antikorupsi pada berbagai jenjang Pendidikan.
Oleh Karenanya, kementerian yang dipimpinnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sangat menyambut baik inisiatif dari Kemendikbudristek dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggulirkan pendidikan antikorupsi pada berbagai jenjang pendidikan.
"Kami percaya bahwa nilai integritas dan antikorupsi akan terbentuk dari pembelajaran dan interaksi sosial.yang terjadi secara konsisten. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah.bahwa pendidikan integritas dan antikorupsi ini harus disampaikan dari sistem pendidikan," ujarnya.
Oleh karenanya, kata dia, reformasi sistem pendidikan Indonesia dari berbagai kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan yang berbau koruptif juga harus dilakukan secara serius. Sesuatu yang baik akan lahir dari induk yang baik pula.
Sementara itu, saat hadir di acara "Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi", yang diselenggarakan oleh KPK, Tjahjo mengingatkan tentang pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Kata dia, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah salah satu prasyarat utama pembangunan sebuah negara. Sebab pengalaman membuktikan, negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah, memiliki kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang secara cepat.
Sebaliknya, negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi, biasanya laju pertumbuhannya relatif lambat dan sulit berkembang. Tidak mengherankan jika banyak negara maju yang indeks persepsi korupsinya sangat rendah.
Sebaliknya, negara yang miskin dan baru berkembang, memiliki indeks persepsi korupsi yang tinggi. Artinya praktik korupsi di pemerintahannya masih sangat kental dan sering terjadi.
Menurut Tjahjo, praktik korupsi memang nyatanya menjadi salah satu momok yang mengganjal pertumbuhan ekonomi. Ia contohkan soal pungutan liar dalam berbagai jenis layanan perizinan pemerintah. Pungutan liar itu jadi biang kerok biaya atau tarif yang harus dikeluarkan lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya. Praktik ini yang kemudian menciptakan ekonomi biaya tinggi.
"Akibatnya sangat merugikan, karena potensi ekonomi kita menjadi tidak diminati oleh investor karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan," ujarnya. ags/S-2