JAKARTA ( Kontak Banten) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2021. Capaian WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya secara berturut-turut yang diraih Kemenhub sejak Tahun 2013.
Atas raihan positif ini, Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah membimbing sekaligus memberikan evaluasi bagi Kementerian Perhubungan. Hal ini disampaikannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenhub Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (29/6).
"Alhamdulillah apa yang kita capai ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Saya juga sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan di Kementerian Perhubungan yang sudah membantu saya untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian yang kesembilan kalinya," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/6).
Lebih lanjut Budi mengungkapkan, terlepas dari predikat WTP, terdapat sejumlah catatan dari BPK RI yang harus segera ditindaklanjuti. Dirinya juga memerintahkan kepada Sesjen, Irjen, para Dirjen dan Kepala Badan, serta seluruh jajaran di Kemenhub agar memperhatikan catatan yang ada. Walaupun tidak fatal tetapi harus segera kita perbaiki agar kinerja kita semakin baik kedepannya," tutur Menhub.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan, dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2021, pihaknya tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.
Nyoman menyebut, laporan keuangan Kementerian Perhubungan menyajikan secara wajar realisasi anggaran laporan operasional serta perbandingan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
"Opini WTP yang dicapai kementerian perhubungan selama sembilan tahun berturut-turut sejak tahun 2013 bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran kementerian perhubungan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara," tutup Nyoman.
0 komentar:
Posting Komentar