 |
Presiden Jokowi saat membuka Konsolidasi Nasional Bawaslu di Hotel Bidakara, Jakarta. (Foto : Setpres) |
JAKARTA ( KONTAK BANTEN) - Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar dan terberat dalam sepanjang sejarah republik ini berdiri. Selain menggelar Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak, penyelenggara pemilu juga harus menggelar Pilkada serentak secara nasional di tahun yang sama.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Konsolidasi Nasional Bawaslu yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin. Selain Jokowi, hadir juga Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, jajaran Komisioner KPU, hingga jajaran DKPP.
“Karena melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, dengan rentang wilayah pemilihan yang luas, dan kondisi geografis yang sangat beragam,” ujar presiden.
Meski begitu, Jokowi yakin, dengan pengalaman yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, Indonesia akan menggelar pemilu yang jauh lebih berkualitas.
Kenapa harus berkualitas? Karena, kata Jokowi, kualitas pemilihan umum merupakan fondasi politik yang penting di dalam bernegara dan berpemerintahan.
Nah, lanjut Jokowi, peran Bawaslu sangat sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas itu. Ia minta Bawaslu melakukan pengawasan di semua tahapan pemilu.
"Seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati,” kata Jokowi.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan, dalam proses demokrasi, kepercayaan adalah kunci. Penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan membuahkan legitimasi yang kuat.
Jokowi mengibaratkan seperti pertandingan sepak bola. Semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan jika prosesnya dilakukan secara adil dan berintegritas.
Jokowi lalu mengungkapkan beberapa persoalan yang biasanya muncul dalam pemilu, seperti daftar pemilih tetap (DPT) yang sering dijadikan bahan untuk menuding terjadinya kecurangan.
Ia minta betul kepada Bawaslu untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini. Soalnya, dari tahun ke tahun, selalu ini terus yang menjadi bahan dan sangat mempengaruhi trust, mempengaruhi kepercayaan masyarakat kita.
"Sekali lagi, Bawaslu harus selalu hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil,” imbuhnya.
Jokowi lalu memberikan empat arahan kepada Bawaslu. Pertama, meminta Bawaslu segera memetakan potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran.
Kedua, meminta Bawaslu fokus pada upaya-upaya pencegahan. Ketiga, meminta Bawaslu bekerja cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum.
Ingar bingar pemilu tetap harus terasa sebagai bagian dalam kita berdemokrasi. Ini penting sekali, harus ingar bingar pemilunya. Jangan sampai kita mengadakan pemilu senyap, kelihatan enggak ada apa-apa, ya enggak benar juga.
"Menurut saya, kuncinya aturan main harus jelas dan disosialisasikan,” paparnya.
Terakhir, Jokowi mendorong Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi masyarakat ini penting dalam mengatasi praktik politik uang.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyambut baik kehadiran Jokowi di acara ini. Bagja menyebut, ini yang pertama kali Jokowi hadir di acara Bawaslu.
"Salah satu kecintaan Pak Presiden terhadap teman-teman Bawaslu yang ada di sini," kata Bagja.
Dalam pidatonya, Bagja antara lain menjelaskan program pengawasan pemilu di media sosial untuk menurunkan ketegangan politisasi SARA, hoaks dan kampanye hitam. Program tersebut, kata Bagja, demi menjawab tantangan Bawaslu dalam memantau dan mengawasi media sosial. Alasannya, banyak aktivitas di media sosial yang membuat bangsa ini terpolarisasi. "Kami harapkan ini menjadi program penting kita ke depan," kata Bagja.
Sehari sebelumnya, Bawaslu juga meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024. Dalam IKP tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan potensi Kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Dari data IKP 2024, terdapat lima provinsi yang memiliki kerawanan tinggi dalam Pemilu 2024. Lima daerah itu adalah DKI Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86) Jawa Barat (77,04) dan Kalimantan Timur (77,04).
Untuk kategori rawan sedang terdapat 21 provinsi, di antaranya, Banten (66,53) Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27) dan Nusa Tenggara Timur (56,75). Delapan provinsi masuk kategori rendah, di antaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74), Kalimantan Barat (12,69) dan Jambi (12,03).
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan adanya potensi kecurangan dalam Pemilu 2024. Untuk itu, ia menekankan agar KPU dan Bawaslu juga fokus mengawasi Pileg, tidak hanya Pilpres. Ia khawatir, semua terlalu fokus pada pilpres.
"Padahal jangan-jangan yang sedang terjadi dan berpotensi buat bapak-bapak Bawaslu dan KPU tidak terdeteksi karena fokus tidak di situ, itu adalah Pileg,” kata Yunarto.
Yunarto menerangkan, cukup banyak pihak terkait yang bakal terlibat dalam pelaksanaan Pileg 2024 nanti. Perlu diketahui, dalam Pileg nanti masyarakat akan memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon anggota DPRD tingkat I, dan calon anggota DPRD tingkat II.
Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw meminta, KPU dan Bawaslu tidak terbelenggu hal-hal prosedural. Kedua lembaga itu harus lentur dalam menyelesaikan masalah dalam tahapan pemilu. "Kalau diarahkan semata-mata kerja teknis, administratif, dan menekankan prosedural semata, ini akan repot," kata Jerry, kemarin
0 comments:
Post a Comment