Jelang Ramadan, Beras & Cabe Cs Rawan Melejit

 

JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  - Harga pangan berpotensi melonjak menjelang bulan suci Ramadan. Untuk mencegahnya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta akan menggencarkan program pengendalian harga.

Kepala Dinas KPKPDKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, menjelang bulan Ra­madan, sesuai hukum ekonomi, akan terjadi peningkatan per­mintaan pangan. Hal ini akan mempengaruhi penawaran dan harga barang.Sebenarnya sepanjang tahun DKI melakukan pengendalian harga. Namun jelang hari besar keagamaan, kami lebih intensif melakukannya,” kata Suharini, di Jakarta, pada akhir pekan lalu.

Upaya tersebut di antaranya, monitoring harga, stok, dan pasokan secara rutin ke lokasi sumber pangan (pasar, distribu­tor, toko, dan lain-lain). Sebagai bentuk early warning system, Dinas KPKPbersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Me­nengah (PPKUKM), PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, Perumda Pasar Jaya dan Satgas Pangan akan terus melakukan pemantauan.

“Dinas KPKPmemantau 47 pasar tradisional dan 11 pasar retail modern,” ujarnya.

Selain memantau 58 pasar, Pemprov DKI Jakarta mengu­curkan program Pangan Sub­sidi Bagi Masyarakat Tertentu yang sudah dimulai sejak 24 Januari 2023.

Dalam program ini, masyarakat dapat membeli paket pangan seharga Rp 126.000 di 336 lokasi distribusi. Isi paket ini terdiri beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung dan susu.

Masyarakat yang dapat me­nebus pangan subsidi tersebut yaitu pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dengan gaji maksimal koefisien 1,1 Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terdaftar, buruh pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), guru honorer dan tenaga pendidikan non-PNS.

Selain itu, penghuni rumah susun (rusun) yang terdaftar, pemegang Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang tidak mampu dan terdaftar, pemegang Kartu Pe­nyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang tidak mampu dan terdaftar, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak mampu dan terdaftar dan pemegang Kartu Anak Ja­karta (KAJ).

Para penerima manfaat ini juga harus terdaftar di whitelist Bank DKI. Kalau tidak terdaftar, kartu ATM DKI-nya tidak bisa buat gesek atau berbelanja.

Upaya lain dilakukan Pem­prov DKI yakni menyeleng­garakan bazar pangan keliling. Kegiatan ini sudah dilakukan secara rutin bersama BUMD dan BUMN pangan ke kantor wali kota/kecamatan/kelurahan dan rusun.

“Bazar pangan keliling ini dilakukan menggunakan mobil.Tujuannya untuk mendekatkan pangan terjangkau ke masyarakat,” jelas Suharini.

Pengawasan mutu pangan terpadu juga dilakukan secara rutin di 140 lokasi (110 pasar tradisional di bawah Perumda Pasar Jaya, 24 pasar swalayan, 5 Lokasi Binaan (Lokbin) di bawah Dinas PPKUKM DKI Jakarta, 1 lokasi Sentra Distri­busi Beras).

Komoditas yang diawasi merupakan komoditas pertanian, (beras, buah, dan sayur), peter­nakan (daging ayam dan daging sapi) dan perikanan (produk segar dan olahan perikanan). Kemudian, pengembangan per­tanian perkotaan dengan budidaya tanaman cepat panen dan tanaman yang berpengaruh terhadap inflasi, seperti cabe.

Budidaya dilakukan di tujuh sasaran ruang prioritas yaitu rumah susun, lahan kosong, lahan pekarangan dan gang perkampungan, sekolah, ge­dung, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Suharini bilang, untuk men­jamin ketersediaan pangan, pihaknya terus melakukan kerja sama, baik antar-daerah, mau­pun dengan Pemerintah Pusat dan pelaku usaha pangan.

“Pemasaran produk daerah dan UMKM, kami bekerja sama dengan daerah produsen baik dari Pulau Jawa hingga luar Jawa,” ucapnya.

Dinas KPKPjuga melaksana­kan koordinasi dan komunikasi rutin dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Ja­karta dan Satgas Pangan Polri. Koordinasi dilakukan setiap minggu dengan melibatkan Bank Indonesia Perwakilan Jakarta dan Polda Metro Jaya.

Untuk mengatasi fluktuasi harga menjelang Ramadan, Wakil Ketua Komisi B De­wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Taufik Azhar meminta Pemprov DKI Jakarta menjaga stabilitas bahan pokok, terutama beras. Taufik ingin harga beras di Jakarta di­jual tidak lebih dari Rp 10 ribu per kilogram.

“Kalau Maret bisa terwujud panen, kami sangat bangga. Ini agar harga beras bisa dikendali­kan dan stok terjaga,” katanya.

Untuk itu, Taufik mendorong Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi lonjakan harga beras.

“Kami optimistis dengan go­tong-royong harga beras bisa stabil,” ungkapnya.

Hal senada dilontarkan Ang­gota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar. Dia berharap harga beras tidak seperti harga minyak.

“Saya berharap FSTJ (PT Food Station Tjipinang Jaya) ter­us berkoordinasi supaya menje­lang puasa hingga Lebaran harga beras tetap stabil,” ujarnya.

Direktur Utama PT FSTJ, Pamrihadi Wiraryo, menjelas­kan, saat ini stok beras di gudang dan di pasar cukup memenuhi kebutuhan saat Ramadan. Apalagi, saat puasa, tidak ada peningkatan permintaan yang signifikan dari pasar lantaran mayoritas masyarakat sedang berpuasa.

Dia menyebut, harga beras medium di DKI relatif terken­dali. Bahkan sudah turun Rp 200 dibanding dua minggu lalu.

“Kalau kita simak di beberapa daerah, harganya sudah di atas Rp 12.000 sampai Rp 13.000. Di Jakarta ini relatif terkendali,” ucapnya.

Ia menyebutkan, stok beras di Gudang Pasar Induk Beras Cipi­nang (PIBC) lebih dari 15.000 ton. Sementara stok di gudang milik PT FSTJ sebanyak 6.000 ton dan stok di Gudang Bulog sebanyak 40.000 ton.

“Jumlahnya akan semakin bertambah saat musim panen tiba di akhir Februari 2023 ini,” tandasnya.