SERPONG (KONTAK BANTEN) - Kenaikan harga beras yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir, mulai menular pada kebutuhan pokok lainnya. Perhari kemarin, harga telur, ayam, gula, juga ikutan naik.
Mengutip dari Panel Harga Pangan Nasional Badan Pangan Nasional, pada Sabtu (23/9/2023), pukul 08.00 WIB harga ayam mengalami kenaikan mencapai 2,10 persen atau meningkat Rp 730 menjadi Rp 35.510 per kilogram. Sebaliknya, harga daging sapi turun 0,50 persen menjadi Rp134.230 per kilogram.
Sementara itu, harga telur naik 2,69 persen menjadi Rp 29.360 per kilogram. Kenaikan harga pangan juga menyasar harga rata-rata beras premium 1,02 persen menjadi Rp 14.800 per kilogram. Harga beras medium juga kompak meningkat 1,38 persen menjadi Rp 13.220 per kilogram.
Kenaikan juga terjadi pada gula konsumsi dan garam. Gula naik 1,53 persen menjadi Rp 15.280 per kilogram, sedangkan garam naik 6,82 persen menjadi Rp 12.370 per kilogram.
Komoditas laut seperti ikan kembung, ikan tongkol ikut mengalami kenaikan harga. Harga ikan tongkol naik 1,64 persen menjadi Rp 35.390 per kilogram, dan ikan kembung naik 5,54 persen menjadi Rp 40.230 per kilogram. Sementara ikan bandeng turun 12,62 persen menjadi Rp29.920 per kilogram
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan harga pangan sangat mengganggu daya beli masyarakat baik di kota maupun desa. Inflasi beras Januari-Agustus tembus 8 persen. Disusul pangan lainnya yang harganya bergerak naik.
"Masalah ada di sisi penawaran dan kalau dibiarkan bisa tambah ambruk sektor ritel. Fenomena sepinya Tanah Abang itu hanya dipermukaan. Sebentar lagi Pemilu, harus diwaspadai krisis pangan berpengaruh ke stabilitas politik," ulas Bhima saat dihubungi, kemarin.
Bukan hanya beras yang naik karena dua faktor utama. Memang ada anomali cuaca el-nino, negara produsen membatasi ekspor pangan, perang Ukraina meningkatkan harga pupuk. Semua biaya produksi pangan dan rantai pasok terganggu.
"Tapi momen ini dimanfaatkan oleh mafia impor untuk peroleh marjin yang tinggi. Tanpa perlu menanam padi, mereka sudah dapat keuntungan impor. Ini makin merusak tata niaga pangan," beber Bhima.
Prediksinya, kenaikan harga pangan akan berlangsung hingga tahun depan. Bhima menyarankan, agar Presiden Jokowi segera deklarasi darurat beras, dan mengalokasikan semua sumber daya ke pangan. "Masalahnya di 2024 subsidi pupuk cuma dianggarkan Rp 26 triliun, kecil sekali dibanding 2019 sebesar Rp 34 triliu. Jadi seolah tidak ada senses of crisis di pemerintahan," kritik Bhima.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan menjelaskan, saat ini harga beras dan gula di pasa dunia mengalami kenaikan. Sementara harga ayam dan migor di tingkat dunia dalam tren penurunan.
Sugiyono menyebut, seharusnya harga ayam turun, karena jagung dan kedelai di pasar dunia tengah turun. Melihat harga ayam dan migor saat ini, berarti ada masalah di dalam negeri, seperti stoknya berkurang di pasaran.
Berbeda dari Bhima, Sugiyono memprediksi kenaikan ini tidak sampai tahun depan. "Kenaikan harga sembako hanya berlangsung sementara. Sampai impor datang, atau musim kemarau panjang berakhir dengan datangnya musim penghujan," ulasnya.
Sebab itu, Sugiyono menyarankan agar Pemerintah segera mendata seluruh gudang penyimpangan pangan atau sembako. Hal itu untuk mengetahui apakah terjadi penimbunan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan, menyoroti kenaikan sejumlah kebutuhan pangan akhir-akhir ini. "Secara hukum pasar, karena persediaannya tidak mencukupi permintaan yang ada," kata Daniel.
Politisi PKB itu mendesak Pemerintah segera lakukan operasi pasar sebagai langkah darurat. Hal ini untuk mencegah kenaikan harga pangan berkepanjangan, dan dimanfaatkan orang-orang yang ingi mencari keuntungan semata.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan ketersediaan kebutuhan pokok mencukupi dan jalur logistik tidak ada yang terhambat. "Satgas Pangan harus segera berkoordinasi, dan memantau tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan cara-cara yang melanggar aturan. Pastikan tidak terjadinya distorsi pasar," pinta politisi PKB ini.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan, sesuai Perpres 66/2021, Kemendag mendelegasikan perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Selain berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, Kemendag juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Perdagangan Selindo. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi nasional.
"Mengingat di daerah dukungan dan peran serta Dinas Perdagangan sangat dibutuhkan dan masih memiliki peran dan fungsi strategis dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di wilayahnya masing-masing," pungkas Isy.
0 comments:
Post a Comment