261 Sekolah di Kota Serang Rusak, Dindikbud Berharap Bantuan Pusat

 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, Tb Suherman

 KOTA SERANG ( KONTAK BANTEN)   Sebanyak 261 sekolah baik tingkat sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), mengalami rusak dengan kategori ringan, sedang dan berat. Rencananya, tahun anggaran 2024 nanti akan dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhannya, termasuk pemenuhan mebeler di 70 sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, Tb Suherman mengatakan, berdasarkan data dari bidang sarana prasarana (Sarpras) Dindikbud Kota Serang, saat ini terdapat 261 sekolah SD dan SMP baik negeri mau pun swasta rusak sedang dan rusak berat. 

“Berdasarkan data, dari 261 SD dan SMP negeri dan swasta, dan sekitar 70 sekolah yang membutuhkan mebeler. Makanya, 2024 kami banyak mengusulkan mebeler, supaya nanti tidak ada sekolah yang tidak punya mebeler,” katanya, Senin (27/11/2023).

Namun, dia menjelaskan, untuk sekolah dengan tingkat kerusakan ringan masih bisa menggunakan dana operasional sekolah (BOS). Sebab, Dindikbud Kota Serang tidak dapat mengakomodir secara keseluruhan, sehingga pihaknya meminta sekolah untuk menanganinya sendiri.

“Sebagian, kalau masih kurang dari kami, bisa dianggarkan melalui dana BOS, sesuai kemampuan saja, dan memang kekurangan itu tidak bisa ditangani oleh sekolah langsung kalau banyak,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dindikbud, telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dari dana alokasi khusus (DAK). Sebab, jika hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Serang cukup terbatas.

“Kami juga tidak hanya mengandalkan APBD Kota Serang, tetapi kami sedang melakukan komunikasi dengan kementerian, terutama dari anggaran DAK. Karena kekuatan anggaran daerah juga harus diperhatikan,” tuturnya.

Anggaran pada Dindikbud Kota Serang, Suherman menyebutkan, pada APBD tahun 2024 sekitar Rp487 miliar. Dengan rincian, gaji guru, sertifikasi guru, dana BOS, dan pengadaan barang jasa pada dinas. Sisanya, digunakan untuk pembangunan fisik, sesuai dengan kebutuhan sarana prasarana.

“Untuk dindik anggarannya sekitar Rp487 miliar, hampir setengah triliun. Tapi, anggaran itu hampir 70 persen untuk kebutuhan gaji, dana BOS, sertifikasi guru, termasuk pengadaan barang dan jasa. Untuk fisiknya, sisa dari Rp487 miliar itu,” tandasnya.