 |
| Jumpa pers Ketua KPU RI dan jajaran di Media Center KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/2)/ |
JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan melibatkan
sejumlah perwakilan di luar negeri, khususnya dalam melihat proses
pungut dan hitung suara di tempat pemungutan suara (TPS).
Kegiatan pungut-hitung yang disaksikan oleh perwakilan-perwakilan negara
tetangga dinamakan Indonesia Election Visit Program (IEVP).
"Sebagaimana
pemilu-pemilu sebelumnya, KPU menyelenggarakan Indonesia Election Visit
Program, dan ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada berbagai
macam pihak untuk mengikuti pemungutan dan penghitungan suara di TPS,"
ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, dalam jumpa pers di Kantor KPU RI,
Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/2).
Anggota KPU RI dua periode itu
mengungkapkan, maksud dari kegiatan IEVP adalah pertukaran informasi
proses pemilu antarnegara yang menganut sistem demokrasi.
"Pemilu
di Indonesia, kalau dilihat dari jumlah populasi, itu terbesar di dunia
setelah India dan Amerika Serikat. Kita mempraktikan demokrasi
elektoral terbesar ketiga di dunia," tuturnya.
Selain itu, Hasyim
menyebut praktik demokrasi di Indonesia yang terbilang paling rumit
tapi dilakukan dalam waktu cepat, menjadi ketertarikan sendiri bagi
negara lain untuk datang belajar.
"Pemilu Indonesia ini dinilai sebagai the most complicated in the world,
pemilu paling rumit. Karena apa? Setidak-tidaknya sebagai konsekuensi
dari sistem pilihan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon
terbuka," ungkap Hasyim.
Ditambahkan Anggota KPU RI, Mochammad
Afifuddin, jumlah pihak luar negeri yang akan melibatkan diri dalam
acara IEVP mencapai ratusan orang.
"Ada sebanyak 35 orang dari
KPU LN, kemudian 81 perwakilan negara sahabat yang sudah konfirm hadir,
dan ada 18 NGO atau LSM LN dan internasional yang bersedia bergabung,
lalu ada satu kampus dari LN juga akan datang," urainya."NGO atau LSM dalam negeri sebanyak 20 orang, kementerian atau lembaga
19 orang, media dan juga mungkin universitas dalam negeri sebagian yang
sudah melakukan MoU dengan KPU pastinya kami pertimbangkan," tutup Afif
0 comments:
Post a Comment