 |
DPP IMM demo di depan Gedung Merah Putih KPK mendesak agar Harun Masiku segera ditangkap |
JAKARTA KONTAK BANTEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menangkap mantan Caleg
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku yang hingga
kini masih menjadi buronan. Desakan itu disampaikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah (IMM) saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih
KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat
sore, 13 Desember 2024.
Ketua Umum DPP IMM, Riyan Betra Delza mengatakan, status Harun Masiku sebagai buronan sejak Januari 2020 silam membuktikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih lemah.
"Sudah hampir lima tahun Harun Masiku menghilang tapi KPK belum berhasil menemukannya. Ini saatnya KPK berhenti beralasan dan mulai bertindak menyelesaikan kasus ini," kata Riyan di atas mobil komando.
Berlarut-larutnya kasus tersebut juga berdampak terhadap stabilitas politik di Indonesia. Ketidakjelasan penyelesaian kasus Harun Masiku berpotensi menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum serta memperburuk situasi politik nasional.
"Kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, saya khawatir akan memengaruhi situasi politik secara keseluruhan. Penting bagi KPK untuk membuktikan bahwa hukum itu berlaku sama bagi semua orang," tegasnya.Riyan menegaskan, bahwa kasus tersebut tidak hanya tentang menangkap buronan, tetapi juga tentang komitmen KPK dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.
"KPK harus segera bertindak tegas untuk membuktikan bahwa hukum tidak pandang bulu," pungkas Riyan.
Ketua Umum DPP IMM, Riyan Betra Delza mengatakan, status Harun Masiku sebagai buronan sejak Januari 2020 silam membuktikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih lemah.
"Sudah hampir lima tahun Harun Masiku menghilang tapi KPK belum berhasil menemukannya. Ini saatnya KPK berhenti beralasan dan mulai bertindak menyelesaikan kasus ini," kata Riyan di atas mobil komando.
Berlarut-larutnya kasus tersebut juga berdampak terhadap stabilitas politik di Indonesia. Ketidakjelasan penyelesaian kasus Harun Masiku berpotensi menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum serta memperburuk situasi politik nasional.
"Kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, saya khawatir akan memengaruhi situasi politik secara keseluruhan. Penting bagi KPK untuk membuktikan bahwa hukum itu berlaku sama bagi semua orang," tegasnya.Riyan menegaskan, bahwa kasus tersebut tidak hanya tentang menangkap buronan, tetapi juga tentang komitmen KPK dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.
"KPK harus segera bertindak tegas untuk membuktikan bahwa hukum tidak pandang bulu," pungkas Riyan.
0 comments:
Post a Comment